Connect with us

Metro

Menkumham dan Wali kota Bogor Letakan Batu Pertama Pembangunan Gedung Imigrasi Bogor

Published

on

BOGOR – Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor merupakan Unit Pelayanan Teknis (UPT) yang berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat.

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor berlokasi di Jl. Jenderal Ahmad Yani No.65, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Lokasi tersebut telah ditempati sejak 01 April 1978.

Kantor Imigrasi Bogor dibentuk berdasarakan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PR.07.10 tahun 1983 dengan nama Kantor Imigrasi Kelas II Bogor. Pada tahun 2016 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor HH-03.OT.01.01 tahun 2016 Kantor Imigrasi Kelas II Bogor dinaikan statusnya menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Bogor.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasonna H. Laoly mengatakan, seiring dengan peningkatan jumlah pemohon dokumen keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor Pemerintah merencanakan pembangunan gedung baru Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor

Berdasarkan Surat Sekretaris Kabinet Nomor: B 264/Seskab/Polhukam/06/2018 tanggal 08 Juni 2018 perihal Persetujuan Izin Pembangunan 8 (delapan) Kantor Imigrasi (termasuk Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor).

“Pembangunan gedung baru Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor diharapkan dapat meningkatkan pelayanan masyarakan dan mewujudkan fungsi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor dalam segi pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, menjaga keamanan negara serta menjadi fasilitator pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat,” kata Yasonna H. Laoly.

Lanjutnya, gedung Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor yang baru akan berlokasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani No.19 dengan luas bangunan 5.141 m2 yang berdiri di tanah seluas 14.200 m2 dengan penggunaan anggaran sebesar Rp 45.000.000.000,- (Empat Puluh Lima Milyar Rupiah) yang diambil dari DIPA Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor No. DIPA-013.06.2.408463/2019. Bangunan tersebut terdiri dari 2 (dua) lantai dan 1 (satu) basement.

Lantai 1 (satu) akan dipergunakan untuk pelayanan Paspor pada Seksi Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan, lantai 2 (dua) akan digunakan untuk pelayanan Status dan Izin Tinggal Keimigrasian bagi Warga Negara Asing (WNA), Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, kehumasan dan tata usaha. Lantai basement akan dimanfaatkan untuk parkiran baik kendaraan roda dua maupun roda empat.

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor dalam proses pembangunan gedung kantor baru didampingi oleh beberapa pihak yakni Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Inspektorat Wilayah II Kementerian Hukum dan HAM, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Jawa Barat,

Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah, dan *Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Kota Bogor*, Kontraktor Pelaksana, Konsultan Pengawas, serta Konsultan Perencana.

“Pembangunan gedung baru Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor dimulai pada pada tanggal 18 Juli 2019. Pembangunan struktur gedung baru Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor direncanakan selesai pada Desember 2019.

Pembangunan infrastruktur gedung baru merupakan perwujudan Pemerintah dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang keimigrasian. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak, seperti Pemkot Bogor, *TP4D Kejaksan Negeri Kota Bogor dan lainnya,”* jelasnya.

Dukungan juga diberikan Wali Kota Bogor Bima Arya dan _Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor Yudi Indra Gunawan_, yang mengatakan Pemkot Bogor dan TP4D Kejaksaan Negeri Kota Bogor siap mengawal proses pembangunan.

“Saya kerahkan dinas dinas dan Camat untuk mengawasi pembangunan ini. Karena ini harus selesai di Desember, artinya pengawasan harus ketat dan optimal,” pungkasnya.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Metro

Tasyakuran Harlah Kopri ke-58 Saresehan & Pembukaan Sekolah Kader Kopri Nasional

Published

on

By

Jakarta – Tasyakuran Harlah Kopri ke-58 digelar di kantor Karir PB PMII bersama perwakilan Kopri se-Jabodetabek, yang juga menjadi pembukaan jenjang kaderisasi nasional terakhir Kopri, yaitu SKK. Sebanyak 50 peserta, termasuk pengurus PMI perempuan dan beberapa perwakilan PKT mengikuti kaderisasi yang membuat momentum harlah ini sangat strategis sebagai simbol komitmen penguatan kapasitas kader perempuan Kopri. Selasa (25/11).

Sejak awal November 2025, rangkaian peringatan Hari Lahir (Harlah) Kopri ke-58 telah dimulai dengan Kick Off di Mojokerto, tepatnya di Pondok Pesantren Amanatul Ummah.

