Connect with us

Metro

Wakil Walikota Bogor Dedie A. Rachim Kunjungi Proyek Tol BORR Seksi III

Published

on

Bogor – Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim bersama Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit dan didampingi oleh Direktur Utama PT. Marga Sarana Jabar (MSJ) Hendro Atmodjo meninjau proyek pembangunan jalan tol Bogor Outer Ring Road (BORR) seksi III A (Simpang Yasmin – Simpang Semplak), Sabtu (03/08/2019) siang.

Peninjauan itu dilakukan guna memastikan kelanjutan pembangunan proyek jalan tol BORR seksi III A pasca kecelakaan konstruksi ambruknya cor beton di pier 10 beberapa waktu lalu agar berjalan sesuai rencana dan rampung tepat waktu.

Pada kesempatan itu, Dedie mengatakan, komite keselamatan kontruksi (K2) dari kementerian PUPR sudah melakukan assessment dan rekomendasi bahwa pelaksanaan pembangunan jalan tol BORR seksi III A dapat dilaksanakan kembali.

“Intinya bahwa kami ingin memastikan pelaksanaan pembangunan ini bisa terus dilakukan dan mudah-mudahan selesai tepat waktu, karena ini kan lokasinya jalan yang dilalui oleh masyarakat, jadi perlu kita kawal juga mudah mudahan tidak ada gangguan dan pihak pelaksana juga bisa melaksanakan dengan sebaik baiknya,” kata Dedie di sela peninjauan.

Sementara itu, Kepala BPJT, Danang Parikesit menyampaikan bahwa progres kegiatan pembangunan BORR seksi IIIA seluruh proses assessment, peninjauan kembali, evaluasi, penyusunan rekomendasi dan komisioning untuk melanjutkan proyek tersebut sudah dilaksanakan oleh dua komite di kementerian PUPR, yaitu komite K2 dan rekomendasi design oleh komite keselamatan jembatan dan terowongan jalan.

“Ini sudah kita peroleh, harapan kami itu bisa dilaksanakan dengan baik,” katanya.

Ia menyatakan bahwa pihaknya sudah menegur operator dari pengelola jalan tol BORR tersebut. Menurutnya memang perlu ada tindakan kepada pelaksana, terutama kontraktor dan konsultan.

“Kita harapkan memang ada pergantian, jadi yang datang kesini memang betul betul berpengalaman dengan bangunan yang cukup komplek tidak hanya pada saat kontruksi tetapi juga bagaimana mengelola management lalu lintas. Mudah mudahan dengan tim baru ini baik kontraktor, konsultan dan kami juga memiliki pemantauan mutu independen. Harapan kita kedepan akan lebih baik lagi,” ucapnya.

Ia juga menjelaskan telah mendapatkan wawasan dari Wakil Wali Kota Bogor mengenai bagaimana pengembangan sistem transportasi di kota Bogor.

Menurut Danang, terdapat beberapa hal yang akan disampaikan kepada menteri PUPR dan dirjen Bina Marga, karena persoalan Bogor tidak hanya di selesaikan oleh tol BORR saja, tetapi ada banyak akses yang menjadi rencana pengembangan di kota Bogor.

“Oleh karena itu kami akan melaporkan ke pak menteri perkembangannya dan mudah mudahan dalam waktu tidak terlalu lama bisa di bahas tim kementerian PUPR,” ujarnya.

Ditempat yang sama, Dirut PT. MSJ Hendro Atmodjo menuturkan, pada prinsipnya ada 10 rekomendasi yang di berikan oleh komite K2 dan yang paling penting adalah memperbaiki sistem perancangan atau begisting.

Menurut Hendro yang menjadi penyebab kecelakaan kontruksi tumpahnya beton yang sudah di cor karena tidak kuatnya penopang dari kontruksi.

Ia menambahkan, kesimpulan komite K2 adalah lost of control pelaksana proyek yang sudah dirokemandasikan untuk diganti dan sekarang sudah diganti personelnya.

“Kami sedang menghitung lagi dengan keterlambatan ini sekitar 3 Minggu. Mudah mudahan kita lakukan percepatan tetapi dengan cermat, bahwa 31 Desember 2019 Insya Allah bisa selesai karena ini proyek strategi nasional,” tegasnya.

