Connect with us

Metro

Majelis Adat Bamus Betawi Gelar Rakor

Published

on

Jakarta, Kegiatan Silaturrahim Rapat Koordinasi Bamus Betawi, dengan tema” Bersatu Satu Visi dan Langkah Bersama Menuju Masyarakat Betawi yang Lebih Maju dan Sejahtera,” Sabtu 08/08/20 pukul 10.15 – 12.20 wib.

Rapat Koordinasi, dipimpin langsung oleh H. Nuri sebagai Ketua Adat Betawi dan Ketua Umum Badan Musyawarah Betawi, H. Abraham Lunggana atau yang biasa dipanggil Haji Lulung.

Pembawa acara, H. Bambang Syukur membacakan acara demi acara, membuka dengan Umbul Qur an Surat Alfatehah.

Hadir Tokoh – tokoh masyarakat Betawi dan komponen ormas – ormas Betawi yang tergabung didalamnya.

Selain itu, hadir pula,
Anggota Dewan Kehormatan majlis adat Betawi, Drs. H. Encang Hasannudin BA, Gerbang Betawi, H. Ashari, Bendahara Umum Bamus, H. Ramli, H. Muhtar, H. Amirudin, H. Daud Arsitek, H. Usman, H. Fahru Rozi, Ihsan Noerdin Nusi SH, dan H. Sugiri.

Dalam kesempatan itu, H. Nuri selaku Ketua Majlis Adat Betawi dalam pidatonya menyampaikan,”Walau Bamus Betawi dalam tahun 2020 ini tidak mendapat bantuan dari pemerintah, diharapkan Bamus Betawi harus tetap optimis maju untuk mensejahterakan masyarakat Betawi.

Untuk itulah, pada hari ini digelar Rapat Koordinasi sekaligus menjalin tali silaturrahim secara berkesinambungan. Perlu ditegaskan, untuk seluruh komponen ormas – ormas Betawi yang tergabung didalamnya, harus dapat menampung masukan dan mencari jalan keluar dari apa yang dikeluhkan oleh masyarakat Betawi.

Disinilah peran serta Badan Musyawarah Betawi sangat dibutuhkan. Mau turun tangan, turun langsung ke lapangan mendengar suara keluhan masyarakat Betawi.

Apalagi sekarang ini akibat, kebijakan PSBB Pandemi Covid-19 dilaksanakan oleh pemerintah, berdampak sangat tidak menguntungkan untuk tingkat masyarakat bawah. Terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap, sangat terasa benturan ekonominya.

Memang Pandemi Covid-19 telah meluluh-lantakan sendi – sendi kehidupan ekonomi, baik ditingkat bawah dan tingkat atas.

Akibat kebijakan PSBB pertama yang telah dilaksanakan, masyarakat jadi resah dan bingung.

Karna akibat kebijakan PSBB itu, banyak perusahaan yang kolep alias bangkrut, sehingga banyak karyawan yang di PHK, otomatis mereka jadi pengguran.

Sebab bangkrut perusahaan, dikarenakan tidak bisa menjual hasil produksinya, sebagaimana biasanya.

Hampir di seluruh sektor apapun, seperti perbankan, otomotive, manufacturing, dan usaha kecil menengah (UKM) mengalami kelesuan pendapatan penghasilan ekonomi.

Masih dikatakan oleh Ketua Majlis Adat Betawi, Bamus Betawi agar dapat menjadi Garda terdepan dalam membantu memulihkan perekonomian masyarakat Betawi.

Yaitu dengan cara, mencarikan lapangan pekerjaan, dan membuka lapangan Usaha Kecil Menengah.

Tentunya Bamus Betawi dibawah kepemimpinan H. Lulung harus bekerja sama dengan pemerintah, dengan menyampaikan aspirasi masyarakat Jakarta.

Diharapkan Bamus Betawi harus bersinergi dengan Pemrov DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat.

Perlu dicarikan solusi yang tepat dan cepat, agar roda ekonomi masyarakat Jakarta, agar segera bangkit seperti sediakala.

