Connect with us

Metro

KONFERENSI PERS KETUA UMUM DPN GEPENTA DR. DRS. PARASIAN SIMANUNGKALIT

Published

on

Jakarta – Gepenta adalah Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba, Tawuran dan Anarkis, yang dibentuk 10 November 2000, mempunyai visi “Menciptakan Indonesia negeri aman, damai, makmur dan sejahtera tanpa narkoba, tawuran dan anarkis, demi tetap tegaknya NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”.
Dengan visi tersebut agar tercapai maksud dan tujuan visi tersebut maka disusunlah misi Gepenta yaitu “Menggérakkan rakyat setempat diseluruh Indonesia untuk sadar dan bangkit bersama pemerintah berperan serta menanggulangi bahaya narkoba, perbuatan tawuran dan anarkis untuk
tercapainya tujuan nasional bangsa Indonesia masyarakat adil dan makmur”.
Setelah mengamati kondisi masyarakat, bangsa dan negara sejak era reformasi dari tahun 1998 sampai dengan sekarang, masalah narkoba tidak pemah surut bahkan anak negeri ini semakin banyak korban pengguna narkoba. Kepedulian Gepenta untuk membebaskan atau menurunkan penyalahgunaan narkoba, Gepenta telah mengusulkan kepada Presiden RI Joko Widodo, Kepala BNN dan Kapolri, agar meningkatkan strategi penanggulangan narkoba di Indonesia. Supaya di BNN dibentuk Pasukan Khusus Anti Narkoba (PASKAN) yang setara dengan DEA di Amerika Serikat.
Dengan pelaksanaan terpusat di BNN dan tidak membentuk BNNP dan BNNK didaerah. Demikian di Bareskrim POLRI dibentuk Densus 99 Anti Narkoba sebagaimana sepeni BNPT mempunyai pasukan Densus 88 Anti Terorisme Penanggulangan narkoba tidak seperti sekarang dilaksanakan oleh Direktorat Reserse Narkoba tidak berbentuk pasukan dari berbagai unsur, agar
semua bandar, pengedar, pembuat dan penyelundup narkoba dapat diberantas dan ditangkap sena diajukan ke pengadilan untuk dihukum mati.
Bagaimana dengan keamanan dalam negeri, gangguan kamtibnas. Setelah kita memasuki era reformasi dimana UUD 1945 telah diamandemen empat kali, tahun 1999,2000,2001 dan 2002.
Dengan diamandemennya UUD 1945 yang asli, maka hal ini telah membuat Indonesia semakin jauh dari tujuan nasional masyarakat adil dan makmur.
Saya mengutip pidato Bung Karno pada waktu menetapkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kembali ke UUD 1945 mengatakan “UUD 1945 adalah jiwa daripada revolusi 1945 dan UUD 1945. UUD 1945 adalah anak kandung atau saudara kembar dari Proklamasi 17 Agustus 1945”. Kalau kita rasakan, renungkan dan analisa serta evaluasi bahwa amandemen UUD 1945 merupakan “Sumber dari pada korupsi, meningkatnya perbuatan tawuran dan anarkis”. Yang diwarnai adanya pilpres dan pilkada secara langsung yang dianut oleh demokrasi liberal meninggalkan bahkan mengkhianati demokrasi Pancasila yaitu yang terdapat pada alinea ke empat dari Pancasila: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratakan dan perwakilan”.
Bahwa demokrasi Pancasila adalah permusyawarakatan dan perwakilan ini artinya telah ada wadah Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia sebagai lembaga tertinggi negara untuk memilih dan mengangkat presiden. Tetapi setelah diamandemen UUD 1945 MPR R1 di degradasi dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga tinggi negara, yang sejatinya tidak mempunyai kewenangan memutuskan dan menetapkan serta pengangkatan presiden.
Kembali ke amandemen UUD 1945 merupakan pelanggaran teori hukum konstitusi bahwa MPR RI periode 1997-1999 diketuai Harmoko menerbitkan ketetapan MPR Nomor V111 Tahun 1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor IV Tahun 1983 tentang Referendum. Pencabutan referendum ini sejatinya tidak boleh dan tidak dapat ditetapkan sebelum dilaksanakan. Setelah dilaksanakan barulah diadakan analisa dan era reformasi.
Bilamana tidak bermanfaat maka dapat dicabut. Setelah kita telah mengalami perubahan UUD 1945 asli menjadi UUD 1999, 2000, 2001 dan 2002 dimana telah 20 tahun meninggalkan demokrasi Pancasila dan UUD 1945 hasil amandemen pasal-pasalnya banyak bértcntangan dengan Pancasila. Maka Gepenta yang berpedoman kepada visi dan misi mempertahankan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (asli) maka mengambil pepatah nasehat orang tua leluhur Indonesia, “ibarat orang yang kesasar ditengah hutan belantara dengan bahaya yang mengancam dihadapannya, maka tidak ada pilihan
lain selain bergegas mencari jalan pulang. Setelah itu barulah berjalan kembali dengan penuh kehati-hatian . Maka kita usulkan “Kembali ke UUD 1945 (ASLI) dan demokrasi Pancasila dengan dua pilihan: 1. Dekrit presiden 2. Sidang MPR RI.
Untuk itulah Maka Gepenta di seluruh Indonesia akan mengadakan seminar dan diskusi publik menghimpun rakyat berikrar ” Kembali ke UUD 1945 dan Demokrasi Pancasila”

