Connect with us

Metro

Majelis Adat Bamus Betawi Gelar Rakor

Published

on

Jakarta, Kegiatan Silaturrahim Rapat Koordinasi Bamus Betawi, dengan tema” Bersatu Satu Visi dan Langkah Bersama Menuju Masyarakat Betawi yang Lebih Maju dan Sejahtera,” Sabtu 08/08/20 pukul 10.15 – 12.20 wib.

Rapat Koordinasi, dipimpin langsung oleh H. Nuri sebagai Ketua Adat Betawi dan Ketua Umum Badan Musyawarah Betawi, H. Abraham Lunggana atau yang biasa dipanggil Haji Lulung.

Pembawa acara, H. Bambang Syukur membacakan acara demi acara, membuka dengan Umbul Qur an Surat Alfatehah.

Hadir Tokoh – tokoh masyarakat Betawi dan komponen ormas – ormas Betawi yang tergabung didalamnya.

Selain itu, hadir pula,
Anggota Dewan Kehormatan majlis adat Betawi, Drs. H. Encang Hasannudin BA, Gerbang Betawi, H. Ashari, Bendahara Umum Bamus, H. Ramli, H. Muhtar, H. Amirudin, H. Daud Arsitek, H. Usman, H. Fahru Rozi, Ihsan Noerdin Nusi SH, dan H. Sugiri.

Dalam kesempatan itu, H. Nuri selaku Ketua Majlis Adat Betawi dalam pidatonya menyampaikan,”Walau Bamus Betawi dalam tahun 2020 ini tidak mendapat bantuan dari pemerintah, diharapkan Bamus Betawi harus tetap optimis maju untuk mensejahterakan masyarakat Betawi.

Untuk itulah, pada hari ini digelar Rapat Koordinasi sekaligus menjalin tali silaturrahim secara berkesinambungan. Perlu ditegaskan, untuk seluruh komponen ormas – ormas Betawi yang tergabung didalamnya, harus dapat menampung masukan dan mencari jalan keluar dari apa yang dikeluhkan oleh masyarakat Betawi.

Disinilah peran serta Badan Musyawarah Betawi sangat dibutuhkan. Mau turun tangan, turun langsung ke lapangan mendengar suara keluhan masyarakat Betawi.

Apalagi sekarang ini akibat, kebijakan PSBB Pandemi Covid-19 dilaksanakan oleh pemerintah, berdampak sangat tidak menguntungkan untuk tingkat masyarakat bawah. Terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap, sangat terasa benturan ekonominya.

Memang Pandemi Covid-19 telah meluluh-lantakan sendi – sendi kehidupan ekonomi, baik ditingkat bawah dan tingkat atas.

Akibat kebijakan PSBB pertama yang telah dilaksanakan, masyarakat jadi resah dan bingung.

Karna akibat kebijakan PSBB itu, banyak perusahaan yang kolep alias bangkrut, sehingga banyak karyawan yang di PHK, otomatis mereka jadi pengguran.

Sebab bangkrut perusahaan, dikarenakan tidak bisa menjual hasil produksinya, sebagaimana biasanya.

Hampir di seluruh sektor apapun, seperti perbankan, otomotive, manufacturing, dan usaha kecil menengah (UKM) mengalami kelesuan pendapatan penghasilan ekonomi.

Masih dikatakan oleh Ketua Majlis Adat Betawi, Bamus Betawi agar dapat menjadi Garda terdepan dalam membantu memulihkan perekonomian masyarakat Betawi.

Yaitu dengan cara, mencarikan lapangan pekerjaan, dan membuka lapangan Usaha Kecil Menengah.

Tentunya Bamus Betawi dibawah kepemimpinan H. Lulung harus bekerja sama dengan pemerintah, dengan menyampaikan aspirasi masyarakat Jakarta.

Diharapkan Bamus Betawi harus bersinergi dengan Pemrov DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat.

Perlu dicarikan solusi yang tepat dan cepat, agar roda ekonomi masyarakat Jakarta, agar segera bangkit seperti sediakala.

