Jakarta, – Peluncuran buku anak “Yang Lupa Jalan Pulang” karya warga negara Mesir, Mahmud Hamzawi Fahim Usman, yang digelar di Jakarta oleh Aliansi Rakyat Indonesia Emas (Aries), mendadak diwarnai ketegangan. Rabu (14/08/2025)

Pemicu panasnya suasana adalah ketidakhadiran Menteri Pemberdayaan Perempuan yang sebelumnya dijadwalkan hadir untuk memberikan dukungan.
Acara ini bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional ke-41 sekaligus menyambut HUT ke-80 Republik Indonesia, dan dihadiri pegiat literasi, aktivis pendidikan, serta sejumlah tokoh masyarakat.

Mahmud menjelaskan, buku yang ditulisnya merupakan bentuk kepedulian terhadap generasi emas 2045, sekaligus karya perdana komunitasnya yang ditujukan khusus bagi anak-anak.

“Buku ini netral, bisa dibaca semua agama dan suku. Sekitar 70 persen isinya mengangkat persoalan nyata anak-anak, sisanya berupa fabel edukatif,” ujar Mahmud.

Ketua Umum Aries, Fahri Lubis, menilai absennya Menteri Pemberdayaan Perempuan menjadi sinyal lemahnya komitmen pemerintah terhadap literasi anak. Ia menegaskan bahwa acara ini digelar sepenuhnya dengan swadaya dan tanpa dukungan dana APBN.

“Acara ini murni dari kami, tidak meminta sepeserpun dari anggaran negara. Kehadiran pejabat negara seharusnya menjadi bentuk penghargaan bagi gerakan literasi anak,” kata Fahri.

Buku yang diterbitkan oleh percetakan Gapura Sumenep, Jawa Timur, ini menjadi simbol kerja sama antara penulis asing dan penerbit lokal untuk memperkaya koleksi literasi anak di Indonesia. Fahri mendorong sekolah-sekolah memesan buku tersebut agar pesan moralnya menjangkau generasi muda, meski penjualan langsung di gedung pemerintahan dilarang.

Ia juga mengkritisi minimnya jumlah penulis buku anak di Indonesia, sementara industri hiburan seperti sinetron dan musik masih mendominasi perhatian publik. Aries, menurutnya, berkomitmen terus menghadirkan karya berkualitas melalui gotong royong anggota, tanpa bergantung pada bantuan dana pemerintah.

Fahri menyebut kritik kepada kementerian terkait akan ditindaklanjuti melalui jalur hukum sebagai teguran atas pelayanan publik yang dianggap kurang menghargai acara literasi berskala nasional.
Peluncuran ini, tegasnya, bukan sekadar perayaan sastra, melainkan seruan nyata bahwa literasi anak adalah pondasi membangun bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

Jakarta – Asosiasi Produsen Wadah Makanan Indonesia (APMAKI) Gelar Diskusi Terbuka Tema: Peran Serta Industri Dalam Mendukung Keamanan dan Kesehatan Konsumen di Best Western Hotel Senayan Jakarta Selatan. Rabu (13/08/2025)

Ketua Umum APMAKI, Alie Cendrawan, menegaskan bahwa keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari kandungan gizi makanan yang disajikan, tetapi juga dari keamanan wadah yang digunakan. Menurutnya, belakangan ini marak beredar wadah berbahan stainless steel kualitas rendah, seperti tipe 201 atau berbasis besi murah, yang berisiko melepaskan partikel logam berbahaya ke makanan.

“Standar aman minimal adalah tipe 304 atau 316. Kita tidak bisa kompromi soal keamanan, apalagi ini menyangkut kesehatan anak-anak dan masyarakat luas,” tegas Alie.

Ia berharap diskusi ini menghasilkan langkah konkret, termasuk kebijakan yang mewajibkan seluruh pengadaan peralatan makan MBG menggunakan produk yang lolos uji keamanan pangan dan bebas dari bahan berbahaya.
Potensi Ekonomi dan Kemandirian Industri Lokal:

Dalam kesempatan yang sama, Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Ir. Tumiran, menyoroti potensi ekonomi besar yang bisa digerakkan melalui program MBG. Ia menekankan, apabila seluruh peralatan makan diproduksi oleh industri dalam negeri, dampaknya akan signifikan terhadap pertumbuhan UMKM dan penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur.

“Kalau alat makannya saja impor, bagaimana mau bicara kemandirian? UMKM siap memproduksi, tinggal butuh dukungan modal dan akses pasar,” ujarnya.

Menurutnya, produksi lokal tidak hanya memperkuat ekonomi nasional, tetapi juga memastikan kontrol mutu sesuai standar keamanan pangan yang berlaku di Indonesia.

Standar Nasional Indonesia dan Keamanan Publik

Perwakilan Badan Standardisasi Nasional (BSN), Budi Triswanto, mengingatkan bahwa wadah makanan yang aman harus memenuhi persyaratan ketebalan minimal sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) serta bebas dari bahan kimia berbahaya. Wadah yang terlalu tipis, katanya, rawan penyok dan dapat menjadi sarang bakteri, sementara logam kualitas rendah berpotensi melepaskan unsur berbahaya ke dalam makanan.

Meski penerapan SNI saat ini bersifat sukarela, Budi menilai pemerintah perlu mempertimbangkan menjadikannya kewajiban khusus untuk program strategis seperti MBG.

