Connect with us

nasional

Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Gelar Rakernas Tema “Penguat Praktik Keprofesian Perencana”

Published

on

JAKARTA – Pengurus Nasional Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) menyelenggarakan Rakernas di Jakarta, pada Kamis – hingga Sabtu, 04 – 06 Agustus – 2023. Rakernas mengambil tema Penguatan Praktik Keprofesian Perencana.

Hadir di acara ini dari Kementerian KLHK, Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan, Pengurus IAP, serta anggota IAP dari 34 provinsi, yaitu 26 peserta hadir secara Offline dan 8 peserta hadir secara Online.

Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Nasional Dr. Phil. Hendricus Andy Simarmata., M.Si menyampaikan beberapa hal terkait Rakernas IAP tahun 2023 ini.

“Rakernas ini adalah acara rutin dari Organisasi kami, dimana Organisasi kami ini adalah ahli perencanaan wilayah dan kota yang memiliki kompetensi pada penyusunan rencana tata ruang (isu – isu tata ruang), ” Kata Bang Andy sapaan akrabnya. saat ditemui di Hotel Sultan Jakarta, Jum’at Sore (04/08/2023).

Lebih lanjut, Sambung Andy
Sesuai dengan tema Rakernas IAP tahun ini yaitu “Penguat Praktik Keprofesian Perencana”, karena memang dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja itu, kita memerlukan penyesuaian cara kita merencana terutama dalam hal digitalisasi proses perencanaan supaya bisa lebih cepat, lebih komprehensif dan tentu saja lebih menjawab persoalan masyarakat “jelasnya.

Menurut Andy, yang akan dibahas pertama adalah tentang arah satu tahun kedepan, dimana IAP akan mengembangkan yang namanya Kekhususan Perencana Lingkungan yang menjawab permasalahan tentang bagaimana pengelolaan lingkungan hidup kedepannya.

Yang kedua, kata Andy, adalah masalah Pariwisata, yaitu merencanakan Destinasi Wisata. Sebab Indonesia kedepan berencana akan menggantikan ekonominya di sektor pariwisata.

Ketiga adalah Perencanaan Infrastruktur Wilayah. dengan tujuan agar bagaimana infrastruktur yang sudah di bangun bisa lebih terpadu, seperti jalan, drainase, tiang listrik bisa lebih tertata rapi dan tidak berserakan yang bisa menimbulkan bahaya bagi pengguna jalan.

Dan yang ke empat adalah Perencanaan Geopark (Paling banyak unsur Biologi nya) yaitu Taman Warisan Bumi, seperti di Dieng dan di Belitung.

Andy menyebutkan untuk tahun 2023 ini hingga tahun 2024 IAP tetap masih fokus untuk memperkuat praktek perencanaannya di empat sektor tersebut, yaitu Lingkungan, Pariwisata, Warisan Bumi dan Infrastruktur Wilayah.

Untuk menunjang hal tersebut IAP akan mengambil langkah – langkah tertentu yaitu mengadakan advokasi kepada kementerian terkait, dimana untuk Infrastruktur Wilayah ke PUPR, Pariwisata ke Kementerian Pariwisata dan lingkungan Hidup (KLHK), Warisan Bumi dan Geopark ke Bappenas, selain konsolidasi internal.

Untuk Bappenas dengan Geoparknya, IAP juga bekerjasama dengan tiga lokasi yaitu di Dieng, di Gorontalo dan di Natuna. Dan IAP membuat panduan untuk seluruh wilayah.

“Kami dari IAP bekerjasama sama dengan mereka (Kementerian KLHK, Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan) untuk menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, agar bagaimana suatu wilayah memiliki Bio kapasitas, ” tuturnya.

Andy mencontohkan halnya seperti kapasitas sebuah gelas yang diisi air, kapasitasnya tentu terbatas sesuai daya tampungnya, jika pemakaiannya lebih dari kapasitasnya, tentu air akan meluap, sama halnya dengan analogi daya dukung.

