Connect with us

Metro

Kemenhut Peringati Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan Dunia 2025: Dorong Restorasi Lahan Dukung Pembangunan Hutan yang Inklusif

Published

on

Jakarta – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyelenggarakan peringatan Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan Sedunia / World Day to Combat Desertification and Drought (WDCD) tahun 2025 yang diperingati setiap tanggal 17 Juni, Rabu (09/07).

Peringatan yang diselenggarakan di Gd Manggala Wanabakti Jakarta ini mengangkat tema “Restore the Land. Unlock the Opportunities”, yang menekankan pentingnya pemulihan lahan sebagai pintu pembuka bagi berbagai peluang ekonomi, sosial dan ekologi.

“Tema WDCD tahun ini sangat relevan dengan fokus Dekade Restorasi Ekosistem PBB (UN Decade Ecosystem Restoration 2021–2030) dan sejalan dengan prioritas pembangungan nasional, khususnya dalam mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, dan ekonomi hijau yang dijabarkan dalam visi dan misi kehutanan,” ujar Wakil Menteri Kehutanan, Sulaiman Umar Siddiq dalam sambutannya.

Sebagai National Focal Point dari The United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD), Kemenhut melaksanakan serangkaian kegiatan talkshow sebagai bentuk kontribusi Indonesia dalam meningkatkan perhatian terhadap pentingnya pemulihan hutan dan lahan sebagai katalisator keberlanjutan, perdamaian, dan pembangunan yang inklusif.

Wamenhut dalam sambutannya menjelaskan bahwa Kemenhut mengedepankan pendekatan berbasis tapak yang memberikan manfaat ekologis, ekonomi, dan sosial. Pendekatan ini diwujudkan melalui tiga strategi utama:

Pemeliharaan keanekaragaman dan ketahanan ekosistem hutan untuk pembangunan yang berkelanjutan;
Menumbuhkan produksi barang dan jasa untuk menopang pembangunan wilayah, ketahanan pangan, energi dan konservasi sumberdaya air; dan
Menggerakkan entitas tapak hutan dalam rangka peningkatan jaringan pengamanan sosial;
Indonesia memiliki sekitar 120,5 juta hektare kawasan hutan atau sekitar 63% dari total luas daratannya, namun masih menghadapi tantangan pemulihan 12,7 juta hektare lahan kritis.

Sejak tahun 2017, telah diberlakukan moratorium izin baru sekitar 66 juta hektare di hutan alam dan lahan gambut. Indonesia juga menargetkan kondisi net sink di sektor kehutanan pada 2030 lewat program FOLU Net Sink 2030, dengan strategi: mencegah deforestasi, konservasi dan pengelolaan hutan lestari , perlindungan dan pemulihan lahan gambut, serta peningkatan penyerapan karbon.

Selama periode 2015-2024, Indonesia telah melakukan rehabilitasi hutan dan lahan seluas lebih dari 2 juta hektar. Implementasi pengelolaan kebakaran hutan secara terpadu juga membuahkan hasil dengan menurunnya luas kebakaran hutan dan lahan sebesar 19,6%, dibandingkan tahun 2019 yakni sekitar 488 ribu hektar.

Pemerintah Indonesia berusaha mengembangkan strategi pengembangan ekonomi pemulihan hutan dan lahan yang bersumber dari pendaanaan global dan nasional. Selain pendanaan global dari proses multilateral seperti GEF, GCF, CIF, REDD+, ITTO, AFOCO ataupun kerja sama bilateral dengan negara sahabat, Indonesia juga memiliki Dana Reboisasi (DR) yang dihimpun dari pemanfaatan kayu di kawasan hutan negara, yang ditujukan untuk mendukung program rehabilitasi dan reboisasi hutan seperti rehabilitasi lahan kritis, reboisasi, pencegahan kebakaran hutan, dan dukungan perhutanan sosial.

