Connect with us

Politik

Presidium Penyelamat Partai Berkarya Desak DPP Percepat Munas

Published

on

Jakarta – Kamis, 12 Maret 2020
Sehubungan dengan gagalnya Partai Berkarya lolos Parliamentary Treshold (4% ) di PEMILU 2019, menjadi bukti bahwa sistem pengelolaan partai yang dimotori oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Pasca PEMILU 2019 kondisi Partai Berkarya semakin tidak menentu, karena tidak adanya pedoman teknis dan arahan. Sementara permasalahan internal partai baik di pusat maupun daerah semakin meningkat dari hari ke hari.

Agar tidak semakin larut dalam ketidakpastian, dan untuk menormalkan kembali jalannya sistem tata kelola
partai, maka Majelis Tinggi Partai Berkarya, sesuai amanat konstitusi (AD/ART) yang diatur pada Pasal 28 ayat (1) dan (2) tentang Majelis Tinggi Partai, dan untuk menyelamatkan Partai Berkarya pada ambang keancuran, maka dibentuk Presidium Penyelamat Partai Berkarya dengan agenda tunggal melaksanakan evaluasi total lewat MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS) dipercepat atau MUNAS LUAR BIASA.

Adapun temuan yang menjadi dasar pertimbangan dilaksanakannya evaluasi melalui PERCEPATAN MUNAS atau
MUNASLUB antara lain:
1. Dewan Pengurus Pusat (DPP) dalam melakukan penyusunan kepengurusan tidak berdasar pada AD/ART.
2. Aturan tehknis, baik berupa PEDOMAN ORGANISASI (PO), Petunjuk Pelaksanaan atau Surat Resmi
Aturan Dalam Pengambilan Keputusan Pengelolaan Partai tidak pernah dikeluarkan.
3. Tidak adanya evaluasi pasca Pemilu 2019 untuk menghadapi PEMILU 2024, dan Tidak adanya rapat￾rapat PLENO atau rapat nasional yang dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP).
4. Dewan Pengurus Pusat (DPP) melakukan pembiaran secara terstruktur atas Pelanggaran AD/ART.
5. Adanya keterlibatan orang diluar struktur partai yang mempengarui kebijakan partai.
6. Menghadapi PILKADA 2020, tidak adanya aturan pelaksanaan yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP), sehingga berdampak bagi calon Kepala Daerah yang akan mengendarai
Partai Berkarya, adanya tumpang tindih antara kebijakan pusat dengan daerah.
7. Usulan Majelis Tinggi Partai Berkarya untuk melaksanakan evaluasi melalui rapat-rapat yang diakui oleh AD/ART tidak direspon positif oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP).
8. Adanya permintahan dari DPW Provinsi dan DPD Kabupaten/kota yang sudah mencapai 2/3 dari keseluruhan jumlah DPW dan DPD untuk melaksanakan evaluasi melalui Musyawarah Nasional Luar biasa (MUNASLUB) sebagaimana yang diamanatkan oleh Konstitusi partai Berkarya (AD/ART).

Berdasar temuan-temuan tersebut di atas, maka Majelis Tinggi Partai Berkarya memutuskan membentuk Presedium Penyelamat Partai Berkarya (P3B), yang bertugas untuk menjalankan aktifitas partai sehari-hari hingga terbentuknya kepengurusan DPP yang baru,selanjutnya P3B membentuk panitia pelaksana
MUSYAWARAH NASIONAL I PARTAI BERKARYA (MUNAS LUAR BIASA/MUNAS DIPERCEPAT) dari unsur pimpinan DPP periode 2017-2022 dan Kader partai Berkarya lainnya, serta
melaporkan hasil MUNAS tersebut ke pemerintah melalui KEMENKUMHAM untuk mendapatkan keabsahan AD/ART dan kepengrusan periode 2020-2025.

Ketua Umum periode 2020-2025 bisa saja mengangkat kembali Ketum sebelumnya atau ada figur lain yang
berminat, tergantung dinamika MUNAS/MUNASLUB ke depan.

