Connect with us

Politik

Presidium Penyelamat Partai Berkarya Desak DPP Percepat Munas

Published

on

Jakarta – Kamis, 12 Maret 2020
Sehubungan dengan gagalnya Partai Berkarya lolos Parliamentary Treshold (4% ) di PEMILU 2019, menjadi bukti bahwa sistem pengelolaan partai yang dimotori oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Pasca PEMILU 2019 kondisi Partai Berkarya semakin tidak menentu, karena tidak adanya pedoman teknis dan arahan. Sementara permasalahan internal partai baik di pusat maupun daerah semakin meningkat dari hari ke hari.

Agar tidak semakin larut dalam ketidakpastian, dan untuk menormalkan kembali jalannya sistem tata kelola
partai, maka Majelis Tinggi Partai Berkarya, sesuai amanat konstitusi (AD/ART) yang diatur pada Pasal 28 ayat (1) dan (2) tentang Majelis Tinggi Partai, dan untuk menyelamatkan Partai Berkarya pada ambang keancuran, maka dibentuk Presidium Penyelamat Partai Berkarya dengan agenda tunggal melaksanakan evaluasi total lewat MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS) dipercepat atau MUNAS LUAR BIASA.

Adapun temuan yang menjadi dasar pertimbangan dilaksanakannya evaluasi melalui PERCEPATAN MUNAS atau
MUNASLUB antara lain:
1. Dewan Pengurus Pusat (DPP) dalam melakukan penyusunan kepengurusan tidak berdasar pada AD/ART.
2. Aturan tehknis, baik berupa PEDOMAN ORGANISASI (PO), Petunjuk Pelaksanaan atau Surat Resmi
Aturan Dalam Pengambilan Keputusan Pengelolaan Partai tidak pernah dikeluarkan.
3. Tidak adanya evaluasi pasca Pemilu 2019 untuk menghadapi PEMILU 2024, dan Tidak adanya rapat￾rapat PLENO atau rapat nasional yang dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP).
4. Dewan Pengurus Pusat (DPP) melakukan pembiaran secara terstruktur atas Pelanggaran AD/ART.
5. Adanya keterlibatan orang diluar struktur partai yang mempengarui kebijakan partai.
6. Menghadapi PILKADA 2020, tidak adanya aturan pelaksanaan yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP), sehingga berdampak bagi calon Kepala Daerah yang akan mengendarai
Partai Berkarya, adanya tumpang tindih antara kebijakan pusat dengan daerah.
7. Usulan Majelis Tinggi Partai Berkarya untuk melaksanakan evaluasi melalui rapat-rapat yang diakui oleh AD/ART tidak direspon positif oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP).
8. Adanya permintahan dari DPW Provinsi dan DPD Kabupaten/kota yang sudah mencapai 2/3 dari keseluruhan jumlah DPW dan DPD untuk melaksanakan evaluasi melalui Musyawarah Nasional Luar biasa (MUNASLUB) sebagaimana yang diamanatkan oleh Konstitusi partai Berkarya (AD/ART).

Berdasar temuan-temuan tersebut di atas, maka Majelis Tinggi Partai Berkarya memutuskan membentuk Presedium Penyelamat Partai Berkarya (P3B), yang bertugas untuk menjalankan aktifitas partai sehari-hari hingga terbentuknya kepengurusan DPP yang baru,selanjutnya P3B membentuk panitia pelaksana
MUSYAWARAH NASIONAL I PARTAI BERKARYA (MUNAS LUAR BIASA/MUNAS DIPERCEPAT) dari unsur pimpinan DPP periode 2017-2022 dan Kader partai Berkarya lainnya, serta
melaporkan hasil MUNAS tersebut ke pemerintah melalui KEMENKUMHAM untuk mendapatkan keabsahan AD/ART dan kepengrusan periode 2020-2025.

Ketua Umum periode 2020-2025 bisa saja mengangkat kembali Ketum sebelumnya atau ada figur lain yang
berminat, tergantung dinamika MUNAS/MUNASLUB ke depan.

