Connect with us

Metro

Prof. Dr. Ir. Manlian Ronald A. Simanjuntak, ST., M.T. LPJK Bidang Lima Kementrian PU Hadiri Seminar Internasional

Published

on

Jakarta, 17 Desember 2024 – Kemeterian PU bersama Warney Architecture Special Technology. Co. Ltd,  ASPEKINDO dan ASDAMKINDO Menggadakan Seminar Internasional dengan tema “Optimalisasi Kinerja Struktur Bangunan Tinggi : Tantangan Dan Solusi Dalam Perbaikan, Penguatan Dan Ekspansi” di Hotel Sentral Cawang Jakarta pada hari Selasa, 17 Desember 2024.

 

Prof. Dr. Ir. Manlian Ronald A. Simanjuntak, ST., M.T. sebagai Pengurus LPJK Bidang Lima Kementrian PU menyampaikan ; “ASPEKINDO adalah badan usaha jasa kontruksi dan ASDAMKINDO adalah asosiasi yang membina profesi jasa kontruksi, adapun kerjasama dengan Jepang dan Cina kami dorong dan harapkan tindak lanjutin yaitu pertukaran ilmu pengentahuan dimana kita tahu Cina pembangunannya begitu cepat walaupun tidak semua bisa dimplementasikan di Indonesia karena kita harus mengenal alam Indonesia, budaya Indonesia dan tenaga kerja kita sehingga nantinya yang diapdosi dari Cina mungkin hanya beberapa yang bisa dimplementasikan ke Indonesia.

 

Kedua yaitu kita pastikan regulasinya, kita tahun Indonesia, Cina dan Amerika masih bekerjasama dibidang apapun sedangkan Indonesia menempatkan netral untuk mendukung kerjasama Cina dan Amerika. Dalam hal ini kita membuka luas relasi dengan Cina dengan catatan kebijakan normanya yang sesuai dengan Indonesia, adapun dari Kementrian PU juga punya nomal dan standar yaitu harus diikuti kecuali ada arahan dari Presiden RI.

 

Kementrian PU diarahkan oleh Presiden RI untuk mendukung pembangunan infrastruktur pangan dimana infrastruktur pangan saat ini sudah diapdosi dalam rencana pembangunan di Kementrian PU yang masih dirapatkan tinggal bagaimana implementasinya diterjemahkan oleh teman-teman Kementrian PU.

 

Sedangkan LPJK saat ini masih berada dibawah Kementrian PU, kita tidak tahu dalam RDP yang lalu komisi 5 DPR  menyampaikan akan ada revisi UU Jasa Kontruksi no.2 tahun 2017 serta reposisi LPJK dan sampai saat ini LPJK bersama Kementrian PU mendukung Pemerintah yang prioritasnya pembangunan infrastruktur pangan yang arti kerjasama dengan Cina nanti kita yang bisa mendukung Asta Cita Program Pemerintah Prabowo-Gibran.

 

Adapun LPJK dengan fungsi sesuai PP no.14 yang fokus dengan tenaga kerja, badan usaha yang bisa mendorong percepatan pembagunan infrastruktur pangan.

 

Dengan Cina yang sudah buka kantor di Indonesia yaitu pusatnya riset maupun kajian sehingga akan ada transfer knowledge dan keilmuan yang bisa kita serap sehingga bisa ditindak lanjutin atau disosialisasikan oleh perguruan tinggi hingga perguruan tinggi Indonesia bisa mengembangkan pengetahuan-pengentahuan yang praktis mengarah kepada profesional.

 

Saya berpesan juga bahwa ASDAMKINDO juga menyerap inovasi teknologi yang disampaikan Cina itu sendiri sehingga bisa diapdosi untuk pembagunan Indonesia kita kedepan.

