Jakarta, – Kementerian Hak Asasi Manusia hari ini menggelar pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bersama sejumlah pakar HAM di Kementerian HAM Jakarta,  (10/07/25).

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mendorong revisi Undang-Undang (UU) Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Pigai mengatakan revisi ini untuk memberikan penguatan kewenangan kepada Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) agar hasil kerjanya tidak hanya sebatas memberikan rekomendasi.

Selama ini penanganan pelayanan kasus di Komnas HAM hanya berhenti pada rekomendasi yang tidak bertaring, tidak bergigi, maka kita beri taring dan gigi.
Karena itulah kami akan beri kewenangan lebih kepada Komnas HAM agar rekomendasi itu bergigi dan mengikat, ujarnya.

Pigai juga berharap penguatan tersebut ditambah dengan komisioner yang berintegritas bisa menghadirkan keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya bagi kaum rentan.

Kementerian HAM Surati DPR
Sebagai informasi, revisi UU HAM bersifat usulan pemerintah. Kementerian HAM sudah berkirim surat ke DPR dan DPR sudah memasukkannya di Prolegnas jangka panjang 5 tahunan.

Mudah-mudahan ke depan setelah kami beri penguatan, komisioner-komisioner akan konsisten, berintegritas, bermoral, bermartabat. Ke depannya, menghadirkan keadilan bagi semua orang yang membutuhkan pertolongan. Khususnya orang-orang lemah dan para korban, kata Pigai.

KomnasHAM sudah mengundang sejumlah pakar untuk berdiskusi langsung pada hari ini. Mereka adalah para pegiat HAM dan mantan komisioner KomnasHAM seperti Ifdhal Kasim, Haffid Abbas, Sri Wiyanti, Taufan Damanik, Manager Nasution, Zainal Abidin, Siti Aminah Tardi, Diajeng Christianti, Makarim Wibisono, dan Haris Azhar.

Jakarta – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyelenggarakan peringatan Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan Sedunia / World Day to Combat Desertification and Drought (WDCD) tahun 2025 yang diperingati setiap tanggal 17 Juni, Rabu (09/07).

Peringatan yang diselenggarakan di Gd Manggala Wanabakti Jakarta ini mengangkat tema “Restore the Land. Unlock the Opportunities”, yang menekankan pentingnya pemulihan lahan sebagai pintu pembuka bagi berbagai peluang ekonomi, sosial dan ekologi.

“Tema WDCD tahun ini sangat relevan dengan fokus Dekade Restorasi Ekosistem PBB (UN Decade Ecosystem Restoration 2021–2030) dan sejalan dengan prioritas pembangungan nasional, khususnya dalam mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, dan ekonomi hijau yang dijabarkan dalam visi dan misi kehutanan,” ujar Wakil Menteri Kehutanan, Sulaiman Umar Siddiq dalam sambutannya.

Sebagai National Focal Point dari The United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD), Kemenhut melaksanakan serangkaian kegiatan talkshow sebagai bentuk kontribusi Indonesia dalam meningkatkan perhatian terhadap pentingnya pemulihan hutan dan lahan sebagai katalisator keberlanjutan, perdamaian, dan pembangunan yang inklusif.

Wamenhut dalam sambutannya menjelaskan bahwa Kemenhut mengedepankan pendekatan berbasis tapak yang memberikan manfaat ekologis, ekonomi, dan sosial. Pendekatan ini diwujudkan melalui tiga strategi utama:

Pemeliharaan keanekaragaman dan ketahanan ekosistem hutan untuk pembangunan yang berkelanjutan;
Menumbuhkan produksi barang dan jasa untuk menopang pembangunan wilayah, ketahanan pangan, energi dan konservasi sumberdaya air; dan
Menggerakkan entitas tapak hutan dalam rangka peningkatan jaringan pengamanan sosial;
Indonesia memiliki sekitar 120,5 juta hektare kawasan hutan atau sekitar 63% dari total luas daratannya, namun masih menghadapi tantangan pemulihan 12,7 juta hektare lahan kritis.

Sejak tahun 2017, telah diberlakukan moratorium izin baru sekitar 66 juta hektare di hutan alam dan lahan gambut. Indonesia juga menargetkan kondisi net sink di sektor kehutanan pada 2030 lewat program FOLU Net Sink 2030, dengan strategi: mencegah deforestasi, konservasi dan pengelolaan hutan lestari , perlindungan dan pemulihan lahan gambut, serta peningkatan penyerapan karbon.

Selama periode 2015-2024, Indonesia telah melakukan rehabilitasi hutan dan lahan seluas lebih dari 2 juta hektar. Implementasi pengelolaan kebakaran hutan secara terpadu juga membuahkan hasil dengan menurunnya luas kebakaran hutan dan lahan sebesar 19,6%, dibandingkan tahun 2019 yakni sekitar 488 ribu hektar.

