Connect with us

Metro

Majelis Adat Bamus Betawi Gelar Rakor

Published

on

Jakarta, Kegiatan Silaturrahim Rapat Koordinasi Bamus Betawi, dengan tema” Bersatu Satu Visi dan Langkah Bersama Menuju Masyarakat Betawi yang Lebih Maju dan Sejahtera,” Sabtu 08/08/20 pukul 10.15 – 12.20 wib.

Rapat Koordinasi, dipimpin langsung oleh H. Nuri sebagai Ketua Adat Betawi dan Ketua Umum Badan Musyawarah Betawi, H. Abraham Lunggana atau yang biasa dipanggil Haji Lulung.

Pembawa acara, H. Bambang Syukur membacakan acara demi acara, membuka dengan Umbul Qur an Surat Alfatehah.

Hadir Tokoh – tokoh masyarakat Betawi dan komponen ormas – ormas Betawi yang tergabung didalamnya.

Selain itu, hadir pula,
Anggota Dewan Kehormatan majlis adat Betawi, Drs. H. Encang Hasannudin BA, Gerbang Betawi, H. Ashari, Bendahara Umum Bamus, H. Ramli, H. Muhtar, H. Amirudin, H. Daud Arsitek, H. Usman, H. Fahru Rozi, Ihsan Noerdin Nusi SH, dan H. Sugiri.

Dalam kesempatan itu, H. Nuri selaku Ketua Majlis Adat Betawi dalam pidatonya menyampaikan,”Walau Bamus Betawi dalam tahun 2020 ini tidak mendapat bantuan dari pemerintah, diharapkan Bamus Betawi harus tetap optimis maju untuk mensejahterakan masyarakat Betawi.

Untuk itulah, pada hari ini digelar Rapat Koordinasi sekaligus menjalin tali silaturrahim secara berkesinambungan. Perlu ditegaskan, untuk seluruh komponen ormas – ormas Betawi yang tergabung didalamnya, harus dapat menampung masukan dan mencari jalan keluar dari apa yang dikeluhkan oleh masyarakat Betawi.

Disinilah peran serta Badan Musyawarah Betawi sangat dibutuhkan. Mau turun tangan, turun langsung ke lapangan mendengar suara keluhan masyarakat Betawi.

Apalagi sekarang ini akibat, kebijakan PSBB Pandemi Covid-19 dilaksanakan oleh pemerintah, berdampak sangat tidak menguntungkan untuk tingkat masyarakat bawah. Terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap, sangat terasa benturan ekonominya.

Memang Pandemi Covid-19 telah meluluh-lantakan sendi – sendi kehidupan ekonomi, baik ditingkat bawah dan tingkat atas.

Akibat kebijakan PSBB pertama yang telah dilaksanakan, masyarakat jadi resah dan bingung.

Karna akibat kebijakan PSBB itu, banyak perusahaan yang kolep alias bangkrut, sehingga banyak karyawan yang di PHK, otomatis mereka jadi pengguran.

Sebab bangkrut perusahaan, dikarenakan tidak bisa menjual hasil produksinya, sebagaimana biasanya.

Hampir di seluruh sektor apapun, seperti perbankan, otomotive, manufacturing, dan usaha kecil menengah (UKM) mengalami kelesuan pendapatan penghasilan ekonomi.

Masih dikatakan oleh Ketua Majlis Adat Betawi, Bamus Betawi agar dapat menjadi Garda terdepan dalam membantu memulihkan perekonomian masyarakat Betawi.

Yaitu dengan cara, mencarikan lapangan pekerjaan, dan membuka lapangan Usaha Kecil Menengah.

Tentunya Bamus Betawi dibawah kepemimpinan H. Lulung harus bekerja sama dengan pemerintah, dengan menyampaikan aspirasi masyarakat Jakarta.

Diharapkan Bamus Betawi harus bersinergi dengan Pemrov DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat.

Perlu dicarikan solusi yang tepat dan cepat, agar roda ekonomi masyarakat Jakarta, agar segera bangkit seperti sediakala.

Memang pemerintah telah membantu masyarakat, dengan menyalurkan bantuan-bantuan berupa sembako. Namun itu semua tidaklah mencukupi kebutuhan hidup yang sangat komplek.

Diakhir pidatonya, H. Nuri menegaskan, Majlis adat Betawi bersama Bamus Betawi, tidak akan tinggal diam, dan tetap akan berjuang demi kesejahteraan hidup masyarakat Jakarta.