 

Teknolgi juga kita harus optimalkan untuk diapdosi, proses perencanaan proyek, proses pelaksanaan proyek sampai dengan operasi proyek, sedangkan AI di Indonesia sedang berkembang dan harus juga dimulai dengan regulasi termasuk serapan teknologi dan rantai pasoknya juga harus masuk terhadap regulasi TKBN, dll. Sedangkan AI juga harus ada Cloud dan bisa dikelola di Indonesia, makan daro itu kita buat regulasinya dan rumah datanya dibuat di Indonesia.

 

Harapan kita berkolaborasi dengan Internasional sangat mendorong untuk berbasis akademik juga seperti tadi ada istilah perfomance base, restrofik, mengoptimasi model kontruksi bangunan gedung cuma untuk memperbaiki bangunan gedung di Indonesia juga harus kenalin dulu gedungnya maupun desain gedung tersebut hingga bisa dikolaborasikan dengan teknologi internasional salah satunya Cina dan Jepang.

 

Prinsip dari LPJK jika ada tenaga kerja kontruksi asing di PP no.14 nantinya disetarakan dulu di Indonesia contohnya bilamana tenaga kerja kontruksi Cina ke Indonesia sebelum tender disetarakan dulu oleh LPJK dan satu tenaga kerja kontruksi asing bisa didampingin oleh tenaga kerja kontruksi Indonesia. Tetapi kalo  untuk ikut tender tenaga kerja kontruksi asing tidak bisa langsung harus disetarakan LPJK Indonesia.

 

Kita sudah punya SKK sertifikat kompentensi kerja untuk bangunan gedung itu ada diklafikasi sipil maupun sub klasifikasi bangunan gedung sudah ada di Indonesia, sedangkan yang pekerja kontruksi Indonesia diluar negeri tetap ikutin aturan dari negara mereka tinggal bagaimana mereka mau terima SKK dari Indinesia dan kalo dari pekerja kontruksi tenaga asing untuk sertifikat mereka harus disetarakan dulu oleh LPJK bila mereka ingin tender bangunan di Indonesia dan juga saling knowledge atau sosialisasi baik dikampus maupun publik bebas saja cuma untuk pengadaan tender bangunan harus jelas sesuai dengan aturan LPJK” tutupnya.

Continue Reading

Metro

Eka Lestari Sinaga: PUAN Harus Jadi Rumah Pemberdayaan Ekonomi dan Politik Perempuan

Published

on

By

Jakarta – Wakil Bendahara Umum DPP Perempuan Amanat Nasional (PUAN), Eka Lestari Sinaga, menghadiri pelantikan Ketua Umum DPP PUAN Farah Puteri Nabila, BA., M.Sc., beserta jajaran pengurus periode 2025–2030 yang berlangsung di Balai Sarbini, Jakarta, Jumat (19/6/2026).

Pelantikan tersebut dihadiri lebih dari 1.200 kader perempuan Partai Amanat Nasional (PAN) dari 26 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) se-Indonesia. Momentum ini menjadi ajang konsolidasi sekaligus penguatan peran perempuan dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan politik nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Eka Lestari Sinaga menegaskan bahwa PUAN memiliki peran strategis sebagai motor penggerak pemberdayaan perempuan, baik di bidang ekonomi maupun politik.

“PUAN bukan hanya organisasi sayap. PUAN harus menjadi rumah yang mencetak perempuan mandiri secara finansial sekaligus berdaya secara politik. Jika perempuan kuat secara ekonomi, maka mereka akan lebih berani bersuara, mengambil keputusan, dan memimpin,” ujar Eka usai pelantikan.

Sebagai Wakil Bendahara Umum, Eka menyoroti pentingnya tata kelola keuangan organisasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan organisasi tidak hanya diukur dari besarnya program yang dijalankan, tetapi juga dari dampak yang dirasakan langsung oleh kader dan masyarakat.