Pemerintah Indonesia berusaha mengembangkan strategi pengembangan ekonomi pemulihan hutan dan lahan yang bersumber dari pendaanaan global dan nasional. Selain pendanaan global dari proses multilateral seperti GEF, GCF, CIF, REDD+, ITTO, AFOCO ataupun kerja sama bilateral dengan negara sahabat, Indonesia juga memiliki Dana Reboisasi (DR) yang dihimpun dari pemanfaatan kayu di kawasan hutan negara, yang ditujukan untuk mendukung program rehabilitasi dan reboisasi hutan seperti rehabilitasi lahan kritis, reboisasi, pencegahan kebakaran hutan, dan dukungan perhutanan sosial.

Kemenhut juga mendorong kebijakan Multiusaha Kehutanan, yaitu pendekatan pengelolaan hutan yang mendukung diversifikasi produk, peningkatan investasi, dan penciptaan lapangan kerja. Di sisi lain, program perhutanan sosial terus dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan akses kelola lahan yang telah mencapai lebih dari 8 juta hektare pada tahun 2024.

“Melalui keanggotaan Indonesia dalam UNCCD dan momentum WDCD 2025, Kemenhut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta dalam aksi nyata pemulihan hutan dan lahan melalui kegiatan rehabilitasi lahan kritis, reboisasi, pencegahan degradasi hutan, pencegahan kebakaran hutan, perhutanan sosial dan pengembangan multi usaha kehutanan,” tutur Wamenhut.

Senada dengan hal itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (Dirjen PDASRH) Kementerian Kehutanan, Dyah Murtiningsih menekankan perlu adanya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam melakukan rehabilitasi hutan dan lahan.

“Terdapat 3 langkah yang dilakukan untuk mencegah degradasi lahan,” ungkap Dyah.

Pertama, kesadaran seluruh pihak untuk menjaga lingkungan dari kegiatan pembangungan untuk tidak merusak. Kedua, seluruh pihak diajak untuk melakukan rehabilitasi hutan, baik secara vegetatif dan sipil teknis. Ketiga, komitmen dari segala pihak.

“Jika satu dan dua langkah tadi telah dilakukan, ketiga adalah komitmen. Dengan komitmen yang kuat akan mampu mengatasi degradasi lahan yang ada di Indonesia” tutup Dirjen PDASRH.

Jakarta – Kementerian  Kehutanan Republik Indonesia melalui Dirjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) menggelar Peringatan Hari Penanggulangan Degradasi  Lahan & Kekeringan Sedunia 2025 dengan tema “Pulihkan Lahan, Buka Peluang” di Auditorium Dr. Ir. Soedjarwo pada hari Rabu, 9 Juli 2025.

Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan Sedunia adalah hari peringatan yang diadakan pada 17 Juni oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak 1994. Deklarasi itu diresmikan melalui Resolusi Sidang Umum PBB No. A/RES/49/115.

Peringatan Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan Sedunia diadakan agar meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai masalah degradasi lahan di dunia. Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan Sedunia kemudian pertama kali dirayakan di seluruh dunia satu tahun kemudian, yakni 1995.

Heru Hernowo (Forestry and Enviroment Head PT. Indo Tambangraya Megah Tbk), saat ditemui awak Media Online mengatakan ; “Sebenarnya dari tambang diberikan kesempatan untuk membuktikan. Karena tambang melakukan sesuatu dengan perencanaan juga. Kita belajar juga menambang dengan baik good mining practice bukan hanya sekedar tulisan tapi praktis. Kalau kita tidak good mining practice tidak akan berkelanjutan. Perusahaan tambang apapun akan terus berkelanjutan kalau kita melakukan dengan baik. Untuk reklamasi ada teknisnya juga.

Perusahaan tambang apapun juga ingin bertahan. Kalau kita melakukan dengan spesifikasi benar good mining practice. Suatu tambang tidak dengan good mining practice akan kelihatan ada degradasi lahan.

Di lokasi tambang kita lakukan penanaman reklamasi dan rehabilitasi di luar konsesi kita juga. Buka lahan 10.000 HA kita lakukan penanaman 20.000 bibit. Kita harus objektif juga dan selama ini yang disoroti yang kurang bertanggung jawab. Tetapi yang bertanggung jawab terhadap pemilihan lahan banyak juga.

Jangan sampai ada hal yang baik tidak seimbang dalam pemberitaan. Sehingga pelaku yang baik tidak dikenal hasilnya. Reklamasi lahan tidak perlu dipaksakan tetapi karena kesadaran karena memberikan kenyamanan dan ketenangan. Setelah melakukan penanaman juga memberikan hasil seperti buah buahan dan juga hasil hutan bukan kayu.

Jika orang orang tambang sudah mengetahui hasil dari reklamasi tambang akan dengan sendirinya melakukan reklamasi. Kami lakukan kontribusi ke negara lewat reklamasi lahan.

Di ITM kita lakukan penanaman untuk perencanaan masa depan dengan tanaman baru untuk keberlanjutan. Dan pemulihan lahan rekomendasi keberlanjutan skema skema perizinan mudah didapatkan. Perusahaan dinilai baik dengan nilai 95 dari skala 100.

Bukan hanya sekedar menanam tetapi untuk ke depannya lebih baik dengan  merestorasi hutan,”  pungkasnya.