Connect with us

Metro

Partai Buruh Gelar Rakernas 2025, Bahas Penentuan Capres dan Cawapres RI 2029

Published

on

JAKARTA, – Partai Buruh akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tahun 2025 ini menjadi momentum penting bagi Partai Buruh dalam menentukan arah perjuangan politiknya, termasuk membahas mekanisme penjaringan calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilu 2029, di Hotel Tavia, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Senin (17/02/2025)

Acara pembukaan Rakernas dijadwalkan dimulai pukul 09.30 WIB dan akan dihadiri oleh sekitar 1.000 peserta, baik secara langsung maupun daring. Kehadiran peserta dari berbagai daerah ini menunjukkan antusiasme besar terhadap agenda-agenda strategis yang akan dibahas, khususnya terkait pencalonan presiden dan wakil presiden dari Partai Buruh.

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, dalam keterangannya pada Minggu (16/2/2025), mengungkapkan bahwa Rakernas ini akan menjadi ajang penting dalam mengambil keputusan mengenai calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung pada Pemilu 2029. Uniknya, proses penjaringan tersebut tidak akan dilakukan melalui koalisi partai, melainkan melalui mekanisme langsung oleh rakyat.

“Hal ini dimungkinkan karena presidential threshold telah menjadi 0 persen. Oleh karena itu, Partai Buruh akan memanfaatkan hak konstitusionalnya untuk menjaring calon presiden dan wakil presiden RI 2029 yang dipilih langsung oleh rakyat,” ujar Said Iqbal.

Mekanisme Penjaringan Capres dan Cawapres Ala Partai Buruh

Lebih lanjut, Said Iqbal menjelaskan bahwa mekanisme penjaringan nama-nama calon presiden dan wakil presiden dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti polling daring, survei yang dilakukan oleh lembaga independen, serta jajak pendapat di kalangan buruh pabrik, mahasiswa di kampus, dan masyarakat di berbagai komunitas lainnya.

“Metode ini mengadopsi sistem pemilihan calon presiden yang telah diterapkan di berbagai negara seperti Brasil, Peru, negara-negara Skandinavia, Inggris, Selandia Baru, dan Australia,” jelasnya.

Dengan model penjaringan yang lebih inklusif ini, Partai Buruh berharap calon presiden dan wakil presiden yang diusung benar-benar merupakan representasi dari aspirasi rakyat. Langkah ini juga diharapkan mampu memberikan warna baru dalam proses demokrasi di Indonesia, sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat dalam menentukan pemimpin bangsa di masa depan.

Rakernas 2025 ini akan menjadi panggung penting bagi Partai Buruh dalam menentukan strategi politiknya ke depan. Selain membahas pencalonan presiden dan wakil presiden, Rakernas juga diprediksi akan membahas isu-isu krusial lainnya terkait kesejahteraan buruh, kebijakan ekonomi, serta tantangan dunia kerja di era digitalisasi dan otomatisasi.

Dengan berbagai agenda strategis yang akan dibahas, Rakernas Partai Buruh Tahun 2025 menjadi salah satu perhelatan politik yang patut dicermati. Keputusan yang diambil dalam forum ini berpotensi membawa perubahan besar dalam peta politik nasional, terutama dalam menghadapi Pemilu 2029.

Continue Reading

Metro

Ahmad Jazuri Resmi Terpilih Ketua Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Wilayah Jakarta

Published

on

By

Jakarta, — Ahmad Jazuri resmi terpilih sebagai Ketua Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Wilayah Jakarta dalam Musyawarah Daerah (Musda) IPI DKI Jakarta yang digelar di Aula  PDS HB. Jassin Gedung Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Rabu (5/11).

Kepala Sudin Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Barat ini  menegaskan komitmennya untuk menjadikan pustakawan sebagai agen transformasi literasi digital dan kolaborasi lintas sektor. Ia menilai, di tengah percepatan teknologi dan arus informasi yang masif, pustakawan memiliki peran strategis untuk menumbuhkan budaya baca sekaligus meningkatkan kemampuan literasi masyarakat urban.

“Pustakawan bukan hanya penjaga buku, tetapi juga penggerak pengetahuan. Tugas kita hari ini adalah membawa perpustakaan hadir di ruang-ruang digital, agar literasi menjadi gaya hidup masyarakat Jakarta,” ujarnya.

Ahmad Jazuri juga menekankan pentingnya memperkuat sinergi antara IPI dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, perguruan tinggi, serta komunitas literasi. Melalui kolaborasi tersebut, IPI Jakarta Barat diharapkan dapat menjadi wadah pengembangan profesional pustakawan sekaligus motor penggerak inovasi di bidang perpustakaan.

Musda IPI DKI Jakarta tahun ini mengusung tema “Pustakawan Sebagai Agen Tranformasi  Perpustakaan Menuju Jakarta Kota Literasi.
Semangat pembaruan organisasi dan peningkatan kompetensi anggota di tengah tantangan digitalisasi. Sejumlah pustakawan  turut hadir menyuarakan ide-ide segar tentang masa depan perpustakaan yang inklusif dan adaptif.

“Kami ingin pustakawan menjadi figur yang inspiratif, yang tidak hanya melayani, tapi juga menciptakan perubahan sosial melalui literasi dan teknologi,” tambah Ahmad Jazuri.

