Connect with us

Metro

Haidar Alwi: Energi Murah dari BUMN Adalah Jalan Kedaulatan Rakyat

Published

on

Jakarta — Presiden Prabowo Subianto memulai masa pemerintahannya dengan mewarisi aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp10.950 triliun pada 2024. Angka ini naik dari Rp10.402 triliun pada tahun sebelumnya. Namun, dividen yang disumbangkan ke APBN hanya Rp85,5 triliun atau kurang dari 1 persen dari total aset.

Kondisi tersebut, menurut pengamat kebijakan publik Ir. R. Haidar Alwi, MT, menandakan BUMN masih seperti “raksasa tidur”: besar dalam aset, kecil dalam kontribusi nyata.

“BUMN tidak boleh dipandang semata sebagai mesin laba. Ia adalah instrumen negara untuk memastikan kedaulatan bangsa dan kesejahteraan rakyat,” kata Haidar.

*Danantara dan INA: Dua Kaki Besar Pengelolaan Aset*

Sejak Februari 2025, pemerintah meluncurkan Danantara, superholding baru yang mengonsolidasikan saham negara di BUMN strategis seperti bank-bank besar, Pertamina, PLN, Telkom, hingga MIND ID. Nilai kelolaan Danantara diproyeksikan lebih dari US$900 miliar, dengan modal awal Rp1.000 triliun.

Konsepnya mirip Temasek di Singapura. Bedanya, Danantara bukan hanya pemegang saham, melainkan pengelola nilai aset agar lebih produktif.

Di sisi lain, Indonesia Investment Authority (INA) yang berdiri sejak 2021 berfungsi sebagai platform co-investment dengan mitra global, mengelola aset US$10 miliar per 2025. Fokusnya ada pada proyek infrastruktur, energi terbarukan, hingga pusat data.

“Danantara dan INA tidak boleh tumpang tindih. Yang satu mengoptimalkan potensi domestik, yang lain membawa modal global masuk dengan standar tata kelola internasional,” jelas Haidar, Kepada awak media, Kamis, (25/09).

*PLN dan Kemandirian Energi*

Sorotan berikutnya adalah transformasi sektor energi, terutama PLN. Dengan status sebagai pembeli tunggal listrik (single buyer), seharusnya PLN bisa menguasai pasar tanpa merugi.

Namun, laporan keuangan menunjukkan cerita lain. Tahun buku 2024, PLN meraih laba Rp17,76 triliun dari pendapatan Rp545,4 triliun. Semester I 2025, laba berjalan Rp6,64 triliun. Meski positif, angka itu masih bergantung pada subsidi dan kompensasi tarif dari APBN sebesar Rp87,72 triliun.

Menurut Haidar, ada tiga langkah besar untuk memperkuat PLN:
1. Efisiensi Sistem — renegosiasi kontrak pembangkit swasta dan modernisasi jaringan.
2. Diversifikasi Energi — mendorong porsi energi terbarukan hingga 76 persen pada 2034.
3. Energi Nuklir — memulai pembangunan PLTN pertama di Bangka Belitung (2032) dan Kalimantan Barat (2033).

Indonesia, katanya, memiliki cadangan thorium 130 ribu ton dan uranium 90 ribu ton. Cadangan ini bisa menjamin suplai energi ratusan tahun.

“Kalau kita berani melangkah ke nuklir, dunia akan melihat Indonesia bukan sekadar kaya sumber daya, tapi juga visioner dalam teknologi,” ujar Haidar.

*Tata Kelola dan Kepercayaan Publik*

Isu tata kelola menjadi pilar ketiga. Skandal besar, seperti kasus timah dengan potensi kerugian Rp300 triliun dan dugaan kerugian Rp193 triliun di Pertamina, menegaskan rapuhnya pengawasan BUMN.

Haidar menyebut agenda reformasi tata kelola harus meliputi pengadaan terbuka, audit independen untuk proyek di atas Rp1 triliun, sistem whistleblowing yang terlindungi, hingga publikasi kinerja BUMN secara transparan.

“Masalah utama BUMN bukan hanya efisiensi, tetapi juga kepercayaan publik,” katanya.

*Peran Pemikiran Ilmiah*

Penguatan BUMN, menurut para pengamat, juga membutuhkan dukungan dari kalangan intelektual dan lembaga pemikir nasional.

**Direktur Haidar Alwi Institut, Sandri Rumanama, menegaskan pentingnya peran akademisi dalam mengawal arah kebijakan negara.

“Haidar Alwi Institut terus bergerak secara ilmiah, memberikan kritik konstruktif dan sumbangan berpikir dalam forum-forum ilmiah,” kata Sandri.**

*Jalan Kedaulatan di Era Prabowo*

Haidar merangkum tiga pilar besar penguatan BUMN: konsolidasi aset, transformasi energi, dan tata kelola bersih. Menurutnya, narasi itu harus menjadi pegangan Presiden Prabowo untuk menyatukan rakyat, birokrasi, dan dunia usaha menuju kedaulatan bangsa.

“BUMN kuat berarti bangsa berdaulat. Energi murah berarti rakyat berdaulat. Dan kedaulatan rakyat adalah tujuan akhir dari seluruh kebijakan negara,” tutur Haidar.

Jika langkah ini dijalankan, Presiden Prabowo, katanya, punya peluang sejarah bukan hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga menegakkan pilar kedaulatan ekonomi Indonesia.

Continue Reading

Metro

Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) Gelar Semarak Milad ke-28 Tema “Kedaulatan Energi Nasional”

Published

on

By

Jakarta – Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) menggelar Semarak Milad ke-28 dengan tema “Kedaulatan Energi Nasional”

PP KAMMI menjadi ruang dialog antara pemerintah dan mahasiswa dalam membahas arah kebijakan energi nasional.
KAMMI menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra kritis sekaligus konstruktif dalam mengawal agenda pembangunan Indonesia.

Kegiatan ini menjadi momentum refleksi sekaligus konsolidasi gerakan mahasiswa dalam mengawal agenda strategis bangsa
di Hotel Sofyan, Minggu (01/03/26)

Hadir dalam acara tersebut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PP KAMMI Ahmad Jundi Khalifatullah, M.K.M., Sekretaris Jenderal PP KAMMI Nazmul Wathan, serta Ketua Pelaksana Milad ke-28 Arif Rahman, bersama sejumlah tokoh nasional dan kader KAMMI dari berbagai daerah.

Menteri ESDM RI, Bahlil Lahadalia, dalam pidato kebangsaannya menegaskan bahwa anak muda selalu menjadi lokomotif perubahan dalam sejarah Indonesia, mulai dari Kebangkitan Nasional 1908, Sumpah Pemuda 1928, hingga Reformasi 1998.

“Setiap perubahan besar bangsa ini selalu dimotori anak muda. Karena itu, saya percaya KAMMI dan seluruh mahasiswa Indonesia harus menjadi bagian dari solusi,” ujarnya.

Ia memaparkan bahwa dalam konteks geopolitik global yang dinamis, Indonesia harus memperkuat ketahanan energi sebagai fondasi stabilitas nasional. Pemerintah, kata dia, tengah mendorong peningkatan lifting minyak dan gas, pembangunan kilang, serta pembatasan impor untuk memperkuat kemandirian energi.

“Energi adalah soal kedaulatan. Kalau kita tidak mandiri energi, maka ketahanan ekonomi dan politik kita akan mudah terpengaruh,” tegasnya.

Bahlil juga mengajak kader KAMMI untuk tidak hanya kuat dalam idealisme, tetapi juga menguasai data, strategi, dan kemampuan lobi dalam memperjuangkan kepentingan bangsa

Ketua Pelaksana Milad ke-28, Arif Rahman, dalam sambutannya menegaskan bahwa tema kedaulatan energi dipilih sebagai bentuk konkret penerjemahan visi “Daulat Bangsa” yang menjadi ruh perjuangan KAMMI.

“Jika kita ingin bangsa ini benar-benar berdaulat, maka salah satu fondasinya adalah daulat energi. Indonesia harus mampu mengelola dan mengoptimalkan sumber daya alamnya untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Rangkaian Milad ke-28 ini telah dimulai sejak 17 Februari 2026 dan akan mencapai puncaknya pada 5 April 2026, dengan berbagai agenda diskusi, simposium, dan konsolidasi kader di berbagai daerah.

Ahmad Jundi Khalifatullah, M.K.M. Ketua Umum PP KAMMI menekankan bahwa usia 28 tahun bukan sekadar pertambahan umur organisasi, tetapi momentum peningkatan kapasitas intelektual dan kontribusi nyata bagi bangsa.

“Kami ingin Milad ke-28 ini tidak hanya seremoni. Harus ada peningkatan kapasitas kader, penguatan narasi gagasan, dan keberanian mengawal agenda strategis bangsa seperti swasembada pangan dan kedaulatan energi,” tegasnya.

Ia juga mengapresiasi langkah pemerintah dalam membatasi impor energi dan mendorong peningkatan lifting minyak serta optimalisasi sumber daya domestik.

Dalam kesempatan tersebut, PP KAMMI turut mendeklarasikan pembentukan Satgas Kedaulatan Energi sebagai wujud partisipasi aktif pemuda dalam mengawal kebijakan energi nasional.

Continue Reading

Metro

Pengurus Pusat Wanita Buddhis Indonesia (WBI) Gelar Open House Imlek 2026

Published

on

By

Jakarta, 1 Maret 2026 — Dalam rangka merayakan Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili/2026, Pengurus Pusat Wanita Buddhis Indonesia (WBI) menggelar acara Open House Imlek sebagai wujud rasa syukur sekaligus mempererat tali silaturahmi antaranggota dan masyarakat lintas agama.

Kegiatan yang berlangsung dengan penuh kehangatan dan nuansa kebersamaan ini dihadiri oleh jajaran pengurus, anggota WBI dari berbagai daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta para undangan. Suasana perayaan tampak semarak dengan dekorasi khas Imlek bernuansa merah dan emas yang melambangkan keberuntungan, kebahagiaan, dan harapan baru di tahun yang akan datang.

U.P. Maitridevi Lucy Salim Ketua Umum Pengurus Pusat WBI dalam sambutannya menyampaikan bahwa perayaan Imlek bukan hanya momentum budaya, tetapi juga menjadi saat yang tepat untuk memperkuat nilai-nilai kebajikan, welas asih, dan persaudaraan.

“Melalui Open House ini, kami ingin menghadirkan ruang kebersamaan, memperkuat solidaritas, serta menumbuhkan semangat berbagi kepada sesama,” ujarnya.

Acara diisi dengan doa bersama, pertunjukan seni budaya, ramah tamah, serta pembagian angpao dan bingkisan kepada anak-anak dan lansia sebagai bentuk kepedulian sosial.

Hidangan khas Imlek turut disajikan, menambah semarak dan keakraban suasana.
WBI berharap melalui perayaan ini, semangat kebersamaan dan toleransi antarumat beragama semakin kokoh, serta menjadi inspirasi bagi perempuan Buddhis untuk terus berkontribusi aktif dalam pembangunan bangsa dan penguatan nilai-nilai kemanusiaan.

Perayaan Open House Imlek 2026 ini ditutup dengan doa penutup dan sesi foto bersama sebagai simbol persatuan dan harapan akan tahun yang lebih baik, penuh keberkahan dan kedamaian bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Continue Reading

Metro

Ditreskrimsus PMJ Koordinasikan Pengendalian Harga Bapokting dan Legalitas Pedagang

Published

on

By

Dalam rangka menjaga stabilitas harga, keamanan, serta mutu pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melalui Subdit I Indag menggelar Rapat Koordinasi Daerah Satgas Saber Pelanggaran Harga, Keamanan dan Mutu Pangan, Kamis (26/2/2026) di Rupatama Lt.2 Gedung Promoter Polda Metro Jaya.

Rapat dipimpin langsung oleh AKBP Dr. Muh. Ardila Amry, S.H., S.I.K., M.Si., selaku Kasubdit I Indag Polda Metro Jaya, dan dihadiri oleh berbagai unsur strategis mulai dari Bapanas RI, Bulog, Perumda Pasar Jaya, dinas terkait dari DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat, hingga para Kasat Reskrim jajaran wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Dalam paparannya, AKBP Ardila menyampaikan bahwa hingga saat ini Satgasda telah melakukan pengecekan di 46 titik dan berjalan lancar.

Namun, masih ditemukan kendala di lapangan, salah satunya banyak pedagang yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

Ia menegaskan pentingnya kolaborasi lintas instansi dalam menertibkan pedagang yang belum memiliki legalitas usaha, termasuk kemungkinan pemberian sanksi administratif hingga pencabutan kontrak kios apabila tetap melanggar ketentuan, terutama jika menjual bahan pokok di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Selain itu, pengawasan komoditas strategis juga menjadi perhatian serius. Untuk jagung pipilan kering misalnya, petugas diminta memastikan pengecekan dilakukan pada komoditas yang tepat, yakni jagung untuk pakan ternak, bukan jagung konsumsi.

Begitu pula dengan kedelai, pengecekan difokuskan pada pengrajin tahu dan tempe, bukan hanya di pasar.

Dari data Bapanas, harga cabai rawit merah tercatat mengalami kenaikan hingga 45,45 persen.

Titik kritis pengawasan harga disebut berada dalam dua minggu menjelang Hari Raya.

Oleh karena itu, tindakan tegas terhadap pelanggaran HET diharapkan segera dioptimalkan.

Sementara itu, Bulog memastikan bahwa stok beras dan minyak goreng dalam kondisi mencukupi untuk intervensi pasar di wilayah DKI Jakarta.

Bulog juga membuka peluang bagi pedagang untuk menjadi penyalur Minyakita, dengan syarat telah memiliki NIB dan akun Simira.

Dinas PMPTSP pun menyatakan kesiapan untuk melakukan pembinaan dan percepatan penerbitan NIB bagi pedagang yang belum memiliki legalitas usaha. Penutupan usaha dapat dilakukan apabila pelaku usaha tidak memiliki NIB sama sekali.

Rakor ini menjadi wujud nyata komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas pangan, melindungi masyarakat dari lonjakan harga yang tidak wajar, serta memastikan distribusi bahan pokok tetap aman dan terkendali.

Dengan sinergi yang kuat antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan pelaku usaha, diharapkan masyarakat dapat menjalani bulan suci Ramadhan hingga Idul Fitri dengan tenang, tanpa dibayangi keresahan akibat gejolak harga dan distribusi pangan.

Continue Reading

Trending