Memang pemerintah telah membantu masyarakat, dengan menyalurkan bantuan-bantuan berupa sembako. Namun itu semua tidaklah mencukupi kebutuhan hidup yang sangat komplek.

Diakhir pidatonya, H. Nuri menegaskan, Majlis adat Betawi bersama Bamus Betawi, tidak akan tinggal diam, dan tetap akan berjuang demi kesejahteraan hidup masyarakat Jakarta.

Dikesempatan itu pula Ketua Umum Bamus Betawi, H. Lulung menyampaikan pendapatnya, “Saat ini Bamus Betawi sedang banyak mengalami ujian dan cobaan, seperti pada kejadian pembakaran gambar KH. Habib Rizieq Shihab beberapa waktu yang lalu, ini jelas kejadian tersebut dapat memancing “Issu Sara” bilamana umat Islam mudah terpancing dan tidak dapat menahan perasaan.

Ditambah lagi adanya kejadian tabrak lari, yang dialami oleh, H. Komarudin Sarif (H. Komang) beberapa waktu yang lalu, dan dilarikan ke rumah sakit Islam Pondok Kopi dan dirawat disana.

Tentunya, bila dikaitkan dengan berita yang ramai saat ini, yakni adanya PKI akan bangkit lagi dan sedang sedang menyusun rencana jahatnya.

Sudah bukan jadi rahasia, PKI itu adalah tidak suka dengan keberadaan para Habib, Alim Ulama, dan Tokoh Masyarakat Islam.

Karna ideologi PKI itu, tidak suka dengan Pancasila dan UUD 45.
Bisa dikatakan PKI, tidak suka dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI).

Tujuan PKI ingin memecah belah Persatuan Indonesia, dan seperti ingin balas dendam kepada pemerintah yang syah.

Untuk itu, H. Lulung Lunggana menegaskan, agar Bamus Betawi dan Majlis Adat Betawi, Serta Ormas Betawi, harus bersatu padu, merapatkan barisan, bersiaga melawan kejahatan partai komunis tersebut”.

Masih dalam situasi Rapat Koordinasi, salah seorang tamu undangan yang namanya sudah cukup kondang, Ihsan Noerdin Nursi, SH. turut menyampaikan pendapatnya,” bahwa bangkitnya PKI sekarang ini, adalah semacam balas dendam kepada pemerintah, dan ingin menghantam Tap. MPR NO. 4 dan ingin mengubah sila ketuhanan Yang Maha Esa.

Jelas pernyataan sikap itu, dianggap telah merongrong kewibawaan pemerintah, dan melukai hati umat muslim di seluruh Indonesia.

Sayangnya, antek-antek PKI sekarang ini banyak bercokol, dan sembunyi di partai besar, yang sedang berkuasa di negeri ini”, tandasnya.

Intinya, harapan Ihsan, Bangsa Indonesia harus tetap respek, mawas diri dengan apa yang terjadi dengan situasi politik di negeri ini, imbuhnya.

Untuk Bamus Betawi yang menaungi Majlis Adat Betawi dan Ormas-ormas Betawi harus mensinambungkan tali silaturrahim, agar tercipta lapangan pekerjaan, untuk mengatasi masyarakat Jakarta yang menganggur.

Untuk itulah diperlukan guyub ekonomi, untuk dapat membantu ekonomi masyarakat Jakarta. Dengan cara, mengumpulkan anggaran/dana dan dikumpulkan kepada yang namanya Badan Usaha, seperti Koperasi.

Lalu Dana tersebut disalurkan kepada masyarakat yang perlu dibantu seperti untuk dagang.

Dan sifatnya, meminjamkan bukannya gratis dana-dana tersebut disalurkan.
Lalu dari pihak yang meminjamkan, lakukan kontrol kepada orang yang dibantu itu.