“Daya tampung hidup itu sebenarnya untuk satu pulau Kalimantan itu berapa yang hutannya boleh di ambil, sungainya dimanfaatkan misalnya untuk PLTA. Dan tentu banyak kegunaan lainnya, hal ini terlalu teknis kalau dijelaskan. Tetapi setidaknya kita bersama mereka akan mencoba menentukan ambang batas, bagaimana sumber daya alam itu bisa dikelola dengan berkelanjutan, “terangnya.

Anggota IAP saat ini yang tercatat diseluruh Indonesia berjumlah sekitar 2.200 orang, dimana 1.100 orang bersertifikat artinya anggota tersebut sudah memiliki pengakuan untuk bisa merencanakan sendiri. Anggota tersebut berprofesi sebagai ASN dan Consultant.

Kehadiran IAP dengan pengurus yang tersebar di 34 provinsi diharapkan dapat tersosialiasi kebawah, sehingga dengan gagasannya bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di provinsi dapat diselesaikan di Pusat.

Ketika ditanya rencana IAP kedepannya, Andy menjelaskan bahwa menghadapi Pilpres dan Pilkada, isu yang diangkat IAP adalah Kontuinitas Perencanaan (Ketersambungan Perencanaan), oleh karena itu dirinya berharap ke KPU sebagai penyelenggara Pemilu agar Visi Misi para calon kepala daerah nantinya bisa sesuai dan tersambung dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 20 tahun.

“Jadi dengan masa jabatannya yang hanya lima tahun, kepala daerah terpilih harus mengikuti dulu lima tahun kedua dan lima tahun pertama dalam RPJP daerahnya, yang kedua harus sesuai dengan indikasi program di rencana tata ruang wilayah, kalau KPU tidak menyertakan pihak yang bisa memverifikasi sesuai kepakarannya maka akan mengakibatkan saat terpilih kepala daerah yang baru, kebijakannya akan berubah lagi, “ujarnya.

“Kami hanya memberi catatan itu dan kami punya IAP Daerah yang bisa membantu KPUD dalam hal melihat naskah visi dan misi bakal calon kepala daerahnya. Jadi kami berharap bersama – sama pasca 2024 kita punya Kontuinitas Perencanaan, dan ini yang kami titip, dan akan sama – sama kami dorong ke pengurus IAP di daerah, “pungkasnya.

Continue Reading

nasional

Ristadi, S.T., S.H.Presiden KSPN : Komitmen Ngawal Reformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional Inklusif, Keadilan, dan Berpihak Pada Perlindungan Pekerja Indonesia

Published

on

By

Jakarta – Ristadi, S.T., S.H.Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) menegaskan pentingnya pelibatan aktif kaum buruh dalam setiap proses legislasi ketenagakerjaan dan reformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Hal tersebut disampaikan dalam acara Declaration of Trade Union Confederations Joint Commitment for National Social Security System Reform in Indonesia yang digelar di Le Meridien Jakarta, Kamis (26/02/26).

Dalam forum yang dihadiri 10 konfederasi serikat pekerja terbesar yang tergabung dalam Tripartit Nasional tersebut, Ristadi menekankan bahwa pengalaman masa lalu harus menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dan DPR agar tidak lagi mengabaikan aspirasi buruh dalam penyusunan undang-undang.

“Pengalaman kurang baik kemarin harus diperbaiki. Soal partisipasi dan pelibatan buruh dalam penyusunan Undang-Undang Ketenagakerjaan itu wajib. Kalau pemerintah dan DPR tidak ingin terjadi gelombang besar-besaran seperti sebelumnya, maka buruh harus dilibatkan dari awal,” tegas Ristadi.

Menurutnya, keterlibatan tersebut bukan sekadar formalitas, tetapi benar-benar membuka ruang dialog substantif dengan konfederasi yang memiliki basis anggota riil di lapangan. Dari 23 konfederasi yang tercatat di Indonesia, hanya 10 konfederasi yang memiliki keanggotaan terbesar dan terlibat dalam Tripartit Nasional, dan mereka hadir dalam deklarasi tersebut.

Soroti Ketimpangan Upah Antar Daerah

Dalam wawancara usai acara, Ristadi juga menyoroti persoalan ketimpangan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang dinilainya semakin tidak rasional dan tidak adil.