Pengawasan dan Perlindungan Konsumen
Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Niti Emilia, mengingatkan bahwa kesehatan dan keselamatan merupakan hak dasar konsumen yang wajib dilindungi. Ia menyoroti lemahnya pengawasan terhadap produk wadah makanan yang beredar di pasaran, termasuk di e-commerce, yang sering kali dijual tanpa jaminan keaslian bahan.

“Konsumen tidak bisa menilai keamanan bahan hanya dengan melihat. Mereka harus mengandalkan label SNI dan sertifikasi resmi. Pemalsuan label, misalnya mengklaim tipe 304 padahal kualitas rendah, adalah pelanggaran hukum yang berisiko memicu keracunan massal,” tegas Niti.

YLKI mendesak pemerintah memperluas pengawasan tidak hanya pada kualitas makanan, tetapi juga peralatan makan yang digunakan di lapangan.
Rekomendasi Bersama
Diskusi yang berlangsung dinamis ini menghasilkan sejumlah rekomendasi, antara lain:
1. Seluruh pengadaan wadah makan MBG wajib dilakukan melalui penyedia bersertifikat.
2. Pengawasan ketat terhadap bahan dan proses produksi untuk memastikan keamanan pangan.
3. Edukasi kepada pelaku usaha mengenai standar bahan aman dan prosedur sertifikasi.

Dengan pengendalian mutu yang ketat serta penggunaan bahan yang aman, para peserta forum optimistis program MBG tidak hanya menjadi solusi gizi, tetapi juga mampu menjamin kesehatan dan masa depan generasi muda Indonesia.

Jakarta,- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyelenggarakan National Forum of
Financing Services and Microfinance 2025 (NFSM 2025) bertema   “Contribution of Financing Services and Microfinance Institutions to the National Economy” dengan tagline “Bright Ideas, Bold Moves, Stronger Impacts” di Jakarta, Selasa (12/8/2025).

National Forum of
Financing Services and Microfinance 2025 (NFSM 2025) menghadirkan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar,  Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Bappenas Vivi Yuliawati,  Deputi Bidang Koordinator Pengelolaan dan Pengembany Usaha BUMN  Ferry Irawan,  Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia Suwandi Wiranto,  Ketua Umum Perkumpulan Perusahaan Gadai Indonesia Damar L. Setiawan,  Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, Ketua Umum Asosiasi Modal Ventura dan Startup Indonesia Edi Danusaputro dan Ketua Umum Asosiasi Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Indonesia Burhan.

Forum ini juga merupakan kolaborasi strategis antara OJK, Kementerian dan Lembaga serta pelaku industri perusahaan pembiayaan, modal ventura, pergadaian, penyelenggara Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), serta Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Hal ini dengan mempertimbangkan peran strategis sektor pembiayaan dan LKM dalam menopang transformasi ekonomi nasional, khususnya melalui pembiayaan kepada sektor produktif dan pelaku UMKM.

Dalam kesempatan ini hadir sebagai pembicara Ketua Umum Asosiasi Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Indonesia Burhan menegaskan NFSM 2025 menjadi ajang diskusi mendalam bagi seluruh pemangku kepentingan industri Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) yang kinerjanya terus bertumbuh dan dibutuhkan oleh masyarakat, imbuhnya.

Inovasi dan kreativitas dari industri PVML menghasilkan berbagai produk pembiayaan dan dukungan keuangan yang juga menimbulkan risiko dan kompleksitas yang harus dimitigasi dengan baik. Risiko dan kompleksitas hendaknya dipandang sebagai tantangan untuk memahami, menguasai, menghitung dan memitigasinya.

Burhan menambahkan dengan pinjaman yang diberikan mereka tidak berharap bansos dengan usaha seperti itu. Dengan pembiayaan kita sampaikan mereka bisa hidup normal dan itu berjalan terus menerus sampai mereka bisa membiayai anaknya sampai sekolah membelikan alat tulis kantor, paparnya.

Yang menjadi kendala kita memang dari sisi permodalan.  Artinya kita butuh program program pemerintah yang kita dipercaya sebagai penyalur.  Sehingga usaha masyarakat bisa dikembangkan dan kita fokus di situ, terangnya.

Menanggapi rentenir, Burhan menjelaskan masyarakat kita dorong dan berikan literasi untuk melawan. Walaupun tidak sebagai peserta LPS kita membangun kepercayaan masyarakat  agar mereka percaya kepada kita sebagai lembaga keuangan yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Kita satu satunya lembaga keuangan yang beroperasional sampai ke desa desa,  tegasnya.

Dengan keterbatasan kemampuan SDM melalui semua lembaga industri kita dibantu untuk sisi pelatihan. Selain itu Akses permodalan ke perbankan terbatas. Kita harapkan diberikan kesempatan oleh pemerintah untuk menyalurkan pinjaman. Perbaikan tata kelola. Saya optimis kalau desa bertumbuh berjalan bagus perekonomian, ucapnya.

Kolaborasi dan sinergi dari semua stakeholders dibutuhkan untuk menyukseskan program ini. Forum ini diharapkan dapat menjadi titik awal sinergi lintas sektor, tidak hanya memberi solusi kebutuhan jangka pendek tetapi membangun pondasi yang lebih kokoh untuk wujudkan Indonesia Emas Tahun 2045, pungkasnya.