Connect with us

Metro

Haidar Alwi: Energi Murah dari BUMN Adalah Jalan Kedaulatan Rakyat

Published

on

Jakarta — Presiden Prabowo Subianto memulai masa pemerintahannya dengan mewarisi aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp10.950 triliun pada 2024. Angka ini naik dari Rp10.402 triliun pada tahun sebelumnya. Namun, dividen yang disumbangkan ke APBN hanya Rp85,5 triliun atau kurang dari 1 persen dari total aset.

Kondisi tersebut, menurut pengamat kebijakan publik Ir. R. Haidar Alwi, MT, menandakan BUMN masih seperti “raksasa tidur”: besar dalam aset, kecil dalam kontribusi nyata.

“BUMN tidak boleh dipandang semata sebagai mesin laba. Ia adalah instrumen negara untuk memastikan kedaulatan bangsa dan kesejahteraan rakyat,” kata Haidar.

*Danantara dan INA: Dua Kaki Besar Pengelolaan Aset*

Sejak Februari 2025, pemerintah meluncurkan Danantara, superholding baru yang mengonsolidasikan saham negara di BUMN strategis seperti bank-bank besar, Pertamina, PLN, Telkom, hingga MIND ID. Nilai kelolaan Danantara diproyeksikan lebih dari US$900 miliar, dengan modal awal Rp1.000 triliun.

Konsepnya mirip Temasek di Singapura. Bedanya, Danantara bukan hanya pemegang saham, melainkan pengelola nilai aset agar lebih produktif.

Di sisi lain, Indonesia Investment Authority (INA) yang berdiri sejak 2021 berfungsi sebagai platform co-investment dengan mitra global, mengelola aset US$10 miliar per 2025. Fokusnya ada pada proyek infrastruktur, energi terbarukan, hingga pusat data.

“Danantara dan INA tidak boleh tumpang tindih. Yang satu mengoptimalkan potensi domestik, yang lain membawa modal global masuk dengan standar tata kelola internasional,” jelas Haidar, Kepada awak media, Kamis, (25/09).

*PLN dan Kemandirian Energi*

Sorotan berikutnya adalah transformasi sektor energi, terutama PLN. Dengan status sebagai pembeli tunggal listrik (single buyer), seharusnya PLN bisa menguasai pasar tanpa merugi.

Namun, laporan keuangan menunjukkan cerita lain. Tahun buku 2024, PLN meraih laba Rp17,76 triliun dari pendapatan Rp545,4 triliun. Semester I 2025, laba berjalan Rp6,64 triliun. Meski positif, angka itu masih bergantung pada subsidi dan kompensasi tarif dari APBN sebesar Rp87,72 triliun.

Menurut Haidar, ada tiga langkah besar untuk memperkuat PLN:
1. Efisiensi Sistem — renegosiasi kontrak pembangkit swasta dan modernisasi jaringan.
2. Diversifikasi Energi — mendorong porsi energi terbarukan hingga 76 persen pada 2034.
3. Energi Nuklir — memulai pembangunan PLTN pertama di Bangka Belitung (2032) dan Kalimantan Barat (2033).

Indonesia, katanya, memiliki cadangan thorium 130 ribu ton dan uranium 90 ribu ton. Cadangan ini bisa menjamin suplai energi ratusan tahun.

“Kalau kita berani melangkah ke nuklir, dunia akan melihat Indonesia bukan sekadar kaya sumber daya, tapi juga visioner dalam teknologi,” ujar Haidar.

*Tata Kelola dan Kepercayaan Publik*

Isu tata kelola menjadi pilar ketiga. Skandal besar, seperti kasus timah dengan potensi kerugian Rp300 triliun dan dugaan kerugian Rp193 triliun di Pertamina, menegaskan rapuhnya pengawasan BUMN.

Haidar menyebut agenda reformasi tata kelola harus meliputi pengadaan terbuka, audit independen untuk proyek di atas Rp1 triliun, sistem whistleblowing yang terlindungi, hingga publikasi kinerja BUMN secara transparan.

“Masalah utama BUMN bukan hanya efisiensi, tetapi juga kepercayaan publik,” katanya.

*Peran Pemikiran Ilmiah*

Penguatan BUMN, menurut para pengamat, juga membutuhkan dukungan dari kalangan intelektual dan lembaga pemikir nasional.

