Jakarta – Pengukuhan & Rakernas Ikapeksi 2024-2029 “Peran IKAPEKSI Dalam Meningkatkan Kualitas dan Produktivitas Menyongsong Indonesia Emas 2045” dan Diskusi Publik bersama JICA, UNSADA, Kemenaker, Kemendag, Kemenperin, Kemendag, KemenkopUKM Dengan tema “Peran IKAPEKSI Dalam Meningkatkan Kualitas & Produktovitas Menyosong Indonesia Emas 2045” di Hotel Sahid Jakarta pada hari Kamis, 9 Januari 2025.

Pranyoto Widodo, S.E (Ketua Umum IKAPEKSI) mengatakan ; “Kami sendiri punya program jangka pendek dan jangka panjang yaitu dari program jangka pendeknya adalah membuat patokan standarisasi SOP untuk magang ke Jepang karena magang ke Jepang ini yang kita butuhkan dikarenakan anak muda sekarang sangat berbeda dengan anak muda jaman dahulu, jadi kita harus persiapkan mereka dengan fisik dan mental yang bagus.

Sedangkan untuk program panjangnya adalah kita akan ambil untuk masalah setelah magang yang rencana mereka akan mau kemana dan kita akan menjadi pendampingan-pendampingan untuk mengarahkan mereka kemana setelah magang yang semestinya mereka bisa punya uang setelah mendapatkan pekerjaan atau membuka usaha.

Adapun dari tema acara ini yaitu “Peran IKAPEKSI Dalam Meningkatkan Kualitas & Produktovitas Menyosong Indonesia Emas 2045″, yang tentunya dengan bersinergitas kita dengan Pemerintah Indonesia pasti akan lebih meningkatkan Kualitas dan Produktivitas tersebut dimana diacara ini kita mengundang 5 Kementerian yang kita undang diantaranya Kemenaker yang hubungannya dengan meningkatkan SDM dari segi skill, tenaga, wawasan tentang pemagangan di Jepang.

Kita juga fokuskan anak-anak muda yang pernah magang di Jepang jika kembali ke Indonesia kita persiapkan lagi untuk mental, skil maupun tenaga kita akan followup kembali.
Karena teman-teman kita yang baru pulang dari Jepang yang kerja di perindustrian maupun buka usaha UMKM coba kita korelasikan dengan Kementerian Perindustrian.
Begitu juga untuk kolaborasi dengan Kementerian Perdagangan dimana ada beberapa teman yang bergerak dibidang ekspor.

Ada juga teman-teman yang pulang dari Jepang banyak yang membuka usaha kecil, menengah maupun usaha besar kita support karena UMKM sudah ada pajaknya termasuk kita harus mengikuti regulasi untuk UMKM yang ada.

Dengan adanya pengukuhan dan rakernas yaitu dilihat dari visi misinya lebih dahulu dimana kita akan membahas apa aja yang bisa kita garap bersama-sama salah satunya peningkatan sdm untuk ke Jepang. Kalo untuk Pemerintah Prabowo-Gibran dimana bpk Prabowo berpesan bahwa untuk pekerja migran harus lebih diperhatikan dan kita selalu bersinergi dengan Kemamenaker dengan tetap mengikuti regulasi yang ada.

Kami juga berharap Pemerintah baru dapat mendukung program-program IKAPEKSI dalam melibatkan alumni-alumni magang di Jepang. Dan target kami adalah bisa mendidik mauoun membangun mental peserta magang karena jika mental mereka sudah kuat mereka akan siap menghadapi berbagai kondisi termasuk program magang akan terus kami perbaiki tidak hanya dari segi kuantitas tetapi juga kualitas, ” tutupnya.

Jakarta – “Think Business, Think Hong Kong” (TBTHK), sebuah acara mega promosi yang diselenggarakan oleh Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) telah sukses digelar hari ini di Jakarta, Indonesia.

