Connect with us

Metro

INDONESIA DIGITAL FORUM 2025: Peran Kunci Pemerintah, Industri dan Masyarakat Untuk Kolaborasi Membangun Ekosistem Digital Indonesia

Published

on

Jakarta, 15 Mei 2025 Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) bersama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dan Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menghelat acara Indonesia Digital Forum (IDF) 2025 pada 15 16 Mei 2025 di JW Marriot, Jakarta. Bertajuk “Kolaborasi Membangun Ekosistem Digital Indonesia”, forum yang digagas menjadi agenda strategis tahunan ini menghadirkan para pemangku kepentingan dari beraneka ragam sektor, mulai dari pemerintahan, pelaku industri, praktisi hingga akademisi.

Indonesia Digital Forum (IDF) 2025 utamanya mendapatkan apresiasi dan dukungan dari berbagai lembaga pemerintahan yang turut hadir memberikan sambutan, yakni dari Kemenkomdigi RI, Dewan Ekonomi Nasional (DEN), dan Badan Siber Sandi Negara (BSSN). Komjen Pol. A. Rachmad Wibowo, SIK, Wakil Ketua BSSN yang meresmikan Indonesia Digital Forum (IDF) 2025, “Selamat atas penyelenggaraan Indonesia Digital Forum 2025, semoga bisa menghasilkan hal yang produktif agar bisa disampaikan kepada pemerintah. Kedepannya, BSSN juga bersedia untuk menjadi tuan rumah kumpul-kumpul selanjutnya.”

Dunia digital di Indonesia mengalami transformasi yang sangat pesat sehingga menghadirkan peluang besar bagi kemajuan Indonesia. Teknologi baru seperti artificial intelligent, blockchain dan Web3 serta Internet of Things tidak lagi sekedar memperkaya inovasi, tetapi juga secara fundamental mengubah struktur industri dan perilaku masyarakat digital. Peluang tersebut tentunya beriringan juga dengan sejumlah tantangan yang mendasar. Masih rendahnya akses terhadap teknologi di wilayah terpencil menciptakan kesenjangan digital yang signifikan. Infrastruktur yang belum merata, terbatasnya pembiayaan dan minimnya investasi turut memperlambat penetrasi teknologi.

Di sisi lain, ketergantungan pada teknologi asing, kurangnya SDM digital yang mumpuni turut menghambat laju transformasi digital yang seharusnya berjalan secara berkelanjutan. Ditambah lagi dengan persoalan interoperabilitas antar sistem, regulasi yang belum terintegrasi serta lemahnya perlindungan data dan keamanan siber menjadi sebuah tantangan yang perlu difokuskan dan tidak bisa diabaikan.

John Sihar Simanjuntak, Ketua PANDI dalam sambutan pembukanya menyebutkan bahwa literasi digital di Indonesia belum optimal sehingga PANDI juga berupaya untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkannya.

Sebagai solusi atas suatu persoalan ekosistem digital, John memberikan contoh, “Penerapan QRIS merupakah salah satu studi kasus keberhasilan pengembangan ekosistem digital. Oleh karenanya, terdapat banyak peluang yang dapat diraih bersama, misalnya dengan penggunaan e.id dan IDCHAIN untuk meningkatkan keamanan data, privasi, dan menjaga kedaulatan digital. Selain itu, juga dengan berpartisipasi dalam pendaftaran New gTLD.”

John juga menekankan, “Indonesia Digital Forum 2025 akan menjadi acara tahunan yang berkelanjutan. Saat ini sudah terdapat berbagai asosiasi yang akan turut bergabung sebagai penyelenggara Indonesia Digital Forum, yakni ASIOTI, MASTEL, AFSI, ASPIMTEL, KORIKA, PERATIN, INTERNET SOCIETY, ASKALSI, DAN APJATEL.”

