Jakarta,  – Sebagai brand pembersih lantai yang telah menjadi bagian dari kehidupan keluarga Indonesia selama puluhan tahun, WIPOL terus memperkuat komitmennya dalam menjaga kebersihan tidak hanya di rumah, tetapi juga di masjid sebagai rumah ibadah.

Selama satu dekade terakhir, WIPOL secara konsisten menjalankan program Gerakan Masjid Bersih (GMB), sebuah inisiatif sosial berkelanjutan hasil kolaborasi Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan Unilever Indonesia untuk menghadirkan masjid-masjid yang lebih bersih dan nyaman selama bulan Ramadan.

Memasuki tahun ke-10, GMB telah menjangkau dan memberikan manfaat bagi lebih dari 324.000 masjid di berbagai wilayah Indonesia. Tahun ini, kegiatan bersih-bersih dilaksanakan di 54.000 masjid yang tersebar di 12 provinsi. Secara khusus, sebesar 50% alokasi donasi difokuskan untuk wilayah terdampak di Pulau Sumatra yang membutuhkan dukungan lebih besar pascabencana.

Masjid memiliki peran penting bagi masyarakat Indonesia, bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga pusat kebersamaan. Kenyamanan ini tak lepas dari peran marbot, sosok penting dibalik Masjid.

Terjaganya kebersihan dan kenyamanan masjid tidak lepas dari peran nya yang setiap hari merawat masjid, mulai dari membuka pintu, membersihkan ruangan, menyiapkan fasilitas wudhu, hingga memastikan masjid tetap aman setelah jamaah pulang. Banyak marbot bekerja jauh dari keluarga, dengan penghasilan terbatas, namun tetap menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

Tahun ini GMB kembali menekankan pentingnya sosok marboti. Peran marbot tidak hanya memastikan fasilitas ibadah dalam kondisi optimal, tetapi juga menjaga keberlangsungan aktivitas sosial dan keagamaan di masjid.

GMB ingin menghadirkan apresiasi dan dukungan nyata bagi para marbot, sekaligus menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa kebersihan masjid tidak terlepas dari dedikasi mereka.Nurdiana Darus, Director of Communication, Corporate Affairs & Sustainability Unilever Indonesia, menyampaikan,

“Selama 10 tahun, Gerakan Masjid Bersih menjadi komitmen jangka panjang WIPOL untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat. Kami percaya bahwa masjid yang bersih dan nyaman tidak terlepas dari peran marbot yang bekerja dengan penuh dedikasi setiap hari.

Melalui kampanye #BerikanWaktuUntukKebaikan, kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama memberikan perhatian dan dukungan nyata bagi marbot, dengan cara yang sederhana namun bermakna.”

Dukungan dan perhatian kita terhadap Marbot menjadi bentuk nyata kepedulian umat terhadap penjaga rumah ibadah (MUI Kota Semarang, 2025)1. Namun di balik peran besarnya, kesejahteraan marbot sering kali luput dari perhatian.

Masih ada anggapan bahwa menjadi marbot adalah bentuk pengabdian yang harus dilandasi keikhlasan semata, sehingga tidak selalu dipandang sebagai pekerjaan yang membutuhkan dukungan layak (NU Online, 2025)2.

Melihat hal itu, tahun ini, WIPOL juga mengajak masyarakat untuk ikut berkontribusi melalui kampanye #BerikanWaktuUntukKebaikan di mana 2,5% dari keuntungan penjualan produk WIPOL akan didonasikan untuk mendukung kesejahteraan marbot.

Dukungan tersebut diwujudkan dalam berbagai bentuk, termasuk dukungan 54.000 paket kebersihan ke masjid di berbagai wilayah di Indonesia, pemberangkatan 2 pasang marbot untuk ibadah umroh dan pemberian THR mudik bagi 20 marbot.

Program ini melanjutkan dampak positif yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya, di mana 100 marbot diberangkatkan pulang kampung bekerja sama dengan BAZNAS.

