Connect with us

TNI / Polri

Kasad: Jangan Dijadikan Polemik, TNI Patuh pada Keputusan Negara

Published

on

BATURAJA, – Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., berdialog dengan awak media selepas mengunjungi Lahan Ketahanan Pangan di Puslatpur Baturaja dan penyerahan sertifikat tanah oleh Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid kepada Kasad atas lahan Puslatpur seluas 42.000 hektare yang dikelola oleh Puslatpur TNI AD. Kasad berkesempatan menyampaikan beberapa hal penting terkait revisi UU TNI, Rabu (12/3/2025).

Menanggapi revisi UU TNI yang sedang dibahas DPR, termasuk rencana penambahan masa pensiun prajurit hingga 60 tahun, Kasad menyatakan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari kebijakan negara yang akan diputuskan setelah melalui diskusi dan pertimbangan dari berbagai aspek, termasuk kemampuan keuangan negara serta kebutuhan organisasi TNI.

“Saya rasa tidak perlu diperdebatkan. Silakan saja nanti bagaimana kebijakan negara. Bagaimana kemampuan keuangan, nanti kita diskusi jabatan di ketentaraan, dan lain sebagainya. Setelah kita menyampaikan di diskusi, yang akan dilaksanakan besok,” imbuhnya.

Selanjutnya, Kasad juga menyampaikan tentang prajurit TNI yang masuk kementerian dan lembaga lain. Dirinya meminta agar status prajurit TNI aktif yang menduduki jabatan di kementerian maupun lembaga negara jangan dijadikan sebagai polemik. TNI akan selalu patuh pada keputusan negara dan mengikuti aturan yang berlaku.

“Silakan saja didiskusikan, apakah tentara harus alih status, apakah tentara harus pensiun? Jadi tidak usah diperdebatkan seperti ribut kanan, kiri, ke depan, kaya kurang kerjaan. Nanti kan ada forumnya, kita bisa diskusikan. Kalau nanti keputusannya seperti itu, ya kami ikut. Kami (TNI AD) akan loyal seratus persen dengan keputusan,” tegas Kasad.

“Jadi tidak usah ramai bikin ribut di media, ini itu lah, Orde Baru lah, tentara dibilang hanya bisa membunuh dan dibunuh. Menurut saya, otak-otak (pemikiran) seperti ini, kampungan menurut saya,” ujarnya geram terhadap pihak-pihak yang berperilaku tebang pilih dan saat ini “menyerang” institusi TNI AD lewat isu-isu tersebut. “Ini orang waktu ada salah satu institusi masuk ke semua kementerian, nggak ribut gitu loh. Apakah dia bekerja di institusi itu? Nah, ini perlu media-media tanggap seperti itu. Apakah agen asing kah atau apa?” ujarnya. “Kita nggak ribut, karena kami melihat anggota-anggota TNI AD punya potensi. Silakan didiskusikan, apakah kami boleh mendaftar, atau ada sidangnya, atau ditentukan oleh Presiden, silakan saja. Tapi jangan menyerang institusi,” tegas Kasad.

Sementara itu, terkait polemik diberikannya kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi kepada Sekretaris Kabinet Letkol Inf Teddy Indra Wijaya, Kasad menegaskan bahwa hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan Panglima TNI dan dirinya sebagai Kasad.

“Itu kewenangan Panglima TNI dan saya. Ada seseorang yang dianggap mampu membantu Presiden dan mengoordinasikan tugasnya dengan baik, lalu diberi kenaikan pangkat. Apa masalahnya? Ada orang yang pernah di Papua, temennya yang bertempur betul dan komplain pangkatnya nggak naik-naik. Saya pengen tahu siapa orangnya. Betul nggak dia (orang tersebut) benar-benar bertempur, atau pernah perang nggak dia? Jadi itu kewenangan kami (Panglima TNI dan Kasad). Jangan diintervensi terus. Kami bekerja secara profesional, jika sudah diputuskan, kami akan ikut (melaksanakan keputusan),” tegas Kasad.

