Connect with us

Metro

INDONESIA DIGITAL FORUM 2025: Peran Kunci Pemerintah, Industri dan Masyarakat Untuk Kolaborasi Membangun Ekosistem Digital Indonesia

Published

on

Jakarta, 15 Mei 2025 Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) bersama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dan Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menghelat acara Indonesia Digital Forum (IDF) 2025 pada 15 16 Mei 2025 di JW Marriot, Jakarta. Bertajuk “Kolaborasi Membangun Ekosistem Digital Indonesia”, forum yang digagas menjadi agenda strategis tahunan ini menghadirkan para pemangku kepentingan dari beraneka ragam sektor, mulai dari pemerintahan, pelaku industri, praktisi hingga akademisi.

Indonesia Digital Forum (IDF) 2025 utamanya mendapatkan apresiasi dan dukungan dari berbagai lembaga pemerintahan yang turut hadir memberikan sambutan, yakni dari Kemenkomdigi RI, Dewan Ekonomi Nasional (DEN), dan Badan Siber Sandi Negara (BSSN). Komjen Pol. A. Rachmad Wibowo, SIK, Wakil Ketua BSSN yang meresmikan Indonesia Digital Forum (IDF) 2025, “Selamat atas penyelenggaraan Indonesia Digital Forum 2025, semoga bisa menghasilkan hal yang produktif agar bisa disampaikan kepada pemerintah. Kedepannya, BSSN juga bersedia untuk menjadi tuan rumah kumpul-kumpul selanjutnya.”

Dunia digital di Indonesia mengalami transformasi yang sangat pesat sehingga menghadirkan peluang besar bagi kemajuan Indonesia. Teknologi baru seperti artificial intelligent, blockchain dan Web3 serta Internet of Things tidak lagi sekedar memperkaya inovasi, tetapi juga secara fundamental mengubah struktur industri dan perilaku masyarakat digital. Peluang tersebut tentunya beriringan juga dengan sejumlah tantangan yang mendasar. Masih rendahnya akses terhadap teknologi di wilayah terpencil menciptakan kesenjangan digital yang signifikan. Infrastruktur yang belum merata, terbatasnya pembiayaan dan minimnya investasi turut memperlambat penetrasi teknologi.

Di sisi lain, ketergantungan pada teknologi asing, kurangnya SDM digital yang mumpuni turut menghambat laju transformasi digital yang seharusnya berjalan secara berkelanjutan. Ditambah lagi dengan persoalan interoperabilitas antar sistem, regulasi yang belum terintegrasi serta lemahnya perlindungan data dan keamanan siber menjadi sebuah tantangan yang perlu difokuskan dan tidak bisa diabaikan.

John Sihar Simanjuntak, Ketua PANDI dalam sambutan pembukanya menyebutkan bahwa literasi digital di Indonesia belum optimal sehingga PANDI juga berupaya untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkannya.

Sebagai solusi atas suatu persoalan ekosistem digital, John memberikan contoh, “Penerapan QRIS merupakah salah satu studi kasus keberhasilan pengembangan ekosistem digital. Oleh karenanya, terdapat banyak peluang yang dapat diraih bersama, misalnya dengan penggunaan e.id dan IDCHAIN untuk meningkatkan keamanan data, privasi, dan menjaga kedaulatan digital. Selain itu, juga dengan berpartisipasi dalam pendaftaran New gTLD.”

John juga menekankan, “Indonesia Digital Forum 2025 akan menjadi acara tahunan yang berkelanjutan. Saat ini sudah terdapat berbagai asosiasi yang akan turut bergabung sebagai penyelenggara Indonesia Digital Forum, yakni ASIOTI, MASTEL, AFSI, ASPIMTEL, KORIKA, PERATIN, INTERNET SOCIETY, ASKALSI, DAN APJATEL.”

Sementara itu, Muhammad Arif, Ketua Umum APJII dalam sambutan pembukanya menegaskan urgensi penataan ulang struktur regulasi dan ekosistem digital nasional. “Transformasi digital bukan sekadar mengubah yang analog menjadi digital, tetapi juga harus diiringi dengan penataan ulang ekosistem industri dan peraturan perundangannya,” tegas Arif.

Ia menambahkan bahwa kerangka regulasi saat ini sudah tidak lagi relevan dengan realitas industri digital. “Undang-undang kita masih membagi pelaku industri hanya menjadi penyelenggara jaringan dan jasa. Padahal, saat ini sudah muncul varian pelaku baru yang tidak terdefinisi secara hukum, seperti penyelenggara digital,” ujar Arif.