Dikesempatan itu pula Ketua Umum Bamus Betawi, H. Lulung menyampaikan pendapatnya, “Saat ini Bamus Betawi sedang banyak mengalami ujian dan cobaan, seperti pada kejadian pembakaran gambar KH. Habib Rizieq Shihab beberapa waktu yang lalu, ini jelas kejadian tersebut dapat memancing “Issu Sara” bilamana umat Islam mudah terpancing dan tidak dapat menahan perasaan.

Ditambah lagi adanya kejadian tabrak lari, yang dialami oleh, H. Komarudin Sarif (H. Komang) beberapa waktu yang lalu, dan dilarikan ke rumah sakit Islam Pondok Kopi dan dirawat disana.

Tentunya, bila dikaitkan dengan berita yang ramai saat ini, yakni adanya PKI akan bangkit lagi dan sedang sedang menyusun rencana jahatnya.

Sudah bukan jadi rahasia, PKI itu adalah tidak suka dengan keberadaan para Habib, Alim Ulama, dan Tokoh Masyarakat Islam.

Karna ideologi PKI itu, tidak suka dengan Pancasila dan UUD 45.
Bisa dikatakan PKI, tidak suka dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI).

Tujuan PKI ingin memecah belah Persatuan Indonesia, dan seperti ingin balas dendam kepada pemerintah yang syah.

Untuk itu, H. Lulung Lunggana menegaskan, agar Bamus Betawi dan Majlis Adat Betawi, Serta Ormas Betawi, harus bersatu padu, merapatkan barisan, bersiaga melawan kejahatan partai komunis tersebut”.

Masih dalam situasi Rapat Koordinasi, salah seorang tamu undangan yang namanya sudah cukup kondang, Ihsan Noerdin Nursi, SH. turut menyampaikan pendapatnya,” bahwa bangkitnya PKI sekarang ini, adalah semacam balas dendam kepada pemerintah, dan ingin menghantam Tap. MPR NO. 4 dan ingin mengubah sila ketuhanan Yang Maha Esa.

Jelas pernyataan sikap itu, dianggap telah merongrong kewibawaan pemerintah, dan melukai hati umat muslim di seluruh Indonesia.

Sayangnya, antek-antek PKI sekarang ini banyak bercokol, dan sembunyi di partai besar, yang sedang berkuasa di negeri ini”, tandasnya.

Intinya, harapan Ihsan, Bangsa Indonesia harus tetap respek, mawas diri dengan apa yang terjadi dengan situasi politik di negeri ini, imbuhnya.

Untuk Bamus Betawi yang menaungi Majlis Adat Betawi dan Ormas-ormas Betawi harus mensinambungkan tali silaturrahim, agar tercipta lapangan pekerjaan, untuk mengatasi masyarakat Jakarta yang menganggur.

Untuk itulah diperlukan guyub ekonomi, untuk dapat membantu ekonomi masyarakat Jakarta. Dengan cara, mengumpulkan anggaran/dana dan dikumpulkan kepada yang namanya Badan Usaha, seperti Koperasi.

Lalu Dana tersebut disalurkan kepada masyarakat yang perlu dibantu seperti untuk dagang.

Dan sifatnya, meminjamkan bukannya gratis dana-dana tersebut disalurkan.
Lalu dari pihak yang meminjamkan, lakukan kontrol kepada orang yang dibantu itu.

Dengan dagang/usaha apa, keluar masuk dana itu, dan dilakukan pembukuan yang teratur, Insya Alloh cara-cara tersebut akan dapat menggerakkan roda ekonomi masyarakat Jakarta, dan itu halal 100% tidak riba.

Pengalamannya pernah dipraktekkan untuk masyarakat di Lampung, itu mengalami kemajuan pesat, dana tersebut terkumpul hingga 12 milyar, tandasnya”.
Rapat Koordinasi berakhir pukul 12.20 dan ditutup dengan do a

Continue Reading

Metro

Sally Giovanny Owner Batik Trusmi : Pentingnya Kolaborasi Antara Entrepreneurship dan Filantropi Sebagai Motor Penggerak Pemberdayaan Generasi Muda

Published

on

By

Jakarta, 15 Juni 2026 — Owner Batik Trusmi, Sally Giovanny, menegaskan pentingnya kolaborasi antara entrepreneurship dan filantropi sebagai motor penggerak pemberdayaan generasi muda dalam acara Indonesia Humanitarian Summit: Empowerment to The Next Level yang diselenggarakan oleh Dompet Dhuafa bekerja sama dengan Nusantara TV, bertempat di Nusantara TV Tower, Jakarta, Senin (15/6).

Dalam sesi diskusi, Sally menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas kesempatan menjadi narasumber dalam forum kemanusiaan yang dinilainya sangat bermanfaat dan relevan dengan tantangan masa kini.

“Hari ini saya sangat bersyukur bisa berbagi di acara yang luar biasa. Kita berdiskusi tentang bagaimana hubungan erat antara entrepreneurship dan filantropi, serta bagaimana keduanya bisa berjalan beriringan untuk menciptakan dampak yang luas,” ujar Sally Giovanny.

Sally menekankan bahwa filantropi tidak semata-mata soal donasi atau uang, melainkan tentang dedikasi, ide, waktu, dan pikiran. Menurutnya, anak muda memiliki potensi besar, kreativitas tinggi, dan gagasan segar yang perlu didorong untuk berani mengambil peran sejak dini.

“Banyak anak muda sebenarnya punya kreativitas luar biasa, tapi sering kali kurang percaya diri dan merasa tidak punya apa-apa. Padahal filantropi itu bukan hanya soal uang, tapi soal kontribusi apa pun yang bisa kita lakukan. Intinya, jangan menunda kebaikan—ambil aksi sekarang,” tegasnya.

Sally juga berharap pemerintah dapat berperan lebih sebagai support system bagi generasi muda dengan mempermudah akses, memfasilitasi ide-ide kreatif, serta mendukung kegiatan positif agar berjalan tepat sasaran dan berdampak luas bagi masyarakat. Ia menilai, visi Indonesia Emas hanya dapat terwujud jika anak muda diberi ruang untuk tumbuh dan berkontribusi secara nyata.

Tak hanya itu, dalam kesempatan tersebut Sally turut memaparkan komitmen Batik Trusmi dalam pelestarian budaya melalui rencana pendirian Batik University. Program ini bertujuan mencetak regenerasi pembatik dan pengrajin batik agar warisan budaya bangsa tidak terputus.

“Bisnis batik bukan hanya soal profit, tapi tentang pemberdayaan masyarakat dan tanggung jawab melestarikan budaya. Kami ingin batik diminati generasi muda, sehingga regenerasi pengrajin terjaga dan budaya kita tidak hilang,” ungkapnya.

Melalui forum ini, Sally Giovanny berharap semakin banyak anak muda yang tergerak untuk berkolaborasi dalam bidang kewirausahaan dan filantropi demi menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan bagi Indonesia.

Continue Reading

Metro

Dr.dr. Andreasta Meliala., M.Kes.Kepala Biro Pelayanan Kesehatan Terpadu UGM : Tanpa Tata Kelola Baik, Dana MBG Berisiko Tidak Tepat Sasaran

Published

on

By

Jakarta – Dr.dr. Andreasta Meliala., M.Kes.
Kepala Biro Pelayanan Kesehatan Terpadu Universitas Gadjah Mada (UGM), menegaskan pentingnya regulasi yang kuat, tata kelola yang baik, serta evaluasi independen dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi (MBG) agar benar-benar berdampak jangka panjang bagi masa depan gizi anak Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Andreasta Meliala dalam wawancara singkat dengan awak media usai menghadiri Diskusi Publik bertajuk *“MBG Outlook: Masa Depan Gizi Anak Indonesia”* yang digelar di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Rabu (14/1).

Menurut Andreasta, program makan bergizi bukanlah konsep baru dan telah banyak diterapkan di berbagai negara, bahkan di Indonesia sendiri sudah ada sejumlah contoh implementasi. Tantangan terbesarnya, kata dia, adalah bagaimana memilih dan menyesuaikan model yang paling tepat dengan konteks sosial, budaya, dan geografis masing-masing daerah.

“Program seperti ini sebenarnya sudah banyak dikerjakan di dunia dan juga di Indonesia. Jadi kita tidak memulai dari nol. Tinggal memilih model mana yang paling pas dengan konteks daerah masing-masing. Jakarta tentu berbeda dengan Maluku, dan daerah lain juga punya karakteristik sendiri,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa keberlanjutan program MBG sangat bergantung pada regulasi yang jelas dan kuat. Tanpa payung kebijakan yang kokoh, program ini berisiko hanya menjadi program jangka pendek yang melekat pada rezim tertentu.

“Kalau tidak ada regulasi yang jelas, program ini bisa dianggap sekadar program rezim. Itu sangat merugikan, bukan hanya negara, tetapi juga anak-anak sebagai penerima manfaat dan rakyat secara keseluruhan, karena ini menggunakan uang pajak,” tegasnya.

Andreasta juga mengingatkan bahwa dampak program MBG bersifat jangka panjang sehingga hasilnya tidak bisa diukur secara instan. Oleh karena itu, diperlukan keseriusan dalam tata kelola agar dana besar yang dialokasikan—yang disebut mencapai sekitar Rp90 triliun—tidak terbuang sia-sia.

Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program yang telah berjalan lebih dari satu tahun. Menurutnya, hingga saat ini belum terlihat upaya identifikasi yang sistematis terhadap dapur-dapur penyedia makanan bergizi yang benar-benar berkualitas.

“Kita belum mulai mengidentifikasi mana dapur yang sudah bagus, mana yang masih standar. Itu harus direview secara independen, bukan self review. Harus ada tim khusus yang menilai secara objektif,” jelasnya.

Ia menambahkan, evaluasi tersebut harus mengacu pada prinsip *good governance*, dengan pembagian peran dan fungsi yang jelas antar pemangku kepentingan, termasuk yayasan pelaksana dan lembaga pengawas.

“Good governance itu harus jelas. Yayasan punya instrumen pengawasan apa, regulator seperti BGN harus punya mekanisme evaluasi seperti apa. Kalau evaluasinya ketat, akan ada warning bagi yang main-main,” katanya.

Andreasta menegaskan, ketidaktegasan dalam pengawasan justru akan menimbulkan efek berantai yang berbahaya dan berpotensi meningkatkan biaya program secara tidak terkendali.

“Kalau tidak tegas, itu akan menular. Itu yang berbahaya. Padahal perhitungan yang disiapkan sebenarnya sudah bagus, tinggal bagaimana kebijakan dan tata kelolanya diperkuat,” pungkasnya.

Continue Reading

Metro

Dr. Agus Febrianto: MBG Bukan Sekadar Makan Gratis, tapi Investasi Kualitas SDM Indonesia

Published

on

By

Jakarta – Dr. Agus Febrianto, Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Vokasi dan Sertifikasi Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kalimantan Selatan, menyatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu terobosan strategis pemerintah dalam menjawab persoalan gizi anak Indonesia secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Dr. Agus Febrianto dalam wawancara singkat dengan awak media usai menghadiri Diskusi Publik bertajuk *“MBG Outlook: Masa Depan Gizi Anak Indonesia”* yang digelar di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Rabu (14/1).

Menurutnya, program MBG merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, khususnya anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.

“Program MBG ini memberikan harapan yang sangat besar. Ini bukan sekadar program makan gratis, tetapi upaya menyeluruh untuk memperbaiki kualitas gizi anak Indonesia. Program ini sangat luar biasa karena langsung menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ujar Dr. Agus.

Ia menekankan pentingnya sosialisasi yang masif dan berkelanjutan agar seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi dan pelaku usaha, memahami peran dan kontribusi masing-masing dalam menyukseskan program MBG.

“Kita semua harus turun tangan. Setiap pihak memiliki peran masing-masing. Sudah seharusnya kita memberikan dukungan penuh terhadap apa yang telah dirancang dan dijalankan pemerintah,” tegasnya.

Lebih lanjut, Dr. Agus Febrianto berharap agar program MBG tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga mampu memberikan manfaat luas bagi masyarakat serta menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha.

“Harapannya, pertama tentu program ini memberikan manfaat yang besar dan merata bagi masyarakat. Kedua, para pengusaha harus memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap program-program pemerintah seperti MBG ini,” katanya.

Terkait keterlibatan pengusaha di daerah, khususnya di wilayah Kalimantan dan daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), Dr. Agus mengakui adanya tantangan tersendiri. Namun demikian, ia menegaskan bahwa tantangan tersebut bukan hambatan, melainkan panggilan untuk berkontribusi lebih besar bagi masyarakat di wilayah terpencil.

“Kalau ditanya ada kesulitan atau tidak, tentu tantangan selalu ada, terutama di wilayah 3T. Tapi justru di situlah nilai pengabdian kita. Ini adalah upaya nyata untuk membantu masyarakat di daerah terpencil agar mendapatkan akses gizi yang layak,” jelasnya.

Sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Vokasi dan Sertifikasi KADIN Kalimantan Selatan, Dr. Agus Febrianto menilai bahwa sinergi antara peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemenuhan gizi yang baik akan menjadi fondasi kuat dalam menciptakan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing di masa depan.

Continue Reading

Trending