“Kita (TNI) tidak mengikuti pemungutan suara. Hak kita nggak ada, karena apa? Karena dianggap masih rawan. Makanya kita harus punya undang-undang sendiri. Bukan kami pengen enak. Apa enaknya, apa untungnya dengan bikin undang-undang sendiri di kalangan militer? Apakah kami hebat? Kami juga tidak mau punya anggota penjahat. Kita hukum juga. Saya jamin anggota-anggota misalnya (melakukan) kegiatan ilegal, kita hukum,” ujarnya lebih lanjut.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid juga menyerahkan sertifikat tanah kepada Kasad atas lahan Puslatpur seluas 42.000 hektar yang dikelola oleh Puslatpur TNI AD. *(Dispenad)*

Continue Reading

TNI / Polri

Kakorlantas Polri Siapkan Strategi Digital dan Rekayasa Lalin Terpadu untuk Mudik Lebaran 2026

Published

on

By

Jakarta – Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum., memaparkan berbagai strategi rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan untuk mengantisipasi lonjakan arus mudik dan balik Lebaran, khususnya di jalur Trans Jawa, Sumatera, dan wilayah Bandung.
Irjen Pol Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum., menjelaskan bahwa penerapan Contraflow dan One Way dilakukan berdasarkan parameter yang telah dihitung secara matang bersama pengelola jalan tol.

“Ketika bicara mengeksekusi Contraflow dan One Way, ada parameter-parameter yang tentunya kami koordinasi dengan Jasa Marga, sehingga hitungan itulah menjadi putusan akan kita lakukan Contraflow satu lajur (atau) akan kita lakukan Contraflow dua lajur, dan akan kita buka ujungnya di KM 70 sampai KM 188 untuk melancarkan arus yang menuju ke Trans Jawa,” ujar Kakorlantas Polri, Rabu (28/1/2026).

Evaluasi Operasi Ketupat tahun lalu menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pengamanan tahun ini. Kebijakan Pemerintah dalam mengatur kendaraan sumbu 3 dan Work From Anywhere.

“Mengevaluasi operasi ketupat tahun lalu, negara harus hadir, sehingga kebijakan pemerintah salah satunya adalah SKB bagaimana mengatur kendaraan sumbu 3 boleh atau tidak boleh ini sangat mempengaruhi flow daripada lalin dan Pemerintah dengan cepat membuat kebijakan tentang work from anywhere,” tambah Kakorlantas Polri.

Dalam mendukung pengelolaan lalu lintas, Korlantas Polri juga menyiapkan berbagai kebijakan dan sarana teknologi. Selain itu, dalam pelaksanaan Operasi Ketupat akan memberlakukan ganjil genap.

“Korlantas, kita sendiri akan memperlakukan ganjil genap, termasuk juga akan menghadirkan infrastruktur teknologi agar supaya baik di jalan tol, baik di arteri, termasuk di penyeberangan, terminal, bandara, kita bisa monitoring dalam satu genggaman. Itu sudah kita persiapkan,” ungkap Irjen Pol. Agus Suryonugroho.

Kakorlantas Polri memastikan seluruh skenario darurat telah disiapkan untuk menghadapi situasi tak terduga, baik dari pendirian Pos PAM, Pos Pelayanan dan Pos Terpadu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pengguna jalan.

“Menyiapkan emergency split apabila ada bencana rangkaian-rangkaian skenario itu sudah kita persiapkan, baik dari sisi rekasa lalu lintas, termasuk pendirian pos PAM (pengamanan), pos pelayanan, pos terpadu, ini sudah kita siapkan semuanya baik yang ada di arteri, yang di jalan tol, termasuk di tempat penyebrangan, bandara, terminal, dan lain sebagainya kita sudah siap semuanya,” tegasnya.

Lebih lanjut, Irjen Pol Agus Suryonugroho menuturkan bahwa prioritas pengamanan arus mudik dan balik telah ditetapkan berdasarkan wilayah tujuan dan asal pemudik. Meski terdapat potensi bangkitan arus yang tinggi, khususnya di pelabuhan penyeberangan, Polri memastikan telah menyiapkan langkah antisipasi.

“Ketika kita bicara arus mudik, kita utamakan yang menuju ke Trans Jawa, menuju Sumatera, dan ke Bandung. Ketika kita bicara balik, kita akan memprioritaskan arus yang dari Trans Jawa menuju Jakarta, dari Sumatera menuju Jakarta. Kaitannya dengan resiko, jelas ada semua keputusan ada resiko,” ujarnya.

Penerapan contraflow dan rekayasa lalu lintas lainnya merupakan bagian dari solusi untuk mencegah kemacetan. Kakorlantas Polri menegaskan bahwa seluruh pengelolaan lalu lintas telah dipersiapkan berdasarkan evaluasi di berbagai wilayah rawan kepadatan.