Continue Reading
1 Comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Metro

Inovasi CTST Permudah Skrining TB Massal, Kolaborasi FKUI dan Industri Jangkau Ratusan Warga Cilincing

Published

on

By

Jakarta, 24 April 2026 — Upaya percepatan penanggulangan tuberkulosis di Indonesia terus dilakukan melalui pendekatan inovatif dan kolaboratif. Dalam rangka Hari TB Sedunia 2026, FKUI bersama mitra industri biofarmasi menggelar kegiatan skrining TB massal di Cilincing, Jakarta Utara.

Kegiatan ini menghadirkan CTST sebagai metode skrining terbaru yang dinilai mampu mengatasi berbagai keterbatasan metode konvensional. Dengan pendekatan uji kulit berbasis antigen spesifik, CTST mampu mendeteksi infeksi TB secara lebih akurat, termasuk kasus TB laten.

dr. Viryandi menjelaskan bahwa metode ini menjadi solusi strategis dalam memperluas cakupan skrining TB di Indonesia. “Kami ingin menghadirkan teknologi yang tidak hanya akurat, tetapi juga mudah diakses oleh masyarakat luas,” ujarnya.

Keunggulan CTST terletak pada kemampuannya memberikan hasil yang tidak dipengaruhi oleh vaksin BCG, serta tidak memerlukan fasilitas laboratorium maupun pengambilan darah. Hal ini menjadikannya sangat efektif untuk skrining massal di lapangan.

Teknologi ini telah diakui secara global oleh World Health Organization dan telah memperoleh persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan setelah melalui uji klinis di Indonesia.

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan ini cukup tinggi, dengan sekitar 300 warga mengikuti pemeriksaan kesehatan dan skrining TB. Selain itu, edukasi kesehatan juga diberikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya TB dan pentingnya deteksi dini.

Melalui sinergi antara akademisi, industri, dan masyarakat, diharapkan inovasi seperti CTST dapat menjadi bagian dari strategi nasional dalam menekan angka kasus TB dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia secara menyeluruh

Continue Reading

Metro

OPTIMALKAN POTENSI LOKAL LEWAT BRANDING MEDIA

Published

on

By

Kulon progo, 23 /4/2026 -Karyapost.com,LKAP Bersama PWMOI DIY dan Tuwanggana Gelar sarasehan Pembangunan di Galur,Kulon Progo dalam upaya mempercepat kemajuan wilayah melalui kekuatan informasi, Lembaga Kajian Advokasi dan Pembangunan (LKAP) Kulon Progo bekerja sama dengan Pirukunan Tuwanggana Galur dan PWMOI DIY akan menggelar sarasehan pembangunan bertajuk “Media dan Potensi Lokal dalam Rangka Penguatan Akses dan Kemajuan Wilayah”.

Acara strategis ini dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 24 April 2026, bertempat di Pendopo Kapanewon Galur.

Kegiatan ini bertujuan untuk membedah peran krusial media dalam mengangkat potensi lokal agar memiliki nilai tawar yang kuat di tingkat regional maupun nasional.

Pimpinan LKAP Kulon Progo sekaligus penggiat media sosial Priyo Santoso SH menjelaskan bahwa akses informasi yang kuat adalah kunci bagi percepatan pembangunan di Kulon Progo, Kita memiliki potensi lokal yang luar biasa namun tanpa branding media yang tepat potensi tersebut sulit untuk berkembang maksimal.

Melalui sarasehan ini kita ingin membangun sinergi agar media menjadi katalisator bagi kemajuan ekonomi dan infrastruktur wilayah ujar Priyo Santoso SH kemudian sarasehan ini akan menghadirkan narasumber  berkompeten yakni dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Kulon Progo yang akan memaparkan kebijakan akses informasi publik serta praktisi dari Persatuan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI) DIY yang akan berbagi strategi teknis mengenai pengemasan konten dan publikasi digital.

Acara ini merupakan kolaborasi lintas sektor antara lembaga kajian, institusi pemberdayaan masyarakat tingkat kalurahan (Tuwanggana) serta organisasi profesi jurnalis.

Sinergi ini diharapkan dapat melahirkan rekomendasi konkret bagi pembangunan wilayah yang lebih inklusif dan berbasis data.

Undangan Terbuka bagi Masyarakat khususnya para pelaku media maupun jurnalis membuka kesempatan untuk hadir dalam acara tersebut terutama bagi tokoh masyarakat yang ada di wilayah kabupaten kulon Progo kemudian penggerak ekonomi lokal maupun warga yang peduli terhadap kemajuan wilayah sebagai peserta acara sarasehan tersebut.