Susunan Presidium Penyelamat Partai Berkarya (P3B) terdiri dari unsur pimpinan Dewan Pengurus Pusat dan Keluarga Besar Partai Berkarya, yakni

1. H. Achmad Goesra sebagai Ketua sekaligus Anggota
2. Drs. H. Khalek Lubis sebagai Sekertaris sekaligus Anggota
3. Dr. H. Badaruddin Andi Picunang, S.T., M.M., M.A.P., M.T sebagai Anggota
4. Sony Pudjisaseno, S.H., M.H. sebagai Anggota
5. Hari Saputra Yusuf, S.Sos., S.H. sebagai Anggota
6. Guntar Boerhamsah, S.H., M.H. sebagai Anggota
7. Oirida Seskania Ibrahim sebagai Anggota Panitia Pelaksana Munaslub/Munas I: Panitia Pengarah (Steering Committee) Ketua : Dr. H. Badaruddin A. Picunang, S.T., M.M., M.A.P., M.T.
Wakil Ketua : Sony Pudjisaseno, S.H., M.H. Wakil Ketua : Hari Saputra Yusuf, S.Sos., S.H.
Sekretaris : Artanto Prastowo
Anggota : 1. Oirida Seskania Ibrahim
2. Aries Sumanto
3. Oktobariandi, S.H.
Panitia Pelaksana (Organising Committee)
Ketua : Guntar Boerhamsah, S.H., M.H
Wakil Ketua : Abd. Wahab Joni
Wakil Ketua : Hilman Budi B
Sekretaris : Dr. H. Yudi Relawanto, S.H.
Wakil Sekretaris Ir. Haerul, S.Kel., M.Si.
Bendahara : Wibisono Bahir
Wakil Bendahara 1 Edy
Wakil Bendahara 2 Dahlar

Continue Reading

Politik

Pelantikan 11 Dewan Penasihat PKS

Published

on

By

Jakarta – Presiden PKS Ahmad Syaikhu melantik Dewan Penasehat DPP PKS di Kantor DPTP PKS, Jl. Tb. Simatupang, Jakarta Selatan, Jum’at (20/1/2023).

Penyampaian anggota Dewan Penasihat disampaikan oleh Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Al-Habsyi. Ada 11 nama Dewan Penasihat yang disebut.

NAMA-NAMA ANGGOTA DEWAN PENASIHAT PKS yang dilantik :

1) K.H. Abdul Hasib Hasan, Lc.;
2) Komisaris Jenderal Polisi (Purn.) Drs. H. Adang Daradjatun;
3) Drs. H. Azhar Combo;
4) Drs. Chairul Anwar, Apt.;
5) Dr. Hj. Farida Syamsuddin, M.A.;
6) H. Mustafa Kamal, S.S.;
7) K.H. Muhammad Nasir Zein, M.A.;
8) Dra. Hj. Siti Zainab, M.A.;
9) Prof. Dr. H. Sanusi Uwes;
10) Mayjen (Purn). Deddy S Budiman;
11) Letnan Jenderal TNI (Purn) H. Bibit Waluyo.

Continue Reading

Politik

H.Rustam Effendi Apresiasi Ngopi Petani

Published

on

By

Jakarta – Partai Nasdem Propinsi DKI terus mengasah skill dan integritas politik lewat kegiatan kreatif bernama NGOPI PETANI. Kegiatan diskusi interaktif antar kader partai Nasdem se- DKI Jakarta gelombang kedua tersebut berlangsung hangat dengan spirit yang cukup tinggi.

Kegiatan ngopi petani berlangsung, di kantor DPW Partai Nasdem propinsi DKI Jakarta, kawasan Jl Borobudur, Menteng Jakarta Pusat. Sabtu.(7/1/2023)

H. Rustam Effendi selaku Bacaleg DPRD DKI dapil 9 Jakarta Barat menyatakan kegiatan ngopi petani ini cukup baik buat partai Nasdem terutama juga bagi para caleg caleg.

“Saya apresiasi terhadap kegiatan ngopi petani yang digelar DPW partai Nasdem DKI Jakarta sebagai wujud penyampaian aspirasi dari masyarakat kepada partai,” ungkap H. Rustam.

Terkait soal adanya usulan sistem pemilu terbuka atau tertutup, H. Rustam Effendi menyatakan bahwa pihaknya menunggu saja keputusan MK karena baru wacana dan baru satu partai yang mendukung sistem pemilu tertutup.

“Insyaallah kita menunggu keputusan MK dan semoga menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka. Saya berharap semoga kita bisa berbuat untuk masyarakat di DKI Jakarta,” ungkapnya

Continue Reading

Politik

Refleksi Setengah Abad Dalam Rangka Hari Lahir Partai Persatuan Pembangunan

Published

on

By

Jakarta – Diskusi dan Konfrensi Pers dalam Rangka Hari Lahir PPP “Refleksi Setengah Abad PPP Tempat di D’UUS Coffee, Jl. Cipinang Cempedak IV No. 11, Jakarta Timur. Kamis (5/1/2023)

Continue Reading

Trending