Connect with us

Metro

Dr. MM Ardy Mbalembout, SH, MH,Ketua Umum Taruna Emas Generasi Bangsa Hadiri Acara Gerakan Poros Alternatif Gelar Sarasehan Nasional

Published

on

Jakarta – Poros Alternatif Berjusng Untuk Rakyat bersama Aktivis, Tokoh Bangsa mengadakan Sarasehan Nasional dengan tema “Meraih Asa Dengan Menjaga Persatuan Dan Kesatuan Dan Mampukah Prabowo Presiden Mengembalikan Negara Sesuai Amanah Faunding Father” di Aula Mayjend Tatang Zaenudin, Jl. Bukit Pasir 49 Cijantung Jakarta pada hari Sabtu, 16 Agustus 2025.

Acara ini dihadiri sejumlah tokoh nasional, termasuk Mayjen TNI (Purn) Tatang Zaenudin dan Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen, serta berbagai tamu undangan dari kalangan masyarakat sipil dan aktivis.

Ketua Umum Taruna Emas Generasi Bangsa, Dr. MM Ardy Mbalembout, SH, MH, mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak melalui kajian mendalam dan cenderung bersifat coba-coba. Hal ini disampaikan dalam keterangannya kepada media pada Jumat (16/8).

Ardy menyoroti salah satunya kebijakan pemblokiran 31 juta nomor rekening yang sempat dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Meskipun kini blokir tersebut telah dibuka, ia menilai tindakan tersebut menunjukkan minimnya kajian dan kesiapan dalam pelaksanaan kebijakan.

“Seharusnya tidak ada kebijakan yang sifatnya coba-coba. Kalau memang ada protap, maka ikuti dan kaji secara rinci. Jangan sampai menunggu reaksi publik baru mengambil langkah,” ujar Ardy.

Menurutnya, hal ini juga terlihat dari polemik kenaikan pajak di Kabupaten Pati, yang memicu keresahan masyarakat dan tuduhan adanya kepentingan oligarki. Ia menyebut, kebijakan yang tidak sensitif terhadap kondisi sosial dapat menciptakan turbulensi politik dan berpotensi merusak keutuhan bangsa.

Lebih lanjut, Ardy juga menyoroti persoalan ekonomi dan sosial yang saat ini dihadapi masyarakat. Ia menyebut pekerja sektor informal seperti ojek online (ojol) hanya mendapatkan hasil yang tidak sepadan dengan usaha yang dikeluarkan.

Ia menilai, korupsi merupakan akar dari ketimpangan sosial dan menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan hukuman mati bagi koruptor kelas berat.

“Kita bisa belajar dari China dan Korea Utara. Lebih baik mengorbankan 10 orang koruptor daripada menyengsarakan jutaan rakyat,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Ardy juga menekankan pentingnya pendidikan sebagai kunci utama memperbaiki kondisi bangsa. Ia mengutip pernyataan Kaisar Hirohito saat Jepang dibom atom, yang menanyakan jumlah guru tersisa alih-alih tentara, sebagai bukti bahwa pendidikan menjadi pilar utama pembangunan.

Menurutnya, pendidikan bukan hanya harus gratis di tingkat SMA, namun juga hingga perguruan tinggi. Ia menilai masyarakat yang minim pendidikan mudah terbujuk politik uang saat pemilu, yang berdampak pada terpilihnya pemimpin yang salah.

“Orang bodoh akan mudah dibodohi. Tapi jika cerdas dan ekonominya cukup, dia tidak mudah terpengaruh. Ini soal tanggung jawab negara,” katanya.

Ardy menyatakan bahwa meskipun kebijakan Presiden Prabowo Subianto sudah mengarah ke jalur yang tepat, pelaksanaannya harus menyesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah. Ia mendorong pembentukan Satgas Nasional yang terdiri dari putra daerah, bukan hanya pejabat dari pusat.

“Kalau semua dipegang pusat, bisa jadi bancakan di bawah. Kebijakan bagus, tapi kalau pelaksanaannya buruk, hasilnya tidak akan terasa,” pungkasnya.

Pernyataan ini mencerminkan dorongan dari organisasi masyarakat sipil terhadap evaluasi kebijakan publik secara menyeluruh, serta desakan untuk perbaikan tata kelola pemerintahan, pendidikan, dan pemberantasan korupsi. Pemerintah diminta lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat dan menjamin pemerataan pembangunan.

Continue Reading

Metro

Ketua Umum (APL-CNGI), Dian Kuncoro : Pentingnya kolaborasi Antara Pelaku Usaha Muda Dengan Perusahaan Penyedia Energi Nasional

Published

on

By

Jakarta, — Dalam upaya memperkuat transformasi ekonomi nasional yang berdaya saing dan berkelanjutan, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menyelenggarakan Workshop & Business Opportunity bertajuk “Peluang Kolaborasi Bisnis BBM dan Gas bersama Pengusaha Muda”, di The Glass Gallery, Menara Sunlife, Kuningan, Jakarta Selatan.Selasa(21/10/2025),

Kegiatan ini menjadi bagian dari semangat HIPMI untuk mendorong lahirnya generasi pengusaha muda yang adaptif terhadap perkembangan sektor energi dan berperan aktif dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Forum ini menghadirkan para pelaku usaha lintas sektor untuk berdiskusi, membangun jejaring, serta menjajaki peluang kerja sama strategis, khususnya di bidang energi gas bumi.

Kolaborasi Strategis di Sektor Energi

Salah satu pembicara dalam diskusi panel, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Liquefied & Compressed Natural Gas Indonesia (APL-CNGI), Dian Kuncoro, menjelaskan pentingnya kolaborasi antara pelaku usaha muda dengan perusahaan penyedia energi nasional.