Memang pemerintah telah membantu masyarakat, dengan menyalurkan bantuan-bantuan berupa sembako. Namun itu semua tidaklah mencukupi kebutuhan hidup yang sangat komplek.

Diakhir pidatonya, H. Nuri menegaskan, Majlis adat Betawi bersama Bamus Betawi, tidak akan tinggal diam, dan tetap akan berjuang demi kesejahteraan hidup masyarakat Jakarta.

Dikesempatan itu pula Ketua Umum Bamus Betawi, H. Lulung menyampaikan pendapatnya, “Saat ini Bamus Betawi sedang banyak mengalami ujian dan cobaan, seperti pada kejadian pembakaran gambar KH. Habib Rizieq Shihab beberapa waktu yang lalu, ini jelas kejadian tersebut dapat memancing “Issu Sara” bilamana umat Islam mudah terpancing dan tidak dapat menahan perasaan.

Ditambah lagi adanya kejadian tabrak lari, yang dialami oleh, H. Komarudin Sarif (H. Komang) beberapa waktu yang lalu, dan dilarikan ke rumah sakit Islam Pondok Kopi dan dirawat disana.

Tentunya, bila dikaitkan dengan berita yang ramai saat ini, yakni adanya PKI akan bangkit lagi dan sedang sedang menyusun rencana jahatnya.

Sudah bukan jadi rahasia, PKI itu adalah tidak suka dengan keberadaan para Habib, Alim Ulama, dan Tokoh Masyarakat Islam.

Karna ideologi PKI itu, tidak suka dengan Pancasila dan UUD 45.
Bisa dikatakan PKI, tidak suka dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI).

Tujuan PKI ingin memecah belah Persatuan Indonesia, dan seperti ingin balas dendam kepada pemerintah yang syah.

Untuk itu, H. Lulung Lunggana menegaskan, agar Bamus Betawi dan Majlis Adat Betawi, Serta Ormas Betawi, harus bersatu padu, merapatkan barisan, bersiaga melawan kejahatan partai komunis tersebut”.

Masih dalam situasi Rapat Koordinasi, salah seorang tamu undangan yang namanya sudah cukup kondang, Ihsan Noerdin Nursi, SH. turut menyampaikan pendapatnya,” bahwa bangkitnya PKI sekarang ini, adalah semacam balas dendam kepada pemerintah, dan ingin menghantam Tap. MPR NO. 4 dan ingin mengubah sila ketuhanan Yang Maha Esa.

Jelas pernyataan sikap itu, dianggap telah merongrong kewibawaan pemerintah, dan melukai hati umat muslim di seluruh Indonesia.

Sayangnya, antek-antek PKI sekarang ini banyak bercokol, dan sembunyi di partai besar, yang sedang berkuasa di negeri ini”, tandasnya.

Intinya, harapan Ihsan, Bangsa Indonesia harus tetap respek, mawas diri dengan apa yang terjadi dengan situasi politik di negeri ini, imbuhnya.

Untuk Bamus Betawi yang menaungi Majlis Adat Betawi dan Ormas-ormas Betawi harus mensinambungkan tali silaturrahim, agar tercipta lapangan pekerjaan, untuk mengatasi masyarakat Jakarta yang menganggur.

Untuk itulah diperlukan guyub ekonomi, untuk dapat membantu ekonomi masyarakat Jakarta. Dengan cara, mengumpulkan anggaran/dana dan dikumpulkan kepada yang namanya Badan Usaha, seperti Koperasi.

Lalu Dana tersebut disalurkan kepada masyarakat yang perlu dibantu seperti untuk dagang.

Dan sifatnya, meminjamkan bukannya gratis dana-dana tersebut disalurkan.
Lalu dari pihak yang meminjamkan, lakukan kontrol kepada orang yang dibantu itu.

Dengan dagang/usaha apa, keluar masuk dana itu, dan dilakukan pembukuan yang teratur, Insya Alloh cara-cara tersebut akan dapat menggerakkan roda ekonomi masyarakat Jakarta, dan itu halal 100% tidak riba.

