Connect with us

Metro

Refleksi 74 Tahun Indonesia Merdeka Ancaman Bahaya Narkoba Dan Kebijakan Hukum

Published

on

Jakarta – Narkotika sangat diperlukan dalam dunia medis tetapi dengan pengawasan yang ketat Yang disasar penyalah narkoba adalah generasi muda.Gagal generaai muda awal kehancuran bangsa.

Awal masuk narkoba gram sekarang dalam ton demikian kata sambutan Kadiv Humas Polri yang disampaikan Karo Penmas Mabes Polri Brigjen Pol DR Didik Prasetio dalam Seminar Ancaman Bahaya Narkoba dan Kebijakan Hukum Refleksi 74 Tahun Indonesia Merdeka di Hotel Grand Kemang Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Brigjen Pol Didik menambahkan perlu sinergitas stake holder terkait. Peredaran narkoba sudah dengan beragam cara modus. Kita tetap perlu waspada. Tidak hanya motif bisnis tapi pelemahan generasi penerus bangsa.

Bahaya narkoba sudah banyak banyak memakan korban tokoh-tokoh publik.
Peredaran narkoba harus diberantas sampai tuntas. Kita sangay prihatin penyalah gunaan narkoba. Sudah menyasar kalangn akademis, pejabat publik publik figur dan generasi muda.

H. KRH Henry Yosodiningrat pendiri Granat mengatakan Upaya mencegah narkoba kedalam negeri.Beredar narkoba dikalangn masyarakat. Gagal Memberantas peredaran gelap narkoba.Mencegah terjadii penyalah gunaan narkoba. Terjadi banyak korban. Gagal dalam upaya rehabilitasi.

Henry menjelaskan lebih cenderung melihat tebang pilih dalam penyalah guna narkoba. Pemakai itu korban dan harus rehab. Menurut saya pengguna yang memiliki ketergantungan harus direhabilitasi.

Bagi pemakai seperti A, apa urusannya direhab?. Kasusnya nunung sangat kebetulan bisa dilihatt dari frekwensi dia pecandu. Pengguna seperti apa direhab. Pengguna mana yang patut direhabilitasi ungkap Henry.

Komjen Pol (Purn) Anang Iskandar
Awal kemertdekaan tidak ada larangan penggunaan candu akibatnya banyak penyandu narkoba. 10 tahun setelah tahun 61 dievaluasi Generasi hipis di Amerika adalah generasi Amerika yang hepi-hepi tidak memikirkan negara. Penyalah guna tidak boleh dipenjara tapi direhabilitasi.

Pengedar narkoba dihukum penjara.
Tujuan UU No.35 tahun 2009 Memberantas peredaran gelap narkoba dan Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalah guna dan pecandu. Penyidik dan penuntut umum boleh menempatkan rehabilitasi.

Tempat rehabilitasi adalah Rumah Sakit atau yang ditunjuk menteri kesehatan.
Penegakan hukum terhadap pengedar bersifat represif.

Brigjen Pol Eko Daniyanto Dir Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri mengatakan dalam kurun 3 tahun terakhir luar biasa massif peredaran narkoba ada 5 juta lebih pengguna narkoba.

Orang sakit harus diobati kami setuju. Kita harus menggali dari mana Ybs mendapatkan narkoba Tugas kami mengembangkan sampai kepada bandarnya. Apakah ada jaringan?. Contoh N. Kalau selebriti atau artis ada stigma penyalah guna direhab. Klo 0.5 adalah pecandu.

TAT adalah Team Assesment Terpadu. Candu penyalah guna narkoba wajib direhabilitasi. Penyalah guna tidak masuk jaringan Polisi berkoordinasi dengan BNN untuk dilaksanakan assasment.

Jika ditemukan timbangan dan plastik suset perlu kita dalami apakah pengguna atau pengedar. Kita memutus mata rantai penyuplai. Perlu sinergitas aparat hukum dan stakeholder membasmi peredaran narkoba.

Kejahatan narkoba tidak mengenal jenis kelamin, strata usia dan status sosial akan menghantam siapa aja. Kejahatan narkoba sudah masuk sendi sendi kehidupan bangsa.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Metro

Deden Rumaji: Rakernas I Titik Awal Perjalanan Politik Gerakan Rakyat

Published

on

By

Jakarta, 17 Januari 2026 — Ketua DPW Gerakan Rakyat Jawa Barat, Deden Rumaji, menegaskan bahwa Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Gerakan Rakyat Tahun 2026 menjadi momentum krusial bagi perjalanan organisasi menuju tahapan perjuangan yang lebih strategis. Hal tersebut disampaikannya dalam wawancara dengan awak media pada hari pertama Rakernas I Gerakan Rakyat 2026 yang digelar pada 17–18 Januari 2026 di Hotel Aryaduta, Jakarta, Sabtu (17/1).

Rakernas perdana ini mengusung tema Keadilan Ekologis: Kembalikan Hutan Indonesia, sebagai penegasan komitmen Gerakan Rakyat dalam memperjuangkan keadilan lingkungan yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Deden Rumaji menyampaikan bahwa kehadiran DPW Gerakan Rakyat Jawa Barat dalam Rakernas I merupakan bentuk kesungguhan dan komitmen daerah dalam mendukung agenda nasional Gerakan Rakyat. Ia menyebut, seluruh jajaran dari berbagai wilayah di Indonesia hadir ke Jakarta dengan membawa harapan, cita-cita, serta keinginan yang sama, yakni menjadikan Rakernas sebagai momentum penting untuk memberi dan mendapatkan gagasan strategis bagi masa depan gerakan.

Menurut Deden, selama kurang lebih satu tahun terakhir, Gerakan Rakyat masih berbentuk perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum. Dalam periode tersebut, fokus utama gerakan adalah membangun infrastruktur organisasi secara menyeluruh, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten dan kota, hingga kecamatan.

“Alhamdulillah, untuk Jawa Barat pembangunan infrastruktur organisasi sudah tuntas seratus persen. Struktur dari DPW, DPD, hingga tingkat kecamatan telah terbentuk dan berjalan,” ujar Deden.

Ia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur organisasi tersebut bukanlah tujuan akhir, melainkan fondasi awal untuk melanjutkan perjuangan Gerakan Rakyat ke tahap berikutnya yang lebih besar dan strategis.

Rakernas I, lanjut Deden, menjadi ruang pertemuan penting antara kekuatan daerah dengan Dewan Pimpinan Pusat, sekaligus forum untuk bertemu tokoh inspirasi nasional yang selama ini menjadi simbol harapan perubahan bagi rakyat, yakni Anies Baswedan.

Deden menilai, pertemuan ini menandai langkah awal Gerakan Rakyat dalam menentukan arah perjuangan selanjutnya. Salah satu agenda utama yang dinilai sangat krusial adalah pembahasan dan pengambilan keputusan terkait transformasi Gerakan Rakyat dari organisasi kemasyarakatan menjadi partai politik.

“Hari ini kami sampaikan bahwa sudah saatnya Gerakan Rakyat melangkah lebih jauh. Cita-cita kami adalah pada tahun 2029 Gerakan Rakyat sudah sah menjadi partai politik dan menjadi peserta pemilu,” tegasnya.

Ia menambahkan, esensi utama Rakernas I Gerakan Rakyat 2026 adalah bagaimana merumuskan langkah konkret dan konstitusional agar Gerakan Rakyat dapat beralih status menjadi partai politik, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Deden, sebelum mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Gerakan Rakyat harus terlebih dahulu memastikan status hukum sebagai partai politik yang sah. Oleh karena itu, Rakernas menjadi momentum yang tepat untuk menyatukan pandangan seluruh daerah agar keputusan strategis tersebut dapat diambil secara kolektif.

“Harapan kami dari Jawa Barat, Rakernas ini bisa memutuskan secara tegas bahwa Gerakan Rakyat berubah menjadi partai politik. Ini bukan sekadar ambisi, tetapi bagian dari perjuangan yang lebih besar untuk menghadirkan perubahan,” ungkapnya.

Deden menekankan bahwa tujuan Gerakan Rakyat bukan semata-mata memenangkan figur atau kepentingan sesaat, melainkan membawa misi perubahan yang lebih luas bagi kehidupan masyarakat Indonesia agar menjadi lebih baik dari kondisi saat ini.

Ia menegaskan bahwa meskipun saat ini Gerakan Rakyat masih berstatus organisasi kemasyarakatan berbadan hukum, Rakernas I menjadi titik awal transformasi menuju partai politik yang siap berkompetisi dalam pemilihan umum mendatang.

Rakernas I Gerakan Rakyat 2026 dijadwalkan berlangsung selama dua hari dengan agenda utama konsolidasi nasional, evaluasi pembangunan struktur organisasi, perumusan program kerja strategis, serta penentuan arah politik Gerakan Rakyat dalam memperjuangkan keadilan ekologis, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat.

Dengan kesiapan struktur dan soliditas kader di Jawa Barat, Deden Rumaji optimistis Gerakan Rakyat mampu melangkah ke fase baru sebagai kekuatan politik yang sah, konstitusional, dan berpihak pada kepentingan rakyat serta masa depan Indonesia yang lebih baik.

Continue Reading

Metro

Cecep Muhammad Yasin Ketua Dewan Penasehat DPW Gerakan Rakyat Jawa Timur Hadiri Rakernas I Tahun 2026

Published

on

By

Jakarta — Ketua Dewan Penasehat DPW Gerakan Rakyat Jawa Timur, Cecep Muhammad Yasin, menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Tahun 2026 Gerakan Rakyat yang digelar di Hotel Aryaduta Jakarta, Sabtu (17/1/2026).

Rakernas perdana ini mengusung tema “Keadilan Ekologis: Kembalikan Hutan Indonesia”, sebagai penegasan komitmen organisasi terhadap isu lingkungan dan keberlanjutan.

Rakernas I 2026 menjadi momentum konsolidasi nasional Ormas Gerakan Rakyat, organisasi masyarakat yang lahir dari para relawan pendukung Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Di bawah kepemimpinan Sahrin Hamid, Gerakan Rakyat bertujuan memperkuat basis dukungan, mewadahi aspirasi rakyat, serta melanjutkan gagasan perubahan. Ke depan, organisasi ini juga membuka peluang untuk bertransformasi menjadi partai politik dalam menghadapi Pilpres 2029.

Dalam kesempatan tersebut, Cecep Muhammad Yasin menyampaikan laporan perkembangan organisasi dari Jawa Timur. Ia mengungkapkan bahwa struktur Gerakan Rakyat di tingkat daerah di Jawa Timur telah terbentuk secara menyeluruh.

“Alhamdulillah, seluruh DPD Gerakan Rakyat se-Jawa Timur sudah 100 persen terbentuk. Untuk struktur di tingkat kecamatan juga sudah mencapai sekitar 80 persen,” ujar Cecep.

Cecep juga menyoroti dinamika strategis organisasi terkait arah Gerakan Rakyat ke depan, apakah tetap sebagai organisasi kemasyarakatan atau bertransformasi menjadi partai politik. Menurutnya, kedua opsi tersebut sama-sama memiliki nilai strategis.

“Ada dua isu utama, tetap menjadi ormas atau menjadi partai politik. Keduanya secara politik sama-sama baik. Namun kami di daerah meyakini bahwa keputusan terbaik berada di tangan Mas Anies Baswedan dan Ketua Umum Sahrin Hamid,” jelasnya.

Meski demikian, Cecep menyampaikan aspirasi dari Jawa Timur yang mengharapkan adanya kejelasan arah organisasi, terutama terkait kemungkinan transformasi menjadi partai politik.

“Harapan dari Jawa Timur, Gerakan Rakyat bisa menjadi partai politik karena daya serap dan ruang perjuangannya lebih besar dibandingkan ormas,” katanya.

Selain itu, Cecep juga menekankan pentingnya pembenahan sistem demokrasi nasional. Ia mendorong penerapan e-voting sebagai upaya menciptakan pemilu yang lebih transparan, jujur, dan adil.

“Kami berharap Gerakan Rakyat dapat mendesak pemerintah untuk benar-benar mewujudkan pemilu yang jujur dan adil, salah satunya melalui penerapan e-voting secara terbuka agar rakyat mengetahui perolehan suara yang sesungguhnya,” tegas Cecep.

Rakernas I 2026 Gerakan Rakyat diharapkan menjadi tonggak penting dalam merumuskan langkah strategis organisasi, baik dalam memperjuangkan keadilan ekologis maupun dalam memperkuat demokrasi yang berintegritas di Indonesia.

Continue Reading

Metro

Agus Santosa Ketua DPW Gerakan Rakyat Jawa Timur Hadiri Rakernas I Tahun 2026

Published

on

By

Jakarta — Ketua DPW Gerakan Rakyat Jawa Timur, Agus Santosa, menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Tahun 2026 Gerakan Rakyat yang digelar di Hotel Aryaduta, Jakarta, Sabtu (17/1/2026).

Rakernas perdana ini mengusung tema “Keadilan Ekologis: Kembalikan Hutan Indonesia”, sebagai penegasan komitmen Gerakan Rakyat terhadap isu lingkungan dan masa depan bangsa.

Agus Santoso menyampaikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya Rakernas pertama Gerakan Rakyat yang dinilainya menjadi momentum penting konsolidasi nasional. Ia menyebut DPW Jawa Timur hadir dengan kekuatan besar sebagai bentuk keseriusan dalam membangun gerakan.

“Kami sangat mengapresiasi Rakernas perdana ini. Dari Jawa Timur, kami datang hampir 40 orang rombongan. Ini menunjukkan semangat dan komitmen kami untuk terus bergerak bersama,” ujar Agus.

Lebih lanjut, Agus menegaskan bahwa Jawa Timur merupakan wilayah dengan struktur organisasi terkuat di Indonesia. Saat ini, Gerakan Rakyat Jawa Timur memiliki 38 DPD dan menjangkau sekitar 3.300 kecamatan, menjadikannya basis terbesar secara nasional.

“Kami adalah DPD terbanyak se-Indonesia. Konsolidasi kami lakukan setiap hari, turun langsung ke DPD dan DPC se-Jawa Timur. Kami tetap solid untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan DPP,” tegasnya.

Rakernas ini juga menjadi ruang strategis bagi DPW dan DPW se-Indonesia untuk saling mengenal, bertukar gagasan, serta memperkuat soliditas gerakan ke depan.

“Di Rakernas ini kami bisa bertemu dan berkenalan dengan DPW lain dari seluruh Indonesia. Dari yang sebelumnya belum saling mengenal, kini kami semakin solid untuk menyatukan langkah dan target perjuangan,” tambah Agus.

Terkait arah perjuangan politik, Agus secara terbuka menyampaikan bahwa Gerakan Rakyat terus memantapkan konsolidasi nasional guna mendukung Anies Baswedan sebagai figur perubahan.

“Target kami ke depan jelas, memperkuat gerakan rakyat dan terus solid untuk mengusung Pak Anies sebagai Presiden,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan harapan agar Gerakan Rakyat ke depan dapat bertransformasi menjadi kekuatan politik formal.

“Harapan kami, Gerakan Rakyat terus melakukan konsolidasi dan ke depan bisa menjadi partai politik, agar pada 2029 dapat tampil dan mengusung Pak Anies menjadi Presiden,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Ormas Gerakan Rakyat merupakan organisasi masyarakat yang lahir dari para relawan pendukung Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Dipimpin oleh Sahrin Hamid, Gerakan Rakyat bertujuan memperkuat basis dukungan, mewadahi aspirasi rakyat, serta melanjutkan gagasan perubahan. Ke depan, organisasi ini juga berpotensi bertransformasi menjadi partai politik dalam menghadapi Pilpres 2029, dengan pendaftaran anggota yang dapat diakses melalui situs web resminya.

Continue Reading

Trending