Kehadiran Ahmad Jazuri sebagai ketua terpilih diharapkan membawa warna baru bagi gerakan literasi di wilayah Jakarta  sekaligus memperkuat posisi IPI sebagai organisasi profesi yang relevan dengan tuntutan zaman.

Tantangannya adalah sebuah ekosistem harus dibentuk, bukan cuma tentang perpustakaan tapi semua yang berhubungan dengan informasi, semua yang berhubungan dengan perpustakaan, semua yang berhubungan dengan pengetahuan, itu harus menjadi sebuah ekosistem, pungkasnya.

Continue Reading

Metro

Nashruddin Djoko Surjono Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta Hadiri Acara Musda IPI Wilayah Jakarta dan Talkshow

Published

on

By

Jakarta, – Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta, Nashruddin Djoko Surjono, menegaskan pentingnya peran pustakawan sebagai garda depan dalam membangun ekosistem literasi yang berdaya dan berkelanjutan di Ibu Kota.

Hal itu disampaikan dalam wawancara usai menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Wilayah Jakarta dan Talkshow ” Pustakawan Sebagai Agen Transformasi Perpustakaan Menuju Jakarta Kota Literasi Dunia” yang berlangsung di Aula PDS HB Jassin, Taman Ismail Marzuki Jakarta,  Rabu (05/11/25).

Dalam kesempatan tersebut, Nashruddin menyampaikan bahwa transformasi perpustakaan kini tidak hanya sebatas tempat penyimpanan buku, tetapi juga ruang inklusif yang menghidupkan literasi digital, sosial, dan budaya.

“Pustakawan hari ini harus adaptif terhadap perubahan zaman. Kolaborasi antara pustakawan, lembaga pendidikan, dan komunitas literasi sangat penting untuk menjadikan Jakarta sebagai kota literasi dunia,” ujarnya.

Peran Pustakawan memang saat ini dituntut tidak hanya dia tahu sejarah konvensional menjaga buku, tapi dia juga punya kreativitas untuk menggerakkan komunitas di perpustakaan tersebut. Tentunya  terkait dengan melek IT para Pustakawan itu sangat dibutuhkan.

Layanan perpustakaan diberikan juga sampai malam. Dan yang penting, kami juga menyadari pustakawan  menyentuh sampai masyarakat bawah dan di RPTRA minat pembaca supaya  tumbuh juga, imbuhnya.

“Pemprov DKI Jakarta terus berkomitmen memperluas layanan perpustakaan berbasis teknologi, agar masyarakat dapat belajar dengan mudah dan menyenangkan,” pungkasnya.

Continue Reading

Metro

Ulang Tahun ke-29 PBHI dan Peluncuran Laporan Tahunan Obituari Mengenang Johnson Panjaitan Advokasi HAM & Pembebasan

Published

on

By

Jakarta, — Peringatan Hari Ulang Tahun ke-29 Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) diadakan bersamaan dengan acara peluncuran laporan tahunan dan obituari untuk mengenang salah satu pendiri PBHI, Johnson Panjaitan. Acara ini diselenggarakan bertempat di Sadjoe Café, Tebet, Jakarta Selatan.Rabu (5/11/2025)

Memasuki usia ke-29 tahun, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) kembali menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan kemanusiaan, keadilan, dan demokrasi. Peringatan HUT PBHI tahun ini mengusung tema “Militerisasi & Totalitarian Obituary”, sebuah refleksi mendalam atas situasi kebebasan sipil dan ruang demokrasi yang kian menyempit di Indonesia.

Tokoh advokasi HAM, Julius Ibrani, menegaskan bahwa tema ini bukan sekadar kritik, tetapi juga peringatan bagi bangsa agar tidak terjebak dalam romantisme kekuasaan yang mengancam hak-hak rakyat.

“Kita sedang berada di titik kritis, di mana kekuasaan mulai meniru wajah lama: menormalisasi kekerasan negara, membungkam perbedaan, dan mempersempit ruang bagi kebebasan. Inilah saatnya kita menegaskan kembali posisi PBHI sebagai garda pembebasan rakyat,” ujar Julius Ibrani

Sejak didirikan pada 1996, PBHI telah menjadi benteng advokasi bagi korban pelanggaran HAM, dari kasus penghilangan paksa hingga pembelaan terhadap masyarakat kecil yang terpinggirkan. Di usia ke-29 ini, PBHI ingin menegaskan kembali semangat pembebasan melalui kerja advokasi hukum yang kritis, independen, dan berpihak kepada kebenaran.

“Advokasi bukan sekadar soal hukum, tapi tentang kemanusiaan. Kita harus terus berdiri melawan segala bentuk militerisasi dan totalitarianisme yang membunuh akal sehat demokrasi,” lanjut Julius Ibrani

Peringatan HUT ke-29 PBHI juga menjadi momentum konsolidasi lintas jaringan masyarakat sipil untuk memperkuat solidaritas dalam menghadapi berbagai bentuk represi. PBHI menegaskan pentingnya menjaga ruang publik yang bebas, lembaga penegak hukum yang independen, serta pemerintahan yang akuntabel terhadap rakyatnya.

Continue Reading

Trending