Connect with us

Metro

KONFERENSI PERS KETUA UMUM DPN GEPENTA DR. DRS. PARASIAN SIMANUNGKALIT

Published

on

Jakarta – Gepenta adalah Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba, Tawuran dan Anarkis, yang dibentuk 10 November 2000, mempunyai visi “Menciptakan Indonesia negeri aman, damai, makmur dan sejahtera tanpa narkoba, tawuran dan anarkis, demi tetap tegaknya NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”.
Dengan visi tersebut agar tercapai maksud dan tujuan visi tersebut maka disusunlah misi Gepenta yaitu “Menggérakkan rakyat setempat diseluruh Indonesia untuk sadar dan bangkit bersama pemerintah berperan serta menanggulangi bahaya narkoba, perbuatan tawuran dan anarkis untuk
tercapainya tujuan nasional bangsa Indonesia masyarakat adil dan makmur”.
Setelah mengamati kondisi masyarakat, bangsa dan negara sejak era reformasi dari tahun 1998 sampai dengan sekarang, masalah narkoba tidak pemah surut bahkan anak negeri ini semakin banyak korban pengguna narkoba. Kepedulian Gepenta untuk membebaskan atau menurunkan penyalahgunaan narkoba, Gepenta telah mengusulkan kepada Presiden RI Joko Widodo, Kepala BNN dan Kapolri, agar meningkatkan strategi penanggulangan narkoba di Indonesia. Supaya di BNN dibentuk Pasukan Khusus Anti Narkoba (PASKAN) yang setara dengan DEA di Amerika Serikat.
Dengan pelaksanaan terpusat di BNN dan tidak membentuk BNNP dan BNNK didaerah. Demikian di Bareskrim POLRI dibentuk Densus 99 Anti Narkoba sebagaimana sepeni BNPT mempunyai pasukan Densus 88 Anti Terorisme Penanggulangan narkoba tidak seperti sekarang dilaksanakan oleh Direktorat Reserse Narkoba tidak berbentuk pasukan dari berbagai unsur, agar
semua bandar, pengedar, pembuat dan penyelundup narkoba dapat diberantas dan ditangkap sena diajukan ke pengadilan untuk dihukum mati.
Bagaimana dengan keamanan dalam negeri, gangguan kamtibnas. Setelah kita memasuki era reformasi dimana UUD 1945 telah diamandemen empat kali, tahun 1999,2000,2001 dan 2002.
Dengan diamandemennya UUD 1945 yang asli, maka hal ini telah membuat Indonesia semakin jauh dari tujuan nasional masyarakat adil dan makmur.
Saya mengutip pidato Bung Karno pada waktu menetapkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kembali ke UUD 1945 mengatakan “UUD 1945 adalah jiwa daripada revolusi 1945 dan UUD 1945. UUD 1945 adalah anak kandung atau saudara kembar dari Proklamasi 17 Agustus 1945”. Kalau kita rasakan, renungkan dan analisa serta evaluasi bahwa amandemen UUD 1945 merupakan “Sumber dari pada korupsi, meningkatnya perbuatan tawuran dan anarkis”. Yang diwarnai adanya pilpres dan pilkada secara langsung yang dianut oleh demokrasi liberal meninggalkan bahkan mengkhianati demokrasi Pancasila yaitu yang terdapat pada alinea ke empat dari Pancasila: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratakan dan perwakilan”.
Bahwa demokrasi Pancasila adalah permusyawarakatan dan perwakilan ini artinya telah ada wadah Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia sebagai lembaga tertinggi negara untuk memilih dan mengangkat presiden. Tetapi setelah diamandemen UUD 1945 MPR R1 di degradasi dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga tinggi negara, yang sejatinya tidak mempunyai kewenangan memutuskan dan menetapkan serta pengangkatan presiden.
Kembali ke amandemen UUD 1945 merupakan pelanggaran teori hukum konstitusi bahwa MPR RI periode 1997-1999 diketuai Harmoko menerbitkan ketetapan MPR Nomor V111 Tahun 1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor IV Tahun 1983 tentang Referendum. Pencabutan referendum ini sejatinya tidak boleh dan tidak dapat ditetapkan sebelum dilaksanakan. Setelah dilaksanakan barulah diadakan analisa dan era reformasi.
Bilamana tidak bermanfaat maka dapat dicabut. Setelah kita telah mengalami perubahan UUD 1945 asli menjadi UUD 1999, 2000, 2001 dan 2002 dimana telah 20 tahun meninggalkan demokrasi Pancasila dan UUD 1945 hasil amandemen pasal-pasalnya banyak bértcntangan dengan Pancasila. Maka Gepenta yang berpedoman kepada visi dan misi mempertahankan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (asli) maka mengambil pepatah nasehat orang tua leluhur Indonesia, “ibarat orang yang kesasar ditengah hutan belantara dengan bahaya yang mengancam dihadapannya, maka tidak ada pilihan
lain selain bergegas mencari jalan pulang. Setelah itu barulah berjalan kembali dengan penuh kehati-hatian . Maka kita usulkan “Kembali ke UUD 1945 (ASLI) dan demokrasi Pancasila dengan dua pilihan: 1. Dekrit presiden 2. Sidang MPR RI.
Untuk itulah Maka Gepenta di seluruh Indonesia akan mengadakan seminar dan diskusi publik menghimpun rakyat berikrar ” Kembali ke UUD 1945 dan Demokrasi Pancasila”

