Connect with us

Metro

Menkumham dan Wali kota Bogor Letakan Batu Pertama Pembangunan Gedung Imigrasi Bogor

Published

on

BOGOR – Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor merupakan Unit Pelayanan Teknis (UPT) yang berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat.

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor berlokasi di Jl. Jenderal Ahmad Yani No.65, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Lokasi tersebut telah ditempati sejak 01 April 1978.

Kantor Imigrasi Bogor dibentuk berdasarakan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PR.07.10 tahun 1983 dengan nama Kantor Imigrasi Kelas II Bogor. Pada tahun 2016 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor HH-03.OT.01.01 tahun 2016 Kantor Imigrasi Kelas II Bogor dinaikan statusnya menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Bogor.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasonna H. Laoly mengatakan, seiring dengan peningkatan jumlah pemohon dokumen keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor Pemerintah merencanakan pembangunan gedung baru Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor

Berdasarkan Surat Sekretaris Kabinet Nomor: B 264/Seskab/Polhukam/06/2018 tanggal 08 Juni 2018 perihal Persetujuan Izin Pembangunan 8 (delapan) Kantor Imigrasi (termasuk Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor).

“Pembangunan gedung baru Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor diharapkan dapat meningkatkan pelayanan masyarakan dan mewujudkan fungsi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor dalam segi pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, menjaga keamanan negara serta menjadi fasilitator pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat,” kata Yasonna H. Laoly.

Lanjutnya, gedung Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor yang baru akan berlokasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani No.19 dengan luas bangunan 5.141 m2 yang berdiri di tanah seluas 14.200 m2 dengan penggunaan anggaran sebesar Rp 45.000.000.000,- (Empat Puluh Lima Milyar Rupiah) yang diambil dari DIPA Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor No. DIPA-013.06.2.408463/2019. Bangunan tersebut terdiri dari 2 (dua) lantai dan 1 (satu) basement.

Lantai 1 (satu) akan dipergunakan untuk pelayanan Paspor pada Seksi Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan, lantai 2 (dua) akan digunakan untuk pelayanan Status dan Izin Tinggal Keimigrasian bagi Warga Negara Asing (WNA), Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, kehumasan dan tata usaha. Lantai basement akan dimanfaatkan untuk parkiran baik kendaraan roda dua maupun roda empat.

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor dalam proses pembangunan gedung kantor baru didampingi oleh beberapa pihak yakni Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Inspektorat Wilayah II Kementerian Hukum dan HAM, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Jawa Barat,

Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah, dan *Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Kota Bogor*, Kontraktor Pelaksana, Konsultan Pengawas, serta Konsultan Perencana.

“Pembangunan gedung baru Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor dimulai pada pada tanggal 18 Juli 2019. Pembangunan struktur gedung baru Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor direncanakan selesai pada Desember 2019.

Pembangunan infrastruktur gedung baru merupakan perwujudan Pemerintah dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang keimigrasian. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak, seperti Pemkot Bogor, *TP4D Kejaksan Negeri Kota Bogor dan lainnya,”* jelasnya.

Dukungan juga diberikan Wali Kota Bogor Bima Arya dan _Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor Yudi Indra Gunawan_, yang mengatakan Pemkot Bogor dan TP4D Kejaksaan Negeri Kota Bogor siap mengawal proses pembangunan.

“Saya kerahkan dinas dinas dan Camat untuk mengawasi pembangunan ini. Karena ini harus selesai di Desember, artinya pengawasan harus ketat dan optimal,” pungkasnya.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Metro

Wali Kota Jakarta Selatan Buka Pertemuan RT/RW se-Kecamatan Tebet, Perkuat Kolaborasi dan Pelayanan Masyarakat

Published

on

By

Jakarta – Dr. Ir. H. Syafrin Liputo, A.T.D., M.T. Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan secara resmi membuka kegiatan Pertemuan Ketua RT dan RW se-Kecamatan Tebet yang digelar sebagai forum silaturahmi, koordinasi, dan penguatan sinergi antara pemerintah daerah dengan para pengurus lingkungan. Kegiatan tersebut dihadiri Camat Tebet, jajaran lurah, tokoh masyarakat, serta para Ketua RT dan RW dari seluruh wilayah Kecamatan Tebet. Selasa (23/6/2026)

Dalam sambutannya, Wali Kota Jakarta Selatan menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan peran aktif para Ketua RT dan RW yang selama ini menjadi garda terdepan dalam melayani masyarakat. Menurutnya, RT dan RW memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara pemerintah dengan warga dalam menyampaikan aspirasi, menyelesaikan berbagai persoalan lingkungan, serta menjaga kondusivitas wilayah.

“RT dan RW merupakan mitra penting pemerintah. Keberhasilan program pembangunan dan pelayanan masyarakat tidak terlepas dari peran aktif para pengurus lingkungan yang setiap hari berinteraksi langsung dengan warga,” ujarnya.

Wali Kota juga menekankan pentingnya memperkuat komunikasi dan koordinasi dalam menghadapi berbagai tantangan perkotaan, mulai dari penanganan sampah, pencegahan banjir, keamanan lingkungan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik. Ia mengajak seluruh RT dan RW untuk terus menjaga semangat gotong royong serta mempererat kebersamaan di tengah masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, para peserta mendapatkan pemaparan mengenai program-program prioritas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang berkaitan dengan pembangunan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan warga.

Bapak Putut Puji Linangkung Camat Tebet menyampaikan bahwa pertemuan ini menjadi wadah untuk menyamakan persepsi dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Ia berharap seluruh Ketua RT dan RW dapat terus berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik serta menjadi pelopor terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, bersih, dan tertib.

Selain menjadi forum koordinasi, kegiatan ini juga dimanfaatkan sebagai sarana dialog antara pemerintah dan para pengurus lingkungan. Berbagai masukan, usulan, dan aspirasi warga yang disampaikan melalui Ketua RT dan RW menjadi bahan penting dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan di wilayah Kecamatan Tebet.

Melalui pertemuan tersebut, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan berharap sinergi yang telah terjalin dapat semakin kuat sehingga berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat berjalan optimal serta memberikan manfaat nyata bagi seluruh warga Kecamatan Tebet.

“Dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah dan masyarakat, kita dapat mewujudkan Tebet yang lebih maju, nyaman, aman, dan sejahtera bagi seluruh warga,” tutup Wali Kota Jakarta Selatan.

Continue Reading

Metro

RUPSLB KDTN Rombak Jajaran Komisaris dan Direksi, Siap Percepat Ekspansi Bisnis dan Perkuat Tata Kelola

Published

on

By

Jakarta – PT Puri Sentul Permai Tbk (KDTN) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Senin (22/6/2026) dengan agenda utama perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Langkah strategis tersebut dilakukan untuk mempercepat ekspansi usaha sekaligus memperkuat tata kelola perusahaan dalam menghadapi berbagai peluang dan tantangan bisnis ke depan.

Sekretaris Perusahaan KDTN, Aan Rohanah, menjelaskan bahwa perubahan struktur kepemimpinan merupakan bagian dari upaya perseroan dalam menjaga kesinambungan bisnis serta mempersiapkan suksesi kepemimpinan yang lebih kuat di masa mendatang.

“Pondasi bisnis yang kokoh telah kami bangun sepanjang tahun 2025. Keberhasilan operasional dan finansial pada tahun lalu menjadi pijakan utama bagi jajaran manajemen baru untuk membawa KDTN melaju lebih kencang pada tahun 2026,” ujar Aan Rohanah dalam keterangan resminya.

Sebagai emiten yang dikenal sebagai pelopor hotel di kawasan rest area jalan tol di Indonesia, KDTN mencatatkan kinerja operasional yang positif. Sepanjang tahun 2025, tingkat hunian hotel yang dikelola perseroan meningkat sebesar 16,78 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dengan total okupansi mencapai 68.890 kamar.

Perseroan juga menegaskan bahwa seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) telah terealisasi dan terserap sepenuhnya untuk mendukung pengembangan bisnis perusahaan. Saat ini, KDTN mengoperasikan enam unit hotel, dengan lima di antaranya berada di kawasan strategis rest area jalan tol yang melayani kebutuhan para pengguna jalan.

Selain fokus pada pertumbuhan bisnis, perseroan terus memperkuat komitmen terhadap prinsip keberlanjutan melalui berbagai inovasi ramah lingkungan.

Implementasi teknologi seperti sistem self check-in, penggunaan perangkat hemat energi, serta pengurangan penggunaan plastik menjadi bagian dari transformasi perusahaan dalam menciptakan layanan hospitality yang modern, efisien, dan higienis.

Manajemen baru KDTN juga tengah menyiapkan sejumlah langkah strategis guna memperluas portofolio usaha. Di antaranya melalui penjajakan kerja sama dan aliansi dengan berbagai mitra potensial untuk membangun ekosistem bisnis yang lebih tangguh serta meningkatkan nilai tambah bagi para pemegang saham.

Dalam keputusan RUPSLB tersebut, pemegang saham juga menetapkan bahwa Liris Suryanto tetap melanjutkan masa jabatannya sebagai Komisaris Independen hingga berakhirnya periode yang telah ditetapkan sebelumnya.

