Connect with us

Metro

Menkumham dan Wali kota Bogor Letakan Batu Pertama Pembangunan Gedung Imigrasi Bogor

Published

on

BOGOR – Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor merupakan Unit Pelayanan Teknis (UPT) yang berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat.

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor berlokasi di Jl. Jenderal Ahmad Yani No.65, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Lokasi tersebut telah ditempati sejak 01 April 1978.

Kantor Imigrasi Bogor dibentuk berdasarakan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PR.07.10 tahun 1983 dengan nama Kantor Imigrasi Kelas II Bogor. Pada tahun 2016 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor HH-03.OT.01.01 tahun 2016 Kantor Imigrasi Kelas II Bogor dinaikan statusnya menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Bogor.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasonna H. Laoly mengatakan, seiring dengan peningkatan jumlah pemohon dokumen keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor Pemerintah merencanakan pembangunan gedung baru Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor

Berdasarkan Surat Sekretaris Kabinet Nomor: B 264/Seskab/Polhukam/06/2018 tanggal 08 Juni 2018 perihal Persetujuan Izin Pembangunan 8 (delapan) Kantor Imigrasi (termasuk Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor).

“Pembangunan gedung baru Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor diharapkan dapat meningkatkan pelayanan masyarakan dan mewujudkan fungsi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor dalam segi pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, menjaga keamanan negara serta menjadi fasilitator pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat,” kata Yasonna H. Laoly.

Lanjutnya, gedung Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor yang baru akan berlokasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani No.19 dengan luas bangunan 5.141 m2 yang berdiri di tanah seluas 14.200 m2 dengan penggunaan anggaran sebesar Rp 45.000.000.000,- (Empat Puluh Lima Milyar Rupiah) yang diambil dari DIPA Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor No. DIPA-013.06.2.408463/2019. Bangunan tersebut terdiri dari 2 (dua) lantai dan 1 (satu) basement.

Lantai 1 (satu) akan dipergunakan untuk pelayanan Paspor pada Seksi Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan, lantai 2 (dua) akan digunakan untuk pelayanan Status dan Izin Tinggal Keimigrasian bagi Warga Negara Asing (WNA), Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, kehumasan dan tata usaha. Lantai basement akan dimanfaatkan untuk parkiran baik kendaraan roda dua maupun roda empat.

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor dalam proses pembangunan gedung kantor baru didampingi oleh beberapa pihak yakni Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Inspektorat Wilayah II Kementerian Hukum dan HAM, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Jawa Barat,

Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah, dan *Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Kota Bogor*, Kontraktor Pelaksana, Konsultan Pengawas, serta Konsultan Perencana.

“Pembangunan gedung baru Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor dimulai pada pada tanggal 18 Juli 2019. Pembangunan struktur gedung baru Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor direncanakan selesai pada Desember 2019.

Pembangunan infrastruktur gedung baru merupakan perwujudan Pemerintah dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang keimigrasian. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak, seperti Pemkot Bogor, *TP4D Kejaksan Negeri Kota Bogor dan lainnya,”* jelasnya.

Dukungan juga diberikan Wali Kota Bogor Bima Arya dan _Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor Yudi Indra Gunawan_, yang mengatakan Pemkot Bogor dan TP4D Kejaksaan Negeri Kota Bogor siap mengawal proses pembangunan.

“Saya kerahkan dinas dinas dan Camat untuk mengawasi pembangunan ini. Karena ini harus selesai di Desember, artinya pengawasan harus ketat dan optimal,” pungkasnya.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Metro

ASPERINDO Tolak Penerapan Tarif JASPER dan SGHA, Minta Pemerintah Evaluasi Menyeluruh Biaya Kargo Udara

Published

on

By

JAKARTA, Juni 2026 – Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia (ASPERINDO) menyatakan keberatan atas rencana pemberlakuan tambahan biaya Jasa Pemeriksaan Keamanan Kargo dan Pos (JASPER/JASTER) sebesar Rp700 per kilogram serta Cargo Handling Charge (SGHA) sebesar Rp340 per kilogram pada layanan kargo udara.

Sikap tersebut merupakan tindak lanjut dari berbagai masukan yang disampaikan oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) ASPERINDO di berbagai daerah. Organisasi menilai kebijakan tersebut berpotensi menambah beban biaya logistik nasional di tengah upaya pemerintah meningkatkan efisiensi distribusi barang dan memperkuat daya saing ekonomi Indonesia.

Ketua Umum ASPERINDO, Budiyanto Darmastono, menjelaskan bahwa selama ini perusahaan logistik telah menanggung berbagai komponen biaya dalam proses pengiriman kargo udara, baik pada saat keberangkatan maupun setelah barang tiba di tujuan.