Ketua Kopri PB PMII Wulan Sari Aliyatus Sholikhah, dalam keterangannya mengatakan, rangkaian agenda Harlah Kopri ke-58 dapat berjalan lancar dan penuh semangat. Kopri hadir sebagai wadah pemberdayaan yang mendorong perempuan untuk tidak hanya berkiprah dalam organisasi, namun juga menjadi motor penggerak perubahan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

“Kami sangat bersyukur rangkaian agenda Harlah Kopri ke-58 dapat berjalan dengan lancar dan penuh semangat. Momentum ini bukan hanya perayaan, tapi sebuah komitmen bersama untuk memperkuat kapasitas kader perempuan di seluruh Indonesia. Kopri hadir sebagai wadah pemberdayaan yang mendorong perempuan untuk tidak hanya berkiprah dalam organisasi, namun juga menjadi motor penggerak perubahan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Wulan Sari Aliyatus Sholikhah.

Wulan menambahkan, melalui program kaderisasi nasional dan berbagai kegiatan pemberdayaan, kami berupaya menyiapkan perempuan yang berkualitas, dan mampu berdiri di kaki sendiri.

“Kami mengajak seluruh kader untuk berani berdinamika dan mengedepankan cara berpolitik yang santun serta berwawasan luas demi kemajuan bangsa dan agama,” tambahnya.

Selain itu, dalam agenda Desember akan berlangsung Red Race dan Rekornas oleh para Ketua dan Sekretaris Kopri tingkat provinsi yang akan berkumpul di Jakarta dari 4-7 Desember, serta puncak perayaan dengan Women iPad Forum pada 10 Desember.

Forum ini bertema konferensi perempuan yang menghadirkan narasumber inspiratif dari latar profesional, entrepreneur, dan alumni Kopri, dengan tujuan menumbuhkan kesadaran kekuatan perempuan sebagai pilar bangsa.

Khusus tema harlah tahun ini sangat relevan dengan dinamika persiapan Indonesia menyambut bonus demografi dan Indonesia Emas. Perempuan menjadi kekuatan kokoh untuk membangun bangsa yang hebat, terutama dengan kompetensi dan kapasitas kader Kopri yang terus ditingkatkan.

Para peserta hadir dari berbagai provinsi, termasuk DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sumatera Utara, Lampung, Sulawesi, Kalimantan, dan Bengkulu.

Persiapan menuju tahun depan juga sudah matang dengan agenda musyawarah pimpinan nasional serta pembahasan produk hukum internal untuk memperkuat tata kelola organisasi. Kopri juga membuka peluang besar pemberdayaan kader, terutama di kalangan generasi muda, mahasiswa, dan perempuan profesional, untuk menjawab tantangan zaman melalui resilience dan ketangguhan kepemimpinan.

Continue Reading

Metro

Nicki RV, Produser Eksekutif Film “Haruskah Aku Mati Agar Ayah Kembali” Jelang Penayangan di Bioskop Indonesia 4 Desember 2025

Published

on

By

Jakarta — Menjelang penayangan nasional film “Haruskah Aku Mati Agar Ayah Kembali” pada 4 Desember 2025, Produser Eksekutif Nicki RV menyampaikan pesan penuh harapan dan refleksi kepada publik Indonesia. Film ini, yang diangkat dari kisah nyata, siap menggugah perasaan jutaan penonton dengan isu keluarga, luka batin anak, dan pentingnya kehadiran orang tua dalam masa pertumbuhan.

Nicki RV menegaskan bahwa film ini dibuat bukan hanya sebagai karya seni, tetapi sebagai gerakan kepedulian untuk membuka mata masyarakat terhadap realitas yang sering terlupakan.

Film ini lahir dari kisah yang nyata, dari jeritan hati seorang anak. Kami ingin penonton merasakan, memahami, dan tersentuh bahwa setiap anak berhak mendapatkan cinta, perhatian, dan kehadiran orang tuanya,” ujar Nicki RV.

Sebagai Produser Eksekutif, Nicki RV menyampaikan bahwa proses produksi film ini penuh tantangan emosional. Tim harus memastikan bahwa penyampaian cerita dilakukan dengan peka, menghormati kisah asli, namun tetap menyentuh hati penonton.