Pengalamannya pernah dipraktekkan untuk masyarakat di Lampung, itu mengalami kemajuan pesat, dana tersebut terkumpul hingga 12 milyar, tandasnya”.
Rapat Koordinasi berakhir pukul 12.20 dan ditutup dengan do a

Continue Reading

Metro

Prof. Dr. Edi Surya Negara Harahap: Pendidikan Indonesia Harus Siap Menyongsong Era Kecerdasan Artifisial

Published

on

By

Jakarta, – Ikatan Sarjana Sistem Informasi dan Ilmu Komputer (ISSMART) di bawah kepemimpinan Prof. Dr. Edi Surya Negara Harahap, S.Kom., M.Kom, menggelar peringatan Hari Guru Nasional 2025, bertempat Aula Heritage Gedung Kementerian Kordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jalan Merdeka Barat Nomor 3, Jakarta pusat, Selasa (3/12/2025)

dengan tema “Pendidikan Indonesia Menyongsong Era Kecerdasan Artifisial”. Acara ini menjadi ruang refleksi sekaligus seruan penting untuk mempercepat transformasi pendidikan nasional agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi kecerdasan artifisial (AI).

Prof. Dr. Edi Surya Negara Haraphap S.Kom, M.Kom menyampaikan bahwa guru adalah garda depan dalam membentuk kualitas sumber daya manusia Indonesia, terutama di era digital yang semakin cepat berubah.
“Kecerdasan artifisial bukan lagi masa depan, tetapi sudah menjadi realitas hari ini. Guru harus dibekali pengetahuan, keterampilan digital, dan literasi AI agar mampu mempersiapkan generasi yang kompetitif secara global,” tegasnya

Acara peringatan Hari Guru Nasional ini diisi dengan dialog interaktif, workshop teknologi pembelajaran, serta diskusi kebijakan pendidikan berbasis AI. ISSMART menegaskan komitmennya untuk mendorong peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan AI, pengembangan kurikulum digital, dan kolaborasi dengan berbagai institusi pendidikan.

Prof. Edi Surya Negara Harahap juga menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai etika di tengah laju perkembangan teknologi.
“Pemanfaatan AI harus tetap berpijak pada nilai kemanusiaan. Guru memiliki peran strategis untuk memastikan teknologi digunakan sebagai alat pemberdayaan, bukan sebaliknya,” ujarnya.

Dengan semangat Hari Guru Nasional 2025, ISSMART mengajak seluruh pemangku kepentingan pemerintah, akademisi, dunia industri, hingga masyarakat bersama-sama membangun ekosistem pendidikan yang adaptif, inovatif, dan berkarakter di era kecerdasan artifisial.

Continue Reading

Metro

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LKMN) Gelar Konferensi Pers: Penyampaian Informasi dan Pelaksanaan Distribusi Royalti Digital bagi LMK Pencipta yang Telah Terverifikasi

Published

on

By

Jakarta,— Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LKMN) menggelar konferensi pers, pada hari Selasa 3 November 2025, bertempat Ruang Orchard Gedung Puri Matani 1, Jakarta,
untuk menyampaikan perkembangan terbaru mengenai proses verifikasi dan distribusi royalti digital kepada para LMK Pencipta. Acara ini menjadi momentum penting dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, serta penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis hak cipta di Indonesia.

Tempat : Ruang Rapat Puri Orchid
Gedung Puri Matari 1 Lantai UG JI. H.R. Rasuna Said Kav. H1-H2 Jakarta Selatan 12920.Rabu (3/12/2025)

Penyampaian informasi dan pelaksanaan distribusi royalti digital bagi LMK pencipta yang terverifikasi melibatkan pengumpulan data oleh LMK, verifikasi data tersebut oleh LMKN, dan akhirnya distribusi royalti oleh LMKN kepada LMK untuk disalurkan kepada anggota pencipta. LMK wajib mengunggah data anggota dan ciptaannya ke Pusat Data Lagu dan Musik (PDLM), sementara LMKN memastikan seluruh proses berjalan transparan dan akuntabe

Dalam konferensi pers tersebut, LKMN menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas layanan manajemen kolektif, khususnya dalam distribusi royalti digital yang bersumber dari berbagai platform daring. Penyaluran ini diberikan kepada para pencipta dan pemegang hak yang telah memenuhi proses verifikasi resmi sesuai regulasi yang berlaku.