Dengan dagang/usaha apa, keluar masuk dana itu, dan dilakukan pembukuan yang teratur, Insya Alloh cara-cara tersebut akan dapat menggerakkan roda ekonomi masyarakat Jakarta, dan itu halal 100% tidak riba.

Pengalamannya pernah dipraktekkan untuk masyarakat di Lampung, itu mengalami kemajuan pesat, dana tersebut terkumpul hingga 12 milyar, tandasnya”.
Rapat Koordinasi berakhir pukul 12.20 dan ditutup dengan do a

Continue Reading

Metro

konferensi Pers Pembukaan Kongres V Partai Buruh Tolak Pilkada Lewat DPRD dan Upah Jakarta Harus Rp5,89 Juta

Published

on

By

Jakarta — Presiden Partai Buruh, Ir. H. Said Iqbal, memberikan kata sambutan penuh semangat dalam Deklarasi Perjuangan HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah) & RUU Ketenagakerjaan sekaligus Pembukaan Kongres Partai Buruh Ke-5, yang digelar di Sport Mall Kelapa Gading, Jakarta, Senin (19/01/2026).

Di hadapan ribuan kader dan delegasi buruh dari 38 provinsi, 462 kabupaten/kota, serta puluhan federasi dan konfederasi serikat buruh, Said Iqbal menegaskan bahwa perjuangan buruh bukan sekadar soal upah, tetapi perjuangan melawan ketidakadilan struktural yang menindas kelas pekerja, petani, nelayan, guru honorer, dan rakyat kecil.

“Manusia tidak boleh tunduk kepada manusia. Manusia hanya tunduk kepada Tuhan. Karena itu, tugas Partai Buruh adalah membebaskan dan memanusiakan manusia,” tegas Said Iqbal disambut gemuruh massa.

Said Iqbal mengingatkan bahwa Partai Buruh lahir dari sejarah panjang perlawanan kelas pekerja, yang berakar dari tragedi Chicago Massacre pada abad ke-19, perjuangan delapan jam kerja, hingga penindasan buruh global. Ia menyebut pendiri Partai Buruh Indonesia, almarhum Muchtar Pakpahan, Tony Budi Sasono, serta peran Gus Dur dalam memperjuangkan politik buruh yang berkeadilan dan humanis.

Dalam pidatonya, Said Iqbal juga mengkritik keras perampasan tanah petani, eksploitasi sumber daya alam, dan ketimpangan di wilayah kaya sumber daya seperti Kalimantan, Papua, Sumatera, dan Sulawesi, di mana rakyatnya justru hidup dalam kemiskinan.

“Tanah kaya, emas hitam melimpah, tapi rakyat tinggal di rumah reot. Ini bukan takdir, ini ketidakadilan sistemik,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa upah murah bukan hanya menyengsarakan buruh, tetapi mematikan daya beli rakyat dan menghancurkan ekonomi nasional, termasuk sektor pertanian dan UMKM. Karena itu, Partai Buruh konsisten menuntut upah layak, jaminan sosial, pendidikan gratis, reforma agraria, dan jaminan kebutuhan dasar rakyat.

Said Iqbal juga menyoroti pengalaman internasional, dengan mencontohkan keberhasilan partai buruh dan sosial demokrat di berbagai negara seperti Brasil, Inggris, Australia, dan negara-negara Skandinavia, yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat tanpa menghancurkan investasi.

“Buruh memimpin negara tidak menghancurkan ekonomi. Justru ketidakadilanlah yang menghancurkan bangsa,” tegasnya.

Menutup pidatonya, Said Iqbal mengajak seluruh kader untuk tetap bersatu, tidak putus asa, dan menjadikan Kongres Partai Buruh V sebagai momentum konsolidasi besar menuju kemenangan politik Partai Buruh 2029.

