Connect with us

Metro

FWJ Kawal Pemasangan Plang Milik Dirjen Bina Marga

Published

on

Jakarta,- Konflik kepanjangan antara pengurus pedagang kreatif tertib lingkungan di Jl. Beringin Raya RT 001/011, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur dengan para oknum yang mengatasnamakan dirinya Zeni Bang-1 Kodam Jaya semakin memanas. Pasalnya Tanah seluas 6.500 meter persegi sisa dari kepemilikan proyek Fly Over Dirjen Bina Marga – Kementerian PUPR berdasarkan Nomor TN.01.05-NS.4/105, dan tercatat pada kode barang 2010307006 NUP 13.

Berdasarkan keterangan kordinator Pedagang Kreatif, Paskalis Nugroho, HS, bahwa data tanah yang telah digunakan oleh para PKL tersebut sejak tahun 1993 merupakan tanah milik Dirjen Bina Marga – Kementerian PUPR. Hal itu didasari dengan kepemilikan Nomor TN.01.05-NS.4/105, yang tercatat pada kode barang 2010307006 NUP 13.

“Kami hanya mempertahankan tanah milik Dirjen Bina Marga, Kementerian PUPR dari para pihak lain yang ingin menyerobot dan mengakuinya demi kepentingan pribadi mereka ataupun golongannya. “Ucap Paskalis selepas memasang Plang Dirjen Bina Marga di samping Plang Cq. Kodam Jaya, Jum’at (27/11/2020) siang.

Ia juga menyebut, munculnya konflik tersebut ditahun 2018, dimana ada dugaan kuat bentuk persengkongkolan antara oknum dengan perusahaan Pan Satria Sakti (PSS) untuk dikomersilkan dengan mendirikian kios-kios diatas tanah milik Dirjen Bina Marga.

Sementara Ketua Umum Forum Wartawan Jakarta (FWJ), Mustofa Hadi Karya yang akrab dipanggil Opan ini menambahkan pihaknya akan terus mendampingi kawan-kawan PKL hingga muncul penetapan hukum jelas terkait kepemilikan tanah tersebut.

“Saya udah pegang beberapa berkasnya, dan ada juga surat kepemilikan tanah dari Dirjen Bina Marga. Bahkan Kabag Aset BMN Bina Marga, Darwis Daraba saat kami konfirmasi by selullar bulan lalu menyatakan bahwa benar tanah yang dimaksud adalah milik Dirjen Bina Marga – Kementerian PUPR yang MoU dengan Jasa Marga, dan bukan dengan Kodam Jaya. “Jelas Opan ketika ditanya puluhan wartawan dilokasi pemasangan plang Dirjen Bina Marga di Jl. Beringin Raya, RT 001/011 Kel. Gedong Pasar Rebo, Jakarta Timur.

Opan mencurigai munculnya sertifikat atas tanah di Jl. Beringin, dengan Nomor 00035, tahun 2020 dibulan Januari lalu atas nama Kemenhan adalah permainan oknum yang tidak bertanggungjawab. “Kita coba cek semuanya dan minta Dirjen Bina Marga segera melakukan klarifikasi keabsahan atas tanah itu. Zeni bang-1 Kodam Jaya juga harus memberikan real data atas kepemilikannya dong, artinya jangan nanti muncul bahwa Dirjen Bina Marga menjual asset di Jl. Beringin Raya kepada Kodam Jaya, itu artinya penyelewengan dan harus diperiksa secara hukum. “Paparnya.

Sebelumnya opan menerangkan adanya beberapa plang tanah milik TNI AD dengan Cq. Kodam Jaya tertancap di area tanah yang dimiliki Dirjen Bina Marga, dan bahkan adanya perlakuan tak sedap dari para oknum berseragam Kodam Jaya dengan mengintimidasi dan mengirimkan surat-surat yang mengatasnamakan Aslog Kodam Jaya, dan atas nama Pangdam Jaya.

Sebagai fungsi kontrol sosial dan menegak-kan kebenaran, maka kami Forum Wartawan Jakarta memiliki catatan penting, diantaranya;

1). Menolak oknum TNI AD dalam hal ini Zeni Bang-1 Kodam Jaya menggusur para PKL.

2). Mendesak Dirjen Bina Marga membuat keputusan dan penetapan secara resmi terkait tanah yang dimaksud diatas adalah HAK KEPEMILIKANNYA sebagai lahan pembebasan fly over seluas 22.065 meter.