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Metro

Atlantis Subsea Indonesia Optimistis Tangkap Peluang Industri Migas Lepas Pantai, Paparkan Strategi Pertumbuhan dalam Public Expose 2026

Published

on

By

Jakarta – PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk (ATLA) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Public Expose Tahunan pada Kamis (4/6/2026) di Hotel Wyndham Casablanca, Jakarta. Kegiatan yang berlangsung secara hybrid tersebut menjadi ajang bagi perseroan untuk memaparkan kinerja perusahaan, prospek bisnis, serta strategi pengembangan usaha di sektor survei dan jasa penunjang industri minyak dan gas bumi (migas) lepas pantai.

Acara diawali dengan perkenalan jajaran manajemen yang hadir, yakni Komisaris Utama Rudi Reksa Sutantra, Komisaris Independen Yohanes Hendri Prasetyo, Direktur Andreas Setiawan, serta Corporate Secretary Uba Rianin.

Dalam pemaparannya, manajemen menyampaikan bahwa Atlantis Subsea Indonesia merupakan penyedia layanan dan teknologi survei terintegrasi yang berfokus pada sektor energi, khususnya industri minyak dan gas bumi, energi terbarukan, serta infrastruktur kelautan. Perseroan menyediakan berbagai layanan seperti survei geofisika dan geoteknik, survey and positioning, inspection repair and maintenance (IRM), dukungan Remotely Operated Vehicle (ROV), hingga layanan post construction support.

Direktur Andreas Setiawan menjelaskan bahwa perseroan memiliki visi menjadi pionir di bidang survei dengan meningkatkan standar kualitas dan keselamatan kerja pada proyek-proyek infrastruktur, khususnya sektor energi dan transportasi.

“Perusahaan berkomitmen membangun budaya kerja yang proaktif, aman, dan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Kami juga terus menghadirkan solusi inovatif melalui manajemen proyek yang profesional dan pelaksanaan yang efektif guna memberikan nilai tambah bagi para pelanggan,” ujarnya.

Didirikan pada tahun 2016 dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, Atlantis Subsea Indonesia resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada 16 April 2024. Saat IPO, perseroan melepas 1,2 miliar saham atau 19,36 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh dengan harga Rp100 per saham, sehingga memperoleh dana sebesar Rp120 miliar yang digunakan untuk mendukung modal kerja dan pengembangan usaha.

Manajemen memaparkan perjalanan bisnis perusahaan sejak berdiri pada 2016 hingga 2025 yang ditandai dengan peningkatan portofolio proyek dan penguatan kapabilitas operasional. Salah satu proyek yang menjadi sorotan sepanjang 2025 adalah pekerjaan survei bawah laut pada pipa gas berdiameter 28 inci untuk proyek West Natuna Transportation System (WNTS) to Pemping Line Gas Pipeline.

Perseroan menilai prospek industri migas lepas pantai Indonesia masih sangat menjanjikan. Meningkatnya kebutuhan energi nasional mendorong aktivitas eksplorasi, pengembangan lapangan, serta pemeliharaan fasilitas offshore yang berdampak pada meningkatnya permintaan jasa survei dan layanan maritim.