“Haruskah Aku Mati Agar Ayah Kembali bukan sekadar judul. Ini adalah kalimat yang mengguncang hati kami sejak awal. Kami ingin seluruh Indonesia menyadari bahwa ada banyak Nia di luar sana—anak-anak yang merindukan keluarga yang utuh,” tambahnya.

Film ini menghadirkan kekuatan sinematis melalui alur yang intens dan akting mendalam dari para pemain. Nicki RV berharap karya ini dapat menjadi bahan diskusi nasional tentang kesehatan mental anak, peran keluarga, dan bagaimana masyarakat bisa lebih peduli

Selain itu, ia mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk memenuhi bioskop pada hari penayangan.

Saya berharap film ini tidak hanya ditonton, tetapi dirasakan. Mari kita jadikan 4 Desember 2025 sebagai momentum untuk menyatukan empati kita. Semoga film ini mampu menginspirasi perubahan kecil dalam keluarga, di lingkungan, bahkan di diri kita masing-masing,” katanya.

Dengan kehadiran film “Haruskah Aku Mati Agar Ayah Kembali”, industri perfilman Indonesia kembali mempersembahkan karya bermakna yang memadukan nilai kemanusiaan dan kualitas sinema yang kuat.

Continue Reading

Metro

Hj. Dra. Elyditra, M.Si., Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan, dan Deti, Pengurus Gebu Minang : Film “Haruskah Aku Mati Agar Ayah Kembali”, Sebuah Kisah Nyata Penuh Luka, Perjuangan, dan Kekuatan Seorang Anak Bernama Nia

Published

on

By

Jakarta, 24 November 2025 — Dua sosok penting dalam Gebu Minang, Hj. Dra. Elyditra, M.Si., Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan, dan Deti, Pengurus Gebu Minang, menyampaikan pesan mendalam terkait film “Haruskah Aku Mati Agar Ayah Kembali”, sebuah film yang mengangkat kisah nyata penuh luka, perjuangan, dan kekuatan seorang anak bernama Nia.

Film ini, yang siap tayang di bioskop seluruh Indonesia, menghadirkan realitas pahit yang dialami banyak anak ketika kehilangan figur orang tua dan menghadapi tekanan psikologis dalam keluarga. Elyditra dan Deti menilai film ini sebagai karya yang mampu membuka mata publik, sekaligus menjadi pengingat pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Dalam pernyataannya, Hj. Dra. Elyditra, M.Si. menekankan bahwa film ini adalah potret nyata kondisi yang masih sering terjadi di masyarakat.“Ketika seorang anak bertanya ‘Haruskah aku mati agar ayah kembali?’, itu adalah jeritan batin yang tidak boleh kita biarkan. Film ini mengingatkan kita bahwa perempuan dan anak adalah kelompok yang paling rentan. Mereka membutuhkan kasih sayang, perlindungan, dan kepastian hadirnya keluarga yang sehat,” ujar Elyditra.

Sementara itu, Deti memberikan apresiasi kepada seluruh tim produksi yang berani mengangkat kisah sensitif ini agar dapat menjadi bahan refleksi bagi masyarakat luas.

“Film ini menyentuh hati. Tidak hanya menggugah emosi, tetapi juga mengajak kita bertanya: apakah kita sudah cukup peduli terhadap anak-anak di sekitar kita? Semoga film ini menjadi pemantik empati dan menjadi pelajaran bahwa setiap anak berhak bahagia dan merasa dicintai,” ungkap Deti.

Keduanya berharap film ini dapat menjadi jembatan edukasi bagi para orang tua, pendidik, dan masyarakat untuk memahami lebih dalam dampak psikologis yang ditimbulkan oleh konflik keluarga terhadap anak. Mereka menilai karya ini bisa menjadi penggerak perubahan dalam cara masyarakat memperlakukan dan melindungi anak.

Kami mengajak masyarakat Indonesia untuk menonton film ini, bukan sekadar sebagai hiburan, tetapi sebagai renungan. Mari kita bangun keluarga yang saling menghargai, saling menguatkan, dan bebas dari kekerasan,” tutup Elyditra.

Film “Haruskah Aku Mati Agar Ayah Kembali” diprediksi menjadi salah satu film paling emosional pada tahun ini, membawa pesan kuat tentang kasih sayang, penyembuhan, dan pentingnya kehadiran orang tua dalam kehidupan seorang anak.

Continue Reading

Trending