Connect with us

Metro

Armyn Gultom, Ketua Kornas Fokal IMM Gelar Silaturahmi Nasional “Membangun Sumber Daya Manusia Untuk Indonesia Maju”

Published

6 tahun ago

on

Jakarta – Kordinator Nasional Forum Keluarga Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (Fokal IMM) menggelar Silaturahim Nasional (Silatnas) bertajuk ‘Membangun Sumber Daya Manusia untuk Indonesia Maju’ hari Jum’at – Sabtu, 18-19 Oktober 2019 di Hotel Royal Kuningan Jakarta Pukul 13.00 WIB s/d Selesai.

Ketua Umum Kornas Fokal IMM, Armyn Gultom mengatakan, “Ini adalah silaturahmi nasional alumni IMM bukan sebatas sebagai ajang temu kangen saja tetapi juga sebagai wadah urun rembuk untuk menanggapi situasi bangsa ini. Melalui forum ini kami akan membahas tentang situasi kebangsaan, tentang keumatan, dan tentang kontribusi nyata alumni IMM dalam memajukan Indonesia,” Ujar Armyn.

Sejatinya, Silatnas ini dihadiri oleh seluruh perwakilan dari para Alumni IMM di seluruh provinsi Indonesia.

“Prof. Dr. Muhadjir Effendi, M.A.P sebagai Menteri Pendidikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) membuka Acara ini. Muhadjir mengharapkan agar alumni IMM mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman agar bisa memperkuat eksistensinya dalam pergulatan kebangsaan.

“Pemilu telah usai, saatnya alumni IMM mengambil peran secara strategis dalam membangun bangsa. Eksistensi alumni IMM harus bisa dirasakan oleh semua, dan teranghanya dengan SDM unggul, Indonesia maju akan terwujud. Umat Islam harus menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun bangsa. Menggerakkan pendidikan, sosial dan dakwah,” Terang Muhadjir.

Acara ini turut dihadiri oleh Ton Abdillah Has sebagai Ketua Pelaksana Acara Silatnas Fokal IMM meliputi FGD perumusan peta jalan gerakan untuk Indonesia maju, sidang komisi untuk rekomendasi serta mempersiapkan peringatan Milad IMM dan Muktamar Muhammadiyah akan digelar pada 2020.

Silaturahmi Nasional (Silatnas) alumni Ikatan Keluarga Alumni IMM (Kornas Fokal IMM) mengatakan bahwa sejumlah rumusan solusi masalah bangsa dan keumatan turut dibahas dalam Silatnas ini. Acara silaturahmi nasional alumni IMM dengan Forum permusyawaratan ini tentang situasi kebangsaan, soal keumatan, dan menghadapi Muktamar Muhammadiyah 2020 dan milad IMM,” katanya.

Armyn mengatakan, acara ini juga dihadiri oleh seluruh perwakilan dari para alumni IMM hampir dari seluruh provinsi di Indonesia. Selanjutnya, Kornas Fokal IMM akan rembuk dan melakukan rapat kerja.

“Jadi, nanti rapat kerja. Kemudian tahun depan kita akan munas dan akan memberikan rekomendasi,” Terang Armyn.

Acara ini turut dihadiri sejumlah tokoh nasional, di antaranya Sekjen MUI Anwar Abbas, Mendikbud Muhadjir Effendy, hingga anggota DPR RI Saleh Daulay.

Silaturahmi Nasional (Silatnas) alumni Ikatan Keluarga Alumni IMM (Kornas Fokal IMM) mengatakan bahwa sejumlah rumusan solusi masalah bangsa dan keumatan turut dibahas dalam Silatnas ini. Acara silaturahmi nasional alumni IMM dengan Forum permusyawaratan ini tentang situasi kebangsaan, soal keumatan, dan menghadapi Muktamar Muhammadiyah 2020 dan milad IMM,” katanya.

