BATUJAJAR,  – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan enam Komando Daerah Militer (Kodam) baru, 20 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan (Brigif TP), dan 100 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) dalam Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Lanud Suparlan, Pusdiklatpassus, Batujajar, Bandung, Jawa Barat, Minggu (10/8/2025). Upacara yang diikuti tiga matra TNI ini sekaligus menjadi momen peresmian sejumlah satuan operasional baru lainnya di jajaran TNI.

Dalam amanatnya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pembangunan kekuatan pertahanan negara merupakan prioritas strategis untuk menghadapi tantangan keamanan di masa depan. “Indonesia harus punya pertahanan yang sangat kuat, dan untuk itulah hari ini saya melantik 6 Panglima Kodam baru, 20 Komandan Brigade baru, dan 100 Batalyon Teritorial Pembangunan baru,” ujarnya.

Selanjutnya, Presiden memberikan wejangannya kepada para komandan pasukan yang baru dilantik. “Saya telah melantik Panglima-Panglima, Komandan-Komandan Brigade, (yaitu) orang-orang yang dipilih. Saudara-saudara sebagai pemimpin harus memimpin dari depan. Pemimpin selalu berada di tempat yang paling berbahaya, di titik yang paling kritis. Tidak ada komandan pasukan yang memimpin dari belakang. Pimpin dengan memberi contoh, jaga pasukanmu seperti anak kandungmu sendiri, latih mereka dengan keras tapi tidak dengan kekejaman,” tegasnya.

Adapun esensi pembentukan Kodam baru, Brigif TP, dan Yonif TP ini menjadi bagian dari strategi memperkuat doktrin Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) yang melibatkan seluruh komponen bangsa, dan pertahanan pulau-pulau besar, sekaligus memperluas jangkauan TNI hingga ke wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota, hingga pelosok tanah air. Hal tersebut dalam rangka memastikan respons yang lebih cepat dan efektif terhadap berbagai ancaman militer dan non-militer, seperti terorisme, separatisme, dan bencana alam.

Selain itu, TNI AD dapat lebih menjalankan perannya sebagai _“enabler”_ yaitu pendukung pemerintah daerah dalam mempercepat pencapaian program-program pro rakyat, seperti ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi, layanan kesehatan, hingga penanganan bencana. Hal ini juga sejalan dengan Asta Cita Presiden, khususnya nomor dua (tentang pertahanan dan keamanan nasional) dan enam (tentang pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi).

Enam Kodam baru yang dibentuk berada di wilayah strategis dan memiliki nilai penting bagi keamanan nasional, yakni Kodam XIX/Tuanku Tambusai meliputi wilayah Riau dan Kepulauan Riau, Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol untuk Padang dan Jambi, Kodam XXI/Radin Inten meliputi Lampung dan Bengkulu, Kodam XXII/Tambun Bungai untuk Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, Kodam XXIII/Palaka Wira meliputi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat, serta Kodam XXIV/Mandala Trikora berkedudukan di Merauke, Papua Selatan.

Selain itu, status Komando Pasukan Khusus (Kopassus) turut ditingkatkan menjadi enam grup setingkat brigade yang dipimpin oleh Panglima Kopassus berpangkat Letnan Jenderal.

Untuk mendukung gelar pasukan di Batujajar, TNI AD mengerahkan 10.817 personel dan 105 unit alutsista, mulai dari kendaraan tempur berat hingga sistem pertahanan udara. Upacara peresmian ditutup dengan demonstrasi bela diri militer, penanggulangan terorisme, _fly pass_ pesawat udara dari tiga matra TNI, serta _dropping_ logistik dari udara, yang seluruhnya mencerminkan kesiapan TNI yang modern, profesional, dan responsif terhadap dinamika ancaman serta kebutuhan pembangunan nasional. *(Dispenad)*

Malang, 6 Agustus 2025– Polri hari ini melakukan lompatan strategis dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dengan meresmikan 8 SPPG operasional sekaligus melaksanakan groundbreaking 205 unit baru secara serentak di seluruh Indonesia. Pusat kegiatan dipusatkan di Desa Rembun, Malang, dihadiri Wakil Menteri Pertanian, Irwasum, jajaran Forkompimda, dan masyarakat. Momentum ini diperkuat dengan panen jagung nasional disaksikan 34 Polda serta penyerahan bantuan Alsintan peralatan pertanian berupa traktor, benih,pupuk dan pestisida  untuk mendukung pasokan bahan pangan lokal untuk dapur SPPG yang beroperasi.

Hingga Agustus 2025, perkembangan pembangunan SPPG menunjukkan akselerasi signifikan: 27 unit telah beroperasi melayani 86.777 penerima manfaat/hari dan menyerap 1.344 tenaga kerja, 34 unit dalam persiapan akhir operasional, 155 unit tahap konstruksi, serta  205 unit yang memulai pembangunan hari ini. Total 421 SPPG ini akan menjadi tulang punggung distribusi gizi bagi 1,47 juta orang/hari ketika seluruhnya beroperasi. Polri menargetkan penyelesaian 500 SPPG pada akhir 2025 dan total menjadi 1.000 unit pada 2026 .

Kapolri melalui Irwasum Polri selaku Ketua Gugus Tugas MBG Polri menegaskan komitmen mutu melalui mekanisme Security Food Test yang wajib dijalankan tim medis POLRI (Pusdokkes, Bidokkes Polda, Urkes Polres). Irwasum POLRI Komjen Pol Dr. Dedi Prasetyo menyatakan: “Ini adalah pembeda SPPG Polri: setiap produksi makanan wajib melalui uji keamanan untuk menjamin standar higienis, mencegah keracunan, dan memastikan gizi aman untuk penerima manfaat.”