“Kebutuhan data survei yang akurat menjadi faktor penting untuk mendukung efisiensi dan keselamatan operasional. Selain itu, meningkatnya kebutuhan inspection, repair and maintenance serta penerapan standar Health, Safety and Environment (HSE) yang semakin tinggi menjadi peluang bagi perusahaan,” jelas manajemen.

Dengan pengalaman operasional yang dimiliki serta kemampuan menyediakan layanan survei dan positioning yang terintegrasi, perseroan optimistis mampu memperkuat posisinya sebagai mitra strategis bagi industri migas offshore di Indonesia.

Dari sisi keuangan, Atlantis Subsea Indonesia mencatat total aset sebesar Rp174,73 miliar hingga akhir 2025. Posisi kas dan setara kas tercatat Rp14,57 miliar. Sementara itu, laba bersih perusahaan mencapai Rp1,13 miliar dengan pendapatan sebesar Rp18,74 miliar berdasarkan data trailing twelve months (TTM) per Desember 2025.

Pada laporan tahunan sebelumnya, perseroan juga pernah membukukan pendapatan sebesar Rp84,91 miliar dengan laba bersih mencapai Rp15,14 miliar dan total aset Rp174,83 miliar. Capaian tersebut menunjukkan kemampuan perusahaan menjaga kinerja di tengah dinamika industri energi yang masih menghadapi berbagai tantangan global.

Manajemen mengakui bahwa ketidakpastian ekonomi dunia, termasuk gejolak tarif perdagangan internasional dan kondisi pasar energi global, masih menjadi tantangan yang perlu diantisipasi. Namun, perusahaan tetap fokus menjaga kualitas layanan, memperkuat efisiensi operasional, serta memperluas peluang kontrak baru guna mendorong pertumbuhan berkelanjutan.

Per 3 Juni 2026, saham ATLA diperdagangkan pada level Rp50 per saham dengan kapitalisasi pasar sekitar Rp309,98 miliar. Dengan prospek industri offshore yang masih positif dan meningkatnya kebutuhan layanan survei bawah laut, manajemen optimistis Atlantis Subsea Indonesia dapat terus memperluas kontribusinya dalam mendukung pengembangan sektor energi nasional.

Public Expose ditutup dengan sesi tanya jawab antara manajemen dan para investor serta media, yang membahas prospek bisnis, strategi pertumbuhan, hingga peluang pengembangan proyek-proyek offshore dalam beberapa tahun mendatang.

Continue Reading

Metro

Agus Harta Desak KPK: Periksa Semua Yayasan SPPG dan Seluruh Pejabat BGN

Published

on

By

Jakarta — Presidium Gerakan Aktivis Jakarta, Agus Harta, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memeriksa seluruh Yayasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan seluruh pejabat Badan Gizi Nasional (BGN).

“Program pemenuhan gizi ini menyangkut hajat hidup rakyat dan anggaran negara triliunan rupiah. Tidak boleh ada celah penyimpangan. KPK harus masuk, audit semua Yayasan SPPG dari pusat sampai daerah. Periksa juga seluruh pejabat BGN yang terkait,” tegas Agus Harta,

Menurut Agus, transparansi anggaran dan tata kelola SPPG wajib dibuka ke publik. Gerakan Aktivis Jakarta menilai, pengawasan melekat dari KPK penting untuk memastikan program berjalan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

“Kami mendukung penuh program gizi untuk rakyat. Tapi dukungan itu harus dibarengi pengawasan ketat. Jangan sampai niat baik negara dikorupsi oknum. Semua Yayasan SPPG wajib diaudit. Semua pejabat BGN yang terlibat penentuan kebijakan dan anggaran harus diperiksa,” lanjutnya.

Gerakan Aktivis Jakarta menyatakan akan mengawal isu ini dan membuka posko pengaduan publik terkait dugaan penyimpangan program SPPG di lapangan. Tutup Agus.