Sementara itu, Muhammad Arif, Ketua Umum APJII dalam sambutan pembukanya menegaskan urgensi penataan ulang struktur regulasi dan ekosistem digital nasional. “Transformasi digital bukan sekadar mengubah yang analog menjadi digital, tetapi juga harus diiringi dengan penataan ulang ekosistem industri dan peraturan perundangannya,” tegas Arif.

Ia menambahkan bahwa kerangka regulasi saat ini sudah tidak lagi relevan dengan realitas industri digital. “Undang-undang kita masih membagi pelaku industri hanya menjadi penyelenggara jaringan dan jasa. Padahal, saat ini sudah muncul varian pelaku baru yang tidak terdefinisi secara hukum, seperti penyelenggara digital,” ujar Arif.

Ia juga menyoroti ketimpangan beban kewajiban antara pelaku lama dan baru. “Yang menguasai industri hari ini justru tidak memiliki kewajiban apa pun, sementara operator lama masih dibebani tanggung jawab penuh, bahkan ketika terjadi insiden yang bukan berasal dari layanannya,” lanjutnya.

Dalam forum ini, Arif menyerukan agar disusun kerangka kerja bersama yang adil dan inklusif. “Forum ini bukan lagi hanya forum telekomunikasi atau internet, tapi forum digital Indonesia. Mari kita bentuk framework bersama yang dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan,” tutupnya.

Indonesia Digital Forum (IDF) 2025 lahir karena laju disrupsi teknologi yang kian masif, sehingga muncul kebutuhan yang cukup mendesak untuk menghadirkan ruang diskusi yang bersifat strategis dan mampu menjamah banyak pihak. Hubungan antara asosiasi dengan pemerintah sebagai pembuat kebijakan perlu diperkuat agar dapat bersama-sama menciptakan keselarasan antara arah pengembangan teknologi dan regulasi yang mendukung inovasi dengan tetap mengutamakan. kepentingan publik.

Merza Fachys, Wakil Ketua ATSI dalam sambutan pembukanya menyinggung terkait tentang transparansi sebagai tujuan transformasi digital yang perlu dicapai. “Indonesia Digital Forum 2025 ini diharapkan dapat menghasilkan framework sebagai deliverables yang dapat disampaikan kepada pemerintah. Serta kedepannya dapat melibatkan seluruh pelaku ekosistem digital bukan hanya oleh PANDI, APJII dan ATSI yang pada tahun ini menjadi promotor,” terang Merza.

Indonesia Digital Forum (IDF) 2025 diselenggarakan sebagai salah satu alternatif dalam menjawab kebutuhan tersebut. Forum ini mempertemukan berbagai asosiasi dan pelaku industry digital guna merajut kolaborasi, menyatukan visi dan mendorong sinergi lintas sektor. Melalui diskusi mendalam yang terbangun di dalam forum ini, diharapkan muncul gagasan gagasan segar dan langkah konkret yang dapat memperkuat fondasi ekonomi digital nasional. Selain itu, Indonesia Digital Forum (IDF) 2025 dimaksudkan dapat menjadi bagian dari kontribusi nyata dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045.

Melalui Indonesia Digital Forum (IDF) 2025, berbagai issue dan regulasi dapat diidentifikasi dan dibahas bersama guna mendorong adaptasi kebijakan yang selaras dengan dinamika teknologi. Lebih jauh, kegiatan strategis yang direncanakan menjadi agenda strategis tahunan ini diharapkan dapat membantu mendongkrak Indonesia menuju negara maju yang berdaya saing global, berbasis pada kekuatan teknologi, kolaborasi dan inovasi berkelanjutan serta dapat dengan cepat memperkuat sinergi dalam merespon tantangan digital.

Tentang PANDI

Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) adalah organisasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan domain id di Indonesia. Sebagai bagian dari ekosistem digital nasional, PANDI berkomitmen untuk mendorong adopsi teknologi digital melalui pengelolaan domain yang andal, aman, dan inovatif.