Armyn mengatakan, acara ini juga dihadiri oleh seluruh perwakilan dari para alumni IMM hampir dari seluruh provinsi di Indonesia (pengurus provinsi) dan pengurus nasional. Selanjutnya, Kornas Fokal IMM akan rembuk dan melakukan rapat kerja. Silatnas juga menjadi bagian dari rapat kerja pengurus karena tahun depan akan menggelar Munas.

“Jadi, nanti rapat kerja. Kemudian tahun depan kita akan munas dan akan memberikan rekomendasi,” Terang Armyn.

“Ya, Tahun depan kita akan menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) jadi silatnas ini juga sekaligus akan mempersiapkan materi – materi munas dan akan memberikan rekomendasi pada munas yang akan diselenggarakan pada tahun 2020 mendatang”, ujarnya.

Armyn merinci rekomenadasi yang akan di hasilkan pada silatnas ini dan akan direkomendasi pada munas 2020 mendatang ada empat hal.

– Tentang situasi kebangsaan.

– Soal keummatan.

– Menghadapi Muktamar Muhammadiyah tahun 2020.

– Milad Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sebagai gebyar dari persiapan muhtamar Muhammadiyah tahun 2020.

Lebih lanjut Armyn menyebutkan Silat ini juga akan diisi dengan beberapa acara antara lain; ceramah Menteri Pertahanan RI oleh Jenderal TNI (Purnawirawan) Ryamizard Ryacudu. Diskusi Optimalisasi Investasi Dana Haji untuk kesejahteraan umat dan pentingnya pendaftaran haji sejak dini. Diskusi Publik dengan topik Tantangan Membangun Kedewasaan Demokrasi Indonesia. Ceramah “Quo Vadis Kaderisasi IMM untuk Bangsa”. Serta sosialisasi 4 pilar.

Menurut Armyn, situasi kebangsaan yang belakangan ini penuh turbulensi mendorong Fokal IMM sebagai entitas anak bangsa mengambil peran dan tanggung jawab.

“Kami meyakini dinamika politik saat Pilpres lalu yang sarat dengan pesan berbau SARA, kerusuhan 21-22 Mei, serta belakangan kita simak juga terjadi di Papua, merebaknya radikalisme, serta unjuk rasa isu KPK yang juga membawa korban jiwa di Kendari, bukanlah sesuatu yang bisa kita pandang remeh,” ucap Dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta ini.

Armyn Gultom menyebut, semua fraktal tersebut mesti ditelaah dan dibincangkan secara mendalam, agar bisa disikapi secara tepat.

“Alumni IMM dengan beragam latar belakang keilmuan ingin berkontribusi, memberi masukan pada pemerintah sekaligus menyusun langkah yang dapat dilakukan sendiri karena persoalan bangsa adalah soal bersama dan semua elemen bangsa patut berkontribusi sesuai kemampuan masing-masing,” ujar pengurus PP Muhammadiyah ini.

Alumni IMM jumlahnya jutaan, mengingat basisnya tersebar tidak hanya di Perguruan Tinggi Muhammadiyah, tapi juga di perguruan tinggi negeri dan Islam negeri, serta swasta lainnya. “Sehingga memiliki potensi luar biasa dalam melakukan pencerahan dan agenda kontributif lainnya bagi bangsa,” tutur Armyn.

Terkait pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih yang akan digelar 20 Oktober, Armin mengingatkan agar demokrasi mesti dijaga tidak hanya pada pelaksanaan prosedur demokrasi semata, tetapi juga membangun budaya demokrasinya.

“Pasangan Jokowi-Ma’ruf merupakan hasil pemilu yang sah, sehingga pelantikannya adalah keniscayaan konstitusional, sehingga tiap keinginan menghalanginya adalah tindakan anti demokrasi, anti-Pancasila. Sebagai elemen sivil society, Fokal IMM akan menjadi mitra kritis pemerintah, mendukung tiap langkah pemerintah yang memberi faedah maksimal bagi kemajuan bangsa, serta memberi masukan pada aspek yang dibutuhkan,” Terangnya.