Ia juga menyoroti ketimpangan beban kewajiban antara pelaku lama dan baru. “Yang menguasai industri hari ini justru tidak memiliki kewajiban apa pun, sementara operator lama masih dibebani tanggung jawab penuh, bahkan ketika terjadi insiden yang bukan berasal dari layanannya,” lanjutnya.

Dalam forum ini, Arif menyerukan agar disusun kerangka kerja bersama yang adil dan inklusif. “Forum ini bukan lagi hanya forum telekomunikasi atau internet, tapi forum digital Indonesia. Mari kita bentuk framework bersama yang dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan,” tutupnya.

Indonesia Digital Forum (IDF) 2025 lahir karena laju disrupsi teknologi yang kian masif, sehingga muncul kebutuhan yang cukup mendesak untuk menghadirkan ruang diskusi yang bersifat strategis dan mampu menjamah banyak pihak. Hubungan antara asosiasi dengan pemerintah sebagai pembuat kebijakan perlu diperkuat agar dapat bersama-sama menciptakan keselarasan antara arah pengembangan teknologi dan regulasi yang mendukung inovasi dengan tetap mengutamakan. kepentingan publik.

Merza Fachys, Wakil Ketua ATSI dalam sambutan pembukanya menyinggung terkait tentang transparansi sebagai tujuan transformasi digital yang perlu dicapai. “Indonesia Digital Forum 2025 ini diharapkan dapat menghasilkan framework sebagai deliverables yang dapat disampaikan kepada pemerintah. Serta kedepannya dapat melibatkan seluruh pelaku ekosistem digital bukan hanya oleh PANDI, APJII dan ATSI yang pada tahun ini menjadi promotor,” terang Merza.

Indonesia Digital Forum (IDF) 2025 diselenggarakan sebagai salah satu alternatif dalam menjawab kebutuhan tersebut. Forum ini mempertemukan berbagai asosiasi dan pelaku industry digital guna merajut kolaborasi, menyatukan visi dan mendorong sinergi lintas sektor. Melalui diskusi mendalam yang terbangun di dalam forum ini, diharapkan muncul gagasan gagasan segar dan langkah konkret yang dapat memperkuat fondasi ekonomi digital nasional. Selain itu, Indonesia Digital Forum (IDF) 2025 dimaksudkan dapat menjadi bagian dari kontribusi nyata dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045.

Melalui Indonesia Digital Forum (IDF) 2025, berbagai issue dan regulasi dapat diidentifikasi dan dibahas bersama guna mendorong adaptasi kebijakan yang selaras dengan dinamika teknologi. Lebih jauh, kegiatan strategis yang direncanakan menjadi agenda strategis tahunan ini diharapkan dapat membantu mendongkrak Indonesia menuju negara maju yang berdaya saing global, berbasis pada kekuatan teknologi, kolaborasi dan inovasi berkelanjutan serta dapat dengan cepat memperkuat sinergi dalam merespon tantangan digital.

Tentang PANDI

Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) adalah organisasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan domain id di Indonesia. Sebagai bagian dari ekosistem digital nasional, PANDI berkomitmen untuk mendorong adopsi teknologi digital melalui pengelolaan domain yang andal, aman, dan inovatif.

Tentang APJII

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) adalah organisasi yang lebih dari 1.200 perusahaan penyelenggara jasa internet di Indonesia. Sebagai pelopor dalam pengembangan infrastruktur internet nasional, APJII berperan aktif dalam mendukung konektivitas yang merata dan berkualitas di se Selain itu, APJII juga berkomitmen untuk menyediakan d strategis melalui Survei Internet APJII, yang menjadi referer industri dan pemangku kepentingan dalam pengambilan kep kebijakan digital di Indonesia.

Tentang ATSI

Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) adalah or menaungi perusahaan telekomunikasi di Indonesia, dengan pengembangan industri telekomunikasi dan inovasi digital di Indonesia

Continue Reading

Metro

Jogja International Kite Festival 2026 Siap Meriahkan Pantai Parangkusumo, Hadirkan Peserta dari 17 Negara

Published

on

By

Yogyakarta – karyapost.com, Langit Pantai Parangkusumo, Yogyakarta, akan dihiasi ribuan layang-layang spektakuler dari berbagai penjuru dunia dalam ajang Jogja International Kite Festival 2026 yang akan diselenggarakan pada 11–12 Juli 2026. Festival berskala internasional ini menjadi salah satu agenda budaya dan pariwisata yang dinantikan masyarakat serta wisatawan domestik maupun mancanegara.