Andi Mulhanan. T Ketua LKMN menegaskan bahwa proses distribusi tahun ini menjadi tonggak penting karena memanfaatkan sistem digital yang lebih akurat
dan terintegrasi, sehingga memastikan bahwa setiap pencipta menerima hak ekonominya secara adil.

“LKMN berkomitmen menjamin bahwa setiap rupiah royalti digital disalurkan kepada pihak yang berhak. Sistem verifikasi yang kami lakukan merupakan bentuk perlindungan terhadap karya serta hak moral dan ekonomi para pencipta,” tegas perwakilan LKMN dalam sesi paparan.

Melalui mekanisme verifikasi data pencipta yang semakin ketat dan berbasis teknologi, LKMN memastikan bahwa distribusi royalti dilakukan secara terukur, transparan, dan akuntabel. Langkah ini juga diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik serta mendorong tumbuhnya kreativitas di tanah air.

Selain itu, LKMN juga membuka ruang dialog dengan para pemangku kepentingan, termasuk LMK Pencipta, pemerintah, serta pelaku industri digital untuk memperkuat tata kelola hak cipta di Indonesia

Dengan diselenggarakannya konferensi pers ini, LKMN berharap masyarakat semakin memahami peran strategis lembaga manajemen kolektif dalam melindungi dan mengoptimalkan hak ekonomi para pencipta di era digital yang terus berkembang

Continue Reading

Metro

H.Oleh Soleh, SH Anggota Komisi I DPR RI : Pentingnya Tata Kelola Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) Yang Bijak dan Bertanggung Jawab di Indonesia

Published

on

By

Kota, Bekasi, – Anggota Komisi I DPR RI, H. Oleh Soleh, SH, menegaskan pentingnya tata kelola kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang bijak dan bertanggung jawab di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas berkembangnya teknologi AI yang semakin cepat memasuki ruang publik, pemerintahan, hingga ranah sosial.

Dalam keterangannya, H. Oleh Soleh mengingatkan bahwa Indonesia harus memastikan AI digunakan untuk kemajuan masyarakat, bukan menjadi sumber persoalan baru.

“Pertanyaan utamanya bukan sekedar seberapa canggih AI itu bekerja, namun bagaimana penggunaannya benar-benar memberikan manfaat dan tidak menimbulkan masalah bagi bangsa. Itu yang harus kita jaga bersama,” tegasnya.

H. Oleh Soleh menyebutkan bahwa beberapa potensi masalah AI perlu diantisipasi, seperti dukungan data pribadi, hoaks berbasis AI, deepfake yang dapat mengganggu demokrasi, hingga risiko sosial akibat otomatis. Oleh karena itu, Komisi I menilai bahwa pengawasan dan regulasi menjadi sangat krusial.

“Teknologi AI tidak boleh dibiarkan berjalan tanpa aturan. Kita harus memastikan bahwa penggunaannya tetap berada dalam kerangka etika, keamanan data, dan kepentingan publik,” lanjutnya.

Ia menegaskan bahwa AI dapat memberikan banyak manfaat mulai dari mempercepat layanan publik, meningkatkan efisiensi pemerintahan, mendorong ekonomi digital, hingga membantu penegakan hukum. Namun manfaatnya hanya dapat tercapai bila ekosistemnya dikelola dengan baik.

H. Oleh Soleh memastikan Komisi I DPR RI akan terus berperan dalam memperkuat kebijakan dan tata kelola digital nasional, termasuk dalam penyusunan aturan penggunaan AI yang aman dan transparan.

“Kami ingin memastikan bahwa teknologi ini digunakan untuk kepentingan rakyat, meningkatkan kualitas layanan, dan memperkuat demokrasi kita,” tutupnya.

Continue Reading

Trending