Mengingat pentingnya materi yang akan disampaikan dan terbatasnya tempat masyarakat diharapkan segera melakukan pendaftaran dan bagi masyarakat yang berminat mengikuti kegiatan ini untuk pendaftaran dapat dilakukan melalui LKAP Kulon Progo di nomor WhatsApp: 0858-7814-5556.

Priyo Santoso SH menyampaikan dengan semangat gotong royong dan literasi digital  mari kita wujudkan wilayah yang lebih maju, berdaya saing, dan melek informasi begitu di sampaikan kepada awak media Karyapost saat wawancara liputan di kecamatan Galur kabupaten kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta.

Jurnalis Budi Legowo Santoso (lebih…)

Continue Reading

Metro

10 Kota Raih Penghargaan IKT 2025, Setara Institute Dorong Kepemimpinan Pro-Toleransi

Published

on

By

Jakarta, – Setara Institute menyelenggarakan kegiatan Launching & Penghargaan Indeks Kota Toleran (IKT) 2025 di Mangkuluhur Artotel.Rabu (22/04/2026)

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memberikan apresiasi kepada 10 kota dengan skor toleransi tertinggi di Indonesia.
Peluncuran IKT 2025 tidak hanya menjadi ajang penghargaan, tetapi juga bentuk penguatan komitmen terhadap pembangunan kota yang toleran, inklusif, setara, dan berkeadilan, serta menghargai keberagaman.

Ketua Badan Pengurus Harian Setara Institute, Ismail Hasani, menegaskan bahwa indeks ini merupakan hasil kerja berkelanjutan yang telah memasuki tahun ke-9. Ia menekankan bahwa IKT bukan sekadar tradisi tahunan, melainkan instrumen penting untuk mengukur perkembangan, baik kemajuan maupun kemunduran, dalam praktik toleransi di berbagai daerah.

“Indeks Kota Toleran ini adalah bentuk konsistensi kami dalam memastikan pengukuran berkelanjutan untuk mencatat progres dan regresi kerja bersama antara pemerintah daerah, masyarakat, serta tokoh-tokoh lokal dalam menjaga toleransi,” ujarnya.

Menurut Ismail, capaian toleransi di sebuah kota bukan semata prestasi kepala daerah atau lembaga tertentu, melainkan hasil kerja kolektif seluruh elemen, termasuk pemerintah, birokrasi, dan masyarakat sipil.

Ia memaparkan, terdapat tiga kunci utama dalam memajukan toleransi di tingkat kota.

Pertama, kepemimpinan politik yang memiliki komitmen kuat dalam mempromosikan nilai-nilai toleransi. Peran wali kota dan wakil wali kota dinilai sangat menentukan dalam menciptakan arah kebijakan yang inklusif.

Kedua, kepemimpinan birokrasi yang berkelanjutan. Ismail menyoroti bahwa birokrasi memiliki peran strategis karena keberadaannya yang lebih permanen dibandingkan kepemimpinan politik yang bersifat periodik.

“Tidak cukup hanya mengandalkan kepala daerah. Birokrasi yang kuat dan berkomitmen menjadi kunci dalam memastikan praktik toleransi berjalan konsisten,” jelasnya.

Ketiga, kepemimpinan sosial dari masyarakat.
Menurutnya, tanpa dukungan masyarakat sipil, upaya membangun toleransi tidak akan berjalan optimal meskipun didukung oleh kepemimpinan politik dan birokrasi.

Dalam kesempatan tersebut, Setara Institute juga memberikan penghargaan kepada perwakilan masyarakat sipil yang dinilai berkontribusi dalam mempromosikan toleransi.

Langkah ini menjadi bentuk pengakuan terhadap peran penting masyarakat sebagai pilar utama dalam menjaga harmoni sosial.
Ismail juga mengingatkan bahwa dinamika sosial di daerah, termasuk peristiwa-peristiwa yang berpotensi memicu intoleransi, akan terus menjadi perhatian dalam penilaian indeks ke depan.

Meski di tengah tantangan efisiensi anggaran, ia mengapresiasi kehadiran para kepala daerah dalam acara tersebut sebagai bukti bahwa isu toleransi bukan sekadar agenda pinggiran, melainkan bagian dari arus utama pembangunan.

“Promosi toleransi harus menjadi mainstream dalam pemerintahan. Kehadiran para kepala daerah hari ini menunjukkan komitmen tersebut,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending