Connect with us

Metro

Muhammad Khozin, M.A.P, : Persoalan Agraria Tidak Dapat Diselesaikan Dengan Pendekatan Parsial dan Teknokratis Semata

Published

on

Jakarta — Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) secara resmi meluncurkan Catatan Akhir Tahun 2025 bertajuk “Tancap Gas di Jalur yang Salah: Paradoks Kebijakan Agraria Prabowo–Gibran 2025 Menolak Koreksi, Mereproduksi Krisis”. Peluncuran ini menjadi ruang refleksi kritis atas arah kebijakan agraria nasional yang dinilai semakin menjauh dari semangat reforma agraria sejati.kamis (15/1/2026)

Dalam forum tersebut, H. Muhammad Khozin, M.A.P, menegaskan bahwa persoalan agraria tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan parsial dan teknokratis semata. Menurutnya, terdapat problem mendasar dalam proses perumusan kebijakan, khususnya terkait revisi regulasi pertanahan yang tidak seluruhnya melalui mekanisme legislasi di DPR.

“Terkait pembahasan revisi, memang ada yang menjadi domain kami di DPR, namun ada pula kebijakan yang tidak melalui DPR. Di Kementerian Agraria sendiri saat ini sedang disiapkan Laporan Penyelenggaraan Pertanahan (LPP). Kami mendorong agar proses ini dilipatgandakan dalam bentuk kajian dan konsultasi publik,” ujar Khozin.

Ia menegaskan, DPR membuka ruang seluas-luasnya bagi partisipasi publik dan kelompok masyarakat sipil untuk terlibat aktif dalam diskursus kebijakan agraria. Khozin memastikan bahwa seluruh proses pembahasan di DPR baik di tingkat komisi, panitia khusus, hingga paripurna bersifat terbuka dan dapat dipantau secara langsung oleh masyarakat melalui siaran langsung.

Lebih jauh, Khozin menyoroti pentingnya peradilan pertanahan sebagai instrumen penyelesaian konflik agraria yang adil dan berkeadilan. Ia mengingatkan bahwa konflik pertanahan di Indonesia kerap bersifat kompleks, bahkan dalam satu bidang tanah dapat melibatkan banyak klaim dan kepentingan.

“Kami tidak serta-merta mendorong semua konflik pertanahan diselesaikan melalui pendekatan investigatif semata. Peradilan pertanahan menjadi penting karena dibutuhkan pendekatan hukum yang memiliki investasi keahlian khusus di bidang politik agraria,” tegasnya.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Sartika, menegaskan bahwa arah kebijakan agraria pemerintahan Prabowo–Gibran sepanjang 2025 menunjukkan kecenderungan “tancap gas di jalur yang salah”. Hal tersebut disampaikan dalam acara Peluncuran Catatan Akhir Tahun 2025 KPA, Selasa (—).

Menurut Dewi, kebijakan agraria nasional masih terjebak dalam paradoks struktural: alih-alih melakukan koreksi mendasar terhadap persoalan agraria, pemerintah justru mereproduksi krisis lama melalui pendekatan birokrasi yang sektoral, elitis, dan berpihak pada kepentingan modal besar

“Masalah agraria di Indonesia itu lintas sektor dan tidak bisa lagi ditangani oleh satu kementerian. Pengalaman panjang menunjukkan ego sektoral dan tarik-menarik kepentingan di dalam birokrasi menjadi penghambat utama penyelesaian konflik agraria,” tegas Dewi.

Ia mengingatkan, upaya menaikkan isu agraria ke tingkat Kemenko pada era Presiden Jokowi pun gagal menciptakan terobosan. Ketika ditempatkan di Kemenko Perekonomian, isu agraria selalu kalah oleh agenda pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional. Kini, dengan rencana penempatan kembali di Kemenko Infrastruktur, Dewi menilai bias kepentingan akan semakin kuat.