Menurutnya, masyarakat perlu memahami bahwa biaya pengiriman melalui udara tidak hanya terdiri dari tarif angkutan yang dibayarkan kepada maskapai penerbangan. Sebelum adanya tambahan tarif JASPER dan SGHA, pelaku usaha logistik telah menanggung berbagai biaya lain seperti Regulated Agent (RA), biaya gudang kargo, handling, administrasi dokumen, Surat Muatan Udara (SMU), fuel surcharge, hingga berbagai biaya operasional lainnya.

“Publik perlu mengetahui bahwa biaya yang dibayarkan dalam pengiriman udara tidak hanya tarif kargo maskapai. Sebelum adanya JASPER dan SGHA, perusahaan logistik sudah menanggung berbagai biaya seperti Regulated Agent (RA), gudang kargo, handling, administrasi dokumen, biaya Surat Muatan Udara (SMU), fuel surcharge, serta berbagai biaya operasional lainnya,” ujar Budiyanto Darmastono.

Berdasarkan kajian ASPERINDO, pada proses keberangkatan (outgoing), barang telah dikenakan biaya pemeriksaan keamanan melalui Regulated Agent (RA), biaya gudang kargo, handling/loading, serta administrasi dokumen. Setelah barang tiba di bandara tujuan (incoming), kembali dikenakan biaya gudang, handling, dan administrasi. Akumulasi seluruh biaya tersebut dapat mencapai lebih dari Rp5.000 hingga Rp7.500 per kilogram, di luar tarif angkutan udara yang dibayarkan kepada maskapai.

Dalam dua tahun terakhir, industri logistik juga menghadapi peningkatan berbagai komponen biaya operasional, mulai dari tarif pergudangan kargo bandar udara, biaya Surat Muatan Udara (SMU), biaya transportasi, hingga kenaikan harga energi yang berdampak langsung terhadap biaya distribusi nasional.

ASPERINDO menilai penambahan tarif JASPER dan SGHA berpotensi menimbulkan biaya berlapis (multiple charging) dalam rantai layanan kargo udara. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan menambah beban biaya yang pada akhirnya dibebankan kepada pengguna jasa.

“Kami mendukung peningkatan keamanan dan kualitas layanan kargo udara. Namun kebijakan tersebut harus dilakukan secara transparan, proporsional, dan tidak menimbulkan beban ganda bagi pelaku usaha maupun masyarakat,” tegas Budiyanto.

ASPERINDO menekankan bahwa setiap kenaikan biaya distribusi akan berdampak langsung terhadap tarif jasa pengiriman.

Dampak tersebut tidak hanya dirasakan perusahaan logistik, tetapi juga akan memengaruhi pelaku UMKM, industri manufaktur, sektor perdagangan, pelaku e-commerce, hingga masyarakat sebagai konsumen akhir melalui kenaikan harga barang.

Menurut organisasi tersebut, dampak kenaikan biaya akan semakin terasa bagi wilayah Indonesia Timur, daerah kepulauan, serta kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang masih sangat bergantung pada transportasi udara untuk memenuhi kebutuhan logistik masyarakat.

Atas dasar itu, ASPERINDO menyampaikan sejumlah usulan kepada pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan sektor logistik dan penerbangan, yaitu:

Membatalkan pemberlakuan tarif JASPER dan SGHA hingga dilakukan pembahasan bersama seluruh pemangku kepentingan industri logistik dan penerbangan.

Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh struktur biaya terminal kargo udara yang selama ini dibebankan kepada pengguna jasa, termasuk biaya Regulated Agent (RA), biaya gudang, handling, administrasi, dan komponen biaya lainnya.

Melaksanakan audit serta kajian terhadap potensi duplikasi pembebanan biaya dalam rantai layanan kargo udara guna mencegah terjadinya biaya berlapis yang membebani distribusi nasional.

Mendorong transparansi struktur biaya dan proses bisnis kargo udara untuk menciptakan efisiensi yang sejalan dengan agenda pemerintah dalam menurunkan biaya logistik nasional.

ASPERINDO menegaskan bahwa industri logistik merupakan salah satu sektor strategis yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berpotensi meningkatkan biaya distribusi perlu dikaji secara komprehensif agar tidak mengurangi daya saing dunia usaha, menghambat pertumbuhan UMKM, maupun meningkatkan harga barang yang harus dibayar masyarakat.

“Pemerintah saat ini tengah berupaya menurunkan biaya logistik nasional agar lebih kompetitif dibanding negara-negara ASEAN. Karena itu, yang dibutuhkan dunia usaha saat ini adalah efisiensi dan penyederhanaan biaya, bukan penambahan beban biaya baru yang pada akhirnya akan ditanggung oleh masyarakat.