Acara ini bertujuan untuk meningkatkan perdagangan bilateral dan investasi antara Hong Kong dan Indonesia, dengan menggelar simposium satu hari penuh untuk bersama-sama menjajaki peluang bisnis terkini di berbagai industri dan lanskap pembangunan Hong Kong saat ini. Setelah sesi simposium, sesi gala dinner akan diadakan malam ini di The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place, sebagai platform yang lebih mendalam untuk dialog dan pertukaran antara para pemimpin komunitas bisnis Indonesia dan Hong Kong.

Dr Peter KN Lam, Chairman HKTDC, Paul Chan, Financial Secretary of the Hong Kong SAR Government, dan Dr Edi Prio Pambudi, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, turut menghadiri upacara pembukaan acara TBTHK.

Dr Lam menyatakan, “TBTHK merupakan acara promosi unggulan tahunan kami yang bertujuan untuk memperkuat hubungan bisnis antara Hong Kong dan mitra internasional utama kami. Indonesia telah lama menjadi mitra penting bagi Hong Kong. Saat kami bertemu dengan pemerintah daerah dan para pemimpin bisnis dalam kunjungan ini, kami berupaya memperkuat hubungan bilateral kami.”

Ia menambahkan, “Kami telah lama dikenal berkat kekuatan kami di sektor tradisional, seperti keuangan, perdagangan, logistik, dan jasa profesional. Dengan kemajuan luar biasa yang telah kami capai di sektor-sektor baru seperti inovasi dan sustainability, banyak peluang menanti dunia usaha di Indonesia di kota dunia yang dinamis ini.”

Pembicara terkemuka membahas peluang di bidang keuangan, smart city, dan keberlanjutan

Dalam simposium tersebut, para pemimpin komunitas bisnis Indonesia menyoroti bagaimana Hong Kong memainkan peran penting sebagai “superkonektor” dan pemberi nilai tambah, menghubungkan Tiongkok Daratan dan seluruh dunia, terutama kawasan ASEAN yang dinamis, untuk pebisnis di berbagai sektor termasuk keuangan, smart city, sustainability, transportasi, inovasi dan teknologi (I&T) serta banyak lagi. Dengan menunjukkan kekuatan-kekuatan ini, acara TBTHK memperkuat status Hong Kong sebagai tujuan pilihan di Asia untuk bisnis internasional, talenta dan investasi.

Sidang pleno dalam simposium menghadirkan pembicara-pembicara ternama antara lain Bernard Charnwut Chan, Chairman & President of Asia Financial Holdings Ltd, Guy Bradley, Chairman of Swire Pacific Limited, Kenneth Hui, Executive Director (External) of Hong Kong Monetary Authority, Shinta Widjaja Kamdani, CEO Sintesa Group dan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia, dan Rex Sham, Co-Founder & Chief Science Officer of Insight Robotics Limited. Pembicara tersebut membahas prospek global sambil mengkaji peluang bagi pebisnis di Hong Kong & Indonesia untuk mendorong pembangunan regional, membuka jalan bagi pertumbuhan berkelanjutan.

Empat sesi tematik diadakan pada sore hari. Sesi yang diselenggarakan bersama dengan Hong Kong Monetary Authority (HKMA) bertajuk “Peluang RMB dalam Perdagangan Internasional dan Peran Strategis Hong Kong,” menyoroti bagaimana Hong Kong memainkan peran penting dalam penggunaan RMB yang lebih luas di wilayah tersebut selama 10-15 tahun terakhir. Pertemuan ini juga membahas bagaimana pebisnis di Tiongkok Daratan dan Indonesia dapat memanfaatkan kekuatan keuangan Hong Kong dan berbagai manfaat penggunaan RMB untuk menjadi bagian dari kemitraan ekonomi yang berkembang.

Sesi tematik yang didukung oleh Cyberport, “Membangun untuk Masa Depan”, mengeksplorasi sektor PropTech Hong Kong yang dinamis dan mengintegrasikan kecerdasan buatan (AI) serta IoT, mampu mendorong efisiensi dan pertumbuhan di bidang mobilitas, kehidupan, dekarbonisasi, dan tata kelola.

