Connect with us

Metro

Rapimnas Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI)

Published

5 years ago

on

JAKARTA, – Rapat Pimpinan Nasional Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (Rapimnas ADKASI) dan workshop Adkasi Nasional digelar senin (23/11/2020) di Hotel Borobudur, Jakarta.

Rapimnas Sinergitas DPR RI bersama DPRD dalam mengawal Perpres No. 33 tahun 2020 ini adalah tentang percepatan pertumbuhan ekonomi pasca Covid- 19, yang dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Se-Indonesia.

Supratman Andi Atgas, DPR RI Komisi VI yang hadir jadi narasumber dalam Rapimnas Kabupaten Se-Indonesia tersebut menyampaikan, jika DPRD dan DPR-RI seperti kakak adik dalam pengawasan terhadap eksekutif, dan harus bisa menjadi pengawal pembangunan di daerah masing-masing.

“Kita (DPR RI dan DPRD) Seumpama Kakak beradik, Bedanya cuma wilayah, antara Pusat dan Kabupaten, Untuk membangun daerah, DPRD Kabupaten yang jumlahnya lebih dari 2000 anggota, harus berperan aktif dalam mengawal kebijakan eksekutif sehingga pembangunan di wilayah-wilayah yang di awasi dapat maksimal,” jelasnya.

Ketua Umum AKDASI, Lukman Said katakan, dengan adanya kegiatan Rapimnas, para anggota DPRD Kabupaten di semua daerah Kabupaten dapat lebih berperan secara aktif sesuai fungsi DPRD

“Tentunya, acara ini untuk menjalin silaturahmi antar sesama anggota DPRD Kabupaten Se-Indonesia, dan diharapkan semua dapat Berperan secara aktif sesuai Fungsi DPRD Kabupaten,” pungkasnya.

“Terkait pemulihan Ekonomi pasca Pandemi Covid-19, saya harapkan anggota DPRD bisa mendorong daerahnya masing-masing, dan saya harap bisa bersinergi dengan eksekutif dalam hal membangkitkan Ekonomi Daerah/Kabupaten seusai dilanda Pandemi Covid-19 Ini dengan membangkitkan sektor-sektor yang dapat menambah pemasukan PAD (Pemasukan Asli Daerah),” ujar Lukman Said.

Rokhmin Dahuri ajak ADKASI Bersinergi dengan Pemerintah Pusat Percepat Pemulihan Ekonomi

Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, Rokhmin Dahuri mengajak Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah se-Indonesia (Adkasi) bersinergi bersama pemerintah pusat dalam mengawal Revisi Perpres No. 33 dan percepatan pertumbuhan ekonomi pasca Covid-19. Salah satunya melalui pemanfaatan sektor ekonomi kelautan dan perikanan.

Hal tersebut dikatakan Rokhmin Dahuri saat menjadi narasumber pada acara Rapimnas ADKASI. Acara dihadiri para pimpinan dan anggota DPRD kabupaten seluruh Indonesia serta instansi terkait.

“Para anggota DPRD perlu mengkapitalisasi potensi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia ini yang 3/4 wilayahnya berupa laut menjadi sumber pertumbuhan ekonomi tidak hanya di level nasional tapi daerah per daerah,” kata mantan Menteri Keluatan dan Perikanan.

Koordinator Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan bidang Riset dan Daya Saing tersebut menerangkan empat kunci sukses membangun suatu daerah yaitu Pertama, rencana (Blueprint) pembangunan yang tepat dan benar serta diimplementasikan secara berkesinambungan. “Perencanaan itu penting. Kalau kita gagal membuat perencanaan pembangunan yang benar, berarti kita merencanaan kegagalan buat diri kita sendiri. Dan perencanaan yang benar dan tepat itu menentukan keberhasilan dari program pembangunan, minimal lima persen,” terangnya.

Kunci kedua, setiap warga masyarakat menyumbangkan kemampuan terbaiknya bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama, atau ada a critical mass. “Dalam hal ini, jumlah orang capable dan baik minimal 50 persen,” kata Rokhmin yang juga ketua umum Masyarakat Agrokultur Indonesia mengutip Pareto (1970).
Kunci ketiga, Rokhmin menambahkan, antarwarga masyarakat bekerja sama secara sinergis. Adapun kunci keempat adalah adanya seorang pemimpin yang capable, kuat, dan baik.

Rokhmin menyebutkan, pandemi Covid-19 berdampak terhadap perekonomian Indonesia. Hal itu dilihat dari pertumbuhan ekonomi, pengangguran terbuka, kemiskinan, dan koefisien Gini (alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk).

“Pertumbuhan ekonomi pada September 2019 mencapai 5,02 persen, pada triwuan I, II dan III 2020 masing-masing 2,97 persen, (-5,32) persen, dan (-3,2) persen. Pengangguran terbuka meningkat hampir dua kali lipat dari 5 persen pada September 2019 menjadi 9,2 persen pada Triwulan III 2020,” ungkapnya.

Rokhmin juga mengungkap jumlah orang miskin bertambah dari 9,2 persen (25,4 juta orang) pada September 2019 menjadi 10,2 persen (28 juta orang) pada Triwulan III 2020.