Kegiatan tersebut akan menghadirkan perwakilan dari 17 negara, didukung oleh 50 klub layang-layang nasional, serta melibatkan sekitar 1.000 peserta siswa dalam pelaksanaan Olimpiade Layang-Layang Nasional pertama di Indonesia. Berbagai bentuk layang-layang unik dan kreatif, mulai dari naga raksasa, satwa laut, hewan eksotis hingga karakter budaya dunia, akan menghiasi langit selatan Yogyakarta.

Festival ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi dan pertunjukan seni layang-layang, tetapi juga menjadi sarana mempererat persahabatan antarbangsa melalui semangat kebersamaan dan perdamaian. Mengusung tema “Kite for Peace, Friendship & Unity”,

kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat hubungan budaya antarnegara sekaligus memperkenalkan kekayaan pariwisata Indonesia kepada dunia internasional.
Selain menjadi daya tarik wisata, pelaksanaan festival ini juga diharapkan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Kehadiran ribuan peserta dan pengunjung diperkirakan akan meningkatkan aktivitas sektor UMKM, kuliner, penginapan, transportasi, serta berbagai usaha kreatif lainnya di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya.

Melalui Jogja International Kite Festival 2026, Yogyakarta kembali menegaskan posisinya sebagai kota budaya yang terbuka bagi kolaborasi internasional. Semangat persatuan, kreativitas, dan persahabatan yang terbang bersama layang-layang di langit Parangkusumo menjadi simbol bahwa perbedaan dapat disatukan dalam harmoni untuk membangun masa depan yang lebih baik.

Perkembangan terbaru terkait dengan jadwal Road To The 11 tahun Annual Jogja internasional kite Festival 2026 yang akan di laksanakan pula di wilayah kabupaten Kulonprogo yang bertempat di lapangan tayuban panjatan tidak bisa di lanjutkan karena terdapat obyek vital yaitu sutet sehingga keputusan panitia adalah melaksanakan relokasi dengan mencari tempat baru sebagai pengganti lokasi kegiatannya yaitu bertempat pada area persawahan di wilayah Kalurahan Banaran Kapanewon Galur dengan titik koordinat : 7’58’04.6″S 110’12’26.1″E .

“Satu Langit , Satu Sahabat dan Satu Budaya” Sebuah pesan yang mengajak seluruh masyarakat dunia untuk terus menjaga perdamaian, mempererat persaudaraan, dan merayakan keberagaman melalui bahasa universal budaya dan kreativitas.              jurnalis Budi Legowo Santoso

Continue Reading

Metro

Eka Lestari Sinaga: PUAN Harus Jadi Rumah Pemberdayaan Ekonomi dan Politik Perempuan

Published

on

By

Jakarta – Wakil Bendahara Umum DPP Perempuan Amanat Nasional (PUAN), Eka Lestari Sinaga, menghadiri pelantikan Ketua Umum DPP PUAN Farah Puteri Nabila, BA., M.Sc., beserta jajaran pengurus periode 2025–2030 yang berlangsung di Balai Sarbini, Jakarta, Jumat (19/6/2026).

Pelantikan tersebut dihadiri lebih dari 1.200 kader perempuan Partai Amanat Nasional (PAN) dari 26 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) se-Indonesia. Momentum ini menjadi ajang konsolidasi sekaligus penguatan peran perempuan dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan politik nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Eka Lestari Sinaga menegaskan bahwa PUAN memiliki peran strategis sebagai motor penggerak pemberdayaan perempuan, baik di bidang ekonomi maupun politik.

“PUAN bukan hanya organisasi sayap. PUAN harus menjadi rumah yang mencetak perempuan mandiri secara finansial sekaligus berdaya secara politik. Jika perempuan kuat secara ekonomi, maka mereka akan lebih berani bersuara, mengambil keputusan, dan memimpin,” ujar Eka usai pelantikan.

Sebagai Wakil Bendahara Umum, Eka menyoroti pentingnya tata kelola keuangan organisasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan organisasi tidak hanya diukur dari besarnya program yang dijalankan, tetapi juga dari dampak yang dirasakan langsung oleh kader dan masyarakat.

“Ke depan, bidang bendahara akan mendorong program-program yang menyentuh kebutuhan riil perempuan di daerah, mulai dari pelatihan literasi keuangan, akses permodalan bagi UMKM perempuan, hingga pendampingan usaha. Kami ingin kader PUAN dikenal karena kompetensinya dan dihormati karena kemandiriannya,” tegasnya.

Eka juga memberikan apresiasi terhadap visi kepemimpinan Ketua Umum PUAN, Farah Puteri Nabila, yang menekankan pentingnya membuka peluang bagi perempuan untuk berkembang dan berkontribusi.
“Perempuan tidak membutuhkan belas kasihan, tetapi membutuhkan kesempatan.

