Connect with us

Metro

Armyn Gultom, Ketua Kornas Fokal IMM Gelar Silaturahmi Nasional “Membangun Sumber Daya Manusia Untuk Indonesia Maju”

Published

on

Jakarta – Kordinator Nasional Forum Keluarga Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (Fokal IMM) menggelar Silaturahim Nasional (Silatnas) bertajuk ‘Membangun Sumber Daya Manusia untuk Indonesia Maju’ hari Jum’at – Sabtu, 18-19 Oktober 2019 di Hotel Royal Kuningan Jakarta Pukul 13.00 WIB s/d Selesai.

Ketua Umum Kornas Fokal IMM, Armyn Gultom mengatakan, “Ini adalah silaturahmi nasional alumni IMM bukan sebatas sebagai ajang temu kangen saja tetapi juga sebagai wadah urun rembuk untuk menanggapi situasi bangsa ini. Melalui forum ini kami akan membahas tentang situasi kebangsaan, tentang keumatan, dan tentang kontribusi nyata alumni IMM dalam memajukan Indonesia,” Ujar Armyn.

Sejatinya, Silatnas ini dihadiri oleh seluruh perwakilan dari para Alumni IMM di seluruh provinsi Indonesia.

“Prof. Dr. Muhadjir Effendi, M.A.P sebagai Menteri Pendidikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) membuka Acara ini. Muhadjir mengharapkan agar alumni IMM mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman agar bisa memperkuat eksistensinya dalam pergulatan kebangsaan.

“Pemilu telah usai, saatnya alumni IMM mengambil peran secara strategis dalam membangun bangsa. Eksistensi alumni IMM harus bisa dirasakan oleh semua, dan teranghanya dengan SDM unggul, Indonesia maju akan terwujud. Umat Islam harus menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun bangsa. Menggerakkan pendidikan, sosial dan dakwah,” Terang Muhadjir.

Acara ini turut dihadiri oleh Ton Abdillah Has sebagai Ketua Pelaksana Acara Silatnas Fokal IMM meliputi FGD perumusan peta jalan gerakan untuk Indonesia maju, sidang komisi untuk rekomendasi serta mempersiapkan peringatan Milad IMM dan Muktamar Muhammadiyah akan digelar pada 2020.

Silaturahmi Nasional (Silatnas) alumni Ikatan Keluarga Alumni IMM (Kornas Fokal IMM) mengatakan bahwa sejumlah rumusan solusi masalah bangsa dan keumatan turut dibahas dalam Silatnas ini. Acara silaturahmi nasional alumni IMM dengan Forum permusyawaratan ini tentang situasi kebangsaan, soal keumatan, dan menghadapi Muktamar Muhammadiyah 2020 dan milad IMM,” katanya.

Armyn mengatakan, acara ini juga dihadiri oleh seluruh perwakilan dari para alumni IMM hampir dari seluruh provinsi di Indonesia. Selanjutnya, Kornas Fokal IMM akan rembuk dan melakukan rapat kerja.

“Jadi, nanti rapat kerja. Kemudian tahun depan kita akan munas dan akan memberikan rekomendasi,” Terang Armyn.

Acara ini turut dihadiri sejumlah tokoh nasional, di antaranya Sekjen MUI Anwar Abbas, Mendikbud Muhadjir Effendy, hingga anggota DPR RI Saleh Daulay.

Silaturahmi Nasional (Silatnas) alumni Ikatan Keluarga Alumni IMM (Kornas Fokal IMM) mengatakan bahwa sejumlah rumusan solusi masalah bangsa dan keumatan turut dibahas dalam Silatnas ini. Acara silaturahmi nasional alumni IMM dengan Forum permusyawaratan ini tentang situasi kebangsaan, soal keumatan, dan menghadapi Muktamar Muhammadiyah 2020 dan milad IMM,” katanya.

Armyn mengatakan, acara ini juga dihadiri oleh seluruh perwakilan dari para alumni IMM hampir dari seluruh provinsi di Indonesia (pengurus provinsi) dan pengurus nasional. Selanjutnya, Kornas Fokal IMM akan rembuk dan melakukan rapat kerja. Silatnas juga menjadi bagian dari rapat kerja pengurus karena tahun depan akan menggelar Munas.

“Jadi, nanti rapat kerja. Kemudian tahun depan kita akan munas dan akan memberikan rekomendasi,” Terang Armyn.

“Ya, Tahun depan kita akan menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) jadi silatnas ini juga sekaligus akan mempersiapkan materi – materi munas dan akan memberikan rekomendasi pada munas yang akan diselenggarakan pada tahun 2020 mendatang”, ujarnya.