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Metro

PMI Kota Jaksel Bersama GAMISMU Masjid AL IKHLAS Gelar Khitanan Masal

Published

on

By

Jakarta – Dalam rangka memperingati Tahun Baru Hijriah 1448 H, Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Jakarta Selatan berkolaborasi dengan Pengurus Keluarga Majelis Muslimah (GAMISMU) dan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Al Ikhlas menyelenggarakan kegiatan sosial Khitanan Massal bagi masyarakat .

Kegiatan yang berlangsung di Lantai 2 Masjid Al Ikhlas, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada Sabtu (27/6), diikuti oleh 16 peserta.

Kegiatan ini menjadi momen yang membahagiakan bagi para orang tua yang memanfaatkan layanan khitanan gratis sebagai bentuk kepedulian PMI Kota Jakarta Selatan bersama GAMISMU dan DKM Masjid Al Ikhlas kepada masyarakat, khususnya keluarga yang membutuhkan.

Dalam sambutan Ketua PMI Kota Jakarta Selatan H.Mundari,S.IP, M.SI.yang dibacakan oleh Ketua Bidang Pelayanan dan Penanggulangan Bencana, disampaikan bahwa khitanan massal merupakan wujud nyata kepedulian dan pengabdian PMI kepada masyarakat, khususnya dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi anak-anak di wilayah Jakarta Selatan.

Pada kegiatan tersebut, PMI Kota Jakarta Selatan Membantu menyediakan tenaga medis, operator khitan, peralatan kesehatan, bingkisan, serta uang saku bagi seluruh peserta.

Seluruh Bantuan pembiayaan PMI Kota jakarta selatan dalam kegiatan ini berasal dari dana yang dihimpun melalui Bulan Dana PMI Kota Jakarta Selatan sebagai sumbangan masyarakat, yang kemudian dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk berbagai program kemanusiaan, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelatihan, penanggulangan bencana, serta kegiatan sosial lainnya..

Ketua DKM Masjid Al Ikhlas, Ustaz Hardiansyah, S.Pd., menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada PMI Kota Jakarta Selatan atas dukungan penuh sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PMI Kota Jakarta Selatan yang telah membantu hingga kegiatan ini berjalan lancar dan sukses. Terima kasih juga kepada Puskesmas Kecamatan Pasar Minggu, Puskesmas Kelurahan Pejaten Timur, serta para donatur yang telah memberikan dukungan. Semoga Allah SWT membalas seluruh kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana, Dra. Hj. Maryanthi, M.Pd., menjelaskan bahwa kegiatan ini diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga dhuafa dan masyarakat kurang mampu yang membutuhkan layanan khitan.

“Kami telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar program ini tepat sasaran.

Selain layanan khitan gratis, setiap peserta juga menerima paket perlengkapan sekolah, paket kesehatan, bingkisan makanan, serta uang saku sebagai bentuk perhatian dan dukungan kepada anak-anak,” jelasnya.

Salah seorang orang tua peserta mengaku sangat terbantu dengan adanya program tersebut.

“Kami sangat bersyukur dan terbantu dengan adanya khitanan massal gratis ini.

Semoga kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan setiap tahun agar semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya,” ungkapnya.