Sesi lain yang diselenggarakan bekerja sama dengan Invest Hong Kong (InvestHK), Hong Kong – Pusat Bisnis Ideal untuk Perusahaan Rantai Pasokan dan Selebihnya”, menyoroti kekuatan Hong Kong dalam rantai pasokan multinasional dan menyediakan dukungan terpadu untuk bisnis internasional. Pertemuan ini juga membahas bagaimana rantai pasok global tengah dibentuk kembali dan bagaimana Hong Kong mempunyai perlengkapan yang baik untuk mendukung industri dalam menavigasi lanskap yang terus berubah.

Sesi keempat bertema “Inovasi dalam Teknologi Ramah Lingkungan untuk Masa Depan yang Berkelanjutan” menyoroti kepemimpinan Hong Kong dalam bidang inovasi maupun solusi teknologi hijau, dan membahas peluang-peluang terobosan untuk masa depan yang lebih berketahanan dan berkelanjutan bagi Indonesia dan negara-negara sepanjang Belt and Road.

Sesi networking untuk kolaborasi lebih lanjut

Simposium juga telah menyatukan 22 partisipan pameran dari berbagai sektor, baik dari Hong Kong maupun Indonesia. Pameran InnoVenture Salon menampilkan beragam startup inovatif dari Hong Kong, termasuk Hong Kong Cyberport Management Company Limited, Hong Kong Science & Technology Parks Corporation, Ambit Geospatial Solution Limited, Binery Limited (Pintar Investments), Leapstack International Limited, dan One Energy (HK) Limited. Mereka memamerkan solusi-solusi inovatif mereka.

Sementara itu, lembaga penasihat bisnis seperti Conpak CPA Limited dan InvestHK hadir di Business Support Zone untuk menawarkan sesi konsultasi kepada perusahaan yang ingin memulai operasi di Hong Kong.

Dewan Pariwisata Hong Kong juga mendirikan sebuah kafe bertema Hong Kong dalam acara acara, bernama “Chill Hong Kong Cafe”. Kafe ini mengajak pengunjung untuk merasakan suasana lingkungan yang hidup di kawasan “Old Town Central” sambil menikmati kudapan khas Hong Kong seperti teh susu dan egg waffle, yang mencerminkan perpaduan unik antara budaya Timur dan Barat di kota ini.

Setelah simposium, sesi Hong Kong Dinner diadakan di The Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta dan diresmikan oleh Paul Chan, Dyah Roro Esti Widya Putri selaku Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia, dan H.E. Wang Lutong selaku Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the People’s Republic of China untuk Indonesia.

Jakarta, 7 Januari 2025 – Kementerian Kelautan & Perikanan Republik Indonesia menggadakan Diskusi Publik dengan tema “Permasalahan Pemagaran Laut Di Tanggerang Banten” di Gedung Kementerian Kelautan & Perikanan Jakarta pada hari Selasa, 7 Januari 2025.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten Eli Susiyanti mengatakan ; “Hasil investigasi yang dilakukan pihaknya, didapatkan ada pemagaran yang terbentang dari Desa Muncung hingga Desa Pakuhaji di wilayah perairan Kabupaten Tangerang yang disinyalir sepanjang 30,16 km.Eli menjelaskan, struktur pagar laut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Di atasnya, dipasang anyaman bambu, paranet dan juga dikasih pemberat berupa karung berisi pasir.

“Kemudian di dalam area pagar laut itu sudah juga dibuat kotak-kotak yang bentuknya lebih sederhana dari pagar laut itu sendiri,” katanya.

Panjang 30,16 km itu meliputi 16 kecamatan dengan rincian tiga desa di Kecamatan Kronjo; tiga desa di Kecamatan Kemiri; empat desa di Kecamatan Mauk; satu desa di Kecamatan Sukadiri; tiga desa di Kecamatan Pakuhaji; dan dua desa di Kecamatan Teluknaga.