“We are the working class. Jangan pernah malu menjadi buruh. Indonesia hanya bisa adil jika kelas pekerja berdaulat,” pungkasnya.,

Continue Reading

Metro

Prof. Ir. Bambang Susantono, M.C.P., M.S.C.E., Ph.D Pakar Transportasi dan Perkotaan Hadiri Acara Dialog Refleksi 21 Tahun Transjakarta

Published

on

By

Jakarta — Angkutan umum bus perkotaan Transjakarta dinilai telah menjadi tulang punggung mobilitas warga Jakarta selama lebih dari dua dekade. Memasuki usia ke-22 tahun, tantangan utama Transjakarta ke depan bukan hanya memperluas jaringan, tetapi memastikan kualitas layanan yang benar-benar mendorong peralihan masyarakat dari kendaraan pribadi ke angkutan umum.

Hal tersebut disampaikan Pakar Transportasi dan Perkotaan Prof. Ir. Bambang Susantono, M.C.P., M.S.C.E., Ph.D. dalam acara Dialog Refleksi 21 Tahun Transjakarta yang diselenggarakan oleh Inisiatif Strategis Transportasi (INSTRAN) bersama MTI Wilayah Jakarta, KPBB, dan Suara Transjakarta, di Aula Pertemuan KPBB, Skyline Building Lantai 16, Jakarta Pusat, Senin (19/01/26).

Menurut Bambang, kunci keberhasilan sistem transportasi massal kelas dunia terletak pada integrasi menyeluruh, khususnya pada layanan first mile dan last mile.

“Transportasi publik yang benar-benar efisien itu bukan hanya soal bus utama, tetapi bagaimana perjalanan dari rumah ke halte, dari halte ke tempat kerja, semuanya terintegrasi,” ujarnya.

Ia mencontohkan kota-kota seperti Bogota yang berhasil membangun sistem Bus Rapid Transit (BRT) berkelas dunia dengan memastikan keterpaduan antarmoda serta kemudahan akses bagi pengguna.

Lebih lanjut, Bambang menekankan lima pilar utama yang harus menjadi prioritas Transjakarta agar semakin diminati masyarakat. Pilar pertama adalah keselamatan dan keamanan, yang menurutnya menjadi alasan utama seseorang mau beralih ke angkutan umum.

“Kita tidak ingin ada cerita pelecehan seksual atau gangguan keamanan lainnya. Itu harus nol. Kalau itu bisa dijamin, Transjakarta bisa menjadi bus kelas dunia,” tegasnya.

Pilar kedua adalah keandalan layanan, yakni kepastian waktu kedatangan dan keberangkatan armada yang dapat dipantau secara real time. Dengan sistem yang andal, pengguna dapat merencanakan perjalanan secara presisi dan efisien.
“Kalau kita tahu jam berapa bus datang, jam berapa sampai, orang bisa mengatur hidupnya,” jelas Bambang.

Pilar ketiga menyangkut keterjangkauan tarif. Menurutnya, tarif yang terjangkau akan sangat mempengaruhi keputusan masyarakat dalam menggunakan angkutan umum, karena langsung berdampak pada biaya perjalanan sehari-hari. Pilar keempat dan kelima kemudian dilengkapi oleh kenyamanan layanan, yang hanya bisa dirasakan optimal jika empat pilar sebelumnya sudah terpenuhi.

Dalam konteks evaluasi dan pengembangan layanan, Bambang juga menyoroti pentingnya pengelola Transjakarta untuk terus menyerap masukan publik. Di era media sosial, suara pengguna dinilai mudah dipantau dan diukur.

“Sekarang pertanyaannya bukan ada atau tidaknya masukan, tapi apakah ditindaklanjuti atau tidak. Itu bisa dilihat dan dinilai publik,” katanya.

Terkait integrasi lintas wilayah, Bambang menilai pekerjaan rumah terbesar justru berada di tingkat pemerintah daerah.
“Integrasi Jakarta dengan wilayah penyangga seperti Bodetabek bukan hanya tugas Transjakarta, tapi tanggung jawab Pemprov Jakarta untuk membangun sistem transportasi terpadu busway, subway, waterway, apa pun modanya agar masyarakat tidak berjalan sendiri-sendiri,” tutupnya.