Tentang APJII

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) adalah organisasi yang lebih dari 1.200 perusahaan penyelenggara jasa internet di Indonesia. Sebagai pelopor dalam pengembangan infrastruktur internet nasional, APJII berperan aktif dalam mendukung konektivitas yang merata dan berkualitas di se Selain itu, APJII juga berkomitmen untuk menyediakan d strategis melalui Survei Internet APJII, yang menjadi referer industri dan pemangku kepentingan dalam pengambilan kep kebijakan digital di Indonesia.

Tentang ATSI

Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) adalah or menaungi perusahaan telekomunikasi di Indonesia, dengan pengembangan industri telekomunikasi dan inovasi digital di Indonesia

Continue Reading

Metro

MAJELIS Al-WAFA BI’AHDIllAH GELAR IJTIMAK MANTIQI DI MAGELANG PERKUAT UKHUWAH DAN SINERGI DAKWAH

Published

on

By

Magelang,Karya post.Com, Kamis 30 April 2026 — Majlis Al-Wafa Bi’ahdillah Alumni Darrul Musthofa Tarim Hadramaut Yaman menyelenggarakan kegiatan Ijtimak Mantiqi Ashab wilayah Magelang, Yogyakarta, dan Klaten pada Kamis (30/4/2026) di Negeri Kahyangan, Kabupaten Magelang.

Kegiatan yang berlangsung dengan suasana sederhana, khidmat, dan penuh kekeluargaan tersebut dilaksanakan di salah satu kafe milik Kepala Dusun setempat. Para peserta hadir dengan semangat ukhuwah Islamiyah serta niat memperkuat perjuangan dakwah yang santun dan menyejukkan masyarakat.

Acara diawali dengan mukadimah, dilanjutkan pembacaan ayat suci Al-Qur’an, pembacaan hadits Nabi Muhammad SAW, serta kajian kitab yang membahas tentang ketenangan jiwa dan keteguhan hati dalam menempuh jalan dakwah.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib, penuh adab, serta sarat nilai keilmuan dan spiritualitas Islam.

Dalam sesi musyawarah, para peserta menghasilkan sejumlah kesepakatan penting demi memperkuat koordinasi dakwah lintas wilayah. Salah satunya adalah pembentukan wadah majelis yang lebih luas dengan melibatkan para alumni dan ashab dari berbagai lembaga pendidikan Islam.

Wadah tersebut disepakati bernama Majelis Muwasholah Merapi sebagai sarana mempererat ukhuwah, komunikasi, serta sinergi dakwah antarwilayah.

Selain itu, para peserta juga menyepakati agenda khuruj dakwah secara periodik ke beberapa kampung dan wilayah tertentu setiap pelaksanaan ijtimak. Kegiatan tersebut nantinya akan disertai ziarah dan sowan kepada para kiai, ulama, serta tokoh masyarakat sekitar sebagai bentuk penghormatan, menjaga adab dakwah, dan memperkuat hubungan sosial kemasyarakatan.

Ijtimak ini juga menegaskan pentingnya pemetaan gerakan dakwah yang lebih rinci, terarah, dan terstruktur agar program dakwah dapat berjalan efektif serta sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun sinergi dakwah yang semakin kuat antarwilayah, mempererat tali persaudaraan sesama umat Islam, serta melahirkan program-program dakwah yang berkelanjutan, penuh hikmah, dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
Firmanda Dedi Wibowo

Continue Reading

Metro

KPN SETWAN DIY GELAR RAT 2025 PERKUAT TARA KELOLA DAN TRANSFORMASI KOPERASI PROFESIONAL

Published

on

By

Yogyakarta, karyapost.com, 1 Mei 2026 — Koperasi Pegawai Negeri Sekretariat DPRD DIY (KPN Setwan DIY) menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2025 dengan penuh semangat kebersamaan dan musyawarah.

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat tata kelola koperasi yang sehat, profesional, serta berorientasi pada kesejahteraan anggota.

Ketua KPN Setwan DIY, Agung Sukendar, dalam sambutannya menyampaikan bahwa RAT bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan forum strategis sebagai wujud kedaulatan anggota dalam menentukan arah kebijakan koperasi.

Menurutnya, forum tersebut menjadi tempat menguji akuntabilitas, menegakkan transparansi, sekaligus merumuskan masa depan koperasi secara kolektif.

Beliau menjelaskan, Tahun Buku 2025 menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan anggota terhadap unit simpan pinjam yang tercermin dari meningkatnya realisasi pinjaman.

Hal tersebut dinilai sebagai modal sosial yang sangat penting bagi keberlangsungan koperasi.

Namun demikian, koperasi juga menghadapi tantangan serius, terutama terkait stabilitas keuangan akibat masih adanya pinjaman macet yang berlangsung selama bertahun-tahun.

Karena itu, pengelolaan koperasi tidak cukup hanya berbasis rutinitas administratif, tetapi harus ditransformasikan secara manajerial, strategis, dan profesional.

Dalam paparannya, Ketua KPN Setwan DIY menekankan beberapa agenda strategis ke depan, di antaranya penguatan tata kelola koperasi melalui standarisasi prosedur, penguatan legalitas, serta digitalisasi sistem pengelolaan,selain itu, peningkatan kualitas portofolio simpan pinjam dan penyelesaian kredit bermasalah secara sistematis juga menjadi perhatian utama.

Beliau juga mengajak seluruh anggota untuk meningkatkan rasa memiliki terhadap koperasi “Koperasi adalah milik bersama, dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Karena itu diperlukan komitmen kolektif agar koperasi benar-benar menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Yogyakarta, Tri Karyadi RR, menyampaikan dukungannya terhadap langkah pembenahan koperasi yang dilakukan KPN Setwan DIY, Ia menegaskan bahwa koperasi harus dikelola oleh sumber daya manusia yang kompeten agar mampu bertahan dan berkembang di tengah tantangan zaman.

Menurutnya, banyak koperasi mengalami kemunduran akibat lemahnya kompetensi pengelola,oleh sebab itu, pendidikan, pelatihan, dan uji kompetensi bagi pengurus maupun anggota koperasi sangat diperlukan.

Beliau juga menekankan pentingnya pengembangan regulasi internal melalui peraturan khusus yang tetap berlandaskan asas gotong royong dan kebersamaan. Selain itu, legalitas koperasi seperti Nomor Induk Berusaha berbasis risiko dinilai penting untuk menunjang profesionalitas koperasi simpan pinjam.

Dalam sambutannya, beliau turut mendorong pengelolaan koperasi berbasis teknologi informasi agar mampu menarik minat generasi muda untuk bergabung dan aktif dalam koperasi.
Ketua PKPRI Kota Yogyakarta, Hasyim, menyampaikan bahwa saat ini terdapat 89 anggota PKPRI Kota Yogyakarta.

Ia berharap KPN Setwan DIY semakin semangat dalam melayani anggota dan terus berkembang menjadi koperasi yang sehat dan mandiri.

PKPRI Kota Yogyakarta, lanjutnya, siap memberikan dukungan apabila KPN Setwan DIY menghadapi kendala dalam pengembangan modal usaha,
adapun Pembina Koperasi Setwan, Yudi Ismono, menegaskan bahwa koperasi pada hakikatnya juga merupakan bagian dari aktivitas bisnis yang harus mampu mengikuti perkembangan zaman.

Menurutnya, koperasi perlu membuka ruang bagi generasi muda serta memanfaatkan digitalisasi agar lebih modern dan menarik.

Beliau menilai peluang usaha koperasi masih sangat besar, termasuk dalam sektor penyediaan kebutuhan konsumsi rapat dan kegiatan kedewanan, Karena itu, diperlukan inovasi dan penguatan manajemen agar koperasi mampu berkembang lebih optimal.

RAT KPN Setwan DIY berlangsung dengan suasana penuh kekeluargaan, musyawarah, dan semangat gotong royong. Diharapkan, hasil keputusan yang lahir dalam forum tersebut dapat menjadi fondasi menuju koperasi yang lebih sehat, profesional, berdaya saing, serta mampu memberikan kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh anggota.                                                                            ( Riyanto SH )

Continue Reading

Metro

Festival Bulungan Berkarya di Sarinah, H. Riyanto: 30 Produk UMKM Siap Go Nasional

Published

on

By

Jakarta, 30 April 2026 – Festival Bulungan Berkarya yang dirangkaikan dengan launching gerai produk UMKM Kabupaten Kabupaten Bulungan di Gedung PT Sarinah Jakarta mendapat apresiasi luas dari berbagai pihak, termasuk Ketua DPRD Bulungan, H. Riyanto, S.Sos.

Dalam wawancara dengan awak media, H. Riyanto menegaskan bahwa langkah Pemerintah Kabupaten Bulungan menghadirkan produk UMKM ke Sarinah merupakan terobosan strategis yang patut diapresiasi.

Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami mengapresiasi kehadiran Menteri UMKM Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili Deputi Usaha Kecil, Bupati Bulungan beserta jajaran, Wakil Bupati, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, manajemen Sarinah, serta seluruh mitra strategis dan tamu undangan yang hadir.

Menurut H. Riyanto, kegiatan ini menjadi langkah konkret dalam membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk UMKM Bulungan.

Selama ini produk UMKM kita cenderung hanya dipasarkan di daerah masing-masing. Dengan adanya kerja sama dan kehadiran di Sarinah, kita memiliki peluang untuk masuk ke pasar nasional bahkan internasional.

Ia menambahkan bahwa Sarinah bukan hanya menyediakan ruang, tetapi juga sistem dan program yang dapat meningkatkan daya saing UMKM.

Di sini bukan hanya tempat, tetapi ada program pengembangan. Ini yang kita harapkan bisa mendorong UMKM Bulungan naik kelas.

Lebih lanjut, H. Riyanto menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi awal yang baik bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Kami yakin ini menjadi langkah awal yang positif, bukan hanya bagi Kabupaten Bulungan tetapi juga kontribusi terhadap ekonomi nasional.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyoroti potensi produk UMKM yang ditampilkan, mulai dari cokelat khas Bulungan, keripik, produk olahan ikan, hingga kerajinan daerah.

Tadi kita lihat ada kurang lebih 30 produk UMKM yang ditampilkan. Ini potensi besar yang harus terus didorong agar memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat.

Ia berharap ke depan dampak ekonomi dari kegiatan ini dapat dirasakan hingga ke tingkat desa.

Harapan kita tentu ini akan memberikan efek berantai, tidak hanya di kabupaten tetapi sampai ke desa-desa lain.

H. Riyanto juga menyinggung posisi strategis Bulungan sebagai wilayah perbatasan dengan Malaysia, khususnya Sabah.

Kita berada di wilayah perbatasan. Produk dari luar cukup banyak masuk, sehingga penting bagi kita untuk memperkuat produk lokal agar mampu bersaing dan dikenal luas.

Menurutnya, dukungan pemerintah daerah melalui berbagai program, termasuk pembiayaan UMKM, sangat penting dalam meningkatkan daya saing.

Kami sangat mendukung program pemerintah daerah seperti kredit mesra dan fasilitasi lainnya untuk mendorong UMKM berkembang.

Sementara itu, rangkaian kegiatan juga diisi dengan penandatanganan kerja sama pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, penyerahan cinderamata kepada kementerian dan mitra strategis, serta sesi foto bersama.

Usai launching dan prosesi gunting pita di lantai 4 Gedung Sarinah, kegiatan dilanjutkan dengan seremoni di lantai Ground Floor yang menampilkan tarian tradisional Dayak sebagai simbol kekayaan budaya daerah.

Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum penting bagi UMKM Bulungan untuk terus berkembang, naik kelas, dan mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional.

Continue Reading

Trending