Connect with us

Metro

Ombudsman RI Ganjar Kemenkumham Soal Kepatuhan

Published

on

Jakarta – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) berhasil meraih Penghargaan Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik tahun 2021 dari Ombudsman Republik Indonesia.

Ombudsman menetapkan tiga kategori penilaian kepatuhan yaitu Zona Hijau, Kuning dan Merah, berdasarkan sepuluh variabel penilaian. Berdasarkan hasil penilaian, Kemenkumham masuk ke dalam kategori terbaik yaitu zona hijau.

Penghargaan ini menunjukkan kepatuhan Kemenkumham terhadap Undang-undang No.25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta pelayanan Kemenkumham tanpa maladministrasi.

Piagam penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Ketua Ombudsman, Bobby Hamzar Rafinus kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly yang diwakili Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, di gedung Ombudsman, Jakarta. Kamis (2/6/2022)

Andap menjelaskan bahwa Kepatuhan  Kemenkumham dalam standar pelayanan publik merupakan Implementasi dari kebijakan Presiden Jokowi dalam mewujudkan birokrasi yang melayani publik.

“Pelayanan prima kepada publik merupakan Core Values yang digagas Presiden Jokowi dalam mewujudkan birokrasi yang melayani ‘BerAkhlak’ yang ditindak lanjuti oleh Menteri Hukum dan HAM, pak Yasonna Laoly,” paparnya.

Lebih lanjut Andap mengatakan Kemenkumham mengemban amanah pelayanan publik yang cakupannya sangat luas dan memengaruhi kepentingan hidup banyak orang. Mulai dari layanan peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, imigrasi, kekayaan intelektual, pemasyarakatan hingga administrasi hukum umum. 

Untuk itu, jajaran Kemenkumham terus konsisten memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

“Kemenkumham berusaha terus konsisten dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas tinggi sehingga masyarakat dapat merasakan kepuasan setelah menerima layanan di Kemenkumham,” kata Andap setelah acara penyerahan penghargaan.

Andap mengatakan bahwa Kemenkumham merupakan kementerian besar dengan ribuan unit pelaksana teknis (UPT) yang tersebar di banyak kota. Bukan hal yang mudah untuk menata organisasi sebesar itu agar tetap komitmen dalam memberikan layanan publik secara prima.

“Kemenkumham ini merupakan kementerian besar. Kita memiliki sebelas unit eselon satu, 33 kantor wilayah di tiap provinsi dan ribuan UPT di banyak kota. Perlu kerja keras dan komitmen sungguh-sungguh dari seluruh jajaran untuk terus melaksanakan pelayanan publik secara prima. Karena layanan prima kepada publik adalah komitmen kita,” papar Andap.

Pelayanan publik Kemenkumham, lanjut Andap, diberikan kepada seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan suku, agama, maupun status sosial.

“Penghargaan adalah bonus. Tanpa ada penghargaan pun, Kemenkumham pastikan masyarakat tetap menerima layanan sesuai standar yang ada, tanpa perbedaan dan pungutan liar” tutur Andap dengan tegas.

Penghargaan ini, menurut Andap, akan semakin memacu jajarannya untuk lebih aktif melakukan kreativitas dan inovasi. Karenanya Kemenkumham membuka diri menerima masukan dari masyarakat dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

“Mohon kerjasama dari masyarakat untuk memberikan masukan sehingga kami menjadi lebih baik dari waktu kewaktu,” pungkasnya.

Continue Reading

Metro

Ester Listyo Novanti sebagai Anggota Departemen Hukum IKPI Hadiri Acara Halal Bihalal Idul Fitri 1446 H Tema “Wujudkan Semangat Kebersamaan Dalam Keberagaman”

Published

on

By

Jakarta – Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) mengadakan Halal Bihalal Idul Fitri 1446 H dengan tema “Wujudkan Semangat Kebersamaan Dalam Keberagaman” di Hotel Aston Kartika Grogol Jakarta pada hari Senin, 14 April 2025.

Ester Listyo Novanti sebagai Anggota Departemen Hukum IKPI, saat ditemui awak Media Online mengatakan ; “Harapan dari acara Halal Bihalal IKPI supaya memperkuat silaturahmi dengan seluruh anggota IKPI dapat mengenal satu sama lainnya antara pengurus pusat dengan pengurus cabang dengan tetap semakin erat dalam menjalankan program-program IKPI itu sendiri dan membawa IKPI semakin maju dalam berkolaborasi dengan Pemerintah,” tutupnya.

Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Vaudy Starworld mengatakan acara halal bihalal IKPI rutin diadakan dalam beberapa tahun terakhir. Kemudian tahun ini acara halal bihalal dibuat lebih khusus lagi oleh pengurus, anggota dan narasumber. Dari narasumber banyak kegiatan antara lain seminar, PPL, Brevet, Ahli kepabeanan dan para pengajarannya kita undang.

Acara halal bihalal dilaksanakan secara online dan offline. Halal bihalal untuk mempererat silaturahmi anggota IKPI yang sekarang sudah berjumlah 7.100 orang. IKPI adalah asosiasi konsultasi pajak yang paling tertua usianya. Kita juga mempererat dalam keberagaman saling melengkapi karena perbedaan latar belakang dan tentunya saling mendukung, kata Vaudy di Hotel Aston Kartika Jakarta, Senin (14/04/25).

Banyak kegiatan IKPI yang akan diperbuat, bulan Mei nanti ada beberapa kegiatan sudah menanti. FGD akan dibuat setiap bulannya. Litbang akan mengikuti dan juga edukasi kepada non anggota akan diadakan setiap bulan, sambung Vaudy.

Kami ingin membawa IKPI bukan hanya dikenal di pemerintahan namun IKPI juga lebih dikenal di kalangan wajib pajak. Bagaimanapun antara konsultan pajak dan wajib pajak mempunyai hubungan yang erat.
Saat ini pemilik NPWP sudah lebih dari 70 juta. Yang wajib lapor SPT hampir 20 juta.

Kami IKPI sangat mendukung kegiatan asosiasi usaha asosiasi profesi dan mendekatkan konsultan pajak dengan para asosiasi. Karena asosiasi ini mempunyai NPWP dan wajib lapor.

Selain halal bihalal kami juga memberikan edukasi kepada wajib pajak badan dan UMKM. Untuk benar benar merealisasikan komitmen IKPI bagaimana mendistribusikan pengetahuan profesional kita kepada masyarakat khususnya pengusaha dan UMKM. Dan membuat wajib pajak semakin peduli dan berkontribusi dalam kwajibannya membayar pajak.

Kami juga menyoroti kesiapan teman teman profesi IKPI siap menghadapi segala tantangan khususnya modernisasi, otomasi dan cepat update upgrade diri dari sisi profesional. Untuk wajib pajak kita harus komunikatif dan memberikan informasi yang tepat.

Continue Reading

Metro

Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Sebagai Wahana Kreativitas dan Martabat Bangsa

Published

on

By

Salemba, Jakarta—Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) E. Aminudin Aziz menegaskan komitmen Perpusnas dalam mendukung literasi, kreativitas, dan martabat bangsa melalui penguatan peran perpustakaan.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS), yang menjadi salah satu upaya Perpusnas dalam menjawab tuntutan zaman terhadap fungsi perpustakaan. Dia menyebutkan program ini tidak dirancang begitu saja, melainkan berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat yang terus berubah.

Sejak dimulai pada tahun 2018, program ini mencapai hasil yang menggembirakan. Memasuki tahun kedelapan, disebutkan bahwa program TPBIS telah menjangkau 38 provinsi, 296 kabupaten/kota, dan 2.396 desa/kelurahan.

“Selain itu, ada 3.237 replikasi mandiri yang melibatkan 8,2 juta anggota masyarakat. Ini adalah ikhtiar luar biasa dalam upaya kita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” ujarnya dalam Sosialisasi Program TPBIS yang digelar secara berani pada Senin (14/4/2025).

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa program TPBIS hadir sebagai respon terhadap dinamika kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Selain itu, program ini merupakan upaya mendorong perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai tempat membaca atau menyimpan buku, melainkan menjadi wahana tumbuhnya kreativitas dan ilmu baru.

“Perpustakaan tidak boleh dibatasi hanya pada fungsi rekreatif atau keilmuan. Kreativitas itu tak boleh dibatasi. Perluasan fungsi inilah yang dijawab melalui program TPBIS,” jelasnya.

Dia menekankan layanan perpustakaan menuntut dilakukannya diferensiasi, mengingat kebutuhan masyarakat antara satu daerah dengan daerah lainnya, berbeda-beda.

“Tentu tidak mungkin kita memberikan perlakuan yang sama di tengah kebutuhan masyarakat yang sangat beragam. Hasil yang diperoleh pasti juga berbeda. Di Sumatera Barat misalnya, kerajinannya berbasis tekstil, sementara di NTB sangat berbeda. Justru perbedaan ini menjadi bukti bahwa TPBIS benar-benar dalam menanggapi keunikan potensi lokal,” urainya.

Tahun ini, program TPBIS bertransformasi lebih jauh melalui sinergi antarsektor. Salah satunya melalui kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dalam bentuk KKN Tematik Literasi, yang akan dilaksanakan di 1.000 lokus bersama mahasiswa di seluruh Indonesia. Ada pula program Relawan Literasi Masyarakat (Re Lima) sebagai bentuk partisipasi publik.

“Ini adalah cara kita memobilisasi masyarakat untuk bersama-sama memajukan literasi. Kami hadir dengan visi baru, perpustakaan hadir demi martabat bangsa. Semoga upaya kita bisa semakin melibatkan pihak-pihak untuk menyukseskan program TPBIS tahun 2025,” ungkapnya dengan optimisme.

Penguatan peran strategi program TPBIS dalam mendukung pembangunan manusia ditegaskan oleh Deputi Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas, Amich Alhumami. Dia menilai program TPBIS selaras dengan arah RPJMN 2025—2029 yang menekankan pentingnya literasi untuk mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat.

“Penguatan budaya literasi untuk kreativitas dan inovasi ini dilakukan melalui dua aspek, yaitu peningkatan kualitas layanan perpustakaan dan peningkatan budaya kegemaran membaca,” ucapnya.

Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Mulyadin Malik, mendukung upaya kolaborasi lintas sektor program TPBIS. Disebutkan bahwa pemecahan dan Perpusnas telah mewujudkan kesepahaman bersama dalam peningkatan budaya literasi masyarakat desa.

“Operasional Taman Bacaan Masyarakat (TBM) atau perpustakaan desa kini menjadi bagian dari penilaian Indeks Desa Membangun (IDM), khususnya pada dimensi sosial sub-dimensi fasilitas masyarakat. Ini menunjukkan bahwa literasi adalah fondasi pembangunan desa yang berkelanjutan,” sebutnya.

Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Perpusnas, Adin Bondar, menyampaikan dampak program TPBIS tahun 2024. “Dampak program TPBIS efektif dengan skor 3,33 dari 4. Hal ini mencerminkan pencapaian target, meliputi, dan pemetaan yang sangat baik,” tuturnya.

Disebutkan bahwa komponen utama program TPBIS tahun 2025, meliputi penguatan sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas pengelola perpustakaan, pelatihan dan pendampingan, pemanfaatan perpustakaan untuk budaya baca dan literasi, pemberdayaan Relawan Literasi Masyarakat, serta pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan.

Sosialisasi mengusung tema Penguatan Budaya Baca dan Peningkatan Kecakapan Literasi untuk Martabat Bangsa. Kegiatan ini melibatkan peserta dari dinas perpustakaan provinsi, kabupaten/kota, perpustakaan desa, hingga kepala desa dan pemangku kebijakan daerah.

Dalam rangkaian kegiatan, terdapat juga pemaparan Skema Program TPBIS 2025 oleh Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus Nani Suryani, Urgensi Kolaborasi dan Sinergi program TPBIS yang Berkelanjutan dari Pustakawan Ahli Utama Woro Titi Haryanti, serta praktik baik implementasi program dari Kepala Desa Komea, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara Efendi.

Continue Reading

Metro

Milko Hutabarat Pengurus Departemen Sistem Pendukung Pengembangan Bisnis IKPI Hadiri Halal Bihalal Idul Fitri 1446 H

Published

on

By

Jakarta – Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) mengadakan Halal Bihalal Idul Fitri 1446 H dengan tema “Wujudkan Semangat Kebersamaan Dalam Keberagaman” di Hotel Aston Kartika Grogol Jakarta pada hari Senin, 14 April 2025.

Pengurus Departemen Sistem Pendukung Pengembangan Bisnis IKPI Milko Hutabarat mengatakan acara halal bihalal dilaksanakan secara online dan offline. Halal bihalal untuk mempererat silaturahmi anggota IKPI yang sekarang sudah berjumlah 7.100 orang. IKPI adalah asosiasi konsultasi pajak yang paling tertua usianya, imbuhnya.

Dengan halal bihalal kita tingkatkan silaturahmi dari anggota IKPI yang penuh keberagaman dan tentunya saling mendukung, beber Milko.

Selain halal bihalal kami juga memberikan edukasi kepada wajib pajak badan dan UMKM. Untuk benar benar merealisasikan komitmen IKPI mendistribusikan pengetahuan profesional kita kepada masyarakat. Dan membuat wajib pajak semakin peduli dan berkontribusi dalam kwajibannya membayar pajak, cetusnya.

Kami juga menyoroti kesiapan teman teman profesi IKPI dalam menghadapi segala tantangan khususnya modernisasi, otomasi dan cepat update upgrade diri dari sisi profesional. Untuk wajib pajak kita harus komunikatif dan memberikan informasi yang tepat, pungkasnya

Continue Reading

Trending