Jakarta,- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyelenggarakan National Forum of
Financing Services and Microfinance 2025 (NFSM 2025) bertema “Contribution of Financing Services and Microfinance Institutions to the National Economy” dengan tagline “Bright Ideas, Bold Moves, Stronger Impacts” di Jakarta, Selasa (12/8/2025).
National Forum of
Financing Services and Microfinance 2025 (NFSM 2025) menghadirkan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Bappenas Vivi Yuliawati, Deputi Bidang Koordinator Pengelolaan dan Pengembany Usaha BUMN Ferry Irawan, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia Suwandi Wiranto, Ketua Umum Perkumpulan Perusahaan Gadai Indonesia Damar L. Setiawan, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, Ketua Umum Asosiasi Modal Ventura dan Startup Indonesia Edi Danusaputro dan Ketua Umum Asosiasi Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Indonesia Burhan.
Forum ini juga merupakan kolaborasi strategis antara OJK, Kementerian dan Lembaga serta pelaku industri perusahaan pembiayaan, modal ventura, pergadaian, penyelenggara Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), serta Lembaga Keuangan Mikro (LKM).
Hal ini dengan mempertimbangkan peran strategis sektor pembiayaan dan LKM dalam menopang transformasi ekonomi nasional, khususnya melalui pembiayaan kepada sektor produktif dan pelaku UMKM.
Dalam kesempatan ini hadir sebagai pembicara Ketua Umum Asosiasi Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Indonesia Burhan menegaskan NFSM 2025 menjadi ajang diskusi mendalam bagi seluruh pemangku kepentingan industri Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) yang kinerjanya terus bertumbuh dan dibutuhkan oleh masyarakat, imbuhnya.
Inovasi dan kreativitas dari industri PVML menghasilkan berbagai produk pembiayaan dan dukungan keuangan yang juga menimbulkan risiko dan kompleksitas yang harus dimitigasi dengan baik. Risiko dan kompleksitas hendaknya dipandang sebagai tantangan untuk memahami, menguasai, menghitung dan memitigasinya.
Burhan menambahkan dengan pinjaman yang diberikan mereka tidak berharap bansos dengan usaha seperti itu. Dengan pembiayaan kita sampaikan mereka bisa hidup normal dan itu berjalan terus menerus sampai mereka bisa membiayai anaknya sampai sekolah membelikan alat tulis kantor, paparnya.
Yang menjadi kendala kita memang dari sisi permodalan. Artinya kita butuh program program pemerintah yang kita dipercaya sebagai penyalur. Sehingga usaha masyarakat bisa dikembangkan dan kita fokus di situ, terangnya.
Menanggapi rentenir, Burhan menjelaskan masyarakat kita dorong dan berikan literasi untuk melawan. Walaupun tidak sebagai peserta LPS kita membangun kepercayaan masyarakat agar mereka percaya kepada kita sebagai lembaga keuangan yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Kita satu satunya lembaga keuangan yang beroperasional sampai ke desa desa, tegasnya.
Dengan keterbatasan kemampuan SDM melalui semua lembaga industri kita dibantu untuk sisi pelatihan. Selain itu Akses permodalan ke perbankan terbatas. Kita harapkan diberikan kesempatan oleh pemerintah untuk menyalurkan pinjaman. Perbaikan tata kelola. Saya optimis kalau desa bertumbuh berjalan bagus perekonomian, ucapnya.
Kolaborasi dan sinergi dari semua stakeholders dibutuhkan untuk menyukseskan program ini. Forum ini diharapkan dapat menjadi titik awal sinergi lintas sektor, tidak hanya memberi solusi kebutuhan jangka pendek tetapi membangun pondasi yang lebih kokoh untuk wujudkan Indonesia Emas Tahun 2045, pungkasnya.