“Jogjakarta sekitar Rp2 juta, sementara Karawang sudah lebih dari Rp5 juta. Selisihnya 2,5 kali lipat. Jam kerja sama, kompetensi sama, tapi upah berbeda jauh. Ini tidak adil bagi pekerja, juga tidak adil bagi pengusaha,” ujarnya.

Ia mempertanyakan dasar penetapan upah yang terlalu bertumpu pada dinamika tekanan industrial di masing-masing daerah, bukan pada standar kebutuhan hidup yang objektif.

“Kalau alasannya kebutuhan hidup layak, mari kita cek. Apakah biaya hidup di Karawang 2,5 kali lebih mahal dari Jogja? Harga kos, beras, BBM tidak jauh berbeda. Yang membedakan hanya tekanan,” tegasnya.

KSPN mendorong agar regulasi sistem pengupahan nasional direvisi dan dimasukkan dalam pembahasan undang-undang ketenagakerjaan yang baru, sehingga tercipta sistem yang lebih adil dan proporsional antar wilayah.

Tolak Outsourcing dan Impor Ilegal

Sebagai Presiden KSPN, Ristadi juga konsisten menyuarakan penolakan terhadap sistem kerja outsourcing yang dinilai merugikan pekerja serta mendesak penindakan tegas terhadap praktik impor ilegal yang berdampak langsung pada gelombang PHK massal, khususnya di sektor tekstil dan garmen.

“Kita ingin industri dalam negeri dilindungi. Kalau impor ilegal terus dibiarkan, yang jadi korban adalah buruh. PHK terjadi di mana-mana,” katanya.

Melalui deklarasi bersama ini, konfederasi serikat pekerja berkomitmen mengawal reformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional agar lebih inklusif, berkeadilan, dan berpihak pada perlindungan pekerja Indonesia.

Ristadi berharap proses politik yang saat ini berjalan di DPR dapat benar-benar menyerap aspirasi buruh dan tidak mengulang kesalahan masa lalu.

“Reformasi jaminan sosial dan ketenagakerjaan harus menjadi momentum memperbaiki hubungan industrial nasional. Libatkan buruh secara nyata, bukan sekadar simbolik,” pungkasnya.

Continue Reading

nasional

Resmi Dibuka Pertama Kali Sejarah Perayaan Imlek Festival 2026 Nasional di Lapangan Banteng Tema “Rayakam Keberagaman Dalam Harmoni Nusatara”

Published

on

By

Jakarta – Semarak perayaan Tahun Baru Imlek Kembali terasa meriah dalam gelaran Imlek Festival 2026 yang berlangsung di Lapangan Banteng, mulai 22 Februari hingga 3 Maret 2026 di hadiri oleh Irene Umar (Ketum Imlek Nasional) & Veronica Tan (Waketum Imlek Nasional), Muhammad Qodari (Kepala Staf Kepresidenan), Maruawar Sirait (Menteri Perumahan), Rudi Hartono (Pengusaha), Elizabeth Ratu (Kadis UMKM DKI Jakarta), Tommy Winata (Pegusaha). Abraham Rudi
Ketua Dewan Penyantun Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI),l

“Imlek adalah bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Festival ini menjadi bukti bahwa keberagaman bukan untuk dipertentangkan, melainkan dirayakan bersama dalam harmoni,” ujarnya di hadapan para pengunjung, Minggu (22/2/2026).

Mengusung tema “Rayakan Keberagaman dalam Harmoni Imlek Nusantara”, festival ini menjadi ruang temu budaya yang memadukan tradisi Tionghoa dengan semangat kebhinekaan Indonesia.‎Acara yang terbuka untuk umum dan tanpa biaya ini diadakan setiap hari pukul 15.00 hingga 22.00 WIB.

Ribuan pengunjung memadati area festival untuk menyaksikan beragam pertunjukan seni, mulai dari barongsai, tari naga, hingga penampilan musik dan budaya lintas etnis yang menampilkan kekayaan Nusantara.

‎Nuansa merah khas Imlek mendominasi lokasi acara. Deretan lampion yang menggantung indah berpadu dengan dekorasi ornamen tradisional, menciptakan suasana hangat dan penuh suka cita. Atraksi tari naga menjadi salah satu penampilan yang paling menyedot perhatian.