Kami juga akan terus menggalang kebersamaan dengan asosiasi lain di bidang logistik untuk secara bersama-sama menyuarakan penolakan terhadap kenaikan biaya logistik ini,” tutup Budiyanto Darmastono.

Tentang ASPERINDO

Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia (ASPERINDO) merupakan organisasi yang mewadahi perusahaan jasa pengiriman ekspres, kurir, pos, dan logistik di Indonesia. Saat ini ASPERINDO memiliki 358 perusahaan anggota yang mempekerjakan lebih dari 2,5 juta tenaga kerja serta melayani lebih dari 50.000 titik layanan di seluruh Indonesia.

ASPERINDO berkomitmen mendukung terwujudnya sistem logistik nasional yang efisien, kompetitif, dan memiliki daya saing global guna mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Humas ASPERINDO

Continue Reading

Metro

Gozco Plantations Bukukan Laba Rp107,6 Miliar pada 2025, Naik 72,41 Persen

Published

on

By

JAKARTA – PT Gozco Plantations Tbk (IDX: GZCO) mencatatkan pertumbuhan kinerja yang signifikan sepanjang tahun buku 2025. Dalam Public Expose Tahunan yang digelar di Jakarta, Rabu (10/6), perseroan melaporkan laba tahun berjalan sebesar Rp107,6 miliar atau meningkat 72,41 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp62,41 miliar.

Kegiatan Public Expose yang bertepatan dengan peringatan hari jadi pencatatan saham Gozco di Bursa Efek Indonesia tersebut menjadi ajang bagi manajemen untuk memaparkan pencapaian operasional, kinerja keuangan, serta arah pengembangan usaha pada tahun 2026.

Presiden Direktur Gozco Plantations, Kreisna Dewantara Gozali, bersama jajaran komisaris dan direksi menyampaikan bahwa tahun 2025 menjadi salah satu periode terbaik bagi perseroan. Pertumbuhan produksi, peningkatan harga jual komoditas, efisiensi operasional, serta penguatan struktur keuangan menjadi faktor utama yang mendorong kinerja positif perusahaan.

Saat ini Gozco mengelola perkebunan kelapa sawit di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah melalui sejumlah anak usaha strategis. Hingga akhir 2025, total areal tertanam mencapai 15.949 hektare, dengan 13.461 hektare di antaranya merupakan tanaman menghasilkan atau sekitar 84 persen dari total lahan.

Dari sisi operasional, produksi tandan buah segar (TBS) inti sepanjang 2025 mencapai 232.691 ton atau sesuai target perusahaan. Produksi minyak sawit mentah (CPO) tercatat sebesar 42.924 ton, sementara produksi inti sawit (Palm Kernel/PK) mencapai 9.486 ton atau melampaui target tahunan.

Peningkatan produktivitas tersebut turut didukung oleh pengelolaan kebun yang berkelanjutan dan optimalisasi proses produksi di seluruh unit usaha. Di sisi pemasaran, perusahaan membukukan penjualan sekitar 39 ribu ton CPO, 9 ribu ton Palm Kernel, serta 58 ribu ton TBS sepanjang tahun 2025.

Kondisi pasar yang membaik juga memberikan dampak positif terhadap harga jual. Harga rata-rata CPO naik menjadi Rp14.427 per kilogram, Palm Kernel mencapai Rp12.294 per kilogram, dan TBS meningkat menjadi Rp3.277 per kilogram. Kenaikan harga komoditas tersebut menjadi pendorong utama pertumbuhan pendapatan perusahaan.

Secara finansial, penjualan bersih Gozco meningkat 8,49 persen menjadi Rp872,99 miliar dibandingkan Rp804,65 miliar pada tahun sebelumnya. Laba kotor melonjak 38,34 persen menjadi Rp226,28 miliar, sementara beban keuangan berhasil ditekan hingga 42,91 persen menjadi Rp19,73 miliar.

Efisiensi tersebut mendorong laba sebelum pajak tumbuh 70,04 persen menjadi Rp137,68 miliar. Pada saat yang sama, total liabilitas perusahaan turun 12 persen menjadi Rp960,34 miliar, menunjukkan semakin kuatnya struktur permodalan dan kesehatan keuangan perseroan.

Selain fokus pada pertumbuhan bisnis, Gozco terus memperkuat implementasi praktik perkebunan berkelanjutan. Sejumlah anak usaha telah memperoleh sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sebagai bagian dari komitmen perusahaan terhadap tata kelola industri sawit yang bertanggung jawab.

Memasuki tahun 2026, perusahaan menargetkan produksi TBS inti sebesar 230.800 ton, produksi CPO 41.800 ton, serta Palm Kernel 8.550 ton. Hingga kuartal pertama 2026, realisasi produksi menunjukkan capaian yang sesuai dengan rencana kerja perusahaan.

