Connect with us

Metro

Armyn Gultom, Ketua Kornas Fokal IMM Gelar Silaturahmi Nasional “Membangun Sumber Daya Manusia Untuk Indonesia Maju”

Published

on

Jakarta – Kordinator Nasional Forum Keluarga Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (Fokal IMM) menggelar Silaturahim Nasional (Silatnas) bertajuk ‘Membangun Sumber Daya Manusia untuk Indonesia Maju’ hari Jum’at – Sabtu, 18-19 Oktober 2019 di Hotel Royal Kuningan Jakarta Pukul 13.00 WIB s/d Selesai.

Ketua Umum Kornas Fokal IMM, Armyn Gultom mengatakan, “Ini adalah silaturahmi nasional alumni IMM bukan sebatas sebagai ajang temu kangen saja tetapi juga sebagai wadah urun rembuk untuk menanggapi situasi bangsa ini. Melalui forum ini kami akan membahas tentang situasi kebangsaan, tentang keumatan, dan tentang kontribusi nyata alumni IMM dalam memajukan Indonesia,” Ujar Armyn.

Sejatinya, Silatnas ini dihadiri oleh seluruh perwakilan dari para Alumni IMM di seluruh provinsi Indonesia.

“Prof. Dr. Muhadjir Effendi, M.A.P sebagai Menteri Pendidikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) membuka Acara ini. Muhadjir mengharapkan agar alumni IMM mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman agar bisa memperkuat eksistensinya dalam pergulatan kebangsaan.

“Pemilu telah usai, saatnya alumni IMM mengambil peran secara strategis dalam membangun bangsa. Eksistensi alumni IMM harus bisa dirasakan oleh semua, dan teranghanya dengan SDM unggul, Indonesia maju akan terwujud. Umat Islam harus menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun bangsa. Menggerakkan pendidikan, sosial dan dakwah,” Terang Muhadjir.

Acara ini turut dihadiri oleh Ton Abdillah Has sebagai Ketua Pelaksana Acara Silatnas Fokal IMM meliputi FGD perumusan peta jalan gerakan untuk Indonesia maju, sidang komisi untuk rekomendasi serta mempersiapkan peringatan Milad IMM dan Muktamar Muhammadiyah akan digelar pada 2020.

Silaturahmi Nasional (Silatnas) alumni Ikatan Keluarga Alumni IMM (Kornas Fokal IMM) mengatakan bahwa sejumlah rumusan solusi masalah bangsa dan keumatan turut dibahas dalam Silatnas ini. Acara silaturahmi nasional alumni IMM dengan Forum permusyawaratan ini tentang situasi kebangsaan, soal keumatan, dan menghadapi Muktamar Muhammadiyah 2020 dan milad IMM,” katanya.

Armyn mengatakan, acara ini juga dihadiri oleh seluruh perwakilan dari para alumni IMM hampir dari seluruh provinsi di Indonesia. Selanjutnya, Kornas Fokal IMM akan rembuk dan melakukan rapat kerja.

“Jadi, nanti rapat kerja. Kemudian tahun depan kita akan munas dan akan memberikan rekomendasi,” Terang Armyn.

Acara ini turut dihadiri sejumlah tokoh nasional, di antaranya Sekjen MUI Anwar Abbas, Mendikbud Muhadjir Effendy, hingga anggota DPR RI Saleh Daulay.

Silaturahmi Nasional (Silatnas) alumni Ikatan Keluarga Alumni IMM (Kornas Fokal IMM) mengatakan bahwa sejumlah rumusan solusi masalah bangsa dan keumatan turut dibahas dalam Silatnas ini. Acara silaturahmi nasional alumni IMM dengan Forum permusyawaratan ini tentang situasi kebangsaan, soal keumatan, dan menghadapi Muktamar Muhammadiyah 2020 dan milad IMM,” katanya.

Armyn mengatakan, acara ini juga dihadiri oleh seluruh perwakilan dari para alumni IMM hampir dari seluruh provinsi di Indonesia (pengurus provinsi) dan pengurus nasional. Selanjutnya, Kornas Fokal IMM akan rembuk dan melakukan rapat kerja. Silatnas juga menjadi bagian dari rapat kerja pengurus karena tahun depan akan menggelar Munas.

“Jadi, nanti rapat kerja. Kemudian tahun depan kita akan munas dan akan memberikan rekomendasi,” Terang Armyn.

“Ya, Tahun depan kita akan menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) jadi silatnas ini juga sekaligus akan mempersiapkan materi – materi munas dan akan memberikan rekomendasi pada munas yang akan diselenggarakan pada tahun 2020 mendatang”, ujarnya.

Armyn merinci rekomenadasi yang akan di hasilkan pada silatnas ini dan akan direkomendasi pada munas 2020 mendatang ada empat hal.

– Tentang situasi kebangsaan.

– Soal keummatan.

– Menghadapi Muktamar Muhammadiyah tahun 2020.

– Milad Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sebagai gebyar dari persiapan muhtamar Muhammadiyah tahun 2020.

Lebih lanjut Armyn menyebutkan Silat ini juga akan diisi dengan beberapa acara antara lain; ceramah Menteri Pertahanan RI oleh Jenderal TNI (Purnawirawan) Ryamizard Ryacudu. Diskusi Optimalisasi Investasi Dana Haji untuk kesejahteraan umat dan pentingnya pendaftaran haji sejak dini. Diskusi Publik dengan topik Tantangan Membangun Kedewasaan Demokrasi Indonesia. Ceramah “Quo Vadis Kaderisasi IMM untuk Bangsa”. Serta sosialisasi 4 pilar.

Menurut Armyn, situasi kebangsaan yang belakangan ini penuh turbulensi mendorong Fokal IMM sebagai entitas anak bangsa mengambil peran dan tanggung jawab.

“Kami meyakini dinamika politik saat Pilpres lalu yang sarat dengan pesan berbau SARA, kerusuhan 21-22 Mei, serta belakangan kita simak juga terjadi di Papua, merebaknya radikalisme, serta unjuk rasa isu KPK yang juga membawa korban jiwa di Kendari, bukanlah sesuatu yang bisa kita pandang remeh,” ucap Dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta ini.

Armyn Gultom menyebut, semua fraktal tersebut mesti ditelaah dan dibincangkan secara mendalam, agar bisa disikapi secara tepat.

“Alumni IMM dengan beragam latar belakang keilmuan ingin berkontribusi, memberi masukan pada pemerintah sekaligus menyusun langkah yang dapat dilakukan sendiri karena persoalan bangsa adalah soal bersama dan semua elemen bangsa patut berkontribusi sesuai kemampuan masing-masing,” ujar pengurus PP Muhammadiyah ini.

Alumni IMM jumlahnya jutaan, mengingat basisnya tersebar tidak hanya di Perguruan Tinggi Muhammadiyah, tapi juga di perguruan tinggi negeri dan Islam negeri, serta swasta lainnya. “Sehingga memiliki potensi luar biasa dalam melakukan pencerahan dan agenda kontributif lainnya bagi bangsa,” tutur Armyn.

Terkait pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih yang akan digelar 20 Oktober, Armin mengingatkan agar demokrasi mesti dijaga tidak hanya pada pelaksanaan prosedur demokrasi semata, tetapi juga membangun budaya demokrasinya.

“Pasangan Jokowi-Ma’ruf merupakan hasil pemilu yang sah, sehingga pelantikannya adalah keniscayaan konstitusional, sehingga tiap keinginan menghalanginya adalah tindakan anti demokrasi, anti-Pancasila. Sebagai elemen sivil society, Fokal IMM akan menjadi mitra kritis pemerintah, mendukung tiap langkah pemerintah yang memberi faedah maksimal bagi kemajuan bangsa, serta memberi masukan pada aspek yang dibutuhkan,” Terangnya.

Ini juga mempersiapkan materi-materi munas dan akan memberikan rekomendasi tentang empat hal. Pertama, tentang situasi kebangsaan. Kedua, soal keumatan dan yang ketiga menghadapi Muktamar Muhammadiyah tahun 2020 dan milad Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sebagai gebyar dari persiapan Muktamar Muhammadiyah tahun depan,” ujar Armyn di lokasi.

Mengenai tema membangun Sumber Daya Manusia untuk Indonesia Maju, hal itu dikatakannya senapas dengan agenda Muktamar Muhammadiyah. Menurut dia, Muhammadiyah sampai saat ini memiliki sumber daya manusia di bidang pendidikan.
Untuk itu, kata Armyn, ke depan agenda pendidikan akan dikembangkan dalam metode penangkalan terhadap radikalisme dan program deradikalisasi.
Selain itu, diharapkan ke depan Fokal IMM bisa memberikan penyuluhan, pencerahan mengenai wawasan kebangsaan, nilai-nilai Pancasila, pemahaman tentang Indonesia adalah negara kesepakatan, Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara.

“Karena itu sudah menjadi kesepakatan founding father kita, para pendiri bangsa bahwa dasar negara kita adalah Pancasila,” Jelasnya.

Lebih lanjut, Armyn meyakini akan ada kader Muhammadiyah yang akan menjadi menteri kabinet Joko Widodo (Jokowi) – Ma’ruf Amin lima tahun kedepan.‎ Namun, katanya, hal itu tentu menjadi kewenangan presiden.

“Saya kira masih akan ada (kader Muhammadiyah) dalam optimisme saya mengatakan pasti ada. Karena itu urusan presiden hak prerogratif presiden. Muhammadiyah punya SDM yang luar biasa untuk posisi apapun. Ketika itu diperlukan dan dipandang perlu oleh pak Jokowi. Di Muhammadiyah itu segudang tenaga yang bisa ditempatkan untuk sektor apapun,” ujarnya.

Terpenting, Armyn menegaskan bahwa prinsip Muhammadiyah tidak pernah meminta-minta kursi menteri di pemerintahan. Namun, sambungnya, muhammadiyah selalu siap ditempatkan di pos-pos strategis jika diminta oleh Presiden.

“Di Muhammadiyah ini diajarkan jangan merebut jabatan, tapi ketika diberi amanah itu laksanakan dengan tuntas, baik, dan amanah,” pungkasnya.

Acara ini turut dihadiri sejumlah tokoh nasional, di antaranya Sekjen MUI Anwar Abbas, Mendikbud Muhadjir Effendy, hingga anggota DPR RI Saleh Daulay.

Acara dilanjutkan tausyiah oleh Dr. Anwar Abbas, Ketua PP Muhammadiyah, serta dilanjutkan dengan diskusi bertema ‘Optimalisasi Investasi Dana Haji Untuk Kesejahteraan Umat dan Pentingnya Pendaftaran Haji Sejak Dini Oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Kemudian dilanjutkan dengan Diskusi Publik bertemakan, ‘Menyoal Konsolidasi Demokrasi Pasca Dua Dekade Reformasi’ oleh Dr (HC). H.Zulkifli Hasan, SE., M.M. Wakil Ketua MPR RI. Dan sebagai puncaknya, diisi dengan Acara Konsolidasi FOKAL IMM KORNAS bersama KORWIL FOKAL IMM Se-Indonesia dan dimintakan pandangan Umum dari setiap Korwil Fokal IMM se-Indonesia. “Pungkas Armyn Gultom Kordinator Nasional Fokal IMM.

“Silatnas ini merupakan ruang konsolidasi dan silaturahim antar keluarga alumni IMM tingkat nasional. Terutama dalam mempersiapkan SDM kader dan alumni IMM untuk Indonesia kedepan,” kata Armyn Gultom, Kordinator Nasional Fokal IMM.

Untuk Selanjutnya Acara Besok, Sabtu, 19 Oktober 2019 akan ada Diskusi Publik ‘Tantangan Membangun Kedewasaan Demokrasi di Indonesia’ oleh Ir. Hasto Kristiyanto, M.M. Sekjend DPP PDIP Perjuangan, Ahmad Rofiq, S.T. Sekjend DPP Partai Perindo dan H. Hanafi Rais S.I.P., M.P.P. Ketua DPP PAN.

“Insya Allah usai kegiatan Silatnas Fokal IMM ini, penutupan akan dilakukan oleh Dr. Abdul Mukti, M.Ed, sambil memberikan tausyiah Kebangsaan,” pungkas Armyn Gultom yang juga dicalonkan untuk Walikota Sibolga, Sumatera Utara.

Continue Reading
2 Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Metro

Abdul Mujibbb : PB Ekonomi Syariah Rakyat Indonesia Terus Sosialisasikan Ketahanan Ekonomi Nasional dari Sabang sampai Merauke

Published

on

By

Jakarta – Sekretaris Jenderal Pengurus Besar (PB) Ekonomi Syariah Rakyat Indonesia (ESRA), Abdul Mujib, menegaskan komitmennya untuk terus menyosialisasikan pentingnya penguatan ketahanan ekonomi nasional kepada masyarakat di seluruh Indonesia, dari Sabang hingga Merauke.

Menurut Abdul Mujib, pembangunan ekonomi yang kuat harus melibatkan seluruh elemen bangsa melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah.

Upaya tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

“PB Ekonomi Syariah Rakyat Indonesia akan terus hadir di tengah masyarakat untuk memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya ketahanan ekonomi nasional. Semangat kami adalah membangun Indonesia yang maju bersama ESRA melalui penguatan ekonomi rakyat,” ujar Abdul Mujib.

Ia menambahkan, program sosialisasi akan menjangkau berbagai daerah di Indonesia dengan menggandeng pelaku UMKM, tokoh masyarakat, akademisi, pemuda, serta berbagai organisasi kemasyarakatan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai peran ekonomi syariah sebagai salah satu pilar dalam memperkuat perekonomian nasional.

Abdul Mujib juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersinergi dalam membangun kemandirian ekonomi bangsa melalui peningkatan produktivitas, kewirausahaan, dan pengembangan usaha berbasis syariah.

Dengan semangat “Maju Bersama ESRA”, PB Ekonomi Syariah Rakyat Indonesia optimistis dapat berkontribusi dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional serta mewujudkan Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.

Continue Reading

Metro

Rakernas GP Al Washliyah 2026 Fokus Perkuat Kedaulatan Ekonomi dan Peran Strategis Pemuda

Published

on

By

Jakarta – Gerakan Pemuda (GP) Al Washliyah menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2026 di Hotel Orchard, Jakarta, Minggu (12/7), dengan mengusung tema “Penguatan Peran Pemuda Al Washliyah dan Kedaulatan Ekonomi di Tengah Dinamika Politik Global”.

Ketua Umum PP GP Al Washliyah H. Aminullah Siagian mengatakan Rakernas menjadi momentum untuk memperkuat peran organisasi dalam pembangunan nasional, khususnya melalui pengembangan ekonomi, penguatan kaderisasi, dan peningkatan kontribusi sosial kemasyarakatan.

Menurut Aminullah, GP Al Washliyah kini mengarahkan fokus organisasi pada pengembangan sektor ekonomi riil sebagai langkah mewujudkan kemandirian organisasi.

Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah pembentukan koperasi GP Al Washliyah yang telah memiliki badan hukum. Organisasi tersebut menargetkan berdirinya 41 unit usaha hingga tahun 2028, sesuai dengan tahun berdirinya GP Al Washliyah pada 1941.

“Pengembangan usaha akan dimulai dari pengelolaan sektor galian C dan batu di Konawe yang dipercayakan masyarakat kepada koperasi. Selanjutnya akan dikembangkan berbagai unit usaha lain seperti barbershop, pabrik roti, serta sektor produktif lainnya,” kata Aminullah.

Ia menegaskan seluruh kegiatan usaha harus dijalankan secara profesional dengan mematuhi seluruh ketentuan hukum dan perizinan yang berlaku.

Di bidang hukum, Rakernas juga menegaskan penguatan fungsi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) GP Al Washliyah untuk memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat dan kader, sekaligus mendukung upaya penyelamatan aset-aset organisasi Al Washliyah di berbagai daerah.

Pada sektor kaderisasi, GP Al Washliyah berkomitmen menghidupkan kembali Brigade Hawari sebagai bagian dari pembinaan karakter dan disiplin kader. Program tersebut akan diwujudkan melalui pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Dasar (Diklatsar) bekerja sama dengan Korps Brimob Polri di tingkat pusat maupun daerah.

Dalam kesempatan itu, Aminullah juga menyatakan dukungan organisasi terhadap upaya pemerintah dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memberantas korupsi serta berbagai praktik mafia yang merugikan negara.

Ia berharap Rakernas menghasilkan rekomendasi strategis yang dapat memperkuat organisasi sekaligus memberikan kontribusi terhadap program-program prioritas pemerintah, termasuk peningkatan ketahanan pangan dan gizi masyarakat.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Riduan Dalimunthe, S.H.I., M.H., mengatakan Rakernas merupakan forum strategis untuk merumuskan gagasan dan rekomendasi yang dapat memberikan manfaat bagi pembangunan bangsa.

Menurut dia, rekomendasi Rakernas akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan kementerian serta lembaga terkait sebagai bentuk kontribusi organisasi terhadap pembangunan nasional.

Rakernas GP Al Washliyah 2026 diikuti sekitar 300 peserta yang terdiri atas pengurus pusat, pengurus wilayah, pengurus daerah, unsur pemuda, mahasiswa, serta organisasi bagian Al Washliyah dari berbagai provinsi di Indonesia.

Continue Reading

Metro

Prof. Dr. H. Tubagus Bahrudin S.E., M.M. Ucapkan Selamat atas Penunjukan Rudi Margono sebagai Plt. Jampidsus RI

Published

on

By

Jakarta – Ketua Dewan Pembina Pengurus Besar Persatuan Pengacara Nasional (PB PPN), Prof. Dr. H. Tubagus Bahrudin, S.E., M.M., menyampaikan ucapan selamat kepada Rudi Margono atas penunjukannya sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Republik Indonesia.

Prof. Tubagus Bahrudin berharap amanah yang diemban Rudi Margono dapat dijalankan dengan penuh integritas, profesionalisme, serta komitmen dalam menegakkan hukum secara adil dan transparan.

“Selamat kepada Bapak Rudi Margono atas kepercayaan yang diberikan sebagai Plt. Jampidsus RI. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemudahan dalam mengemban tugas serta mampu memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan demi kepentingan bangsa dan negara,” ujar Prof. Tubagus Bahrudin.

Ia juga menyatakan keyakinannya bahwa kepemimpinan Rudi Margono akan semakin memperkuat kinerja institusi Kejaksaan, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan penegakan hukum yang berorientasi pada kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Ucapan tersebut menjadi bentuk dukungan dan apresiasi PB Persatuan Pengacara Nasional terhadap upaya Kejaksaan Republik Indonesia dalam menjaga supremasi hukum serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.

Continue Reading

Trending