Gerakan lincah para pemain dengan kostum naga berwarna emas dan merah menampilkan penonton, disambut tepuk tangan meriah.‎Kehadiran Wakil Menteri Ekonomi Kreatif sekaligus Ketua Umum Imlek Nasional, Irene Umar, turut menambah semarak perhelatan ini.

Dalam berbagai hal, Irene menegaskan bahwa Festival Imlek bukan sekadar perayaan budaya, melainkan juga momentum memperkuat persatuan bangsa melalui kreativitas.

Irene Umar, Ketua Umum Imlek Nasional dan Wakil Menteri Ekonomi Kreatif‎Ia juga menekankan pentingnya sektor ekonomi kreatif dalam mendukung kegiatan berbasis budaya. Menurutnya, festival seperti ini mampu mendorong pertumbuhan pelaku UMKM, industri kreatif, serta pariwisata perkotaan.‎Beragam stan kuliner, kriya, hingga produk fesyen bernuansa Tionghoa dan Nusantara juga meramaikan area festival, memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk berkembang.

Festival ini juga mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk kementerian dan lembaga terkait, sebagai bagian dari upaya memperkuat identitas budaya nasional menuju visi Indonesia Emas 2045. Melalui perayaan yang inklusif, masyarakat diajak untuk memahami dan menghargai tradisi sebagai bagian dari perjalanan panjang bangsa.

Sejumlah pengunjung mengaku antusias dengan penyelenggaraan festival yang dinilai semakin tertata dan meriah dari tahun ke tahun. Selain menjadi ajang hiburan keluarga, Imlek Festival 2026 juga dinilai sebagai sarana edukasi budaya bagi generasi muda.

Dengan semangat kebersamaan yang kental, Festival Imlek 2026 di Lapangan Banteng tak hanya menjadi perayaan Tahun Baru Imlek, tetapi juga simbol kuat bahwa Jakarta—dan Indonesia—tumbuh dalam keberagaman yang harmonis.

Continue Reading

nasional

KPPG / KESATUAN PEREMPUAN PARTAI GOLKAR KECAMATAN GALUR KABUPATEN KULON PROGO YOGYAKARTA

Published

on

By

Kulon Progo, – 17/2/2026 – Karya Pos, KPPG / Kesatuan Perempuan Partai Golkar Kecamatan Galur, Kabupaten kulon Progo Yogyakarta , melaksanakan kegiatan rutin pertemuan segenap pengurus maupun anggota diawali dengan pengajian Tadarus Al-Qur’an setelah itu kegiatan simpan pinjam khusus anggota KPPG yang hadir, keanggotaan KPPG kurang lebih 100 orang kemudian KPPG Galur mendapatkan perhatian bantuan dana hibah dari Agus Supriyanto anggota DPRD kabupaten kulon Progo untuk mendorong kemajuan anggota KPPG secara menyeluruh.

Ketua KPPG Kecamatan Galur Retno Jumilah menyampaikan terkait bantuan dana hibah dari anggota DPRD kulon Progo Agus Supriyanto sangat bermanfaat untuk kemajuan KPPG Galur , selain kegiatan pertemuan simpan pinjam khusus anggota KPPG Galur salah satunya kegiatan yang lain berbagi karya ide seperti pengembangan kuliner jajanan makanan tradisional sebagai kearifan lokal daerahnya untuk sarana pembelajaran dan pemberdayaan bagi pengembangan SDM anggota KPPG Galur kemudian gotong royong dalam kegiatan sosial seperti agenda baksos dengan tujuan membangun kepedulian terhadap lingkungannya.

Agus Supriyanto anggota DPRD Kabupaten kulon Progo menjelaskan bahwa KPPG Galur kabupaten kulon Progo akan terus berkarya memajukan semua potensi yang ada agar berdaya guna serta memberikan manfaat  khususnya kepada masyarakat di wilayah kecamatan Galur pada umumnya begitu disampaikan kepada awak media.

Jurnalis Budi Legowo Santoso

Continue Reading

Trending