Melalui kegiatan ini, PMI Kota Jakarta Selatan kembali menegaskan hadir memberikan pelayanan kemanusiaan yang bermanfaat bagi masyarakat melalui kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat dan lembaga keagamaan.

(And/04)

Continue Reading

Metro

Sinergi Jurnalis dan Influencer, Kekuatan Baru Partai Rakyat Indonesia Mengawal Transparansi dan Demokrasi Menuju Indonesia Maju

Published

on

By

Jakarta, 27 Juni 2026 – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Rakyat Indonesia (PRI) secara resmi melantik kepengurusan Jurnalis dan Influencer Rakyat Indonesia (JURI) dalam sebuah acara yang berlangsung di Gedung DPP Partai Rakyat Indonesia, Jakarta, Sabtu (27/6/2026).

Pelantikan tersebut menjadi langkah strategis partai dalam memperkuat komunikasi publik, meningkatkan literasi informasi, serta mendukung demokrasi yang sehat di era digital.

Mengusung tema “Maju Jurnalis dan Influencer untuk Jaga Bangsanya”, organisasi sayap baru ini dipimpin oleh Aditya Fahlevi sebagai Ketua dan Kiki sebagai Sekretaris Jenderal. Kehadiran JURI diharapkan menjadi wadah kolaborasi antara insan pers dan para kreator konten dalam membangun ekosistem informasi yang edukatif, akurat, dan bertanggung jawab.

Dalam sambutannya, Ketua Umum JURI terpilih Muhammad Reza Fahlevi menegaskan bahwa pembentukan JURI merupakan jawaban atas tantangan besar yang dihadapi bangsa saat ini, khususnya maraknya penyebaran disinformasi, hoaks, dan polarisasi di ruang digital.

“Kolaborasi antara jurnalis dan influencer merupakan langkah strategis untuk membangun komunikasi yang sehat antara kebijakan partai dengan realitas yang terjadi di tengah masyarakat. Kami ingin menghadirkan informasi yang objektif, edukatif, dan mampu menjadi jembatan aspirasi rakyat,” ujar Reza.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Rakyat Indonesia Muhammad Nazaruddin menegaskan bahwa kehadiran JURI merupakan kekuatan baru sekaligus sayap strategis partai dalam menghadapi dinamika demokrasi modern.

Menurutnya, di tengah perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), peran media dan influencer semakin vital dalam menjaga transparansi serta akuntabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Negara demokrasi seperti Indonesia tidak bisa melupakan atau meninggalkan teman-teman media. Apalagi di era digital dan perkembangan AI saat ini, peran jurnalis dan influencer merupakan salah satu pondasi utama untuk membangun komunikasi bangsa yang transparan, terbuka, dan akuntabel,” kata Nazaruddin.

Ia juga menekankan pentingnya etika dalam menyampaikan informasi dan kritik di ruang publik. Menurutnya, kebebasan berpendapat harus tetap dijaga sebagai bagian dari demokrasi, namun perlu disampaikan secara santun, berakhlak, konstitusional, dan tidak menimbulkan perpecahan.

“Partai Rakyat Indonesia mendukung penuh kebebasan berpendapat dan kritik terhadap pemerintah. Namun, semua itu harus dilakukan dengan cara yang bermartabat dan tidak anarkis. Jurnalis dan influencer yang berintegritas memiliki peran penting dalam membendung penyebaran hoaks yang dapat mengancam persatuan bangsa,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Nazaruddin juga mengaitkan peran media digital dengan agenda besar pembangunan nasional, khususnya program hilirisasi industri yang diyakini mampu membawa Indonesia menuju negara maju dan mandiri secara ekonomi.

Menurutnya, keberhasilan hilirisasi tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah dan investasi, tetapi juga oleh kemampuan membangun pemahaman publik yang kuat mengenai pentingnya pengelolaan sumber daya alam di dalam negeri.

“Kita ingin seluruh kekayaan alam Indonesia dikelola di dalam negeri melalui hilirisasi agar rakyat dapat menikmati kesejahteraan dan keadilan yang lebih baik. Perjuangan besar ini membutuhkan edukasi yang kuat kepada masyarakat.

Teman-teman jurnalis dan influencer adalah instrumen modern yang sangat efektif untuk menyebarkan pesan positif tersebut kepada generasi muda,” ujarnya.

Sebagai penutup, Ketua Umum Partai Rakyat Indonesia menginstruksikan kepada seluruh pengurus JURI yang baru dilantik untuk segera melakukan konsolidasi organisasi hingga ke tingkat provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat jaringan komunikasi dan memperluas jangkauan edukasi publik di berbagai daerah.

DPP Partai Rakyat Indonesia juga menyatakan komitmennya untuk memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan organisasi JURI, baik dari sisi pembinaan, fasilitasi program, maupun penguatan kapasitas sumber daya manusia.

Dengan terbentuknya JURI, Partai Rakyat Indonesia berharap dapat menghadirkan sinergi yang kuat antara jurnalisme profesional dan kreativitas digital dalam menjaga demokrasi, memperkuat persatuan nasional, serta mengawal pembangunan menuju Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaulat.

Continue Reading

Metro

Peringatan HANI 2026: Abdul Razaq, Kader Partai NasDem DIY, Ajak Masyarakat Teguhkan “Sensitif Lingkungan” Demi Selamatkan Generasi Emas

Published

on

By

Sleman – karyapost.com, Memperingati Hari Anti-Narkotika Internasional (HANI) 2026, Abdul Razaq, Penggiat Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yang juga Kader Partai NasDem Daerah Istimewa Yogyakarta, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menumbuhkan sikap “sensitif lingkungan” sebagai benteng utama melindungi generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkotika. Ajakan tersebut disampaikan di Kantor DPW NasDem DIY,  Jalan Kenari, Demangan Baru, Caturtunggal, Depok, Sleman, Jumat (26/6/2026).

Mengusung tema yang ditetapkan Badan Narkotika Nasional (BNN), “Membangun Generasi Sehat, Cerdas dan Kuat Melalui Gerakan Ananda Bersinar Menuju Indonesia Emas 2045,” Abdul Razaq menilai tema tersebut sangat relevan dengan kondisi bangsa saat ini.

Menurutnya, membangun generasi unggul tidak cukup hanya melalui pendidikan dan kesehatan, tetapi juga membutuhkan kepedulian seluruh masyarakat terhadap lingkungan di sekitarnya.

“Setiap anggota masyarakat harus memiliki kepekaan terhadap lingkungan, baik di dalam keluarga maupun di tengah masyarakat. Ketika melihat sesuatu yang tidak biasa, jangan memilih diam. Kita bangun komunikasi dan koordinasi dengan tokoh masyarakat maupun pengurus kampung agar persoalan dapat segera diantisipasi,” ujarnya.

Aktivis dakwah, pemerhati anak, sekaligus penggiat parenting itu menegaskan bahwa tantangan yang dihadapi anak-anak pada masa kini dan masa depan semakin kompleks. Persaingan hidup yang semakin ketat, terbatasnya lapangan pekerjaan, serta derasnya pengaruh negatif menjadi ujian yang harus dihadapi bersama.

Karena itu, peran orang tua, relawan P4GN, pengurus kampung, tokoh masyarakat, hingga pemerintah menjadi sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif bagi tumbuh kembang anak.

Abdul Razaq juga mengingatkan agar setiap anggota masyarakat untuk tidak pernah lelah berkontribusi di lingkungannya. Menurutnya, setiap upaya menjaga generasi dari bahaya narkotika merupakan amal kebaikan yang bernilai dan bermakna. Meski dalam perjalanan akan selalu ada tantangan dan hambatan, semangat untuk terus hadir bagi masyarakat tidak boleh surut.

Ia turut mengapresiasi Program Kelurahan Bersinar yang diinisiasi BNN. Menurutnya, Program tersebut akan berhasil apabila seluruh lapisan masyarakat memiliki komitmen yang sama untuk menjaga lingkungannya dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Menutup penyampaiannya, Abdul Razaq mengajak seluruh warga menjadikan peringatan HANI bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum memperkuat kepedulian dan aksi nyata demi menyelamatkan masa depan anak-anak Indonesia.

“Wilayah tidak akan berubah oleh mereka yang hanya diam, tetapi oleh mereka yang berani bergerak,” tegasnya.

Semangat kebersamaan, kepedulian, dan keberanian untuk saling menjaga menjadi fondasi lahirnya generasi Indonesia yang sehat, cerdas, kuat, dan berkarakter menuju Indonesia Emas 2045. (ar)

Jurnalis Abdul Razaq

Continue Reading

Trending