“Koefisien Gini naik dari 0,375 pada September 2019 menjadi 0,381 pada Triwulan III 2020. Artinya ketimpangan makin tinggi,” tandasnya.

Rokhmin kemudian memaparkan peta jalan pembagunan menuju Indonesia yang maju, adil-makmur dan berdaulat melalui pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan yang meliputi perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil perikanan, tambak dan industri garam, industry bioteknologi perairan, pariwisata bahari, dan pengembangan wilayah pulau-pulau terpencil.

“Ekonomi Kelautan adalah kegiatan ekonomi yang berlangsung di wilayah pesisir dan lautan, dan kegiatan ekonomi di darat (lahan atas) yang menggunakan SDA dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa (goods and services) yang dibutuhkan umat manusia,” paparnya.

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kelautan dan Perikanan itu menghitung total potensi ekonomi sebelas sektor Kelautan Indonesia: US$ 1,348 triliun/tahun atau 5 kali lipat APBN 2019 (Rp 2.400 triliun = US$ 190 miliar) atau 1,3 PDB Nasional saat ini dan mampu menciptakan lapangan kerja untuk 45 juta orang atau 40% total angkatan kerja Indonesia.

“Pada 2018 kontribusi ekonomi kelautan bagi PDB Indonesia sekitar 10,4 persen. Negara-negara lain dengan potensi kelautan lebih kecil (seperti Thailand, Korsel, Jepang, Maldives, Norwegia, dan Islandia) dimana kontribusinya mencapai 30 persen,” jelasnya.

Sekjen Kemendagri: Kepala Daerah dan DPRD Jangan Buat Aturan yang Beratkan Rakyat

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Muhammad Hudori meminta sejumlah kepada Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak membuat peraturan yang memberatkan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan dalam sambutan acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) 2020 di Ballroom Hotel Borobudur, Jakarta, Senin 23 November 2020.

Menurut Hudori, dengan banyaknya Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Gubernur (Pergub), Peraturan Bupati (Perbup) dan Peraturan Walikota (Perwali) akan membingungkan masyarakat, apalagi aturan itu tak sepenuhnya diperlukan saat ini.

Ia menyampaikan DPRD sebagai unsur pemerintahan daerah memiliki fungsi penyusunan regulasi (Perda), fungsi penganggaran dan pengawasan. Untuk itu, diharapkan fungsi DPRD di masa pandemi Covid-19 ini harus bersinergi dengan pemerintah daerah.

Kata Hudori, “membangun komunikasi yang baik dalam mengimplementasikan dan menyosialisasikan secara masif protokol kesehatan diantaranya pertama, penggunaan masker kepada seluruh lapisan masyarakat.
Kedua, konsepsi penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah harus mudah dipahami dan tidak menimbulkan birokrasi yang berbelit dan beban administrasi bagi publik atau masyarakat.“Ketiga, dalam rangka percepatan perizinan berusaha untuk peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di daerah, perlu dilakukan penyederhanaan terkait jenis dan prosedur perizinan,” kata Hudori.

Terkait dengan perizinan berusaha, Hudori menambahkan, bahwa disaat pandemi ini banyak warga negara yang menganggur sebagai imbas dari pemutusan hubungan kerja.
Untuk itu, Pemerintah berupaya bagaimana membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, salah satunya melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.

“Undang-Undang Cipta Kerja ini sebetulnya bertujuan untuk mendorong upaya penyiapan lapangan kerja bagi para pencari kerja dan pengangguran. Kemudian menata agar birokrasi yang berbelit menjadi tidak berbelit-belit, waktu proses penerbitan izin bisa menjadi lebih cepat dan biaya pengurusan pun dapat ditekan. Maka dari itu perlu dilakukan penyederhanaan,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan, “DPRD diharapkan dapat bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mengimplementasi dan sosialisasikan secara masif tujuan dan niat baik adanya Undang-undang Cipta Kerja kepada masyarakat.

“Undang-Undang Cipta Kerja itu kalau dilihat ujungnya justru banyak menguntungkan, cuma persoalannya ini banyak berita yang tidak tepat (hoax), sehingga orang tidak bisa memastikan mana draft asli mana daft palsu. Jadi kalau kita lihat lebih jauh, sesungguhnya Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa berdampak positif bagi perekonomian,” kata Sekjen Kemendagri.

Dikatakan Sekjen, “DPRD dalam penanganan pandemi Covid-19 ini diharapkan dapat melaksanakan pengawasan yang lebih optimal atas pelaksanaan kebijakan dan anggaran yang dilakukan atau dikeluarkan pemerintah daerah”, ujarnya.