Saat ini, Transjakarta telah mengoperasikan 232 rute, mencakup 14 koridor utama, layanan non-koridor, serta angkutan pengumpan yang menjangkau berbagai wilayah Jakarta hingga Bodetabek. Refleksi 21 tahun ini menjadi momentum penting untuk memperkuat arah kebijakan menuju sistem transportasi publik yang aman, terintegrasi, andal, dan berkelanjutan.

Continue Reading

Metro

David Tjahjana Koordinator Komunitas Pengguna Transjakarta Suara Transjakarta Hadiri Acara Dialog Refleksi 21 Tahun Transjakarta

Published

on

By

Jakarta, 19 Januari 2026 — Memasuki 21 tahun pelayanan angkutan umum bus perkotaan, Transjakarta dinilai telah menunjukkan capaian positif dalam menyediakan layanan transportasi massal bagi warga Ibu Kota. Namun demikian, sejumlah pekerjaan rumah (PR) masih perlu diselesaikan, terutama terkait aksesibilitas dan integrasi layanan agar benar-benar dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan David Tjahjana, Koordinator Komunitas Pengguna Transjakarta Suara Transjakarta, saat menjadi narasumber dalam Dialog Refleksi 21 Tahun Transjakarta yang diselenggarakan oleh Inisiatif Strategis Transportasi (INSTRAN) bersama MTI Wilayah Jakarta, KPBB, dan Suara Transjakarta, di Aula Pertemuan KPBB, Skyline Building Lantai 16, Jakarta Pusat, Senin (19/1/26)..

Menurut David, secara umum layanan Transjakarta sudah berada di jalur yang cukup baik sejak mulai beroperasi pada 15 Januari 2004. Hingga kini, Transjakarta telah memiliki 232 rute yang mencakup 14 koridor utama, layanan non-koridor, angkutan pengumpan, serta menjangkau wilayah Bodetabek. Namun, ia menegaskan bahwa capaian tersebut belum sepenuhnya menjawab kebutuhan semua kelompok pengguna.

“Masih ada PR besar, salah satunya soal aksesibilitas. Transjakarta harus benar-benar bisa dipakai oleh semua masyarakat, mulai dari lansia, penyandang disabilitas, perempuan hamil, hingga anak-anak,” ujar David.

Ia menilai rendahnya peralihan masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi umum tidak semata-mata disebabkan oleh jumlah rute. Menurutnya, integrasi dari titik asal hingga tujuan akhir menjadi faktor krusial yang menentukan kenyamanan dan keberlanjutan penggunaan Transjakarta.

“Pengguna itu merasakan perjalanan dari awal sampai akhir. Kalau di tengah ada satu titik yang tidak bisa dilalui, misalnya karena akses yang tidak ramah, maka sistem itu tidak terkoneksi secara utuh,” jelasnya.

David menekankan bahwa kekuatan sebuah sistem transportasi ditentukan oleh titik yang paling lemah. Variasi kualitas fasilitas di berbagai titik layanan justru dapat melemahkan keseluruhan sistem apabila tidak ditangani secara serius.

Selain itu, ia juga menyoroti perlunya penelitian yang lebih mendalam terkait penempatan rute dan titik layanan, agar cakupan Transjakarta yang telah mencapai sekitar 90 persen wilayah Jakarta dapat benar-benar mengangkut mayoritas penduduk secara efektif.

“Jangan sampai sumber daya mubazir. Bus harus tepat sasaran dan optimal. Ada rute yang pagi penuh, siang kosong, atau sebaliknya. Ini perlu pengaturan berbasis data agar layanannya efisien dan tepat guna,” tambahnya.

Ke depan, David berharap Transjakarta tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah penumpang, tetapi juga pada siapa saja yang bisa mengakses dan menggunakan layanan tersebut secara aman, nyaman, dan setara.

“Harapannya Transjakarta terus berkembang dan memperbaiki diri. Bukan hanya soal angka pengguna, tapi juga inklusivitas. Itu yang paling penting,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending