Connect with us

Metro

PT PP Menyelesaikan Proyek Tepat Waktu

Published

on

Jakarta – Pekerjaan konstruksi Jalan Tol Bogor Outer Ring Road (BORR) Seksi 3A Simpang Yasmin-Semplak ditargetkan selesai akhir Juni 2020 ini.

“Hingga 9 Juni 2020, pekerjaan konstruksi Jalan Tol BORR Seksi 3A Simpang Yasmin-Semplak telah mencapai 98,7%. Akhir Juni ini selesai 100%,” kata Direktur Utama PT MSJ Hendro Atmodjo, Rabu (10/6).

MSJ ini kelompok usaha PT Jasa Marga (Persero) Tbk yang mengelola Jalan Tol BORR. Dijelaskan Hendro, dalam operasinya nanti, Jalan Tol BORR Seksi 3A Simpang Yasmin-Semplak akan menyambung dengan Jalan Tol BORR Seksi 1 hingga Seksi 2B Sentul-Simpang Yasmin.

“Kami targetkan akhir bulan ini pekerjaan konstruksi dapat selesai, sehingga segera dioperasikan setelah mengikuti berbagai uji laik sesuai ketentuan yang berlaku,” imbuh Hendro Lebih jauh Hendro menjelaskan, Jalan Tol BORR Seksi 3A Yasmin-Semplak merupakan jalan tol layang yang menggunakan 2.166 box girder yang pemasangannya dimulai sejak September 2019.

“Hingga saat ini, box girder telah terpasang 100% atau sebanyak 2.166 buah. Untuk memenuhi persyaratan kelaikan fungsi konstruksi jembatan tol, Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ) Kementerian PUPR akan melakukan Uji Beban (Loading Test) secara statis dan dinamis pada 14-17 Juni mendatang,” ujar Hendro.

Secara keseluruhan, Jalan Tol BORR dibagi menjadi sejumlah seksi dengan panjang total sekitar 12 Km dengan rincian sebagai berikut: -Seksi 1 Sentul-Kd Halang, sepanjang 3,85 km. -Seksi 2A Kd Halang-Kd Badak, sepanjang 1,95 km. -Seksi 2B Kd Badak-Sp Yasmin, sepanjang 2,65 km. -Seksi 3A Sp Yasmin-Sp Semplak, sepanjang 2,85 km. -Seksi 3B Semplak-Junction Salabenda, sepanjang 4 km. “Bila sudah beroperasi penuh, Jalan Tol BORR dapat mengurai kepadatan lalu lintas di Kota Bogor, terutama di Jalan Sholeh Iskandar.

Jalan Tol BORR atau Lingkar Bogor ini juga dapat memperlancar mobilisasi masyarakat dan ekonomi Bogor sebagai kota penyangga Jakarta,” tutur Hendro.

Continue Reading

Metro

Kepala Badan Pelayanan Transportasi Lanjutan Kemenhub Hadiri Hari Disabiltas Nasional

Published

on

By

Jakarta – Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan (PPTB) Kementerian Perhubungan Marwanto Heru Santoso menghadiri peringatan hari disabilitas nasional yang diadakan Kementerian Sosial Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Rabu, 1/12/2021.

Marwanto Heru mengatakan kepada awak media sangat mengapresiasi kegiatan ini.
“Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini karena sangat bagus dan sangat luar biasa. PPTB belum lama juga melakukan kegiatan di Puncak, Jawa Barat, yaitu pelatihan untuk disabilitas selama dua hari dengan pembawa materi/pengajar yang baik,” tuturnya dengan ramah.

Kemenhub adalah salah satu Kementrian yang sudah mempekerjakan disabilitas, sesuai dengan undang-undang yang diberlakukan oleh pemerintah.

Continue Reading

Metro

Raden Andreas Nandiwardhana Dilantik Sebagai Ketua Umum KNPI

Published

on

By

Jakarta – Ketua Dewan Kehormatan Fahd El Fouz A. Rafiq , melantik Raden Andreas Nandiwardhana sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) hasil Kongres XVI Mandalika Lombok NTB.

Ketua Umum KNPI Raden Andreas Nandiwardhana mengatakan komitmennya untuk menyatukan organisasi yang terbelah.

“KNPI terbuka untuk menerima pihak lain karena legalitasnya (SK) paling lengkap. Kini pemuda Indonesia kembali bergairah dalam eksistensi dan pergerakannya,” saat ditemui media di hotel Aston TB Simatupang.Rabu (1/12/2021)

Andreas menambahkan akan menyatukan pemuda Indonesia yang bernaung di bawah panji KNPI, DPP KNPI kembali menemukan jati dirinya sebagai organisasi besar dalam pemuda dalam mengawal NKRI.

Kegiatan ini dihadiri oleh tokoh nasional, berbagai organisasi kepemudaan dan pengurus KNPI dari seluruh Indonesia. Acara ini dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat.

Continue Reading

Metro

Jaringan Kawal Jawa Timur Lakukan Demo Menuntut PLH Sekda Jawa Timur untuk Mundur

Published

on

By

Jakarta – Jaringan Kawal Jawa Timur (JAKA JATIM) melakukan aksi demo di Kemenpan RB Jalan Jend. Sudirman Kav. 69 Jakarta Selatan, Rabu, (1/12/2021)

JAKA JATIM Melihat banyaknya persoalan yang ada di pemerintah Provinsi Jawa Timur, mulai dari status Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jatim yang masih dijabat oleh Pelaksana Harian (PLH) yaitu Dr. Ir. Heru Tjahjono, M.M yang sampai saat ini masih dipertahankan oleh Gubernur Jawa Timur, sedangkan dalam Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara nomor 2/SE/VII/2019 tentang kewenangan pelaksana harian dan pelaksana tugas dalam aspek kepegawaian, PLH tidak bisa mengambil kebijakan strategis termasuk ikut mengesahkan APBD Jawa Timur T.A 2021 Perubahan dan APBD Jawa Timur T.A 2022 ini.

Hemat kami, reformasi birokrasi di Pemprov Jatim “GAGAL” total karena juga banyak OPD di Jawa Timur yang masih dijabat oleh PLT.

Selain persoalan diatas, tata kelola Dana Hibah di Pemerintah Provinsi Jawa Timur sangat amburadul dan tidak transparan. Terbukti pada tahun anggaran 2019 Dana Hibah yang dikelola oleh Provinsi Jawa Timur sebesar 2.9 Triliun tidak ter-SPJ-kan sebagaimana temuan BPK RI Perwakilan Jawa Timur.

Persoalan Dana Hibah Jawa Timur ini kembali terjadi pada tahun anggaran 2020, dimana BPK RI Perwakilan Jawa Timur menemukan penggunaan Dana Hibah sebesar 1.6 Triliun yang tidak ter-SPJ-kan. Ini menjadi tren negatif terkait dengan tata kelola Dana Hibah Jawa Timur, Aparat Penegak Hukum (APH) harus ikut turun tangan menyelesaikan persoalan ini, karena menurut analisa kami, Jawa Timur sedang masuk Zona Hitam tata kelola keuangannya.

Tuntutan JAKA JATIM antara lain:
1. PLH Sekda Jawa Timur yang sudah ditunjuk kembali oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, tidak juga menunjuk Sekda difinitif sebagai gantinya.

2. Sebagai PLH Heru Tjahjono ternyata sudah memasuki masa pensiun, jangan-jangan ada motif lain yang sebenarnya disusun secara sistematis demi mencapai kepentingan “tertentu”.
3. Ternyata Heru Tjahjono sebagai PLH masih ikut serta dalam memutuskan dan menentukan hal-hal yang bersifat strategis, misalnya pengesahan APBD. Hal ini melanggar UU No 30 2014.

Saat dijumpai oleh awak media di kantor Kemenpan RB, Rabu, 1/12/2021. Koordinator aksi Ahmad S.Sos beraudiensi dengan Kepala Biro Humas Kemenpan RB; Elvan dan diterima dengan baik untuk menyampaikan aspirasinya.

Continue Reading

Trending