“Ke depan, bidang bendahara akan mendorong program-program yang menyentuh kebutuhan riil perempuan di daerah, mulai dari pelatihan literasi keuangan, akses permodalan bagi UMKM perempuan, hingga pendampingan usaha. Kami ingin kader PUAN dikenal karena kompetensinya dan dihormati karena kemandiriannya,” tegasnya.

Eka juga memberikan apresiasi terhadap visi kepemimpinan Ketua Umum PUAN, Farah Puteri Nabila, yang menekankan pentingnya membuka peluang bagi perempuan untuk berkembang dan berkontribusi.
“Perempuan tidak membutuhkan belas kasihan, tetapi membutuhkan kesempatan.

Tugas kami adalah memastikan setiap rupiah yang dikelola organisasi dapat menjadi peluang nyata bagi kader di daerah, mulai dari ibu rumah tangga yang menjadi ‘menteri keuangan’ keluarga hingga pengusaha perempuan yang mampu membuka lapangan pekerjaan,” tambahnya.

Pelantikan pengurus DPP PUAN periode 2025–2030 turut dihadiri Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan, Sekretaris Jenderal PAN Eko Hendro Purnomo, Ketua DPP PAN Yandri Susanto, serta perwakilan berbagai organisasi perempuan dari Partai Golkar, PDI Perjuangan, PKS, Fatayat NU, dan Muslimat NU.

Dalam sambutannya, Zulkifli Hasan menegaskan komitmen PAN untuk memberikan ruang dan kesempatan yang luas bagi perempuan dalam berbagai lini kepemimpinan partai.

“Di PAN, yang mendominasi harus perempuan. Mulai dari tim sukses hingga pengambil kebijakan, perempuan harus berada di garda terdepan,” ujarnya.

Pelantikan ini diharapkan menjadi awal penguatan peran PUAN sebagai wadah perempuan PAN yang tidak hanya aktif dalam kegiatan politik, tetapi juga mampu melahirkan perempuan-perempuan tangguh, mandiri, dan berkontribusi nyata bagi kemajuan bangsa.

Continue Reading

Metro

Sari W Pramono Resmi Dilantik Menjadi Pengurus DPP PUAN Periode 2026–2031, Siap Perkuat Peran Perempuan dalam Pembangunan Bangsa

Published

on

By

Jakarta – Sari W Pramono resmi dilantik sebagai pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perempuan Amanat Rakyat (PUAN) periode 2026–2031 dalam acara pelantikan pengurus yang digelar di Balai Sarbini, Jakarta, Jumat (19/6/2026). Pelantikan tersebut dilakukan langsung oleh Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, serta dihadiri jajaran pengurus PAN, tokoh perempuan, kader PUAN dari berbagai daerah, dan sejumlah undangan.

Pelantikan ini menjadi momentum penting bagi PUAN dalam memperkuat konsolidasi organisasi perempuan di seluruh Indonesia. Sebagai salah satu organisasi perempuan yang berafiliasi dengan PAN, PUAN terus berkomitmen mendorong peningkatan kualitas sumber daya perempuan, memperluas partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial dan politik, serta memperkuat peran perempuan dalam pembangunan nasional.

Sari W Pramono yang selama ini dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan organisasi perempuan, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk bergabung dalam kepengurusan DPP PUAN.

“Ini merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Saya siap bekerja bersama seluruh pengurus untuk membesarkan PUAN serta menghadirkan program-program yang bermanfaat bagi perempuan Indonesia,” ujarnya usai pelantikan.

Menurut Sari, perempuan memiliki peran strategis dalam membangun keluarga, masyarakat, hingga bangsa. Karena itu, keberadaan PUAN diharapkan dapat menjadi wadah yang mampu meningkatkan kapasitas perempuan melalui pendidikan, pemberdayaan ekonomi, penguatan kepemimpinan, serta berbagai program sosial yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Dalam sambutannya, Zulkifli Hasan menegaskan bahwa perempuan memiliki kontribusi besar dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu, PAN melalui PUAN akan terus memberikan ruang yang luas bagi perempuan untuk berkembang, berkiprah, dan mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan di berbagai sektor.