Armyn merinci rekomenadasi yang akan di hasilkan pada silatnas ini dan akan direkomendasi pada munas 2020 mendatang ada empat hal.

– Tentang situasi kebangsaan.

– Soal keummatan.

– Menghadapi Muktamar Muhammadiyah tahun 2020.

– Milad Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sebagai gebyar dari persiapan muhtamar Muhammadiyah tahun 2020.

Lebih lanjut Armyn menyebutkan Silat ini juga akan diisi dengan beberapa acara antara lain; ceramah Menteri Pertahanan RI oleh Jenderal TNI (Purnawirawan) Ryamizard Ryacudu. Diskusi Optimalisasi Investasi Dana Haji untuk kesejahteraan umat dan pentingnya pendaftaran haji sejak dini. Diskusi Publik dengan topik Tantangan Membangun Kedewasaan Demokrasi Indonesia. Ceramah “Quo Vadis Kaderisasi IMM untuk Bangsa”. Serta sosialisasi 4 pilar.

Menurut Armyn, situasi kebangsaan yang belakangan ini penuh turbulensi mendorong Fokal IMM sebagai entitas anak bangsa mengambil peran dan tanggung jawab.

“Kami meyakini dinamika politik saat Pilpres lalu yang sarat dengan pesan berbau SARA, kerusuhan 21-22 Mei, serta belakangan kita simak juga terjadi di Papua, merebaknya radikalisme, serta unjuk rasa isu KPK yang juga membawa korban jiwa di Kendari, bukanlah sesuatu yang bisa kita pandang remeh,” ucap Dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta ini.

Armyn Gultom menyebut, semua fraktal tersebut mesti ditelaah dan dibincangkan secara mendalam, agar bisa disikapi secara tepat.

“Alumni IMM dengan beragam latar belakang keilmuan ingin berkontribusi, memberi masukan pada pemerintah sekaligus menyusun langkah yang dapat dilakukan sendiri karena persoalan bangsa adalah soal bersama dan semua elemen bangsa patut berkontribusi sesuai kemampuan masing-masing,” ujar pengurus PP Muhammadiyah ini.

Alumni IMM jumlahnya jutaan, mengingat basisnya tersebar tidak hanya di Perguruan Tinggi Muhammadiyah, tapi juga di perguruan tinggi negeri dan Islam negeri, serta swasta lainnya. “Sehingga memiliki potensi luar biasa dalam melakukan pencerahan dan agenda kontributif lainnya bagi bangsa,” tutur Armyn.

Terkait pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih yang akan digelar 20 Oktober, Armin mengingatkan agar demokrasi mesti dijaga tidak hanya pada pelaksanaan prosedur demokrasi semata, tetapi juga membangun budaya demokrasinya.

“Pasangan Jokowi-Ma’ruf merupakan hasil pemilu yang sah, sehingga pelantikannya adalah keniscayaan konstitusional, sehingga tiap keinginan menghalanginya adalah tindakan anti demokrasi, anti-Pancasila. Sebagai elemen sivil society, Fokal IMM akan menjadi mitra kritis pemerintah, mendukung tiap langkah pemerintah yang memberi faedah maksimal bagi kemajuan bangsa, serta memberi masukan pada aspek yang dibutuhkan,” Terangnya.

Ini juga mempersiapkan materi-materi munas dan akan memberikan rekomendasi tentang empat hal. Pertama, tentang situasi kebangsaan. Kedua, soal keumatan dan yang ketiga menghadapi Muktamar Muhammadiyah tahun 2020 dan milad Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sebagai gebyar dari persiapan Muktamar Muhammadiyah tahun depan,” ujar Armyn di lokasi.

Mengenai tema membangun Sumber Daya Manusia untuk Indonesia Maju, hal itu dikatakannya senapas dengan agenda Muktamar Muhammadiyah. Menurut dia, Muhammadiyah sampai saat ini memiliki sumber daya manusia di bidang pendidikan.
Untuk itu, kata Armyn, ke depan agenda pendidikan akan dikembangkan dalam metode penangkalan terhadap radikalisme dan program deradikalisasi.
Selain itu, diharapkan ke depan Fokal IMM bisa memberikan penyuluhan, pencerahan mengenai wawasan kebangsaan, nilai-nilai Pancasila, pemahaman tentang Indonesia adalah negara kesepakatan, Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara.

“Karena itu sudah menjadi kesepakatan founding father kita, para pendiri bangsa bahwa dasar negara kita adalah Pancasila,” Jelasnya.

Lebih lanjut, Armyn meyakini akan ada kader Muhammadiyah yang akan menjadi menteri kabinet Joko Widodo (Jokowi) – Ma’ruf Amin lima tahun kedepan.‎ Namun, katanya, hal itu tentu menjadi kewenangan presiden.

“Saya kira masih akan ada (kader Muhammadiyah) dalam optimisme saya mengatakan pasti ada. Karena itu urusan presiden hak prerogratif presiden. Muhammadiyah punya SDM yang luar biasa untuk posisi apapun. Ketika itu diperlukan dan dipandang perlu oleh pak Jokowi. Di Muhammadiyah itu segudang tenaga yang bisa ditempatkan untuk sektor apapun,” ujarnya.

Terpenting, Armyn menegaskan bahwa prinsip Muhammadiyah tidak pernah meminta-minta kursi menteri di pemerintahan. Namun, sambungnya, muhammadiyah selalu siap ditempatkan di pos-pos strategis jika diminta oleh Presiden.

“Di Muhammadiyah ini diajarkan jangan merebut jabatan, tapi ketika diberi amanah itu laksanakan dengan tuntas, baik, dan amanah,” pungkasnya.

Acara ini turut dihadiri sejumlah tokoh nasional, di antaranya Sekjen MUI Anwar Abbas, Mendikbud Muhadjir Effendy, hingga anggota DPR RI Saleh Daulay.

Acara dilanjutkan tausyiah oleh Dr. Anwar Abbas, Ketua PP Muhammadiyah, serta dilanjutkan dengan diskusi bertema ‘Optimalisasi Investasi Dana Haji Untuk Kesejahteraan Umat dan Pentingnya Pendaftaran Haji Sejak Dini Oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Kemudian dilanjutkan dengan Diskusi Publik bertemakan, ‘Menyoal Konsolidasi Demokrasi Pasca Dua Dekade Reformasi’ oleh Dr (HC). H.Zulkifli Hasan, SE., M.M. Wakil Ketua MPR RI. Dan sebagai puncaknya, diisi dengan Acara Konsolidasi FOKAL IMM KORNAS bersama KORWIL FOKAL IMM Se-Indonesia dan dimintakan pandangan Umum dari setiap Korwil Fokal IMM se-Indonesia. “Pungkas Armyn Gultom Kordinator Nasional Fokal IMM.

“Silatnas ini merupakan ruang konsolidasi dan silaturahim antar keluarga alumni IMM tingkat nasional. Terutama dalam mempersiapkan SDM kader dan alumni IMM untuk Indonesia kedepan,” kata Armyn Gultom, Kordinator Nasional Fokal IMM.

Untuk Selanjutnya Acara Besok, Sabtu, 19 Oktober 2019 akan ada Diskusi Publik ‘Tantangan Membangun Kedewasaan Demokrasi di Indonesia’ oleh Ir. Hasto Kristiyanto, M.M. Sekjend DPP PDIP Perjuangan, Ahmad Rofiq, S.T. Sekjend DPP Partai Perindo dan H. Hanafi Rais S.I.P., M.P.P. Ketua DPP PAN.

“Insya Allah usai kegiatan Silatnas Fokal IMM ini, penutupan akan dilakukan oleh Dr. Abdul Mukti, M.Ed, sambil memberikan tausyiah Kebangsaan,” pungkas Armyn Gultom yang juga dicalonkan untuk Walikota Sibolga, Sumatera Utara.

Continue Reading
2 Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Metro

Biomassa Rekayasa Genetika Dinilai Jadi Solusi Industri Hijau dan Energi Ramah Lingkungan

Published

on

By

Jakarta – Pemanfaatan biomassa berbasis rekayasa genetika dinilai memiliki potensi besar dalam mendukung pengembangan industri hijau dan energi ramah lingkungan di Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Dr. Dra. N. Sri Hartati dalam kegiatan yang membahas inovasi pemanfaatan biomassa untuk industri berkelanjutan.

Dalam pemaparannya, Sri Hartati menjelaskan bahwa Indonesia memiliki sumber biomassa yang melimpah, baik dari sektor pertanian maupun kehutanan. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku bioenergi dan berbagai produk ramah lingkungan lainnya yang mampu mendukung transformasi industri nasional menuju sistem produksi yang lebih berkelanjutan.kamis (21/5/2026)

“Untuk mendukung industri yang efisien dan ramah lingkungan, kita dapat memanfaatkan sumber biomassa yang besar, baik dari limbah pertanian maupun kehutanan, untuk dikembangkan menjadi bioenergi dan produk ramah lingkungan lainnya,” ujarnya.

Menurutnya, salah satu pendekatan yang saat ini terus dikembangkan adalah rekayasa genetika pada tanaman dengan memodifikasi struktur dinding sel. Langkah tersebut dilakukan agar biomassa yang dihasilkan menjadi lebih mudah dan efisien saat dikonversi menjadi energi maupun produk industri lainnya.

Ia menjelaskan bahwa pada prinsipnya seluruh biomassa dapat dikonversi. Namun, proses tersebut masih menghadapi sejumlah kendala yang berasal dari struktur alami dinding sel tanaman. Karena itu, penelitian dilakukan untuk mengubah komposisi dan struktur dinding sel agar proses konversi dapat berlangsung lebih optimal.

“Dengan modifikasi struktur tersebut, proses konversi menjadi lebih efisien. Kebutuhan energi dan penggunaan bahan kimia dapat ditekan sehingga lebih mendukung konsep industri hijau,” jelasnya.

Sri Hartati juga menuturkan bahwa teknologi tanaman transgenik yang dikembangkan saat ini pada dasarnya telah berhasil dikuasai dan diproduksi. Meski demikian, penerapannya secara luas masih memerlukan berbagai tahapan pengujian, khususnya terkait aspek keamanan hayati dan dampak lingkungan.

“Teknologinya sebenarnya sudah dapat kami kuasai. Tanaman transgenik juga sudah bisa diproduksi, tetapi masih memerlukan pengujian lebih lanjut, terutama terkait keamanan hayati dan lingkungan,” katanya.

Ia berharap ke depan semakin banyak riset dan pengembangan terkait pemanfaatan biomassa melalui pendekatan sistem biologis dan rekayasa genetika. Menurutnya, inovasi tersebut dapat membuka peluang besar bagi terciptanya industri nasional yang lebih efisien, berkelanjutan, dan memiliki daya saing tinggi di tingkat global.

“Diharapkan semakin banyak pihak yang mengembangkan pemanfaatan biomassa berbasis rekayasa genetika sehingga dapat menghasilkan teknologi yang lebih mudah diterapkan dan lebih efisien bagi industri hijau di Indonesia,” tutupnya.

Continue Reading

Metro

IKA SKMA dan Kementerian Kehutanan Perkuat SDM, Dorong Lulusan SMK Kehutanan Siap Bersaing di Dunia Kerja

Published

on

By

Jakarta – Pengembangan sumber daya manusia (SDM) menjadi fokus utama dalam pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ikatan Alumni Sekolah Kehutanan Menengah Atas (IKA SKMA). Melalui forum tersebut, IKA SKMA bersama Kementerian Kehutanan menegaskan komitmen untuk memperkuat sistem pendidikan kehutanan sekaligus meningkatkan kualitas lulusan agar mampu menghadapi tantangan dunia kerja di masa depan.

Ketua Umum IKA SKMA, Dr. H. Irwan, S.IP., M.P., dalam keterangannya kepada media menyampaikan bahwa Rakernas kali ini menitikberatkan pada pengembangan SDM dan peningkatan kualitas pendidikan SMK Kehutanan. Ia mengapresiasi dukungan serta pembinaan dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kementerian Kehutanan terhadap upaya pembenahan sistem pendidikan.kamis (21/5/2026)

Menurutnya, penguatan struktur pendidikan SMK Kehutanan menjadi langkah penting agar lulusan tidak hanya memiliki kompetensi akademik, tetapi juga karakter dan kapasitas yang mampu menjadi teladan di lingkungan masing-masing.

“Kami bersyukur atas perhatian dan pembinaan yang diberikan terhadap pengembangan pendidikan SMK Kehutanan.

Harapannya, ke depan sistem pendidikan semakin baik dan para lulusannya mampu menjadi contoh serta membawa manfaat di tengah masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kementerian Kehutanan, Drh.
Indra Exploitasia Samiawan, M.Si., menegaskan bahwa lulusan SMK saat ini dituntut memiliki daya saing tinggi karena tantangan dunia kerja yang semakin kompleks.

Ia menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap kompetensi peserta didik guna memastikan lulusan memiliki kesiapan menghadapi kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang.

“SMK saat ini harus mampu bersaing di dunia kerja karena tantangannya semakin berat. Oleh karena itu, evaluasi kompetensi perlu dilakukan agar lulusan benar-benar memiliki kemampuan yang sesuai kebutuhan,” katanya.

Lebih lanjut, Indra menjelaskan bahwa sinergi antara Kementerian Kehutanan dan IKA SKMA menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem pendidikan, termasuk melalui pengembangan basis data pendidikan dan kontribusi alumni terhadap peningkatan kualitas sekolah.

Ia berharap kolaborasi tersebut dapat membuka peluang lebih besar bagi lulusan SMK untuk memperoleh pekerjaan serta memperkuat jejaring antarsekolah di berbagai daerah.

“Dengan sinergi yang semakin kuat, kami berharap seluruh lulusan SMK dapat memperoleh kesempatan kerja dan mampu memberikan kontribusi nyata di mana pun mereka berada. Kolaborasi antar sekolah juga diharapkan semakin meningkat,” tutupnya.

Continue Reading

Metro

Riset Ungkap Kekuatan Solidaritas Akar Rumput Lebih Efektif Atasi Kemiskinan

Published

on

By

Jakarta – Kebijakan penanggulangan kemiskinan dinilai perlu disusun dengan mempertimbangkan aspek lokalitas dan kondisi sosial masyarakat di setiap daerah.

Pendekatan kebijakan yang seragam dinilai tidak selalu efektif diterapkan karena karakteristik budaya, potensi wilayah, serta kondisi masyarakat di tiap daerah berbeda.

Hal tersebut disampaikan Dr. Istian Hermawati, S.Pd., M.Sos., dalam keterangannya kepada media.kamis (21/5/2026)

Ia menegaskan bahwa hasil riset yang dilakukannya menunjukkan kebijakan yang bertumpu pada kekuatan akar rumput dan partisipasi masyarakat justru menghasilkan dampak yang lebih efektif dibanding kebijakan yang hanya bersifat dari atas ke bawah.

“Kebijakan itu harus berbasis aspek lokalitas. Tidak bisa kebijakan nasional diterapkan secara sama di semua daerah. Kebijakannya bisa besar, tetapi implementasinya harus menyesuaikan konteks lokal, budaya, dan seluruh potensi yang ada di daerah,” ujarnya.

Ia mencontohkan pengalaman saat pandemi ketika menginisiasi gerakan perempuan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melalui pembentukan “Dapur Publik”. Program tersebut lahir dari solidaritas masyarakat dan melibatkan perempuan, relawan, petani, serta berbagai elemen lokal dalam memperkuat ketahanan pangan masyarakat.

Dalam praktiknya, masyarakat yang memiliki bahan pangan seperti sayur-mayur atau kebutuhan pokok menyumbangkan apa yang dimiliki. Selanjutnya, kelompok perempuan mengolah bahan tersebut menjadi makanan yang dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Menurutnya, gerakan tersebut bukanlah aktivitas jual beli, melainkan bentuk solidaritas sosial masyarakat.

Dari satu dapur, kemudian berkembang menjadi dapur-dapur baru yang mampu menjangkau lebih banyak kelompok rentan.

“Prioritas kami saat itu adalah lansia terlantar, penyandang disabilitas, dan masyarakat yang benar-benar kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,” katanya.

Ia menilai selama ini kelompok masyarakat miskin sering kali hanya diposisikan sebagai objek penerima bantuan. Padahal, ketika diberikan ruang untuk berkontribusi, mereka justru mampu menjadi penggerak solusi di tengah masyarakat.

“Ketika masyarakat diberi peluang berkontribusi, ternyata mereka bisa menggerakkan solidaritas dan membantu menyelamatkan banyak orang,” ujarnya.

Lebih jauh, Istian juga mengkritisi metode pengukuran kemiskinan yang selama ini banyak menggunakan pendekatan pendapatan semata.

Menurutnya, ukuran tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil masyarakat di lapangan.

Ia mencontohkan data kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kulon Progo pada 2022.
Menurutnya, terdapat paradoks ketika wilayah yang dikategorikan memiliki tingkat kemiskinan ekstrem tinggi justru menunjukkan angka harapan hidup perempuan yang tinggi.

“Kalau hanya memakai ukuran pendapatan, banyak aspek yang tidak terbaca. Ada masyarakat yang memiliki aset, modal sosial, dan kemampuan bertahan hidup yang tidak masuk dalam pengukuran,” jelasnya.

Berdasarkan riset lapangan yang dilakukan, ia menyebut hanya sekitar 35 persen masyarakat yang masuk kategori kemiskinan ekstrem benar-benar berada dalam kondisi sangat miskin.

Selebihnya, menurut dia, memerlukan pendekatan dan definisi yang lebih komprehensif.

Karena itu, ia mendorong adanya evaluasi terhadap definisi dan metode pengukuran kemiskinan agar lebih sesuai dengan kondisi nyata masyarakat.

“Jangan mudah memberi label miskin kepada seseorang. Kita perlu melihat persoalan ini secara utuh dan lebih manusiawi,” tutupnya.

Continue Reading

Trending