Kemenhut juga mendorong kebijakan Multiusaha Kehutanan, yaitu pendekatan pengelolaan hutan yang mendukung diversifikasi produk, peningkatan investasi, dan penciptaan lapangan kerja. Di sisi lain, program perhutanan sosial terus dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan akses kelola lahan yang telah mencapai lebih dari 8 juta hektare pada tahun 2024.

“Melalui keanggotaan Indonesia dalam UNCCD dan momentum WDCD 2025, Kemenhut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta dalam aksi nyata pemulihan hutan dan lahan melalui kegiatan rehabilitasi lahan kritis, reboisasi, pencegahan degradasi hutan, pencegahan kebakaran hutan, perhutanan sosial dan pengembangan multi usaha kehutanan,” tutur Wamenhut.

Senada dengan hal itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (Dirjen PDASRH) Kementerian Kehutanan, Dyah Murtiningsih menekankan perlu adanya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam melakukan rehabilitasi hutan dan lahan.

“Terdapat 3 langkah yang dilakukan untuk mencegah degradasi lahan,” ungkap Dyah.

Pertama, kesadaran seluruh pihak untuk menjaga lingkungan dari kegiatan pembangungan untuk tidak merusak. Kedua, seluruh pihak diajak untuk melakukan rehabilitasi hutan, baik secara vegetatif dan sipil teknis. Ketiga, komitmen dari segala pihak.

“Jika satu dan dua langkah tadi telah dilakukan, ketiga adalah komitmen. Dengan komitmen yang kuat akan mampu mengatasi degradasi lahan yang ada di Indonesia” tutup Dirjen PDASRH.

Continue Reading

Metro

PDK Kosgoro 1957 Kabupaten Jayapura Dorong Penguatan Sinergi Pusat-Daerah dan Keterlibatan dalam Program Koperasi Nasional

Published

on

By

Jakarta – Penguatan organisasi dan peran koperasi kembali menjadi perhatian dalam lingkungan KOSGORO 1957. Sejumlah pengurus daerah mendorong agar berbagai program strategis yang dijalankan di tingkat pusat dapat diimplementasikan secara merata hingga ke tingkat provinsi, kabupaten, dan kota sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat di daerah.

Hal tersebut disampaikan Ketua PDK KOSGORO 1957 Kabupaten Jayapura, Jack Judzoon Puraro, saat memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta, Jumat malam (5/6/2026).

Menurut Jack, sinkronisasi program antara Pengurus Pusat KOSGORO 1957, Pengurus Pusat Koperasi dan Organisasi (PPK), hingga Dewan Pimpinan Daerah dan Kabupaten/Kota menjadi faktor penting untuk memastikan seluruh kebijakan organisasi berjalan efektif di lapangan.

“Yang kami harapkan adalah adanya kolaborasi yang lebih kuat dari tingkat pusat sampai ke daerah. Program-program itu harus benar-benar bisa berdampak langsung di wilayah dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Jack.

Ia menilai berbagai inisiatif yang telah dijalankan di tingkat pusat sejauh ini menunjukkan perkembangan positif. Namun, koordinasi dan implementasi program masih perlu diperkuat agar tidak terjadi kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan di pusat dengan pelaksanaan di daerah.

Jack juga menyoroti pentingnya integrasi berbagai program kerja sama yang telah dibangun KOSGORO 1957 melalui sejumlah nota kesepahaman (MoU) dan kemitraan strategis dengan berbagai pihak.

Menurutnya, hasil kerja sama tersebut tidak seharusnya berhenti pada tataran nasional, melainkan perlu diterjemahkan menjadi program konkret yang dapat dijalankan oleh pengurus daerah sesuai kebutuhan dan karakteristik wilayah masing-masing.

“Di pusat ada banyak program yang berjalan. Harapan kami, program-program tersebut tidak hanya berhenti di tingkat PPK, tetapi juga dapat diturunkan ke daerah sehingga kami dapat memahami arah kebijakan organisasi dan menindaklanjutinya melalui kegiatan yang relevan,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Jack juga menyinggung sejumlah program yang tengah dijalankan oleh PPK di tingkat pusat. Ia berharap program-program tersebut dapat disosialisasikan secara lebih luas kepada seluruh jajaran pengurus daerah agar tercipta kesamaan pemahaman dan arah gerak organisasi.

Koperasi Harus Menjadi Pilar Utama
Lebih lanjut, Jack menegaskan bahwa koperasi merupakan fondasi utama gerakan KOSGORO 1957 sejak awal berdirinya organisasi. Karena itu, keterlibatan aktif organisasi dalam penguatan ekosistem koperasi nasional dinilai sangat penting.

Ia mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah yang saat ini fokus pada pengembangan koperasi sebagai instrumen penguatan ekonomi rakyat, termasuk program Koperasi Desa (Kopdes) serta inisiatif Koperasi Merah Putih yang bertujuan membangun kemandirian ekonomi berbasis komunitas.

Namun demikian, ia menilai peran KOSGORO 1957 dalam berbagai program tersebut masih belum optimal di sejumlah daerah.

“Basis kita ini koperasi. Tetapi dalam perkembangan program-program pemerintah yang sedang berjalan, kami melihat KOSGORO belum banyak terlibat secara langsung.

Padahal secara sejarah dan kapasitas organisasi, KOSGORO memiliki pengalaman panjang di bidang koperasi,” ungkapnya.
Menurut Jack, pengalaman dan jaringan organisasi yang telah terbentuk hingga ke tingkat akar rumput merupakan modal besar yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung keberhasilan program koperasi nasional.

Dorong Kolaborasi yang Lebih Luas
Jack berharap ke depan terdapat ruang kolaborasi yang lebih terbuka antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan seperti KOSGORO 1957 dalam pelaksanaan berbagai program pemberdayaan koperasi.

Ia meyakini keterlibatan organisasi yang memiliki basis kader dan jaringan luas akan memperkuat implementasi program serta meningkatkan efektivitas pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, dukungan berbagai pihak, termasuk unsur legislatif yang memiliki kedekatan historis dengan organisasi, dinilai dapat menjadi faktor pendukung dalam memperluas sinergi di sektor koperasi.

“Kalau kita bisa masuk dan berkolaborasi, maka program koperasi itu akan lebih kuat, lebih terarah, dan benar-benar menyentuh masyarakat. Pada akhirnya tujuan pembangunan ekonomi kerakyatan dapat tercapai secara lebih optimal,” tegasnya.

Menurutnya, penguatan peran organisasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan merupakan langkah strategis untuk memperluas jangkauan program pemerintah sekaligus memastikan keberlanjutan manfaat bagi masyarakat.

Sebagai organisasi yang memiliki sejarah panjang dalam gerakan koperasi nasional, KOSGORO 1957 diharapkan mampu kembali mengambil peran strategis dalam mendorong penguatan ekonomi rakyat hingga ke tingkat akar rumput.

Dengan meningkatnya sinergi antara pusat dan daerah serta keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan, program koperasi nasional diharapkan tidak hanya menjadi kebijakan formal semata, tetapi berkembang menjadi gerakan ekonomi yang hidup, kuat, dan berkelanjutan di tengah masyarakat.

Continue Reading

Metro

Mubes V PPK Kosgoro 1957 Tetapkan Ketua Umum Baru, Sari Yuliati Pimpin Periode 2026–2031

Published

on

By

Jakarta – Musyawarah Besar (Mubes) V PPK Kosgoro 1957 yang digelar di Hotel Merlynn Park secara resmi menetapkan Sari Yuliati sebagai Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 periode 2026–2031 melalui mekanisme aklamasi, Sabtu (6/6/2026).