“Perempuan Indonesia harus menjadi kekuatan utama dalam membangun bangsa. Saya berharap PUAN dapat menjadi organisasi yang aktif, progresif, dan mampu melahirkan perempuan-perempuan pemimpin yang berintegritas serta memiliki kepedulian terhadap masyarakat,” katanya.

Pelantikan pengurus DPP PUAN periode 2026–2031 berlangsung dengan penuh semangat kebersamaan dan optimisme. Para pengurus yang dilantik berkomitmen untuk memperkuat jaringan organisasi hingga ke daerah serta menjalankan berbagai program yang fokus pada pemberdayaan perempuan, penguatan ekonomi keluarga, pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan bergabungnya Sari W Pramono dalam jajaran pengurus DPP PUAN, diharapkan organisasi tersebut semakin solid dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam memperjuangkan kepentingan perempuan Indonesia sekaligus mendukung pembangunan nasional yang inklusif dan berkeadilan.
“PUAN Maju, Perempuan Berdaya, Indonesia Sejahtera.”

Continue Reading

Metro

Zulkifli Hasan Lantik Pengurus PUAN Periode 2026–2031, Perkuat Peran Perempuan dalam Pembangunan Bangsa

Published

on

By

Jakarta, 19 Juni 2026 – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, secara resmi melantik jajaran Pengurus Pusat Perempuan Amanat Rakyat (PUAN) periode 2026–2031 dalam sebuah acara yang berlangsung khidmat di Balai Sarbini, Jumat (19/6/2026).

Pelantikan ini menjadi momentum penting bagi organisasi sayap perempuan PAN dalam memperkuat konsolidasi dan memperluas peran perempuan di berbagai sektor pembangunan nasional. Acara tersebut dihadiri oleh jajaran pengurus PAN, tokoh perempuan, anggota legislatif, serta kader PUAN dari berbagai daerah di Indonesia.

Dalam sambutannya, Zulkifli Hasan menegaskan bahwa perempuan memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan bangsa. Menurutnya, keterlibatan perempuan dalam politik, ekonomi, pendidikan, dan kehidupan sosial harus terus diperkuat agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Indonesia.

“Perempuan Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak perubahan. Karena itu, PUAN harus hadir sebagai organisasi yang mampu melahirkan perempuan-perempuan tangguh, berintegritas, dan memiliki kepedulian terhadap masyarakat,” ujar Zulkifli Hasan.

Ia juga berharap kepengurusan PUAN periode 2026–2031 dapat menjadi wadah pemberdayaan perempuan yang mampu menjawab berbagai tantangan zaman, termasuk perkembangan teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan ekonomi keluarga.

Pelantikan pengurus baru ditandai dengan pembacaan surat keputusan dan pengucapan ikrar pengurus yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum PAN. Para pengurus yang dilantik berkomitmen untuk menjalankan
program-program organisasi yang berorientasi pada pemberdayaan perempuan, penguatan keluarga, serta peningkatan partisipasi perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ketua Umum PUAN Farah Puteri Nahlia, B. A., M. Sc. yang baru dilantik menyampaikan bahwa organisasi akan fokus pada pengembangan kapasitas perempuan, pendampingan UMKM, pendidikan politik, serta berbagai kegiatan sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Dengan pelantikan ini, PUAN diharapkan semakin solid dan mampu menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan aspirasi perempuan Indonesia, sekaligus mendukung visi PAN dalam mewujudkan masyarakat yang adil, maju, dan sejahtera.

Acara pelantikan ditutup dengan doa bersama, ramah tamah, dan sesi foto bersama seluruh pengurus serta tamu undangan yang hadir sebagai simbol dimulainya masa bakti PUAN periode 2026–2031.

Continue Reading

Trending