Adapun susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang berlaku efektif sejak 22 Juni 2026 adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama: Irma Tiandra
Komisaris Independen: Liris Suryanto
Komisaris: Zheng Mengsha
Direksi
Direktur Utama: Rudy Susanto
Direktur: Reza Lasmana
Direktur: Alfajrul Hadi
Direktur: Zhang Lei
Direktur: Shi Liru
Dengan kepemimpinan baru yang didukung fondasi bisnis yang semakin kuat, PT Puri Sentul Permai Tbk optimistis mampu mempertahankan posisinya sebagai salah satu pelaku utama industri akomodasi di kawasan rest area Indonesia.

Perseroan juga menargetkan pertumbuhan yang lebih inovatif, berkelanjutan, dan memberikan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

Continue Reading

Metro

Menuju Grand Final 2026: Satkamling Sidakan Banaran Usung Inovasi Ronda Gayeng dan Jineman Migunani

Published

on

By

KULON PROGO –Karya post com,Kompetisi sengit antar kampung dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kulon Progo telah memasuki babak puncak pada hari ini, Senin (22/06/2026),

Padukuhan Sidakan, Kalurahan Banaran, Kapanewon Galur, kabupaten kulon Progo secara resmi dinilai dalam babak Grand Final Lomba Satkamling Tingkat Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026.

Sebagai satu-satunya perwakilan yang membawa nama harum Kapanewon Galur di babak 3 besar (Top 3), Satkamling Sidakan bersaing ketat dengan dua finalis tangguh lainnya, yaitu perwakilan dari Kapanewon Panjatan dan Kapanewon Nanggulan.

Bobot kompetisi babak grand final ini dipastikan sangat bergengsi kemudian tim penilai tingkat kabupaten yang turun langsung melakukan verifikasi lapangan dipimpin langsung oleh Bapak Komandan Kodim (Dandim) dan Ibu Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kulon Progo.                  Kehadiran pimpinan tertinggi TNI dan Kejaksaan di tingkat daerah ini menegaskan bahwa aspek keamanan, penegakan hukum serta kemandirian warga Sidakan dinilai secara sangat serius dan profesional.

Menanggapi penilaian ini, tiga pilar kepemimpinan lokal Padukuhan Sidakan, yaitu Bapak Wardani (Dukuh Sidakan), Bapak Slamet (Ketua Satkamling), dan Bapak Totok Sukamto (Ketua KKLPMK) menegaskan bahwa seluruh elemen masyarakat sudah berada dalam kondisi siap tempur (all out) untuk memberikan performa terbaik.

“Bagi kami, menembus babak grand final ini adalah sebuah kehormatan sekaligus wujud apresiasi nyata atas cucuran keringat dan dedikasi warga Sidakan yang tak pernah lelah menjaga keamanan kampung halaman secara swadaya.Kami siap tampil all out di hadapan tim penilai,” ungkap perwakilan pengurus.

Dua Keuntungan Langsung dari Inovasi lokal di hadapan dewan juri,Satkamling Sidakan mengunggulkan slogan dan inovasi orisinal mereka : “Ronda Gayeng, Jineman Migunani”.                  Inovasi berbasis kearifan lokal ini memiliki keunggulan mutlak karena terbukti menghasilkan dua dampak positif sekaligus bagi kampung:

Melalui tradisi jimpitan atau jineman, gerakan siskamling ini sukses dikelola menjadi sumber pemasukan kas padukuhan yang sah. Hasil dana gotong royong ini dikembalikan lagi ke masyarakat untuk membiayai berbagai pembangunan infrastruktur kampung.

Kesiapan fisik dan taktis warga Sidakan diuji secara langsung melalui rangkaian skenario simulasi lapangan di hadapan Bapak Dandim dan Ibu Kajari. Warga memperagakan simulasi penanganan kebakaran secara cepat dan terukur, serta simulasi penangkapan pelaku pencurian yang menonjolkan aspek kesiapsiagaan tanpa aksi main hakim sendiri.

Tak hanya aspek ketangkasan, suasana penilaian juga dibalut dengan kehangatan khas masyarakat Jawa. Guna menyambut tim juri dan menghibur warga yang hadir, panitia telah menyiapkan area hiburan anak-anak serta pementasan adu pantun jenaka yang sarat akan pesan-pesan kamtibmas dan edukasi hukum.
Seluruh jajaran pengurus Padukuhan Sidakan, Kalurahan Banaran, memohon doa restu dan dukungan penuh dari masyarakat luas, khususnya warga Kapanewon Galur. Satkamling Sidakan telah membuktikan bahwa dengan keguyuban, keamanan lingkungan bisa berjalan beriringan dengan kesejahteraan kampung begitu disampaikan kepada awak media.

Jurnalis Budi Legowo Santoso

Continue Reading

Trending