Ini juga mempersiapkan materi-materi munas dan akan memberikan rekomendasi tentang empat hal. Pertama, tentang situasi kebangsaan. Kedua, soal keumatan dan yang ketiga menghadapi Muktamar Muhammadiyah tahun 2020 dan milad Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sebagai gebyar dari persiapan Muktamar Muhammadiyah tahun depan,” ujar Armyn di lokasi.

Mengenai tema membangun Sumber Daya Manusia untuk Indonesia Maju, hal itu dikatakannya senapas dengan agenda Muktamar Muhammadiyah. Menurut dia, Muhammadiyah sampai saat ini memiliki sumber daya manusia di bidang pendidikan.
Untuk itu, kata Armyn, ke depan agenda pendidikan akan dikembangkan dalam metode penangkalan terhadap radikalisme dan program deradikalisasi.
Selain itu, diharapkan ke depan Fokal IMM bisa memberikan penyuluhan, pencerahan mengenai wawasan kebangsaan, nilai-nilai Pancasila, pemahaman tentang Indonesia adalah negara kesepakatan, Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara.

“Karena itu sudah menjadi kesepakatan founding father kita, para pendiri bangsa bahwa dasar negara kita adalah Pancasila,” Jelasnya.

Lebih lanjut, Armyn meyakini akan ada kader Muhammadiyah yang akan menjadi menteri kabinet Joko Widodo (Jokowi) – Ma’ruf Amin lima tahun kedepan.‎ Namun, katanya, hal itu tentu menjadi kewenangan presiden.

“Saya kira masih akan ada (kader Muhammadiyah) dalam optimisme saya mengatakan pasti ada. Karena itu urusan presiden hak prerogratif presiden. Muhammadiyah punya SDM yang luar biasa untuk posisi apapun. Ketika itu diperlukan dan dipandang perlu oleh pak Jokowi. Di Muhammadiyah itu segudang tenaga yang bisa ditempatkan untuk sektor apapun,” ujarnya.

Terpenting, Armyn menegaskan bahwa prinsip Muhammadiyah tidak pernah meminta-minta kursi menteri di pemerintahan. Namun, sambungnya, muhammadiyah selalu siap ditempatkan di pos-pos strategis jika diminta oleh Presiden.

“Di Muhammadiyah ini diajarkan jangan merebut jabatan, tapi ketika diberi amanah itu laksanakan dengan tuntas, baik, dan amanah,” pungkasnya.

Acara ini turut dihadiri sejumlah tokoh nasional, di antaranya Sekjen MUI Anwar Abbas, Mendikbud Muhadjir Effendy, hingga anggota DPR RI Saleh Daulay.

Acara dilanjutkan tausyiah oleh Dr. Anwar Abbas, Ketua PP Muhammadiyah, serta dilanjutkan dengan diskusi bertema ‘Optimalisasi Investasi Dana Haji Untuk Kesejahteraan Umat dan Pentingnya Pendaftaran Haji Sejak Dini Oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Kemudian dilanjutkan dengan Diskusi Publik bertemakan, ‘Menyoal Konsolidasi Demokrasi Pasca Dua Dekade Reformasi’ oleh Dr (HC). H.Zulkifli Hasan, SE., M.M. Wakil Ketua MPR RI. Dan sebagai puncaknya, diisi dengan Acara Konsolidasi FOKAL IMM KORNAS bersama KORWIL FOKAL IMM Se-Indonesia dan dimintakan pandangan Umum dari setiap Korwil Fokal IMM se-Indonesia. “Pungkas Armyn Gultom Kordinator Nasional Fokal IMM.

“Silatnas ini merupakan ruang konsolidasi dan silaturahim antar keluarga alumni IMM tingkat nasional. Terutama dalam mempersiapkan SDM kader dan alumni IMM untuk Indonesia kedepan,” kata Armyn Gultom, Kordinator Nasional Fokal IMM.