Dalam pelaksanaannya, WIPOL kembali berkolaborasi dengan Dewan Masjid Indonesia (DMI) untuk menjangkau lebih banyak masjid dan marbot di berbagai daerah di Indonesia. Kolaborasi ini menjadi fondasi penting agar dampak program dapat dirasakan secara lebih luas dan berkelanjutan.

“Di balik kenyamanan dan kebersihan masjid, ada peran marbot yang bekerja dengan penuh tanggung jawab setiap hari. Menghargai dan mendukung marbot berarti kita turut menjaga kehormatan dan fungsi masjid itu sendiri.

Saya mengapresiasi inisiatif konsisten yang memberikan perhatian nyata kepada para marbot, dan berharap gerakan ini dapat menginspirasi lebih banyak pihak untuk bersama-sama memuliakan penjaga rumah ibadah di seluruh Indonesia,” ujar Dr. H. Rahmat Hidayat, S.E., M.T, Sekretaris Jenderal DMI.

Fadil Jaidi, figur publik yang turut bergabung dalam program GMB tahun ini menyampaikan, “Selama ini kita sering menikmati masjid yang bersih tanpa benar-benar memikirkan siapa yang menjaganya. Setelah bertemu dan melihat langsung bagaimana marbot bekerja, saya baru sadar bahwa kebersihan itu adalah hasil dari waktu, tenaga, dan dedikasi yang konsisten. Lewat Gerakan Masjid Bersih, saya berharap semakin banyak orang mau meluangkan waktu untuk peduli.”

Kegiatan ini tidak hanya menjangkau masyarakat secara offline atau langsung, WIPOL memperluas kegiatan ini dengan menjangkau generasi muda melalui pendekatan yang relevan dengan keseharian mereka melalui gamifikasi diplatform digital seperti Roblox, di mana anak muda dapat merasakan pengalaman virtual membersihkan masjid secara interaktif.

Inisiatif ini dihadirkan sebagai cara baru untuk menanamkan nilai kebersihan dan kepedulian sejak dini, dengan respons dan partisipasi yang menunjukkan antusiasme positif dari kalangan generasi muda.

Untuk mendukung kebersihan yang menyeluruh, WIPOL menghadirkan varian Sereh & Jeruk dengan kandungan minyak pinus alami yang efektif membantu membersihkan lantai, membunuh virus dan kuman, sekaligus memberikan aroma segar yang tahan lama. Dengan begitu,kebersihan rumah maupun ruang ibadah tetap higienis dan nyaman digunakan.

“Kami sangat senang bisa menjalin kemitraan dengan DMI selama 10 tahun ini.InshaAllah kolaborasi dan program yang dijalankan dapat terus mendorong kepedulian kolektif terhadap marbot dan masjid.

Bukan hanya sebagai program tahunan, tetapi sebagai gerakan bersama yang tumbuh dari kesadaran dan empati, sehingga akan mampu membawa kebaikan dan kemaslahatan bagi marbot, jamaah masjid, maupun umat Islam di berbagai penjuru Indonesia,” tutup Nurdiana Darus. (**)

Banda Aceh – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyerap berbagai aspirasi dari kepala daerah se-Provinsi Aceh terkait dengan penanganan pascabencana di wilayah tersebut. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana di Aceh.

Dalam arahannya, Mendagri menjelaskan, pemerintah pusat telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) melalui Keputusan Presiden (Keppres). Ia ditunjuk sebagai Ketua Satgas dan langsung melakukan langkah-langkah konsolidasi, termasuk pemetaan tingkat kenormalan daerah terdampak.

“Saya membuat checklist tentang normalisasi. Karena kita ingin pemulihan, pemulihan itu artinya menuju normal, target kita,” ujar Mendagri saat memimpin Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Provinsi Aceh di Kantor Gubernur Aceh, Kota Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026). Kegiatan tersebut dihadiri oleh kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di wilayah Aceh.