Agenda reforma agraria selalu menjadi menu terakhir, kalah oleh kepentingan proyek infrastruktur skala besar,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dewi menyoroti lemahnya kinerja ATR/BPN bahkan dalam konflik yang sepenuhnya berada di bawah yurisdiksinya, termasuk konflik agraria swasta dan PTPN yang telah berlangsung puluhan tahun.

“Banyak konflik sudah kedaluwarsa HGU-nya, terjadi pelanggaran hukum di lapangan, tetapi tetap tidak diselesaikan. Ini bukan sekadar soal teknis, melainkan pengabaian sistemik terhadap keadilan agraria.”

Ia mencontohkan konflik agraria PTPN di Cianjur, Jawa Barat, yang berasal sejak era Orde Baru, telah ditetapkan sebagai prioritas reforma agraria, namun tetap terkatung-katung hingga kini. Kehadiran UU Cipta Kerja dan skema Bank Tanah justru memperumit akses rakyat terhadap keadilan, dengan skema yang berujung pada tawaran hak pakai di atas aset Bank Tanah.

“Rakyat dipaksa menerima solusi semu. Akar masalah tidak diselesaikan, krisis justru diproduksi ulang.”

Dewi juga mengkritik kemandekan peran Kementerian BUMN selama satu dekade terakhir dalam penyelesaian konflik agraria PTPN, meskipun Presiden Jokowi sebelumnya telah menyatakan komitmen agar konflik tersebut menjadi prioritas.

“Sepuluh tahun tanpa terobosan adalah kegagalan serius negara dalam menjamin keadilan agraria,” tutup Dewi.

KPA menegaskan bahwa tanpa perubahan mendasar dalam desain kelembagaan dan orientasi kebijakan, pemerintahan Prabowo–Gibran berisiko memperdalam krisis agraria nasional serta menjauhkan rakyat dari hak atas tanah yang adil dan berkelanjutan.

Peluncuran Catatan Akhir Tahun KPA 2025 ini menegaskan bahwa tanpa koreksi serius terhadap arah kebijakan agraria, pemerintah berisiko memperpanjang dan mereproduksi krisis agraria struktural yang berdampak langsung pada petani, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya.

KPA berharap, catatan kritis ini menjadi alarm bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk kembali menempatkan reforma agraria sebagai agenda keadilan sosial, bukan sekadar proyek administratif atau pertumbuhan ekonomi semata.

Continue Reading

Metro

DPP GMNI Gelar Puncak Dies Natalis ke-72, Tekankan Kemandirian Ekonomi dan Ideologi

Published

on

By

Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) menggelar puncak Dies Natalis ke-72 pada Sabtu (11/4/2026) di Gedung Pusat Perfilman Usmar Ismail, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Kegiatan ini menghadirkan Wakil Menteri Perindustrian RI, Faisol Riza, sebagai keynote speaker. Turut hadir Ketua Umum GMNI M. Risyad Fahlefi, Sekretaris Jenderal GMNI Patra Dewa, Bendahara Umum Anselmus Ersandy S., serta Ketua Panitia Dies Natalis ke-72, Adi Suherman Tebwayanan.

Dalam sesi diskusi, sejumlah tokoh nasional turut dihadirkan, di antaranya Eros Djarot, Ir. Suko Sudarso, Theo L. Sambuaga, serta Prof. Dr. Drs. Adv. Ganjar Razuni.

Dalam sambutannya, Faisol Riza menekankan bahwa implementasi Pasal 33 UUD 1945 hanya dapat dilakukan oleh negara yang kuat, terutama dalam mengelola kekayaan alam yang melimpah. Menurutnya, kemampuan finansial menjadi kunci dalam memaksimalkan potensi tersebut.

Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah telah berinisiatif membentuk Danantara sebagai upaya mendorong pembangunan berkelanjutan. Dengan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, peluang masuknya investasi dinilai sangat besar.

“Kita tidak punya alasan untuk menjadi negara tertinggal. Potensi kita sangat besar, dan generasi muda harus melihat peluang industrialisasi sebagai masa depan bangsa,” ujar Faisol.