Untuk Selanjutnya Acara Besok, Sabtu, 19 Oktober 2019 akan ada Diskusi Publik ‘Tantangan Membangun Kedewasaan Demokrasi di Indonesia’ oleh Ir. Hasto Kristiyanto, M.M. Sekjend DPP PDIP Perjuangan, Ahmad Rofiq, S.T. Sekjend DPP Partai Perindo dan H. Hanafi Rais S.I.P., M.P.P. Ketua DPP PAN.

“Insya Allah usai kegiatan Silatnas Fokal IMM ini, penutupan akan dilakukan oleh Dr. Abdul Mukti, M.Ed, sambil memberikan tausyiah Kebangsaan,” pungkas Armyn Gultom yang juga dicalonkan untuk Walikota Sibolga, Sumatera Utara.

Related Topics:
Continue Reading
2 Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Metro

ASPEKSINDO Lantik Pengurus 2025–2030, Tegaskan Laut sebagai Masa Depan Indonesia

Published

10 jam ago

on

April 14, 2026

By

Jakarta, – Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (ASPEKSINDO) resmi melantik Dewan Pengurus periode 2025–2030 dalam rangkaian Musyawarah Nasional (Munas) ke-III ASPEKSINDO 2025 yang digelar di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa (14/04/2026).

ASPEKSINDO merupakan organisasi kemitraan yang didirikan pada 10 Agustus 2017 sebagai wadah strategis untuk mempercepat pembangunan wilayah kepulauan, pesisir, dan pulau-pulau kecil di seluruh Indonesia.

Organisasi ini berperan menghubungkan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, sektor swasta, serta mitra internasional guna mewujudkan blue economy, memperkuat kemandirian daerah, dan mendukung Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Ketua Umum ASPEKSINDO, Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H., Bupati Mempawah, dalam sambutannya menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremoni, melainkan momentum penting untuk konsolidasi nasional wilayah kepulauan dan pesisir.

“Hari ini bukan sekadar pelantikan, tetapi momentum konsolidasi nasional agar wilayah kepulauan dan pesisir tidak lagi dipandang sebagai daerah pinggiran, melainkan sebagai pusat masa depan Indonesia,” ujarnya.

Menurut Erlina, Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia memiliki lebih dari 60 persen wilayah berupa lautan dengan garis pantai yang membentang hampir sepanjang khatulistiwa. Potensi sumber daya kelautan yang besar tersebut, menurutnya, belum sepenuhnya tercermin dalam kontribusi terhadap perekonomian nasional.

“Persoalan kita bukan kekurangan sumber daya, tetapi kekurangan nilai tambah. Di sinilah ASPEKSINDO mengambil peran strategis sebagai penggerak perubahan, jembatan antara kebijakan nasional dan realitas daerah, serta arsitek pembangunan maritim berbasis wilayah,” katanya.

Dalam periode kepengurusan baru ini, ASPEKSINDO menetapkan dua agenda besar sebagai tulang punggung transformasi wilayah pesisir dan kepulauan.

Agenda pertama adalah akselerasi hilirisasi kelautan di daerah. Erlina menekankan bahwa daerah tidak boleh lagi hanya berhenti pada aktivitas produksi primer.

“Ikan tidak cukup hanya ditangkap dan rumput laut tidak cukup hanya dipanen.
Kita harus naik kelas dengan membangun industri pengolahan di daerah, mulai dari pengalengan, pengolahan berbasis bioteknologi, hingga pengembangan produk bernilai tinggi seperti bioplastik dan bahan farmasi,” tegasnya.

Menurutnya, nilai tambah hasil kelautan harus tetap berada di daerah agar kesejahteraan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat pesisir dan nelayan.

Agenda kedua adalah implementasi ekonomi biru yang berkelanjutan. ASPEKSINDO, lanjut Erlina, mendukung penuh kebijakan penangkapan ikan terukur, penguatan kawasan konservasi, serta perlindungan ekosistem pesisir seperti mangrove dan terumbu karang.

Selain itu, ASPEKSINDO juga melihat peluang besar dalam pengembangan blue carbon dan perdagangan karbon sebagai sumber ekonomi baru yang berpotensi memberikan manfaat langsung bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Ia juga menyoroti berbagai tantangan yang masih dihadapi, seperti perubahan iklim, degradasi ekosistem pesisir, keterbatasan infrastruktur, serta ketimpangan konektivitas antarpulau.

“Namun kami percaya, dengan kepemimpinan nasional yang kuat dan arah kebijakan yang jelas, tantangan tersebut dapat diubah menjadi peluang,” katanya.

ASPEKSINDO menegaskan komitmennya untuk menjadi motor penggerak ekonomi biru di daerah, advokat kepentingan masyarakat pesisir dan nelayan, fasilitator investasi dan inovasi kelautan, serta penghubung efektif antara kebijakan pusat dan implementasi di lapangan.

Menutup sambutannya, Erlina mengajak seluruh pengurus yang baru dilantik untuk fokus pada kerja nyata.

“Ini bukan akhir dari proses, tetapi awal dari tanggung jawab besar. Tidak ada lagi ruang untuk sekadar berbicara. Yang kita butuhkan adalah kerja nyata, terobosan nyata, dan keberanian untuk berubah,” tegasnya.

Ia menambahkan, laut harus dipandang sebagai kekuatan pemersatu bangsa dan sumber kesejahteraan nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Jika darat adalah halaman depan negeri kita, maka laut adalah masa depan yang harus kita menangkan. Satu laut, sejuta manfaat,” pungkasnya.

Continue Reading

Metro

Barikade 98 Gelar Halal Bihalal Tema “Kawal Demokrasi Jaga Indonesia”

Published

1 hari ago

on

April 13, 2026

By

Jakarta, 13 April 2026 — Brigade 98 menggelar acara Halal Bihalal bertajuk “Kawal Demokrasi, Jaga Indonesia” pada Selasa (13/4/2026) di Cafe Cikini 5, Jakarta Pusat.

Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi pasca-Idulfitri, tetapi juga momentum konsolidasi untuk menyuarakan kepedulian terhadap kondisi demokrasi dan kehidupan berbangsa yang dinilai tengah menghadapi berbagai tantangan.

Dalam sambutannya, Ketua Brigade 98, Benny Murdani, menegaskan bahwa pertemuan tersebut bukan sekadar tradisi saling berjabat tangan dan bermaafan, melainkan sebuah ruang kesadaran bersama atas perubahan situasi kebangsaan yang tidak bisa diabaikan.

“Kita tidak sekadar berkumpul untuk saling berjabat tangan dan bermaafan. Kita berkumpul membawa kesadaran bahwa ada sesuatu yang sedang berubah, ada tanda-tanda yang tidak bisa lagi kita abaikan di negeri ini,” ujar Benny.

Menurutnya, ketika kritik mulai dianggap sebagai ancaman, perbedaan pendapat dibungkam, dan ruang demokrasi perlahan menyempit, maka forum seperti ini menjadi lebih dari sekadar tradisi.

“Ini adalah sikap, ini adalah pernyataan, ini adalah keberanian,” tegasnya.

Benny juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh senior dan tokoh pergerakan yang hadir di tengah kesibukan masing-masing untuk ikut merawat semangat perjuangan dan demokrasi.

Dalam kesempatan tersebut, Brigade 98 menyoroti sejumlah persoalan nasional, mulai dari kekhawatiran atas menguatnya peran militer dalam jabatan sipil, kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat, hingga berbagai tindakan represif terhadap aktivis dan kelompok kritis.

Ia menegaskan pentingnya menjaga prinsip supremasi sipil dalam kehidupan bernegara.

“Pertanyaannya, apakah kita ingin negara ini dipimpin dengan prinsip militeristik, atau tetap dikendalikan di bawah kekuatan sipil dalam semangat demokrasi,” katanya.

Selain itu, Benny juga menyinggung adanya kegelisahan terhadap pengelolaan sumber daya alam dan anggaran negara yang dinilai belum sepenuhnya digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat.

Acara ini turut menghadirkan para senior dan tokoh pergerakan untuk menyampaikan pandangan kritis serta masukan terkait kondisi bangsa saat ini.

Halal Bihalal Brigade 98 diharapkan menjadi ruang silaturahmi sekaligus forum kebangsaan untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjaga demokrasi, supremasi hukum, dan kepentingan rakyat.

Continue Reading

Metro

Ulama, Zuama, dan Cendekiawan Muslim Gelar Silaturahmi dan Konferensi Seruan Persatuan Dunia Islam

Published

2 hari ago

on

April 13, 2026

By

Jakarta – Ulama, zuama, dan cendekiawan Muslim Indonesia menggelar silaturahmi dan konferensi bertajuk “Tentang Persatuan Dunia Islam” pada Senin (13/04/2026) di Hotel Ambhara.

Kegiatan ini menghadirkan sejumlah tokoh nasional, salah satunya M. Din Syamsuddin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah sekaligus Ketua Poros Dunia Wasatiyyat Islam.

Dalam sambutannya, Din Syamsuddin menjelaskan bahwa istilah ulama, zuama, dan cendekiawan Muslim merupakan tiga kategori yang selama ini digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia, yang mencakup para pemimpin organisasi Islam serta kalangan intelektual Muslim.

Ia mengungkapkan bahwa pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari diskusi intensif yang telah dilakukan sebelumnya pada 2 April 2026. Dari pertemuan tersebut, disepakati sebuah naskah seruan yang hingga saat ini telah ditandatangani oleh 53 tokoh ulama dan cendekiawan Muslim, dan masih akan terus bertambah.

“Seruan ini juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan Arab, sehingga akan disampaikan kepada berbagai organisasi Islam internasional,” ujar Din.

Adapun organisasi yang akan menerima seruan tersebut antara lain Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Rabithah Al-Alam Al-Islami, serta Al-Azhar, dan sejumlah lembaga internasional lainnya.

Enam Poin Seruan Persatuan Dunia Islam
Dalam konferensi tersebut, disampaikan dokumen penting berjudul “Seruan Ulama, Zuama, dan Cendekiawan Muslim Indonesia tentang Urgensi Persatuan Dunia Islam untuk Penciptaan Tata Dunia Baru yang Damai, Adil, Sejahtera, dan Beradab.”

Seruan ini memuat enam poin utama:
Kecaman terhadap agresi global
Menyoroti serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran serta tragedi kemanusiaan di Gaza, Palestina. Tindakan tersebut dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional, hak asasi manusia, dan kedaulatan negara.

Seruan ishlah syamilah (perbaikan menyeluruh)
Menekankan pentingnya penghentian perang secara total, penyelesaian konflik secara adil, serta pembenahan tatanan global berdasarkan nilai keadilan, kebenaran, dan perdamaian.
Desakan kepada lembaga internasional
Mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk Dewan Keamanan PBB, Mahkamah Internasional (ICJ), dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC), untuk menjatuhkan sanksi tegas terhadap pihak-pihak yang memicu konflik.

Ajakan persatuan negara-negara Islam
Para pemimpin negara Islam didorong untuk memperkuat solidaritas, bersatu dalam menghadapi ancaman global, serta membela kemerdekaan Palestina dan menjaga Masjid Al-Aqsa.

Penguatan ukhuwah Islamiyah
Umat Islam di seluruh dunia diajak untuk memperkuat persatuan, menghindari perpecahan seperti konflik Sunni-Syiah, serta tidak terpengaruh politik adu domba.
Momentum membangun tatanan dunia baru

Perang di Timur Tengah dijadikan pelajaran untuk membangun solidaritas global dan membentuk aliansi kemanusiaan demi terciptanya dunia yang damai, adil, dan beradab.

Penutup

Melalui seruan ini, para ulama, zuama, dan cendekiawan Muslim Indonesia berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendorong perdamaian dunia, sekaligus memperkuat peran umat Islam sebagai kekuatan moral global dalam menciptakan tatanan dunia yang lebih baik.

Continue Reading

Trending