3). Memasang PLANG bahwa tanah itu milik Dirjen Bina Marga – Kementerian PUPR.

4). Mengadili dan mengutuk keras perlakuan para oknum Kodam Jaya, karena fungsi dan tugas TNI bukan melakukan penggusuran terhadap rakyat kecil.

5). Meminta pihak-pihak terkait untuk melakukan uji data di Pengadilan sebagai bentuk birokrasi hukum yang baik.

6). Kami menduga bahwa para oknum TNI AD dalam hal ini Zeni Bang-1 Kodam Jaya telah menjadi kepanjangan tangan dari PT. Pan Satria Sakti (PSS) untuk menggusur para PKL demi kepentingan komersilnya.

“Enam poin catatan kami diatas merupakan catatan yang sangat mendasar agar semua pihak dapat menahan diri dan menjaga kondusifitas demi menjaga kenyamanan dan keamanan wilayah. “Ulasnya.

Hal yang sama juga diutarakan Darwin seorang Aktifis jurnalis sekaligus senior wartawan di Kementerian PUPR. Ia mengatakan telah berkordinasi dengan Kabag Aset BMN dan Kepala Biro Hukum Bina Marga. Dalam pernyataannya, pihak Bina Marga Kementerian PUPR masih terus mendalami kejadian adanya penyerobotan tanah miliknya.

“Sudah kita kordinasikan ke mereka, dan mereka sedang mendalaminya. Kordinasi kami juga sudah di dukung oleh Bina Marga untuk pasang Plang. “Ungkap Darwin.

Selebihnya Darwin meminta kepada para oknum Zeni Bang-1 Kodam Jaya tidak lagi melakukan tindakan diluar fungsi dan tugasnya sebagai tentara kesatuan Republik Indonesia Manunggal Bersama Rakyat.

Continue Reading

Metro

Gus Nur: RAPIMNAS LMP 2026 Jadi Titik Balik Persatuan Laskar Merah Putih Jawa Timur

Published

on

By

Jakarta, 13 Juni 2026 – Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) Laskar Merah Putih (LMP) 2026 yang digelar di Ballroom Hotel Kartika Chandra, Jakarta Selatan, menjadi momentum penting bagi konsolidasi organisasi sekaligus upaya mempererat persatuan seluruh kader LMP di Indonesia.

Ketua Markas Daerah (Mada) Laskar Merah Putih Jawa Timur, Gus Nur, menyambut positif pelaksanaan RAPIMNAS yang mengusung tema “NKRI Harga Mati” dengan slogan “Loyalitas Tanpa Batas”. Menurutnya, forum nasional tersebut menjadi kesempatan strategis untuk memperkuat komunikasi dan membangun kembali soliditas organisasi, khususnya di Jawa Timur.

Gus Nur mengaku optimistis seluruh elemen LMP Jawa Timur dapat kembali bersatu dalam semangat persaudaraan dan loyalitas terhadap organisasi. Ia menilai perbedaan pandangan yang pernah muncul merupakan bagian dari dinamika organisasi yang harus diselesaikan melalui dialog, musyawarah, dan semangat kebersamaan.

“RAPIMNAS ini menjadi momentum yang sangat baik untuk menyatukan kembali seluruh potensi kader. Kita memiliki tujuan yang sama, yaitu membesarkan organisasi dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat serta bangsa,” ujar Gus Nur di sela kegiatan RAPIMNAS, Sabtu (13/6/2026).

Menurutnya, tantangan organisasi ke depan membutuhkan kekompakan seluruh jajaran pengurus dan anggota. Karena itu, semangat rekonsiliasi dan persatuan harus terus dikedepankan demi menjaga marwah organisasi serta memperkuat peran LMP di tengah masyarakat.

Gus Nur juga mengapresiasi langkah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LMP yang terus mendorong terciptanya suasana harmonis dan kondusif di seluruh daerah. Ia berharap hasil RAPIMNAS dapat menjadi pedoman bersama dalam menjalankan roda organisasi secara lebih solid dan terarah.

“Yang terpenting bukan lagi melihat perbedaan yang pernah ada, tetapi bagaimana kita melangkah bersama untuk masa depan organisasi yang lebih kuat. Saya yakin Laskar Merah Putih Jawa Timur memiliki semangat yang sama untuk kembali bersatu dan maju,” tegasnya.