Susunan Presidium Penyelamat Partai Berkarya (P3B) terdiri dari unsur pimpinan Dewan Pengurus Pusat dan Keluarga Besar Partai Berkarya, yakni

1. H. Achmad Goesra sebagai Ketua sekaligus Anggota
2. Drs. H. Khalek Lubis sebagai Sekertaris sekaligus Anggota
3. Dr. H. Badaruddin Andi Picunang, S.T., M.M., M.A.P., M.T sebagai Anggota
4. Sony Pudjisaseno, S.H., M.H. sebagai Anggota
5. Hari Saputra Yusuf, S.Sos., S.H. sebagai Anggota
6. Guntar Boerhamsah, S.H., M.H. sebagai Anggota
7. Oirida Seskania Ibrahim sebagai Anggota Panitia Pelaksana Munaslub/Munas I: Panitia Pengarah (Steering Committee) Ketua : Dr. H. Badaruddin A. Picunang, S.T., M.M., M.A.P., M.T.
Wakil Ketua : Sony Pudjisaseno, S.H., M.H. Wakil Ketua : Hari Saputra Yusuf, S.Sos., S.H.
Sekretaris : Artanto Prastowo
Anggota : 1. Oirida Seskania Ibrahim
2. Aries Sumanto
3. Oktobariandi, S.H.
Panitia Pelaksana (Organising Committee)
Ketua : Guntar Boerhamsah, S.H., M.H
Wakil Ketua : Abd. Wahab Joni
Wakil Ketua : Hilman Budi B
Sekretaris : Dr. H. Yudi Relawanto, S.H.
Wakil Sekretaris Ir. Haerul, S.Kel., M.Si.
Bendahara : Wibisono Bahir
Wakil Bendahara 1 Edy
Wakil Bendahara 2 Dahlar

Continue Reading

Politik

Calon Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Gelar Ngopi Bareng

Published

on

By

Jakarta, – Ngopi Bareng Mas Pramono Anung membahas Program Unggulan untuk Jakarta.

Calon Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang berpasangan dengan Rano Karno (Si Doel) sebagai calon Wakil Gubernur dengan nomor urut 3, menggelar acara “Ngopi Bareng” bersama berbagai kalangan, termasuk profesional, akademisi, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum, dengan pembawa acara Puspa Baresi dan Moderator Muharram di sebuah kafe di Jakarta Selatan.Jumat (11/10/2024)

 

Pramono Anung mengungkapkan bahwa sejak terdaftar sebagai calon gubernur pada 28 Agustus lalu, dirinya aktif “belanja masalah” dengan turun langsung ke masyarakat. Ia menemukan berbagai persoalan yang menjadi perhatian, khususnya terkait dengan layanan kesehatan di Jakarta.

 

“Saat turun ke masyarakat, saya mendapati bahwa banyak warga yang belum mendapatkan pelayanan sebagaimana yang saya bayangkan, khususnya terkait Kartu Jakarta Sehat, lansia, dan program Jumantik.

 

Layanan yang seharusnya diterima masyarakat justru jauh dari harapan. Hal ini memerlukan perbaikan segera. Pelayanan juga tidak boleh hanya dipusatkan di satu tempat seperti Rawa Bunga, melainkan harus tersebar di tiap kecamatan, agar semua warga bisa terlayani dengan baik,” ujar Pramono.

 

Pramono juga menyoroti masalah bullying dan kejahatan narkoba yang kian marak di Jakarta. Untuk mengatasi hal tersebut, ia berencana memasang CCTV di berbagai titik RT atau RW untuk mengurangi kejahatan dan perilaku negatif.

 

“Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Singapura, pemasangan CCTV terbukti efektif mengurangi perilaku negatif. Jakarta perlu menerapkan hal serupa untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan warganya,” kata Pramono.

 

Selain itu, Pramono juga menyinggung usulan dari Bang Ben mengenai konsep “Jakarta Funding”, yaitu menjadikan Jakarta sebagai investor yang mampu menciptakan ruang untuk berkembang.

 

Ia mengaitkan konsep ini dengan pengalaman masa lalu ketika mengelola INA Funding bersama Presiden Joko Widodo, di mana modal yang dikelola mencapai Rp6 triliun.

 

“Jakarta memiliki potensi besar untuk menjadi ‘Jakarta Funding’. Namun, pengelolanya harus profesional dan tidak boleh dari ASN atau BUMD. Dengan dana besar yang dikelola dengan benar, ditambah persetujuan dari DPRD, ini bisa menjadi salah satu langkah besar untuk perkembangan kota,” tambahnya.