Tugas kami adalah memastikan setiap rupiah yang dikelola organisasi dapat menjadi peluang nyata bagi kader di daerah, mulai dari ibu rumah tangga yang menjadi ‘menteri keuangan’ keluarga hingga pengusaha perempuan yang mampu membuka lapangan pekerjaan,” tambahnya.

Pelantikan pengurus DPP PUAN periode 2025–2030 turut dihadiri Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan, Sekretaris Jenderal PAN Eko Hendro Purnomo, Ketua DPP PAN Yandri Susanto, serta perwakilan berbagai organisasi perempuan dari Partai Golkar, PDI Perjuangan, PKS, Fatayat NU, dan Muslimat NU.

Dalam sambutannya, Zulkifli Hasan menegaskan komitmen PAN untuk memberikan ruang dan kesempatan yang luas bagi perempuan dalam berbagai lini kepemimpinan partai.

“Di PAN, yang mendominasi harus perempuan. Mulai dari tim sukses hingga pengambil kebijakan, perempuan harus berada di garda terdepan,” ujarnya.

Pelantikan ini diharapkan menjadi awal penguatan peran PUAN sebagai wadah perempuan PAN yang tidak hanya aktif dalam kegiatan politik, tetapi juga mampu melahirkan perempuan-perempuan tangguh, mandiri, dan berkontribusi nyata bagi kemajuan bangsa.

Continue Reading

Metro

Sari W Pramono Resmi Dilantik Menjadi Pengurus DPP PUAN Periode 2026–2031, Siap Perkuat Peran Perempuan dalam Pembangunan Bangsa

Published

on

By

Jakarta – Sari W Pramono resmi dilantik sebagai pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perempuan Amanat Rakyat (PUAN) periode 2026–2031 dalam acara pelantikan pengurus yang digelar di Balai Sarbini, Jakarta, Jumat (19/6/2026). Pelantikan tersebut dilakukan langsung oleh Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, serta dihadiri jajaran pengurus PAN, tokoh perempuan, kader PUAN dari berbagai daerah, dan sejumlah undangan.

Pelantikan ini menjadi momentum penting bagi PUAN dalam memperkuat konsolidasi organisasi perempuan di seluruh Indonesia. Sebagai salah satu organisasi perempuan yang berafiliasi dengan PAN, PUAN terus berkomitmen mendorong peningkatan kualitas sumber daya perempuan, memperluas partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial dan politik, serta memperkuat peran perempuan dalam pembangunan nasional.

Sari W Pramono yang selama ini dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan organisasi perempuan, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk bergabung dalam kepengurusan DPP PUAN.

“Ini merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Saya siap bekerja bersama seluruh pengurus untuk membesarkan PUAN serta menghadirkan program-program yang bermanfaat bagi perempuan Indonesia,” ujarnya usai pelantikan.

Menurut Sari, perempuan memiliki peran strategis dalam membangun keluarga, masyarakat, hingga bangsa. Karena itu, keberadaan PUAN diharapkan dapat menjadi wadah yang mampu meningkatkan kapasitas perempuan melalui pendidikan, pemberdayaan ekonomi, penguatan kepemimpinan, serta berbagai program sosial yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Dalam sambutannya, Zulkifli Hasan menegaskan bahwa perempuan memiliki kontribusi besar dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu, PAN melalui PUAN akan terus memberikan ruang yang luas bagi perempuan untuk berkembang, berkiprah, dan mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan di berbagai sektor.

“Perempuan Indonesia harus menjadi kekuatan utama dalam membangun bangsa. Saya berharap PUAN dapat menjadi organisasi yang aktif, progresif, dan mampu melahirkan perempuan-perempuan pemimpin yang berintegritas serta memiliki kepedulian terhadap masyarakat,” katanya.

Pelantikan pengurus DPP PUAN periode 2026–2031 berlangsung dengan penuh semangat kebersamaan dan optimisme. Para pengurus yang dilantik berkomitmen untuk memperkuat jaringan organisasi hingga ke daerah serta menjalankan berbagai program yang fokus pada pemberdayaan perempuan, penguatan ekonomi keluarga, pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan bergabungnya Sari W Pramono dalam jajaran pengurus DPP PUAN, diharapkan organisasi tersebut semakin solid dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam memperjuangkan kepentingan perempuan Indonesia sekaligus mendukung pembangunan nasional yang inklusif dan berkeadilan.
“PUAN Maju, Perempuan Berdaya, Indonesia Sejahtera.”

Continue Reading

Trending