Sementara itu, Ketua Umum GMNI, M. Risyad Fahlefi, dalam orasinya menyoroti pentingnya menjaga konsolidasi organisasi di tengah dinamika politik yang kerap kehilangan arah ideologis.

Mengutip ajaran Soekarno, Risyad menegaskan bahwa konsep berdikari tidak hanya bermakna kemandirian ekonomi, tetapi juga kemandirian dalam berpikir agar tidak mudah terpengaruh kepentingan sesaat.

“GMNI harus menjadi ruang perjuangan ideologis yang kuat. Momentum Dies Natalis ini harus dimanfaatkan untuk menemukan kembali jati diri perjuangan kita,” tegasnya.

Ia pun mengajak seluruh kader GMNI untuk memperkuat solidaritas dan konsistensi dalam memperjuangkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945, demi terwujudnya kemandirian politik dan ekonomi bangsa.

Continue Reading

Metro

IKA ITS Gelar Idul Fitri Funfest 2026, Perkuat Silaturahmi dan Kolaborasi Sosial-Ekonomi di Jakarta

Published

on

By

Jakarta – MPP IKA ITS berkolaborasi dengan PW dan KOMJUR menggelar Idul Fitri Funfest 2026 bertema “Berbagi Beraksi Berkolaborasi” di Jakarta, Sabtu (11/4/2026). Kegiatan ini menjadi ajang halal bihalal sekaligus ruang kolaborasi alumni, komunitas, dan masyarakat.

Acara tahunan ini tak hanya mempererat silaturahmi, tetapi juga menggabungkan aksi sosial, pemberdayaan UMKM, dan penguatan identitas budaya dalam satu panggung.

Kolaborasi Alumni IKA ITS Dorong Aksi Nyata

Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) IKA ITS, Ir. Wiluyo Kusdwiharto, menegaskan bahwa Funfest bukan sekadar temu kangen.

“Acara ini adalah bukti nyata rasa syukur sekaligus kepedulian kita terhadap masyarakat sekitar,” ujar Wiluyo dalam sambutannya, Sabtu (11/4/2026).

Salah satu sorotan adalah keterlibatan Yayasan Anak Berkebutuhan Khusus (YABK), mulai dari penampilan tari hingga partisipasi dalam bazar kuliner.

Di sela acara, saya sempat mencicipi kopi dari booth YABK. Rasanya tidak kalah dengan kedai profesional. Momen seperti ini terasa sederhana, tapi memberi perspektif baru soal inklusi.

Selain itu, panitia juga menyalurkan donasi simbolis sebagai bagian dari program “Charity in Diversity” serta menggelar donor darah “Red Heroes Day”.

Dari Budaya hingga Ekonomi, Dampak Diperluas

Mengusung nuansa “Nusantara Tradisional”, acara ini memadukan unsur budaya dengan inovasi. Ada cosplay adat, pertunjukan seni, hingga live painting dari anak berkebutuhan khusus.

Di sisi lain, bazar UMKM menjadi magnet tersendiri. Kuliner khas seperti rawon dan bakso Malang ramai diserbu pengunjung.

Keterlibatan sponsor seperti PT Pertamina, PT BNI, PT PLN Persero, dan PT Dua-Dua Indonesia menunjukkan kuatnya jejaring alumni dalam menggerakkan kegiatan sosial-ekonomi.

Wiluyo menyebut, kolaborasi ini bukan hal baru. Sebelumnya, IKA ITS telah menjalankan berbagai program, mulai dari kebun buah alumni hingga bantuan kemanusiaan di Aceh dan Sumatera Utara.

Saya teringat beberapa tahun lalu, konsep event alumni masih cenderung formal dan terbatas. Kini, formatnya berubah lebih cair menggabungkan hiburan, bisnis, dan filantropi dalam satu ruang.