Lebih lanjut, Mendagri memaparkan, indikator normalisasi yang digunakan meliputi aktivasi fungsi pemerintahan, pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, infrastruktur, aktivitas ekonomi, kondisi sosial, hingga ketersediaan layanan pendukung seperti listrik, air bersih, dan internet. Dari hasil pemetaan tersebut, Aceh menjadi wilayah dengan tingkat terdampak yang relatif lebih tinggi dibanding provinsi lain, sehingga membutuhkan perhatian dan penanganan yang lebih serius.

Karena itu, Mendagri memutuskan menjadikan Aceh sebagai pusat posko nasional untuk Sumatra bagian utara. Langkah ini diambil agar koordinasi lintas kementerian/lembaga dan percepatan pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih efektif. “Ini harus diseriusin betul, agak beda dengan daerah lain. Tanpa mengecilkan [daerah lain yang terdampak], kita prihatin dengan daerah lain juga,” ujarnya

Ia juga menekankan bahwa kepemimpinan daerah menjadi kunci dalam menghadapi situasi krisis. Menurutnya, krisis merupakan ujian nyata bagi kepala daerah untuk menunjukkan ketegasan, keberanian, dan kemampuan mengelola sumber daya yang ada. “Jadi pemimpin yang kuat itu lahir ketika di masa krisis,” tegas Mendagri.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri meminta seluruh kepala daerah di Aceh menyampaikan data kerusakan secara rinci dan spesifik, baik terkait fasilitas kesehatan, pendidikan, jalan, jembatan, pasar, rumah ibadah, hingga infrastruktur dasar lainnya. Data tersebut diminta segera diserahkan secara tertulis agar dapat dibahas dan ditindaklanjuti dalam rapat besar lintas kementerian. “Makin detail [datanya] makin bagus,” ujarnya.

Terkait dukungan anggaran, Mendagri menyampaikan bahwa pemerintah pusat berkomitmen mempercepat penyaluran dana ke daerah terdampak agar memiliki modal awal untuk bergerak cepat. Ia juga memastikan bahwa kebijakan pengembalian dana transfer ke daerah bagi wilayah terdampak bencana telah diputuskan di tingkat pusat.

Selain pemulihan fisik, Mendagri menekankan pentingnya pelindungan sosial bagi masyarakat terdampak, termasuk percepatan pendataan untuk bantuan langsung tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, hingga program Kartu Prakerja. Ia meminta kepala daerah memanfaatkan jaringan hingga tingkat desa agar pendataan benar-benar akurat dan tepat sasaran.

Puspen Kemendagri

Jakarta – Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Cipinang Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta , Sukarno Ali menghadiri Penandatanganan Nota Kesepahaman Antara Kantor Wilayah Kemenkumham (Kanwil) DKI Jakarta dengan PT. Nestle Indonesia, di Aula Lantai 4 Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Jum’at (24/02).

Turut hadir dalam Penandatanganan Nota Kesepahaman ini, Plh. Kepala Kantor Wilayah, Mutia Farida, Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta serta Coorporate Affair Director PT. Nestle Indonesia, Sufintri Rahayu dan jajarannya.

Kegiatan ini diawali dengan sambutan dari Sufintri Rahayu selaku Coorporate Affair Director PT. Nestle Indonesia. Dalam sambutannya, ia menyampaikan Penandatanganan Nota Kesepahaman bukan sebuah akhir dari kegiatan tetapi merupakan sebuah kesepakatan yang harus direalisasikan dan dikembangkan.

Dilanjutkan dengan sambutan dari Plh. Kepala Kantor Wilayah, Mutia Farida. Dalam sambutannya, ia mengungkapkan bahwa Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan PT. Nestle Indonesia merupakan kerjasama untuk meningkatkan kualitas hidup yang sehat serta menumbuh kembangkan peningkatan kualitas gizi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lingungan DKI Jakarta.

“Diharapkan dengan adanya MOU ini pemenuhan hak Warga Binaan Pemasyarakatan dalam hal peningkatan kualitas hidup yang sehat serta kualitas gizi bagi warga binaan perempuan dan anak sebagaimana yang menjadi prioritas dalam rencana aksi HAM Nasional Tahun 2022-2025 adalah perempuan dan anak bisa terlaksana dengan baik.” Tutup Plh. Kepala Kantor Wilayah.