Pagar laut sepanjang 30,16 km itu merupakan kawasan pemanfaatan umum yang berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2023 meliputi zona pelabuhan laut, zona perikanan tangkap, zona pariwisata, zona pelabuhan perikanan, zona pengelolaan energi, zona perikanan budi daya, dan juga beririsan dengan rencana waduk lepas pantai yang diinisiasi oleh Bappenas.

“Di sepanjang kawasan ini, 6 kecamatan dengan 16 desa ini, ada sekelompok nelayan, masyarakat pesisir yang beraktivitas sebagai nelayan. Ada 3.888 nelayan, kemudian ada 502 pembudi daya,” ujarnya.Eli mengungkapkan, pihaknya pertama kali mendapatkan informasi pada 14 Agustus 2024. Pihaknya langsung menindaklanjuti dengan turun ke lapangan pada 19 Agustus 2024. Dari kunjungan ke lapangan ada aktivitas pemagaran laut saat itu masih di sepanjang kurang lebih 7 km.

“Kemudian setelah itu tanggal 4-5 September 2024, kami bersama dengan Polsus dari PSDKP (Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) KKP dan juga tim gabungan dari DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan), kami kembali datang ke lokasi bertemu dan berdiskusi,” lanjutnya.

Pada 5 September 2024, pihaknya membagi dua tim. Pertama langsung terjun ke lokasi, sedangkan satu tim lainnya berkoordinasi dengan camat dan beberapa kepala desa di daerah itu.

Saat itu informasi yang didapatkan bahwa tidak ada rekomendasi atau izin dari camat maupun dari desa terkait pemagaran laut di daerah itu. Saat itu pula belum ada keluhan dari masyarakat terkait pemagaran tersebut.

Selanjutnya, Eli mengaku bahwa pada 18 September 2024, pihaknya kembali melakukan patroli dengan melibatkan dari Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang serta Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI). Saat itu, DKP Banten meminta aktivitas pemagaran dihentikan.“Terakhir kami melakukan inspeksi gabungan bersama-sama dengan TNI Angkatan Laut, Polairut, PSDKP KKP, PUPR Satpol-PP, Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang. Kami bersama-sama melaksanakan investigasi di sana, dan panjang lautnya sudah mencapai 13,12 km.

Terakhir malah sudah 30 km,” kata Eli.Eli pun mengaku bahwa pihaknya akan terus melibatkan berbagai pihak untuk menangani permasalahan tersebut.Sementara itu, Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia (HAPPI) Rasman Manafii menyatakan, apabila ada penggunaan ruang laut di atas 30 hari maka wajib membutuhkan sejumlah izin, seperti izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).“Aktivitas di ruang laut yang aturannya itu harus ada KKPRL kalau di atas kegiatan 30 hari,” kata Rasman.Oleh karena itu, dia mempertanyakan izin KKPRL dari pemagaran laut di wilayah tersebut, jika tidak mengantongi hal itu, maka dinilai hal itu adalah maladministrasi.

Keberadaan pagar itu diketahui dari laporan warga pada 14 Agustus 2024. Pihaknya pun menerjunkan tim lima hari kemudian untuk mengecek. Saat itu, ada dugaan pemagaran laut sepanjang 7 kilometer.

Tim gabungan DKP bersama Polisi Khusus Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) kembali datang ke lokasi pada 4-5 September. Tim mengungkap tak ada izin dari camat ataupun kepala desa untuk pemagaran itu.

“Terakhir kami melakukan inspeksi gabungan bersama-sama dengan TNI Angkatan Laut Polairud, kemudian dari PSDKP, dari PUPR, dari SATPOL PP, kemudian dari Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang, kami bersama-sama melaksanakan investigasi di sana dan panjang lautnya sudah mencapai 13,12 km, terakhir malah sudah 30 km,” ungkap Eli.

Ia menjelaskan pagar itu masuk dalam kawasan pemanfaatan umum yang tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023-2043,” tutupnya.