**Direktur Haidar Alwi Institut, Sandri Rumanama, menegaskan pentingnya peran akademisi dalam mengawal arah kebijakan negara.

“Haidar Alwi Institut terus bergerak secara ilmiah, memberikan kritik konstruktif dan sumbangan berpikir dalam forum-forum ilmiah,” kata Sandri.**

*Jalan Kedaulatan di Era Prabowo*

Haidar merangkum tiga pilar besar penguatan BUMN: konsolidasi aset, transformasi energi, dan tata kelola bersih. Menurutnya, narasi itu harus menjadi pegangan Presiden Prabowo untuk menyatukan rakyat, birokrasi, dan dunia usaha menuju kedaulatan bangsa.

“BUMN kuat berarti bangsa berdaulat. Energi murah berarti rakyat berdaulat. Dan kedaulatan rakyat adalah tujuan akhir dari seluruh kebijakan negara,” tutur Haidar.

Jika langkah ini dijalankan, Presiden Prabowo, katanya, punya peluang sejarah bukan hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga menegakkan pilar kedaulatan ekonomi Indonesia.

Continue Reading

Metro

Sahabat Tani Indonesia Tempuh Jalur Hukum, Apresiasi Polda Metro Jaya Atas Ruang Aspirasi Petani

Published

on

By

Jakarta, – Sahabat Tani Indonesia menyatakan akan mengambil langkah hukum kepada Feri Amsari dengan melaporkan dugaan penyebaran informasi yang menyesatkan kepada aparat penegak hukum. Langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum untuk menjaga ketertiban umum serta melindungi petani agar ruang publik tetap sehat dan stabil.

“Kami tidak akan tinggal diam jika ada pihak yang mencoba memanipulasi informasi dan membenturkan masyarakat petani dengan pemerintah,” ujar, H. Ben Nofri Baso perwakilan Sahabat Tani Indonesia, Kamis (17/4/2026).

Ia menegaskan, penyebaran informasi yang tidak sesuai fakta dapat merugikan petani dan mengganggu stabilitas sektor pertanian. Karena itu, pelaporan ke aparat penegak hukum menjadi langkah tegas organisasi dalam melawan disinformasi.

Dalam kesempatan yang sama, Sahabat Tani Indonesia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Polda Metro Jaya, khususnya Kapolda Metro Jaya, yang telah memberikan ruang bagi mereka untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan terkait pihak-pihak yang dinilai mencoba membenturkan masyarakat petani dengan pemerintah di bawah kepemimpinan saat ini.

“Kami berterima kasih kepada abangda Kapolda Metro Jaya yang sudah membuka pintu dialog. Ini bukti bahwa polisi hadir mendengarkan suara petani,” ucap H. Ben Nofri Baso Sahabat Tani Indonesia berharap sinergi antara petani, pemerintah, dan aparat penegak hukum terus terjaga demi mewujudkan ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan petani Indonesia.

Continue Reading

Metro

Mualaf Tionghoa Tegaskan Peran Sebagai Jembatan Ukhuwah dan Persatuan Bangsa

Published

on

By

Jakarta – Abdurrahman Ong, Klai Perwakilan Mandat dari organisasi-organisasi mualaf dan yayasan mualaf Indonesia, menegaskan pentingnya peran Persatuan  Islam Tinghoa Indonesia (PITI) dalam memperkuat ukhuwah Islamiyah sekaligus membangun jembatan komunikasi lintas identitas di tengah masyarakat Indonesia.

Dalam wawancara dengan sejumlah media, Abdurrahman Ong menjelaskan bahwa esensi Islam yang inklusif dan penuh keindahan tercermin dalam semangat persaudaraan tanpa memandang perbedaan ras maupun latar belakang.

“Inti dari Islam adalah ukhuwah Islamiyah, di mana kita diajarkan untuk bergaul dengan sesama muslim tanpa melihat perbedaan ras. Islam itu indah, dan meskipun kita terlahir berbeda, pada dasarnya kita adalah satu tubuh,” ujarnya.

Ia menambahkan, pesan persatuan tersebut tidak hanya ditujukan secara internal umat Islam, tetapi juga penting disampaikan secara eksternal sebagai upaya meredam potensi segregasi ras di Indonesia.

Menurutnya, keberagaman harus dipandang sebagai rahmat yang memperkaya kehidupan berbangsa.

“Harapan kami, bangsa ini bisa melihat perbedaan sebagai rahmat. Justru dari perbedaan itulah kita bisa saling menguatkan,” katanya.

Abdurrahman Ong juga menekankan pentingnya syiar Islam yang inklusif kepada komunitas Tionghoa. Ia menyebut, mualaf Tionghoa memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara identitas keislaman dan budaya Tionghoa.

“Kami membawa dua identitas sekaligus, sebagai Tionghoa dan sebagai Muslim. Dari situ kami bisa menjadi jembatan syiar dan komunikasi antar berbagai elemen masyarakat,” jelasnya.

Dalam upaya memperkuat kerukunan, kegiatan yang digagas PITI juga melibatkan berbagai elemen, termasuk organisasi non-muslim dari komunitas Tionghoa. Hal ini dilakukan agar tercipta saling pengertian serta memperkuat rasa kebersamaan.

“Kami juga mengundang organisasi non-muslim Tionghoa agar mereka melihat bahwa komunitas ini ada, dan kita bisa hadir sebagai satu kesatuan yang besar,” tambahnya.

Ke depan, kegiatan serupa direncanakan akan digelar secara rutin setiap tahun dengan lokasi yang berpindah-pindah, baik di masjid maupun tempat bernuansa budaya Tionghoa, sebagai simbol harmonisasi identitas.

Abdurrahman Ong menegaskan bahwa menjadi seorang Muslim tidak berarti meninggalkan identitas budaya Tionghoa, begitu pula sebaliknya.

Menurutnya, kedua identitas tersebut justru dapat berjalan beriringan dalam harmoni.
“Kita tidak bisa meninggalkan salah satu identitas.

Justru kita harus mampu melebur dan menjadikan keduanya sebagai kekuatan untuk mempererat persatuan,” pungkasnya.

Continue Reading

Metro

FTPI Restui Promotor Maluku Gelar Sabuk Emas Presiden RI ke-III di Era Prabowo

Published

on

By

Jakarta – Federasi Tinju Profesional Indonesia (FTPI) memastikan Sabuk Emas Presiden RI ke-III akan digelar di era Presiden Prabowo Subianto. Untuk hajatan bergengsi itu, FTPI resmi mendukung Nikolas Johan Kilikily, SH., MH, promotor Pattimura Internasional Big Fight dari Maluku Barat Daya Promotion.

Kepastian dukungan disampaikan langsung oleh pencetus Sabuk Emas Presiden RI, Yance Rahayaan, http://S.Sos. Ia menegaskan langkah ini diambil setelah event Pattimura Internasional Big Fight 2026 tuntas digelar. “FTPI selaku pencetus akan mengantar promotor dari Maluku ini menuju Sabuk Emas Presiden RI ke-III,” ujar Yance yang juga menjabat Ketua Dewan Pengawas FTPI Pusat.

Sabuk Emas Presiden RI merupakan ajang tertinggi tinju profesional di tanah air. Sebelumnya, sabuk pertama diperebutkan pada 2016 di Gedung Balai Sarbini, Jakarta. Edisi kedua menyusul pada 2018 di Gedung Aneka Bhakti Kemensos RI. Kedua event tersebut lahir di era Presiden Joko Widodo atas prakarsa Yance Rahayaan.

Ketua Umum FTPI Pusat Neneng A Tuty, SH menyatakan pihaknya akan segera mengambil langkah administratif. “Setelah Pattimura Internasional Big Fight selesai dan berhasil, FTPI akan menyurati Presiden dan Menpora. Kami mengusulkan Sabuk Emas Presiden RI ke-III dilaksanakan dengan promotor Nikolas Johan Kilikily,” tegas Neneng,

Menurut Yance, penunjukan promotor asal Maluku itu bukan tanpa alasan. Nikolas dinilai memiliki rekam jejak kuat dalam pembinaan tinju nasional. “Beliau punya jiwa kepahlawanan Pattimura Muda Lawamena Haulala dan integritas tinggi. Komitmennya untuk tinju Indonesia tidak diragukan,” kata Yance, alumni FISIP Universitas Prof. Dr. Moestopo Jakarta.

Dengan dukungan penuh FTPI, Sabuk Emas Presiden RI ke-III diproyeksikan menjadi panggung kebangkitan tinju nasional sekaligus pembuktian kapasitas promotor daerah di level tertinggi.

Continue Reading

Trending