Continue Reading

Metro

Rektor ITS Dorong Hilirisasi Riset Lewat Momentum Funfest IKA ITS 2026

Published

on

By

Jakarta – Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Bambang Pramujati, menegaskan bahwa momentum pertemuan alumni dalam ajang Idul Fitri Funfest IKA ITS 2026 tidak hanya menjadi ruang silaturahmi, tetapi juga sarana strategis untuk mendorong hilirisasi riset kampus agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Dalam kegiatan yang mengusung tema “Berbagi, Beraksi, Berkolaborasi” di Jakarta, Sabtu (11/4/2026), Bambang menyampaikan bahwa ITS saat ini tengah mempercepat transformasi hasil riset menjadi produk yang siap digunakan secara luas.

“Beberapa inovasi sudah masuk tahap finalisasi, seperti alat penyosoh kelapa dan traktor. Saat ini kami menghitung struktur biayanya agar bisa masuk ke dalam e-katalog,” ujarnya.

Menurutnya, masuknya produk inovasi ke dalam e-katalog menjadi langkah penting agar hasil riset perguruan tinggi dapat diakses lebih luas oleh pemerintah maupun sektor industri. Dengan demikian, inovasi kampus tidak berhenti pada tahap prototipe, tetapi benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat.

Selain itu, ITS juga tengah mengembangkan bahan bakar alternatif berbasis kelapa sawit dengan memanfaatkan crude palm oil (CPO) non-food grade. Inovasi ini dinilai memiliki potensi besar dalam mendukung transisi energi sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan limbah.

“Pendekatan ini membuka peluang pemanfaatan bahan yang selama ini kurang optimal menjadi energi alternatif yang bernilai tambah,” kata Bambang.

Di sisi lain, ia juga menyoroti dinamika sistem pembelajaran di perguruan tinggi, khususnya terkait penerapan model hybrid. Bambang menegaskan bahwa tidak semua mata kuliah dapat dialihkan ke sistem daring, terutama yang berbasis praktikum.

“Perkuliahan, terutama yang berbasis laboratorium, tetap harus dilakukan secara luring. Itu tidak bisa digantikan,” tegasnya.

Ia menjelaskan, pengalaman sejumlah kampus menunjukkan bahwa digitalisasi pendidikan memiliki batasan, khususnya pada aspek pembelajaran yang membutuhkan interaksi langsung dan penggunaan fasilitas laboratorium. Karena itu, kebijakan pembelajaran ke depan perlu mempertimbangkan keseimbangan antara efisiensi digital dan kebutuhan akademik yang esensial.

Dalam kesempatan tersebut, Bambang juga menekankan pentingnya peran Ikatan Alumni ITS (IKA ITS) sebagai representasi kualitas lulusan ITS di tengah masyarakat. Ia berharap alumni tidak hanya aktif dalam kegiatan internal kampus, tetapi juga mampu berkontribusi nyata di berbagai sektor.

“Alumni adalah potret keberhasilan ITS. Kami berharap perannya semakin besar, tidak hanya di kampus, tetapi juga di masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, kiprah alumni yang luas akan berdampak langsung pada meningkatnya kepercayaan publik terhadap ITS, sekaligus memperkuat posisi kampus dalam mencetak sumber daya manusia yang adaptif dan relevan dengan kebutuhan zaman.

Lebih lanjut, Bambang menegaskan bahwa visi ITS tidak hanya berfokus pada penciptaan produk inovatif, tetapi juga pada kontribusi sosial yang dihasilkan oleh para lulusannya.
“Kami ingin ITS benar-benar berdampak. Bukan hanya melalui produknya, tetapi juga melalui alumni yang memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat,” katanya.

Sementara itu, pelaksanaan Funfest dengan tema “Nusantara Tradisional” menjadi simbol sinergi antara inovasi dan pelestarian budaya. Di tengah derasnya arus perkembangan teknologi, nilai-nilai budaya lokal tetap dijaga sebagai identitas bangsa.

Melalui kegiatan ini, ITS menunjukkan komitmennya tidak hanya dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga dalam menjaga keseimbangan antara kemajuan dan kearifan lokal.

Continue Reading

Trending