“CNG (Compressed Natural Gas) dan LNG (Liquefied Natural Gas) merupakan solusi distribusi gas bumi bagi pelanggan yang belum terhubung dengan jaringan pipa. Jadi, gas bumi ini bisa tetap dimanfaatkan tanpa perlu infrastruktur pipa,” jelas Dian.

Menurutnya, perusahaan yang tergabung dalam APL-CNGI berperan untuk mendistribusikan gas bumi melalui dua bentuk tersebut—yakni gas bertekanan (CNG) dan gas cair (LNG)—dengan sistem pengiriman langsung ke pelanggan menggunakan truk atau kapal.

“Kolaborasi dengan teman-teman HIPMI bisa terjadi di berbagai lini, mulai dari penyediaan transportasi, investasi infrastruktur, hingga perdagangan gasnya sendiri. Bahkan, HIPMI bisa ikut terlibat dalam penyediaan sarana transportasi seperti truk dan kapal,” tambah Dian.

Peluang Investasi dan Keuntungan

Dian juga memaparkan bahwa sektor ini terbuka luas bagi investor muda, dengan potensi keuntungan yang menjanjikan.

“Skema investasinya tergantung kapasitas usaha. Untuk transportasi gas, misalnya, investasi truk bisa mulai dari Rp100 juta hingga Rp2 miliar, sementara kapal bisa di atas Rp10 miliar. Tingkat pengembalian investasi (IRR) berada di kisaran 11–12 persen, dengan masa balik modal sekitar 4–5 tahun,” ungkapnya.

Namun, ia menegaskan bahwa calon pengusaha yang ingin terjun ke bisnis gas bumi perlu memiliki izin resmi.

“Untuk menjadi pelaku usaha CNG atau LNG, wajib memiliki izin niaga yang dikeluarkan BKPM dengan verifikasi dari Kementerian ESDM melalui Ditjen Migas,” kata Dian.

Mendorong Energi Nasional Tanpa Ketergantungan Impor

Selain aspek bisnis, Dian menyoroti pentingnya optimalisasi gas bumi domestik untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor energi.

“Indonesia memiliki sumber daya gas bumi yang melimpah. Kalau kita bisa memanfaatkannya dengan baik, kita bisa kurangi impor BBM maupun LPG. Ini bukan hanya soal bisnis, tapi soal kemandirian energi nasional,” ujarnya.

Melalui forum ini, HIPMI berharap para pengusaha muda dapat mengambil peran aktif dalam membangun ekosistem bisnis energi yang inklusif dan berdaya saing, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

“Acara ini bukan sekadar ajang diskusi, tapi momentum untuk menciptakan kolaborasi nyata antara pengusaha muda dengan sektor energi nasional. Kita ingin membentuk arah baru transformasi ekonomi Indonesia,” tutup panitia penyelenggara.

Continue Reading

Metro

M. Faisal Thamrin Ketua Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Datang Hadir Seminar Nasional Sebagai Narasumber

Published

on

By

Jakarta, – Dalam upaya memperkuat ekonomi halal sekaligus menjaga semangat persatuan bangsa, digelar Seminar Nasional bertema “Pemuda Penggerak Ekosistem Halal Penjaga Persatuan Bangsa”. Yang dilaksanakan di Asrama Haji Pondok Gedek pada Senen 20 oktober 2025.

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, pelaku usaha muda, akademisi, hingga lembaga pemeriksa halal.

Ketua Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) M. Faisal Thamrin, yang menjadi salah satu narasumber utama, menegaskan pentingnya peran strategis pemuda dalam membangun dan memperluas ekosistem halal di Indonesia.

“Pemuda hari ini memiliki potensi luar biasa dalam menggerakkan industri halal. Mereka adalah generasi kreatif dan digital yang mampu memperkenalkan nilai-nilai halal ke dunia dengan cara yang modern, inklusif, dan berdaya saing,” ujar Faisal Thamrin.

Menurutnya, penguatan ekosistem halal bukan hanya tentang sertifikasi produk, melainkan juga mencakup pembentukan budaya dan gaya hidup yang mengedepankan nilai-nilai kejujuran, kebersihan, dan keberlanjutan.

“Gerakan halal sejatinya adalah gerakan moral dan sosial. Ketika pemuda memahami hal itu, mereka bukan hanya menjadi pelaku ekonomi, tapi juga penjaga nilai dan persatuan bangsa,” lanjutnya.

Dalam seminar tersebut juga dibahas bagaimana ekosistem halal dapat menjadi jembatan bagi persaudaraan lintas agama dan suku. Faisal menekankan bahwa nilai halal memiliki sifat universal dan bisa diterima oleh semua kalangan.

“Halal bukan hanya milik umat Islam. Prinsipnya adalah kebaikan, kebersihan, dan keadilan. Melalui gerakan ini, kita bisa memperkuat rasa saling menghargai dan mempererat persatuan,” tambahnya.

Seminar ini menjadi momentum penting bagi generasi muda untuk memahami potensi besar industri halal sebagai sektor ekonomi masa depan yang menjanjikan. Selain meningkatkan pemahaman, kegiatan ini juga diharapkan melahirkan kolaborasi antara lembaga halal, pemerintah, kampus, dan pelaku usaha muda.

“Harapan kami, setelah seminar ini, akan muncul lebih banyak pemuda yang menjadi penggerak halal di lingkungannya masing-masing. Mereka bisa menjadi motor penggerak ekonomi yang bersih, adil, dan beretika,” tutup Faisal Thamrin.

Continue Reading

Metro

Pengukuhan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Perempuan Minang Indonesia (PPMI)

Published

on

By

Continue Reading

Trending