RAPIMNAS LMP 2026 dihadiri oleh jajaran pengurus pusat, pengurus markas daerah, markas cabang, serta kader Laskar Merah Putih dari berbagai provinsi.

Forum tersebut membahas arah kebijakan organisasi, penguatan konsolidasi nasional, serta strategi memperkuat peran LMP dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dengan semangat persatuan yang mengemuka dalam RAPIMNAS kali ini, Gus Nur berharap LMP Jawa Timur dapat menjadi contoh bagaimana rekonsiliasi dan kebersamaan mampu menjadi kekuatan besar dalam membangun organisasi yang semakin solid, berwibawa, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Continue Reading

Metro

Peluncuran Buku “Jihad Melawan Ketidakadilan”, Pontjo Sutowo Soroti Sengketa Hotel Sultan dan Kepastian Hukum

Published

on

By

Jakarta, 13 Juni 2026 – Peluncuran buku Jihad Melawan Ketidakadilan karya tokoh nasional dan pengusaha Pontjo Sutowo berlangsung di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (13/6/2026).

Acara tersebut dihadiri berbagai kalangan, mulai dari aktivis, akademisi, tokoh masyarakat, hingga sejumlah tokoh nasional.

Kegiatan ini sekaligus menjadi ruang penyampaian aspirasi terkait sengketa Hotel Sultan yang hingga kini masih bergulir.

Dalam kesempatan tersebut, Musni Umar mengungkapkan bahwa buku tersebut lahir dari kegelisahan atas berbagai bentuk ketidakadilan yang dinilai masih terjadi di Indonesia.

Menurutnya, semangat melawan ketidakadilan harus terus dijaga sebagaimana perjuangan yang pernah dilakukan pada masa lalu.

“Dulu kami berjuang melawan ketidakadilan pada masa Orde Baru. Hari ini, semangat yang sama harus terus dijaga. Negara yang sesungguhnya adalah rakyat, sementara penguasa datang dan pergi. Karena itu, ketidakadilan tidak boleh didiamkan,” ujar Musni Umar.

Ia menambahkan, peluncuran buku ini merupakan bagian dari gerakan moral untuk membangkitkan kesadaran publik agar berani menyuarakan kebenaran dan keadilan.

Berbagai aksi solidaritas, termasuk petisi keadilan untuk Hotel Sultan dan rencana aksi mahasiswa pada pertengahan Juni 2026, disebut menjadi bagian dari upaya tersebut.

Sementara itu, Pontjo Sutowo menjelaskan bahwa Hotel Sultan dibangun atas amanah yang diberikan kepada ayahnya dan dibiayai melalui pinjaman perbankan internasional. Ia menegaskan bahwa pembangunan hotel tersebut tidak menggunakan dana negara maupun hasil praktik korupsi.

“Hotel ini dibangun dengan pinjaman bank dan dikelola secara profesional selama puluhan tahun. Hingga hari ini Hotel Sultan tetap menunjukkan kinerja yang baik dan menjadi salah satu hotel yang berhasil mempertahankan eksistensinya selama lebih dari 50 tahun,” kata Pontjo.

Pontjo juga membantah berbagai tudingan yang menyebut kepemilikan dan pengelolaan Hotel Sultan bermasalah. Menurutnya, sejak awal perusahaan pengelola tidak pernah berubah dan seluruh proses pengembangan hotel dilakukan secara terbuka sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia mempertanyakan tuntutan pembayaran royalti yang dinilainya tidak memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem pertanahan nasional. Selain itu, Pontjo menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses hukum yang saat ini berlangsung.

“Kalau saya diam, tidak akan ada perubahan. Perlawanan ini bukan hanya untuk saya pribadi, tetapi juga untuk mempertahankan hak-hak banyak orang yang bergantung pada keberlangsungan usaha ini,” tegasnya.

Pontjo menyebut perjuangannya sebagai bentuk “jihad”, yakni perjuangan menegakkan keadilan melalui jalur hukum, argumentasi, dan dukungan publik. Menurutnya, persoalan Hotel Sultan tidak semata-mata merupakan sengketa bisnis, melainkan juga menyangkut kepastian hukum dan perlindungan hak-hak warga negara.

Dalam orasinya, Pontjo mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak bersikap apatis terhadap berbagai bentuk ketidakadilan yang terjadi di Indonesia. Ia menilai sejarah bangsa menunjukkan bahwa perubahan besar selalu lahir dari keberanian masyarakat untuk bersatu dan memperjuangkan kebenaran.

“Indonesia dibangun oleh semangat persatuan dan perjuangan. Jika kita ingin negeri ini menjadi lebih baik, maka kita tidak boleh diam ketika melihat ketidakadilan. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga keadilan dan masa depan bangsa,” ujarnya.

Peluncuran buku Jihad Melawan Ketidakadilan diharapkan menjadi momentum refleksi sekaligus penguatan semangat masyarakat dalam memperjuangkan keadilan, supremasi hukum, serta perlindungan hak-hak warga negara di tengah berbagai tantangan yang dihadapi bangsa saat ini.

Continue Reading

Metro

Pemkab Kulon Progo Mulai Rekonstruksi Jalan Strategis di Kapanewon Panjatan, Warga Diajak Dukung Kelancaran Pembangunan Dan Pengawasan Bersama

Published

on

By

KULON PROGO– karyapost.com, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) menggelar sosialisasi pembangunan rekonstruksi jalan di wilayah Kapanewon Panjatan yang berlangsung di Balai Desa Cerme, Panjatan. Kegiatan ini menjadi langkah awal sebelum dimulainya pelaksanaan proyek peningkatan infrastruktur jalan yang diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan dan keselamatan masyarakat pengguna jalan (12/6/2026 ).

Dalam kesempatan tersebut,Lurah Cerme Bapak Suroto, menyampaikan bahwa pembangunan rekonstruksi Jalan Cerme , Kapanewon Panjatan akan segera dimulai pada pekan depan. Ia mengungkapkan rasa syukur dan apresiasi atas terealisasinya aspirasi masyarakat yang mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

Pada pagi hari ini kami melaksanakan sosialisasi pembangunan rekonstruksi Jalan Cerme–Ndemangan yang akan dikerjakan oleh CV Sidomulyo. Kami sangat berterima kasih atas perhatian dan dukungan dari Bapak Bupati Kulon Progo sehingga program ini dapat terlaksana tahun 2026 ini. Pekerjaan direncanakan dimulai minggu depan dan berlangsung selama kurang lebih empat bulan tutur bapak Lurah Suroto kepada awak media.

Perwakilan Dinas PU menjelaskan bahwa pekerjaan tersebut telah resmi dikontrakkan kepada CV Sidomulyo sebagai pelaksana, dengan pengawasan oleh CV Karsa Prawira. Kontrak pekerjaan telah dimulai sejak 29 Mei dengan masa pelaksanaan selama 120 hari kalender.

Nilai proyek mencapai sekitar Rp960 juta, yang digunakan untuk penanganan ruas jalan sepanjang kurang lebih 200 meter. Pekerjaan meliputi rekonstruksi jalan beton yang akan dilapisi aspal guna meningkatkan kualitas dan daya tahan infrastruktur jalan bagi masyarakat.

Sementara itu, H. Suradi, ST., MT., anggota DPRD kabupaten kulon Progo dari Partai Amanat Nasional menambahkan bahwa paket pekerjaan rekonstruksi jalan tersebut mencakup tiga titik lokasi strategis di wilayah Panjatan. Ruas pertama berada pada jalur Cerme menuju Demangrejo,ruas kedua di wilayah Lepos menuju Depok dan ruas ketiga pada jalur Pleret Panjatan menuju kawasan pantai.

“Ketiga lokasi tersebut merupakan satu paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV Sidomulyo. Kami berharap seluruh pekerjaan dapat dilaksanakan dengan menjaga mutu, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.

Infrastruktur yang dibangun harus benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi
Masyarakat ujar  H. Suradi ST MT di sela acara tersebut.

Ia juga mengajak seluruh pihak mulai dari pelaksana,pengawas, pemerintah desa, hingga masyarakat, untuk bersama-sama mendukung kelancaran pembangunan kemudian dengan pengawasan dan partisipasi yang baik insyaallah hasil pembangunan diharapkan mampu menjadi investasi infrastruktur yang bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi, mobilitas warga serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kapanewon Panjatan.

Pembangunan jalan yang berkualitas tidak hanya memperlancar akses transportasi, tetapi juga menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik. Melalui sinergi antara pemerintah, pelaksana proyek, dan masyarakat, pembangunan ini diharapkan menjadi langkah positif menuju Kulon Progo yang semakin maju, nyaman, dan berdaya saing.

Jurnalis Budi Legowo Santoso

Continue Reading

Trending