Penetapan tersebut merupakan hasil kesepakatan bulat seluruh peserta Mubes yang berasal dari unsur Pimpinan Daerah Kolektif (PDK) Kosgoro 1957 dari berbagai provinsi di Indonesia. Dukungan penuh yang diberikan peserta forum mencerminkan soliditas organisasi serta komitmen bersama untuk melanjutkan pembangunan dan penguatan Kosgoro 1957 dalam lima tahun mendatang.

Sidang Mubes V berlangsung secara demokratis, tertib, dan penuh semangat kekeluargaan. Forum yang menjadi agenda tertinggi organisasi itu membahas berbagai program strategis, evaluasi organisasi, serta arah perjuangan Kosgoro 1957 ke depan.

Puncak acara ditandai dengan penetapan resmi oleh Ketua Pimpinan Sidang Mubes V, Lamhot Sinaga, yang mengetuk palu sidang sebagai tanda sahnya keputusan forum menetapkan Sari Yuliati sebagai Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 periode 2026–2031.

Sebagai simbol estafet kepemimpinan dan amanah organisasi, Lamhot Sinaga kemudian menyerahkan Pataka Kosgoro 1957 kepada Sari Yuliati. Prosesi yang berlangsung khidmat tersebut disambut tepuk tangan meriah dari seluruh peserta Mubes sebagai bentuk dukungan terhadap kepemimpinan baru organisasi.

Penyerahan pataka menjadi penanda resmi dimulainya masa kepemimpinan Sari Yuliati yang akan memimpin organisasi selama lima tahun ke depan.

Dalam sambutannya usai terpilih, Sari Yuliati menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan oleh seluruh keluarga besar Kosgoro 1957. Ia menegaskan komitmennya untuk memperkuat konsolidasi organisasi, memperluas kaderisasi, serta meningkatkan kontribusi Kosgoro 1957 dalam pembangunan nasional.

“Kepercayaan yang diberikan kepada saya merupakan amanah besar yang akan dijalankan bersama seluruh kader Kosgoro 1957 di seluruh Indonesia. Mari kita perkuat persatuan, menjaga soliditas organisasi, dan terus menghadirkan karya serta pengabdian nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara,” ujarnya.

Menurutnya, Kosgoro 1957 harus terus menjadi organisasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai perjuangan yang selama ini menjadi landasan organisasi. Penguatan kaderisasi, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia akan menjadi fokus utama kepemimpinannya.

Mubes V PPK Kosgoro 1957 juga menjadi momentum strategis untuk memperkuat konsolidasi nasional sekaligus merumuskan program kerja dan arah perjuangan organisasi dalam menghadapi berbagai tantangan kebangsaan di masa depan.

Terpilihnya Sari Yuliati secara aklamasi menunjukkan kuatnya persatuan, soliditas, dan semangat kebersamaan di lingkungan Kosgoro 1957. Seluruh elemen organisasi menyatakan kesiapan untuk mendukung kepemimpinan baru demi mewujudkan organisasi yang semakin maju, profesional, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Dengan kepemimpinan baru periode 2026–2031, Kosgoro 1957 diharapkan semakin memperkuat perannya sebagai organisasi kader dan organisasi pengabdian yang berkontribusi aktif dalam pembangunan nasional, berlandaskan nilai-nilai karya, kekaryaan, dan pengabdian.

Kosgoro 1957 Berkarya untuk Indonesia, Mengabdi untuk Negeri.

Continue Reading

Metro

PDK Kosgoro 1957 DIY Siap Kawal Kepemimpinan Sari Yuliati, Fokus Perkuat Organisasi dan Ekonomi Kader

Published

on

By

JAKARTA – Pimpinan Daerah Kolektif (PDK) Kosgoro 1957 Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyatakan kesiapan penuh untuk mengawal dan mendukung kepemimpinan Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957, Sari Yuliati, selama masa bakti 2026–2031. Sabtu (6/6/2026)

Komitmen tersebut disampaikan Ketua PDK Kosgoro 1957 DIY, Erwin, usai pelaksanaan Musyawarah Besar (Mubes) V Kosgoro 1957 di Jakarta yang secara aklamasi menetapkan Sari Yuliati sebagai Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 periode 2026–2031.

Menurut Erwin, terpilihnya Sari Yuliati disambut dengan penuh antusias oleh seluruh jajaran Kosgoro 1957 DIY. Ia menegaskan bahwa dukungan yang diberikan selama proses pemilihan akan berlanjut dalam bentuk pengawalan dan pelaksanaan program-program organisasi ke depan.

“Kami menyambut dengan senang hati dan sangat baik.

Sekarang tugas kami di daerah adalah membantu beliau menjalankan program-program organisasi selama lima tahun ke depan. Kami sudah bersama-sama menghantarkan beliau menjadi Ketua Umum, sehingga tentu harus terus mengawal dan mendukung pelaksanaan tugas-tugas beliau,” ujar Erwin.

Ia berharap struktur kepengurusan definitif PPK Kosgoro 1957 segera terbentuk agar roda organisasi dapat berjalan efektif serta mampu mengakselerasi berbagai program strategis baik di tingkat pusat maupun daerah.

Erwin menilai dinamika yang terjadi selama pelaksanaan Mubes merupakan bagian dari proses demokrasi organisasi yang sehat, hangat, dan penuh semangat kekeluargaan. Karena itu, seluruh kader diharapkan kembali bersatu untuk memperkuat organisasi di bawah kepemimpinan yang baru.

“Yang terpenting sekarang adalah mendukung Ketua Umum terpilih dan memperkuat konsolidasi organisasi agar Kosgoro 1957 semakin solid dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” katanya.

Di tingkat daerah, lanjut Erwin, PDK Kosgoro 1957 DIY akan terus menjalankan agenda konsolidasi organisasi. Masa bakti kepengurusan DIY masih berlangsung hingga tahun 2027 sehingga persiapan menuju Musyawarah Daerah (Musda) menjadi salah satu agenda penting yang akan segera disiapkan.

Selain penguatan organisasi, Erwin menegaskan bahwa Kosgoro 1957 memiliki tanggung jawab historis untuk turut memperkuat Partai Golkar sebagai salah satu organisasi pendiri partai tersebut.

“Kosgoro 1957 bukan sekadar memiliki hubungan dengan Partai Golkar, tetapi merupakan salah satu organisasi pendiri bersama MKGR dan Soksi. Karena itu kami memiliki tanggung jawab moral, sejarah, dan politik untuk terus membesarkan organisasi sekaligus memperkuat Partai Golkar,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menilai penguatan ekonomi kader dan masyarakat harus menjadi salah satu prioritas utama organisasi ke depan. Hal tersebut sejalan dengan semangat awal berdirinya Kosgoro yang berakar pada gerakan koperasi dan pemberdayaan ekonomi rakyat.

Menurut Erwin, sejarah lahirnya Kosgoro tidak dapat dipisahkan dari semangat gotong royong para pejuang yang tergabung dalam Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP) bersama para pendiri organisasi yang ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat pasca kemerdekaan.

“Dulu Kosgoro dikenal sebagai Koperasi Serbaguna Gotong Royong. Semangat itu tetap relevan hingga sekarang, yakni bagaimana memberdayakan masyarakat dan memperkuat ekonomi kader agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris PDK Kosgoro 1957 DIY menegaskan bahwa seluruh jajaran organisasi di daerah siap bersinergi dengan kepengurusan pusat yang baru dalam menjalankan berbagai program organisasi, memperkuat kaderisasi, serta meningkatkan kontribusi Kosgoro 1957 bagi masyarakat.

Dengan terpilihnya Sari Yuliati sebagai Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 periode 2026–2031, PDK Kosgoro 1957 DIY optimistis organisasi akan semakin solid, progresif, dan mampu menghadirkan program-program yang berdampak langsung bagi kader maupun masyarakat luas, sekaligus memperkuat kontribusinya dalam pembangunan bangsa dan negara.

Continue Reading

Trending