“Sudah kita siapkan tata kelola manajemen lalu lintas, baik alih arus, baik contraflow, baik one way, ini bagian daripada solusi untuk menghindari kemacetan. Karena ini lebaran, saya yakin banyak kendaraan yang melintasi tol dan arteri.

Semuanya sudah kita kelola evaluasi daripada tahun-tahun yang lalu baik itu yang di Gadog Puncak, baik yang di Jawa Timur, dan di Bali sudah kita persiapan semuanya manajemennya,” pungkas Kakorlantas Polri.

Continue Reading

TNI / Polri

Pangkostrad Letakkan Batu Pertama Pembangunan Masjid Al Fajr Yon Taipur Kostrad

Published

on

By

Bekasi — Panglima Kostrad (Pangkostrad) Letjen TNI Mohammad Fadjar, MPICT., melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Al Fajr di Markas Yon Taipur Kostrad, Cikarang, Kabupaten Bekasi, sebagai tanda dimulainya pembangunan sarana ibadah di satuan tersebut, Rabu (28/1/2026).

Pembangunan masjid ini bertujuan mendukung penguatan infrastruktur pangkalan sekaligus pembinaan mental dan spiritual prajurit beserta keluarga, serta diharapkan menjadi pusat kegiatan keagamaan bagi warga asrama dan masyarakat sekitar.

Dalam sambutannya, Pangkostrad menjelaskan bahwa nama Masjid Al Fajr memiliki makna “terang pagi” sebagai simbol harapan, keimanan, dan ketakwaan, sekaligus pengingat agar prajurit senantiasa bersyukur, bersabar, dan berjalan di jalan kebaikan dalam setiap pelaksanaan tugas. (Penkostrad)

Autentikasi
Kapen Kostrad, Kolonel Inf Choiril Anwar, S.Sos., M.Han

Continue Reading

TNI / Polri

Jelang Ramadan, Polda Metro Jaya Gelar Operasi Pekat Jaya 2026 Libatkan 675 Personel Gabungan

Published

on

By

Jakarta,- Polda Metro Jaya menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Kewilayahan Pekat Jaya 2026 di Lapangan Presisi Lantas Polda Metro Jaya, Rabu (28/1/2026).

Apel ini menandai dimulainya operasi yang dilaksanakan selama 15 hari, mulai 28 Januari s.d. 11 Februari 2026 di seluruh wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Sebanyak 675 personel gabungan diterjunkan dalam Operasi Pekat Jaya 2026. Personel tersebut berasal dari Polda Metro Jaya, Polres jajaran, unsur TNI, serta didukung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Operasi ini digelar untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap kondusif menjelang Bulan Suci Ramadan.

Operasi Pekat Jaya 2026 menyasar berbagai potensi gangguan kamtibmas, mulai dari aksi tawuran, geng motor, premanisme, peredaran minuman keras dan obat-obatan terlarang, penggunaan petasan, balapan liar, hingga kejahatan jalanan lainnya yang meresahkan masyarakat.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Asep Edi Suheri mengatakan operasi ini merupakan langkah strategis untuk mengantisipasi peningkatan gangguan keamanan menjelang Ramadan. “Kami melaksanakan operasi secara tegas dan profesional, namun tetap mengedepankan pendekatan humanis agar masyarakat merasa aman dan nyaman menjalankan aktivitas maupun ibadah,” ujarnya.

Ia menambahkan, operasi difokuskan di wilayah rawan seperti Jakarta Pusat, Jakarta Timur, serta sejumlah wilayah perbatasan Jakarta Selatan. Di titik-titik tersebut akan ditempatkan pos pantau dan patroli gabungan bermobil.

Selain itu, Direktorat PPA dan Direktorat Binmas Polda Metro Jaya juga melakukan langkah pre-emptive melalui pendekatan ke masyarakat, sekolah-sekolah, serta pemuda di tingkat kelurahan yang telah dipetakan rawan tawuran.

Selain penegakan hukum, Operasi Pekat Jaya 2026 juga mengedepankan penguatan sinergi dan koordinasi lintas sektor. Polda Metro Jaya terus memperkuat kolaborasi dengan TNI, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan lainnya, sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

Seluruh pelaksanaan tugas dalam operasi ini juga berpedoman pada nilai-nilai Program Jaga Jakarta, yakni Jaga Lingkungan, Jaga Warga, Jaga Aturan, dan Jaga Amanah, sebagai pedoman pelaksanaan tugas guna membangun stabilitas kamtibmas yang berkelanjutan, humanis, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Continue Reading

Trending