Strategi kolaborasi Penta Helix menjadi kunci keberlanjutan program, melibatkan: (1) Pemerintah (TNI-Pemda-K/L), (2) Akademisi (ahli gizi, pangan, kesehatan), (3) Bisnis (UMKM, koperasi, kelompok tani), (4) Masyarakat (relawan, pengelola YKB), dan (5) Media dalam diseminasi informasi. Pendekatan holistik ini tidak hanya memutus rantai stunting melalui intervensi gizi tepat, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal lewat penyerapan tenaga kerja dan penguatan UMKM.

Irwasum Polri mengajak seluruh rakyat Indonesia bersinergi: *”SPPG adalah bukti POLRI hadir membangun masa depan bangsa. Mari sukseskan program ini bersama demi generasi sehat yang akan memimpin Indonesia Emas 2045.”*

JAKARTA: -Tingkat kepuasaan masyarakat atas kinerja Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya di semua lini berada di angka 87%. Angka kepuasaan ini mencakup pelayanan Ditlantas Polda Metro di lini Samsat, Satpas SIM, nomor pilihan atau Nopil, patroli jalan raya (PJR), patroli pengawalan (Patwal) serta pengaturan lalu lintas di berbagai kondisi.

Tingkat kepuasan masyarakat di angka 87% ini berasal dari hasil survei Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Komunikasi Rakyat untuk Transparansi (LSM FORSI) periode catur wulan pertama Januari – April 2025. Survei diambil berdasarkan tanya jawab acak kepada 1.500 responden di wilayah Jakarta, Bekasi, Depok dan Tangerang pada bulan Mei lalu.

Ketua Presidium FORSI, Berman Nainggolan Lumbanraja dalam pernyataannya mengatakan, pihaknya memakai metoda survei tanya jawab acak untuk mengurangi bias yang mungkin timbul akibat urutan pertanyaan yang sama atau pilihan jawaban yang selalu muncul di posisi yang sama.

“Dengan mengacak pertanyaan open-ended, responden lebih mungkin untuk memberikan jawaban yang lebih bervariasi dan jujur. Pengacakan juga membuat survei terlihat lebih dinamis dan menghindari kebosanan responden, terutama jika survei panjang,” papar Berman Nainggolan, Senin (2/6/2025).

Dikatakan Berman, model pertanyaan acak yang diberikan ke responden mengarah ke pendapat bagus, tidak bagus dan netral atas pelayanan yang diberikan. Baik itu pelayanan di Samsat, pelayanan di Satpas SIM, pelayanan Nopil, pelayanan pengaturan lalu lintas di berbagai kondisi, serta pelayanan PJR dan Patwal terhadap situasi yang tengah terjadi.

“Seperti contoh May Day kemarin dan demonstrasi Ojol. Responden kita tanyakan pendapatnya tentang bagaimana pengaturan arus lalu lintas yang dirasakan. Termasuk juga pendapat saat macet horor di Pelabuhan Tanjung Priok beberapa waktu lalu. Jawaban serupa dari jajak pendapat itu kita kalkulasi secara persentase hingga akhirnya didapat angka 87% untuk tingkat kepuasan,” kata Berman.

Tingginya angka tingkat kepuasan masyarakat ini, masih kata Berman, adalah realita yang tidak bisa terbantahkan. Meski pun isu calo dan pungli masih muncul di lini Samsat, Satpas SIM dan Nopil, hal tersebut tetap tak memengaruhi nilai kepuasan masyarakat secara komprehensif.

“Ya, faktanya harus kita akui secara obyektif. Ditlantas Polda Metro Jaya di bawah kepemimpinan Kombes Pol Komarudin sudah bekerja sangat baik melayani masyarakat. Pendapat yang bilang tidak baik itu hanya sebuah subyektivitas yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,” ungkap pria yang juga menjabat sebagai anggota Dewan Kehormatan PWI Pusat pimpinan Hendry CH Bangun ini.

Menurut Berman, slogan pelayanan prima yang aktif didengungkan Samsat dan Satpas SIM secara realita juga sudah mengena di hati masyarakat. Seluruh layanan yang diberikan terbukti mampu membuat masyarakat merasa puas. Terlebih penerapan dari slogan ini juga sudah didukung teknologi digital era 4.0 yang kekinian. Nilai kepuasan masyarakat yang tinggi pun jadi bukti konkret yang sangat otentik.

“Tak sekadar slogan, pelayanan prima yang digaungkan 14 Samsat dan 6 Satpas di Polda Metro Jaya sudah terbukti jelas manfaatnya buat masyarakat. Kalau pun masih ada sedikit isu perihal pungli dan calo, hal itu tak ubahnya seperti kerikil yang mudah dibuang dan tak mengganggu. Ini saya berbicara secara knowledge tak ada tendensi apa-apa,” ujarnya.

“Jadi kalau sekarang masih ada wartawan yang mengangkat isu tersebut, secara logika gampang ditebak arah tendensinya ke mana. Kini tinggal pilih mau dilawan atau diikuti tendensi si wartawan tersebut. Kebetulan saya juga kan wartawan jadi tau persis gaya seperti ini,” pungkasnya.