Continue Reading

Metro

PIRUKUNAN TUWANGGANA GALUR MINTA DPU DIY SEGERA PERBAIKI JEMBATAN TEGALBURET GALUR

Published

on

By

KULON PROGO –karyapost.com,Lambatnya respons pemangku kebijakan terhadap kerusakan infrastruktur publik memicu langkah taktis dari elemen masyarakat.

Pirukunan Tuwanggana Galur secara resmi menginisiasi permohonan inspeksi mendadak (sidak) bersama anggota Komisi III DPRD Kulon Progo H Suradi ST.MT guna meninjau langsung kondisi Jembatan Tegalburet,Galur, yang kian memprihatinkan pada Rabu (3/6/2026).

Langkah ini diambil sebagai bentuk tekanan konstruktif agar otoritas terkait segera mengambil tindakan nyata.

Sekretaris Pirukunan Tuwanggana Galur, Priyo Santoso, S.H., M.H., yang juga dikenal luas sebagai penggerak pemberdayaan masyarakat sekaligus aktivis NGO, mengungkapkan kekecewaannya atas mandeknya penanganan fasilitas publik tersebut.

Menurutnya, jembatan yang melintang di atas saluran air vital tersebut telah mengalami kerusakan parah selama lima bulan terakhir tanpa menyentuh solusi konkret “Kami tidak tinggal diam kemudian kami sudah melayangkan surat resmi dan melampirkan bukti foto kondisi lapangan kepada para pihak pemangku kebijakan namun hingga hari ini belum ada hasil yang signifikan oleh karena itu hari ini kami sengaja mengajak Komisi III DPRD Kulon Progo dan rekan-rekan media massa untuk menyuarakan kembali persoalan ini secara masif agar mendapat perhatian serius  tegas Priyo di sela-sela kegiatan sidak.

Aksi tanggap darurat yang digerakkan oleh Pirukunan Tuwanggana ini langsung mendapat respons positif di lapangan oleh Anggota Komisi III DPRD Kulon Progo yang membidangi sektor pembangunan, Suradi, S.T. dari Partai AmanatNasional, hadir langsung memantau lokasi tersebut.

Mengingat rekam jejaknya H Suradi ST.MT sebagai mantan pejabat Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO), Suradi memberikan arahan taktis mengenai birokrasi kewenangan infrastruktur tersebut kemudian suradi ST MT menyatakan dirinya siap pasang badan untuk segera membantu mengoordinasikan percepatan perbaikan ini namun dengan catatan administratif yang tepat sasaran agar tidak salah kewenangan kemudian kami minta surat permohonannya langsung ditujukan ke Dinas Pekerjaan Umum (DPU) DIY, jangan ke BBWSSO, agar bisa segera ditindaklanjuti secara teknis.

Suradi ST.MT Menegaskan kami akan kawal dan koordinasikan ini secepatnya dengan DPU DIY agar perbaikan jembatan bisa segera direalisasikan secara keseluruhan agar tidak berdampak membahayakan pengguna jalan umum yang melintas.

Menegaskan posisi tawar lembaga maka
langkah taktis yang diambil hari ini semakin mengukuhkan posisi Pirukunan Tuwanggana Galur sebagai lembaga yang memiliki positioning kuat dan strategis sebagai jembatan komunikasi antara arus bawah (masyarakat) dengan pemangku kebijakan (pemerintah) karena saat ini lembaga tersebut memang tengah gencar dan konsisten memperjuangkan akselerasi pembangunan di berbagai sektor di wilayah Galur dan sekitarnya.

Pergerakan yang dinamis dan terukur ini terbukti mendapatkan banyak apresiasi serta tanggapan positif dari berbagai elemen masyarakat maupun birokrasi jadi ke depan Pirukunan Tuwanggana berkomitmen untuk terus mengawal isu-isu publik dengan pendekatan yang lebih intensif dan ini baru awal ke depan sebab kami telah mempersiapkan sekaligus mengagendakan ruang-ruang diskusi, konsultasi,serta komunikasi intensif secara berkala dengan berbagai pihak multi-sektor artinya target kami jelas memastikan setiap persoalan mendasar di tingkat bawah dapat segera dicarikan solusi cepat dan mendapat penanganan konkret dari pemerintah  pungkas Priyo Santoso S.H.,M.H, disampaikan kepada awak media.

Jurnalis Budi Legowo Santoso

Continue Reading

Trending