 

Pramono juga menyampaikan gagasan untuk memanfaatkan fasilitas publik yang kurang optimal. Ia menyebutkan bahwa kantor kecamatan dan puskesmas yang tidak terpakai pada sore hari dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lain, seperti co-working space bagi anak-anak generasi Z.

 

“Jakarta punya lebih dari 5.000 puskesmas yang bisa dimanfaatkan untuk ruang belajar atau kegiatan lainnya bagi mahasiswa dan anak muda,” ujarnya.

 

Selain itu, Pramono menyoroti masalah parkir di kawasan Gunawarman dan Senopati. Menurutnya, lahan milik Jakpro di kawasan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai lokasi parkir resmi, sehingga tidak ada lagi parkir liar di jalanan.

 

“Selain mengatasi masalah parkir, ini juga bisa membuka lapangan pekerjaan baru melalui sistem valet parkir,” tutup Pramono.

Dengan berbagai program unggulan yang diusungnya, Pramono Anung berharap dapat membawa perubahan positif bagi Jakarta dan meningkatkan kesejahteraan warganya.

(more…)

Continue Reading

Politik

Andrayono Wiyono Dari Partai Nasdem Resmi dilantik DPRD Tangsel Periode 2024 – 2029

Published

on

By

Tangsel – Sebanyak 50 anggota DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) periode 2024-2029 yang terpilih dari Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. telah secara resmi dilantik pada Kamis (29/8/2024).

 

Acara pelantikan dihadiri oleh Pj Gubernur Banten Al Muktabar, Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie bersama dengan wakilnya Pilar Saga Ichsan, Forkopimda Tangsel, OPD Tangsel, dan juga Pengadilan Negeri Tangerang.

 

Andrayono Wiyono Dari Partai Nasdem dapil 1 ciputat telah resmi dilantik.Kamis (29/8/2024).

 

Usai Pelantikan Andrayono Wiyono mengucapkan terimakasih kepada seluruh masyarakat dan pendukungnya di kecamatan Ciputat bersinergi untuk memajukan kota tangerang selatan yang telah memilihnya.

 

Amanah yang menjadi asprirasi masyarakat khususnya kecamatan ciputat akan saya jalankan, ungkapnya.

Continue Reading

Politik

Dwi Rio Sambodo Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan Gelar konsolidasi Pemenangan

Published

on

By

Jakarta – Dwi Rio Sambodo Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan dan mencalonkan kembali sebagai Anggota DPRD DKI Jakarta di Dapil 4 (Matraman, Cakung dan Pulogadung) mengadakan konsolidasi pemenangan di wilayah Kecamatan Matraman Acara dihadiri dengan antusias tim pemenangan, relawan dan warga sekitar.Minggu.(7/1/2024)

Dwi Rio Sambodo Caleg DPRD DKI Jakarta di Dapil 4 (Matraman, Cakung dan Pulogadung) menjelaskan bahwa dirinya berharap Ganjar-Mahfud menang di Pilpres 2024.

Kemudian memastikan bahwa kita memiliki sosok pemimpin yang memiliki history, latar belakang, rekam jejak yang membumi dan jelas. Bukan hanya memiliki visi dan misi tetapi memiliki orientasi dan aksi yang memang menggigit sesuai dengan logika dan rasionalitas yang telah Ganjar-Mahfud utarakan kepada kita semua.

Untuk itu maka perlu ada langkah-langkah tahapan pemenangan. Salah satunya adalah mengkonsolidasikan seluruh tim dari level yang paling tinggi sampai level yang paling rendah.

Dengan demikian maka kepastian untuk dukungan para pemilih kita itu bisa didapatkan dan kita bisa pastikan kemenangan Ganjar-Mahfud. Kita sebagai tim pemenangan yang masuk legislatif baik itu saya maupun Pak Dedi Rahmadi itu bergotong royong termasuk juga say meyakinkan kepada tim pemenangan guna memastikan suara kebawah apa fungsi, manfaat dan gunanya.

Misalnya saya melanjutkan sebagai Anggota DPRD Jakarta kembali yaitu menuntaskan beberapa harapan dan masalah yang diadukan oleh warga yang mungkin kemarin belum selesai.

Hal-hal yang selesai sebagai role model penanganan masalah atas aduan rakyat atau warga baik bidang pertanahan, pendidikan, sosial, lingkungan, kesehatan dan sebagainya,” tutupnya Dwi Rio Sambodo.

Continue Reading

Trending