Connect with us

Metro

Rapimnas Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI)

Published

on

JAKARTA, – Rapat Pimpinan Nasional Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (Rapimnas ADKASI) dan workshop Adkasi Nasional digelar senin (23/11/2020) di Hotel Borobudur, Jakarta.

Rapimnas Sinergitas DPR RI bersama DPRD dalam mengawal Perpres No. 33 tahun 2020 ini adalah tentang percepatan pertumbuhan ekonomi pasca Covid- 19, yang dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Se-Indonesia.

Supratman Andi Atgas, DPR RI Komisi VI yang hadir jadi narasumber dalam Rapimnas Kabupaten Se-Indonesia tersebut menyampaikan, jika DPRD dan DPR-RI seperti kakak adik dalam pengawasan terhadap eksekutif, dan harus bisa menjadi pengawal pembangunan di daerah masing-masing.

“Kita (DPR RI dan DPRD) Seumpama Kakak beradik, Bedanya cuma wilayah, antara Pusat dan Kabupaten, Untuk membangun daerah, DPRD Kabupaten yang jumlahnya lebih dari 2000 anggota, harus berperan aktif dalam mengawal kebijakan eksekutif sehingga pembangunan di wilayah-wilayah yang di awasi dapat maksimal,” jelasnya.

Ketua Umum AKDASI, Lukman Said katakan, dengan adanya kegiatan Rapimnas, para anggota DPRD Kabupaten di semua daerah Kabupaten dapat lebih berperan secara aktif sesuai fungsi DPRD

“Tentunya, acara ini untuk menjalin silaturahmi antar sesama anggota DPRD Kabupaten Se-Indonesia, dan diharapkan semua dapat Berperan secara aktif sesuai Fungsi DPRD Kabupaten,” pungkasnya.

“Terkait pemulihan Ekonomi pasca Pandemi Covid-19, saya harapkan anggota DPRD bisa mendorong daerahnya masing-masing, dan saya harap bisa bersinergi dengan eksekutif dalam hal membangkitkan Ekonomi Daerah/Kabupaten seusai dilanda Pandemi Covid-19 Ini dengan membangkitkan sektor-sektor yang dapat menambah pemasukan PAD (Pemasukan Asli Daerah),” ujar Lukman Said.

Rokhmin Dahuri ajak ADKASI Bersinergi dengan Pemerintah Pusat Percepat Pemulihan Ekonomi

Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, Rokhmin Dahuri mengajak Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah se-Indonesia (Adkasi) bersinergi bersama pemerintah pusat dalam mengawal Revisi Perpres No. 33 dan percepatan pertumbuhan ekonomi pasca Covid-19. Salah satunya melalui pemanfaatan sektor ekonomi kelautan dan perikanan.

Hal tersebut dikatakan Rokhmin Dahuri saat menjadi narasumber pada acara Rapimnas ADKASI. Acara dihadiri para pimpinan dan anggota DPRD kabupaten seluruh Indonesia serta instansi terkait.

“Para anggota DPRD perlu mengkapitalisasi potensi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia ini yang 3/4 wilayahnya berupa laut menjadi sumber pertumbuhan ekonomi tidak hanya di level nasional tapi daerah per daerah,” kata mantan Menteri Keluatan dan Perikanan.

Koordinator Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan bidang Riset dan Daya Saing tersebut menerangkan empat kunci sukses membangun suatu daerah yaitu Pertama, rencana (Blueprint) pembangunan yang tepat dan benar serta diimplementasikan secara berkesinambungan. “Perencanaan itu penting. Kalau kita gagal membuat perencanaan pembangunan yang benar, berarti kita merencanaan kegagalan buat diri kita sendiri. Dan perencanaan yang benar dan tepat itu menentukan keberhasilan dari program pembangunan, minimal lima persen,” terangnya.

Kunci kedua, setiap warga masyarakat menyumbangkan kemampuan terbaiknya bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama, atau ada a critical mass. “Dalam hal ini, jumlah orang capable dan baik minimal 50 persen,” kata Rokhmin yang juga ketua umum Masyarakat Agrokultur Indonesia mengutip Pareto (1970).
Kunci ketiga, Rokhmin menambahkan, antarwarga masyarakat bekerja sama secara sinergis. Adapun kunci keempat adalah adanya seorang pemimpin yang capable, kuat, dan baik.

Rokhmin menyebutkan, pandemi Covid-19 berdampak terhadap perekonomian Indonesia. Hal itu dilihat dari pertumbuhan ekonomi, pengangguran terbuka, kemiskinan, dan koefisien Gini (alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk).

“Pertumbuhan ekonomi pada September 2019 mencapai 5,02 persen, pada triwuan I, II dan III 2020 masing-masing 2,97 persen, (-5,32) persen, dan (-3,2) persen. Pengangguran terbuka meningkat hampir dua kali lipat dari 5 persen pada September 2019 menjadi 9,2 persen pada Triwulan III 2020,” ungkapnya.

Rokhmin juga mengungkap jumlah orang miskin bertambah dari 9,2 persen (25,4 juta orang) pada September 2019 menjadi 10,2 persen (28 juta orang) pada Triwulan III 2020.

“Koefisien Gini naik dari 0,375 pada September 2019 menjadi 0,381 pada Triwulan III 2020. Artinya ketimpangan makin tinggi,” tandasnya.

Rokhmin kemudian memaparkan peta jalan pembagunan menuju Indonesia yang maju, adil-makmur dan berdaulat melalui pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan yang meliputi perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil perikanan, tambak dan industri garam, industry bioteknologi perairan, pariwisata bahari, dan pengembangan wilayah pulau-pulau terpencil.

“Ekonomi Kelautan adalah kegiatan ekonomi yang berlangsung di wilayah pesisir dan lautan, dan kegiatan ekonomi di darat (lahan atas) yang menggunakan SDA dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa (goods and services) yang dibutuhkan umat manusia,” paparnya.

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kelautan dan Perikanan itu menghitung total potensi ekonomi sebelas sektor Kelautan Indonesia: US$ 1,348 triliun/tahun atau 5 kali lipat APBN 2019 (Rp 2.400 triliun = US$ 190 miliar) atau 1,3 PDB Nasional saat ini dan mampu menciptakan lapangan kerja untuk 45 juta orang atau 40% total angkatan kerja Indonesia.

“Pada 2018 kontribusi ekonomi kelautan bagi PDB Indonesia sekitar 10,4 persen. Negara-negara lain dengan potensi kelautan lebih kecil (seperti Thailand, Korsel, Jepang, Maldives, Norwegia, dan Islandia) dimana kontribusinya mencapai 30 persen,” jelasnya.

Sekjen Kemendagri: Kepala Daerah dan DPRD Jangan Buat Aturan yang Beratkan Rakyat

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Muhammad Hudori meminta sejumlah kepada Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak membuat peraturan yang memberatkan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan dalam sambutan acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) 2020 di Ballroom Hotel Borobudur, Jakarta, Senin 23 November 2020.

Menurut Hudori, dengan banyaknya Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Gubernur (Pergub), Peraturan Bupati (Perbup) dan Peraturan Walikota (Perwali) akan membingungkan masyarakat, apalagi aturan itu tak sepenuhnya diperlukan saat ini.

Ia menyampaikan DPRD sebagai unsur pemerintahan daerah memiliki fungsi penyusunan regulasi (Perda), fungsi penganggaran dan pengawasan. Untuk itu, diharapkan fungsi DPRD di masa pandemi Covid-19 ini harus bersinergi dengan pemerintah daerah.

Kata Hudori, “membangun komunikasi yang baik dalam mengimplementasikan dan menyosialisasikan secara masif protokol kesehatan diantaranya pertama, penggunaan masker kepada seluruh lapisan masyarakat.
Kedua, konsepsi penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah harus mudah dipahami dan tidak menimbulkan birokrasi yang berbelit dan beban administrasi bagi publik atau masyarakat.“Ketiga, dalam rangka percepatan perizinan berusaha untuk peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di daerah, perlu dilakukan penyederhanaan terkait jenis dan prosedur perizinan,” kata Hudori.

Terkait dengan perizinan berusaha, Hudori menambahkan, bahwa disaat pandemi ini banyak warga negara yang menganggur sebagai imbas dari pemutusan hubungan kerja.
Untuk itu, Pemerintah berupaya bagaimana membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, salah satunya melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.

“Undang-Undang Cipta Kerja ini sebetulnya bertujuan untuk mendorong upaya penyiapan lapangan kerja bagi para pencari kerja dan pengangguran. Kemudian menata agar birokrasi yang berbelit menjadi tidak berbelit-belit, waktu proses penerbitan izin bisa menjadi lebih cepat dan biaya pengurusan pun dapat ditekan. Maka dari itu perlu dilakukan penyederhanaan,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan, “DPRD diharapkan dapat bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mengimplementasi dan sosialisasikan secara masif tujuan dan niat baik adanya Undang-undang Cipta Kerja kepada masyarakat.

“Undang-Undang Cipta Kerja itu kalau dilihat ujungnya justru banyak menguntungkan, cuma persoalannya ini banyak berita yang tidak tepat (hoax), sehingga orang tidak bisa memastikan mana draft asli mana daft palsu. Jadi kalau kita lihat lebih jauh, sesungguhnya Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa berdampak positif bagi perekonomian,” kata Sekjen Kemendagri.

Dikatakan Sekjen, “DPRD dalam penanganan pandemi Covid-19 ini diharapkan dapat melaksanakan pengawasan yang lebih optimal atas pelaksanaan kebijakan dan anggaran yang dilakukan atau dikeluarkan pemerintah daerah”, ujarnya.

Continue Reading

Metro

Peresmian Rumah Makan Bebek Bumbu Desa dan Santunan Anak Yatim

Published

on

By

KOTA BEKASI – Bisnis kuliner di Kota Bekasi terus berkembang, setelah banyak rumah usaha berdiri, kini telah dibuka Rumah makan Bebek Bumbu Desa di Jl Ahmad Yani, Kranji, Kota Bekasi, Sabtu (1/102022).

Tak tanggung, peresmian rumah makan tersebut sekaligus digelar Bhakti Sosial (baksos) santunan kepada 15 anak yatim piatu dari pondok pesantren Cilincing Jakarta Utara.

Pemilik (Owner) Ir. Efriyaldi saat dijumpai awak media mengatakan bahwa rumah makan Bebek Bumbu Desa ini merupakan cabang ke-2. “Ini adalah cabang ke-2 cabang yang pertama di Penggilingan Jakarta milik H Marsumin (asli Madura).

Berjumpa dan ngobrol-ngobrol hingga saat makan di rumah makannya terasa berbeda ya disini, seperti rica rica. Pernah makan bebek Madura rasa tidak mantap (hitam). Sama-sama jamaah luar batang sehingga klop. Minta ijin buka cabang dengan H. Musni, setelah berkordinasi dengan keluarga (istri) karena racikan bumbu darinya. Usaha ini mirip frenchise (kemitraan), jumlah tenaga kerja ada dari Cianjur dan warga sekitar,” katanya dengan ramah.

Ir. Efriyaldi berharap agar usahanya dapat berkembang. “Harapannya usaha ini bisa berkembang, semoga ekonomi tumbuh ( situasi tetap kondusif tidak terjadi huru-hara) apalagi menjelang tahun politik 2024,” tuturnya.

Ir. Efriyaldi adalah pengusaha kontraktor bidang mekanikal elektrikal bergabung di Gapensi dan property (perumahan Taman Nuansa Indah Kota Serang Banten), importir sapu dari China.

Satu lagi yang membuat Bumbu Desa ini rasanya sangat enak karena dibuat tanpa pengawet serta tahan 3 atau 4 hari.

Continue Reading

Metro

PPWI dan Jasa Raharja Cabang Utama DKI Jakarta Gelar Pelatihan Jurnalistik

Published

on

By

Jakarta – Dalam Rangka meningkatkan kapasitas SDM bidang kehumasan, Tim Humas Jasa Raharja Cabang Utama mengadakan Pelatihan jurnalistik dengan menghadirkan beberapa narasumber yang kompeten di bidangnya. Tujuan diadakan kegiatan ini adalah memberikan motivasi baru, semangat baru, re-charger dan refresh ilmu yang berkaitan dengan pembuatan konten media sosial, kehumasan, dan media lini masa lainnya.

Training tersebut diikuti 20 orang dari berbagai satuan kerja Jasa Raharja seluruh DKI Jakarta, Sabtu (01/10/22), di Gedung Jasa Raharja Cabang Utama DKI Jakarta Jl. Jatinegara Timur No. 123 Jakarta Timur. Hadir sebagai narasumber seorang Tokoh Pers Nasional yang juga Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, S.Pd., M.Sc., M.A., dan Mung Pujanarko, S.Sos., S.I.Kom., Dosen Universitas Jayabaya, yang juga menjabat sebagai Ketua I DPN PPWI.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Cabang Jasa Raharja DKI Jakarta, Suhadi. Beliau menyampaikan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk mengasah kemampuan pegawai dalam membuat berita kegiatan Jasa Raharja.

“Melalui kegiatan training kehumasan ini diharapkan pegawai dapat membuat berita yang bisa mendongkrak nama Jasa Raharja agar lebih dikenal oleh masyarakat luas,” kata Suhadi.

Dalam materinya, Wilson Lalengke menyampaikan tujuan training ini agar humas ke depan dapat menampilkan performa yang lebih prima dan menghasilkan produk kehumasan yang lebih inovatif, kreatif, dan berkualitas, sesuai dengan standar dan tata cara penulisan karya jurnalistik yang memuat unsur 5W+1H yang baik dan benar. “Tantangan di era digitalisasi, humas harus dapat menyesuaikan dengan era saat ini, terutama di bidang informasi publik. Dengan dilakukannya training ini bidang kehumasan dapat mengemas informasi secara cepat dan sesuai standar 5W+1H,” jelas Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini.

Bertempat di Gedung Jasa Raharja Cabang Utama DKI Jakarta, para peserta yang notabene adalah bagian humas di masing-masing unit kerjanya terlihat sangat antusias dalam mengikuti alur materi yang disampaikan oleh kedua pemateri/narasumber. Dalam memberikan materi terlihat, baik pemateri atau pun para peserta, sangat serius untuk memahami teknis-teknis di dalam kehumasan, khususnya pada sesi pembuatan berita atau laporan kejadian, dan cara cepat menyampaikan berita yang berstandar 5W+1H.

Sementara itu, Kasubag Humas Jasa Raharja Cabang Utama DKI Jakarta, Lousiana Margareth Salaki, S.H., A.WP, berharap melalui pelatihan itu, bagian humas Jasa Raharja akan terlihat semakin bagus dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik sehingga menentukan kebijakan dalam membangun reputasi lembaga. “Dalam konteks manajemen risiko, ada risiko reputasi yang harus dikelola agar bernilai positif,” ungkap Lousiana.

Untuk itu, tambah dia, Humas di setiap Kementerian atau Lembaga harus melakukan media monitoring secara aktif dengan memperhatikan isu publik yang terkait kementerian atau lembaga. “Kegiatan humas atau public relation saat ini menjadi hal penting yang harus dibangun oleh pemerintah kepada publik sebagai cara memberikan edukasi serta membangun kepercayaan institusi di mata publik, bahwa pemerintah melakukan kerja nyata untuk pembangunan Indonesia demi meningkatkan daya saing dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Lousiana.

Usai training yang berlangsung satu hari itu, setiap peserta yang diwajibkan membuat berita dengan jumlah 150 kata dalam 5-10 menit ini, mendapatkan sertifikat pelatihan jurnalistik dari PPWI Nasional. (ADI/NJK/Red)

Continue Reading

Metro

Penghargaan Best TJSL 2022 Jadi Penyemangat Jasa Raharja untuk Konsisten Implementasikan Program TJSL

Published

on

By

JAKARTA– Jasa Raharja berhasil menyabet penghargaan sebagai Best TJSL 2022 With Outstanding Community Basic Needs Suport, kategori Insurance and Pension Fund Services. Apresiasi tersebut, diraih Jasa Raharja dalam ajang Warta Ekonomi.co.id Indonesia Best TJSL Awards 2022: Establishing Business Responsibility based on Sustainable Development Goals, yang digelar secara daring/online pada Kamis, (29/09/2022).

Penghargaan tersebut diterima secara simbolis oleh Khawarid Pasaribu, selaku Kepala Urusan TJSL Jasa Raharja, yang mewakili Direktur Hubungan Kelembagaan Jasa Raharja, Munadi Herlambang. “Semoga penghargaan ini bisa lebih meningkatkan semangat Jasa Raharja dalam mengembangkan program- program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang memberikan dampak positif bagi masyarakat, lingkungan, serta memberikan nilai tambah bagi kebermanfaatan perusahaan,” ujar Munadi di Jakarta.

Munadi menyampaikan, Jasa Raharja sebagai BUMN yang bertugas memberikan perlindungan dasar terhadap korban kecelakaan lalu lintas, tidak hanya concern dalam menjalankan tugas pokok.

“Kami juga terus berkomitmen untuk turut berkontribusi terhadap permasalahan sosial dan lingkungan, sesuai dengan instuksi Kementerian BUMN, serta kedepannya TJSL Jasa Raharja akan semakin berkontribusi mendukung program berkelanjutan pemerintah dalam upaya memperkecil angka kecelakaan dan pemberdayaan ekonomi bagi korban kecelakaan lalu lintas” ujarnya.

Direktur Bisnis Wartaekonomi.co.id, Edy nurmansyah, menyampaikan, penghargaan yang diberikan kepada Jasa Raharja merupakan hasil seleksi dan penilaian yang telah dilakukan terhadap berbagai program TJSL.

Dari penilaian tersebut, lanjut Edy, pihaknya mendapatkan beberapa program TJSL Jasa Raharja yang berdampak langsung terhadap lingkungan, sosial, serta peningkatan ekonomi masyarakat bawah.

Antara lain program dukungan traffic hero atau masyarakat baik itu individu maupun komunitas yang peduli keselamatan berlalu lintas, pengembangan ekowisata Desa Kulati di Wakatobi berupa pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar serta pemberdayaan wanita pesisir yang telah menghasilkan produk kerupuk ikan dan berbagai program lainnya.

“Dengan berbagai dukungan dari Jasa Raharja, semoga bisa memberikan kontribusi terbaik dalam membantu pemerintah melakukan percepatan pemulihan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan berbagai dampak positif lainnya,” ujar Edy.

Continue Reading

Trending