Untuk mendukung target tersebut, Gozco mengalokasikan belanja modal (capex) sebesar Rp161 miliar. Dana itu akan digunakan untuk program penanaman baru, replanting, pemeliharaan tanaman belum menghasilkan, serta penguatan infrastruktur dan aset operasional.

Manajemen optimistis prospek industri kelapa sawit nasional masih tetap cerah seiring meningkatnya kebutuhan minyak nabati global, program biodiesel nasional, dan tren harga komoditas yang stabil. Dengan strategi peningkatan produktivitas, efisiensi operasional, serta investasi berkelanjutan, Gozco menargetkan pertumbuhan yang konsisten dan berkelanjutan pada tahun-tahun mendatang.

Continue Reading

Metro

Workshop Fraksi PAN DPRD Se-Indonesia 2026 Perkuat Kapasitas Legislator Daerah dan Dorong Pengelolaan Sampah Berkelanjutan

Published

on

By

Jakarta – karyapost.com,Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menggelar Workshop Fraksi PAN DPRD Se-Indonesia Tahun 2026 yang berlangsung di The Sultan Hotel Jakarta pada 7–9 Juni 2026.

Nampak Hadir Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo dari Partai Amanat Nasional yaitu Bapak H Suradi ST .MT, Bapak Upiya Al Hasan dan Bapak Budi Hutomo Putra di acara Workhsop Fraksi PAN DPRD Se-indonesia.

Kegiatan ini diikuti oleh anggota DPRD Fraksi PAN dari berbagai daerah di Indonesia sebagai upaya meningkatkan kapasitas, memperkuat sinergi politik serta memperdalam pemahaman terhadap isu-isu strategis pembangunan daerah.

Mengusung tema penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan, workshop menghadirkan sejumlah tokoh nasional, pejabat pemerintah, akademisi, serta praktisi yang berpengalaman di bidangnya.

Rangkaian kegiatan diawali dengan registrasi peserta dan orientasi yang dilanjutkan pemaparan materi mengenai teknologi dan inovasi dalam pengelolaan sampah berkelanjutan.

Para peserta mendapatkan wawasan langsung dari praktisi lingkungan yang telah berhasil mengembangkan berbagai model pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Pada malam pembukaan, suasana berlangsung khidmat dan meriah melalui rangkaian Opening Ceremony yang diisi penampilan seni bertema lingkungan, pembacaan doa, serta sambutan dan arahan dari Ketua Umum DPP PAN, Dr. (H.C.) H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M. Dalam arahannya, beliau menekankan pentingnya peran kader PAN di legislatif untuk terus hadir di tengah masyarakat dengan membawa solusi nyata terhadap berbagai persoalan daerah.

Hari kedua workshop diisi dengan kegiatan lapangan dan pembekalan materi strategis.

Peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk mengikuti aksi bersih sungai, kunjungan praktik pengelolaan sampah, bedah kampung, serta kelas praktik pengelolaan sampah.

Kegiatan tersebut bertujuan memberikan pengalaman langsung mengenai pengelolaan lingkungan yang efektif dan berkelanjutan.

Selain itu, sejumlah narasumber nasional turut menyampaikan materi terkait penguatan fungsi DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, akuntabel dan berorientasi pelayanan publik.

Para peserta juga mendapatkan pembekalan mengenai penguatan ideologi perjuangan PAN, strategi pelayanan kepada konstituen, serta sinergi antara Fraksi PAN di DPR RI dan DPRD se-Indonesia dalam mewujudkan politik yang berdampak bagi masyarakat.

Workshop semakin memperkaya wawasan peserta melalui pemaparan mengenai transformasi sampah menjadi produk yang bernilai ekonomi.

Materi tersebut diharapkan mampu menjadi inspirasi bagi anggota DPRD untuk mendorong kebijakan pengelolaan sampah yang lebih inovatif di daerah masing-masing.

Kegiatan ditutup dengan pembinaan spiritual kader, penutupan resmi oleh Ketua Umum PAN, serta pembagian sertifikat kepada peserta.

Melalui workshop ini, Fraksi PAN menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya kader legislatif, memperkuat kolaborasi antarwakil rakyat dan menghadirkan kebijakan yang berpkepentingan masyarakat serta kelestarian lingkunga
H Suradi ST.MT Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo menjelaskan kepada awak media bahwa Workshop ini bukan sekadar forum konsolidasi tetapi juga wadah peningkatan kapasitas dan penguatan komitmen kader PAN dalam memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat, membangun daerah, dan menjaga keberlanjutan lingkungan untuk generasi mendatang.

Jurnalis Budi Legowo Santoso

Continue Reading

Trending