Related Topics:
Continue Reading

Metro

Irjen Pol (Purn) dr. Budiyono, M.A.R.S Dewan Pakar Prokes Partai NasDem : Perubahan Paradigma Dalam Politik Kesehatan Indonesia Berorientasi Keselamatan Nyawa dan Kesejahteraan Rakyat

Published

22 hours ago

on

November 10, 2025

By

Jakarta, 10 November 2025 — Dewan Pakar Prokes Partai NasDem, Irjen Pol (Purn) dr. Budiyono, M.A.R.S, menegaskan pentingnya perubahan paradigma dalam politik kesehatan Indonesia yang berorientasi pada keselamatan nyawa dan kesejahteraan rakyat. Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara Peluncuran Buku ke-3 Prokes NasDem berjudul “Selamatkan Nyawa, Hadirkan Tawa Jalan Perubahan Politik Kesehatan Indonesia” karya Dr. dr. Cashtry Meher, M.Kes., M.Ked (KK), DP.DVE., MH.Kes., FINSDV, yang digelar di Auditorium Perpustakaan Partai NasDem, Jakarta, Senin (10/11/25).

“Politik kesehatan tidak boleh hanya menjadi urusan teknis, tapi harus menjadi gerakan moral. Menyelamatkan nyawa bukan sekadar tugas tenaga medis, tapi tanggung jawab seluruh elemen bangsa, termasuk pembuat kebijakan,” ujar Budiyono.

Menurut dr Budiyono saat ini kenyataannya kan masih ada ketimpangan dengan alasan-alasan geografis, alasan anggaran dan lain-lain  Itu sebenarnya bukan masalah. Itu tantangan kita,  yang jelas kalau kita dalam hal ini pemerintah dan seluruh stakeholder itu mau  bisa, itu yang akan kita nanti perjuangkan  baik melalui secara formal, melalui anggota DPR dari Partai Nasdem  dan juga secara fungsional melalui komunitas kesehatan di seluruh Indonesia.

Lebih lanjut, mantan perwira tinggi Polri ini menekankan bahwa kesehatan adalah pilar utama pembangunan nasional. Tanpa sistem kesehatan yang tangguh dan berkeadilan, semua agenda pembangunan akan kehilangan arah. Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil.

“Kita butuh politik kesehatan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan. Buku ini menjadi pengingat bahwa perubahan itu dimulai dari kesadaran dan keberanian untuk berpihak pada nyawa manusia,” tambahnya.

Buku karya Dr. Cashtry Meher ini merupakan bagian dari trilogi pemikiran Prokes NasDem yang sebelumnya telah meluncurkan dua karya penting tentang strategi transformasi kesehatan nasional. Melalui buku ketiganya ini, Dr. Cashtry menawarkan peta jalan perubahan politik kesehatan Indonesia — menegaskan pentingnya keseimbangan antara sains, kebijakan publik, dan nilai kemanusiaan.

Pemerintah tentunya memfasilitasi  dan mendukung sesuai dengan tugas pokok pemerintah. Baik politik anggaranya ataupun juga bagaimana mendistribusikan tenaga medis, alat-alat medis dan sebagainya. Kalau kita di bawah itu relawan-relawan itu sebenarnya sudah banyak siap  mau kemana aja, pungkasnya

Continue Reading

Metro

Nafa Urbach DPR RI Fraksi Partai NasDem Hadiri Peluncuran Buku Ke-3 PROKES Partai NasDem “Selamatkan Nyawa, Hadirkan Tawa: Jalan Perubahan Politik Kesehatan Indonesia

Published

22 hours ago

on

November 10, 2025

By

Jakarta,  —  Program Kesehatan (PROKES) Partai NasDem kembali menorehkan langkah nyata dalam perjalanan politik berbasis gagasan dan solusi. Melalui peluncuran buku ketiganya yang berjudul “Selamatkan Nyawa, Hadirkan Tawa: Jalan Perubahan Politik Kesehatan Indonesia”, PROKES NasDem menegaskan komitmen partai untuk terus mendorong perubahan kebijakan kesehatan yang berpihak pada rakyat. Acara ini diselenggarakan bertempat di Kantor Sekretariat DPP Partai Nasdem. Senin (10/11/2025),

Buku ini disusun di bawah arahan Dr. dr. Cashtry Meher, M.Kes., M.Ked(KK), Sp.DVE, MH.Kes., FINSDV, yang juga merupakan Ketua PROKES Partai NasDem. Melalui tulisan dan refleksi mendalam, buku ini menghadirkan pandangan segar tentang bagaimana politik dapat menjadi alat efektif untuk menyehatkan bangsa, sekaligus memanusiakan kebijakan publik.

Program Kesehatan (PROKES) Partai NasDem kembali menorehkan langkah nyata dalam perjalanan politik berbasis gagasan dan solusi. Melalui peluncuran buku ketiganya yang berjudul “Selamatkan Nyawa, Hadirkan Tawa: Jalan Perubahan Politik Kesehatan Indonesia”, PROKES NasDem menegaskan komitmen partai untuk terus mendorong perubahan kebijakan kesehatan yang berpihak pada rakyat.

Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem, Nafa Urbach, turut menghadiri peluncuran buku ke-3 Program Kesehatan (PROKES) Partai NasDem bertajuk “Selamatkan Nyawa, Hadirkan Tawa: Jalan Perubahan Politik Kesehatan Indonesia”.

Acara ini menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen Partai NasDem terhadap agenda reformasi dan transformasi sektor kesehatan nasional.

Dalam kegiatan yang berlangsung hangat dan inspiratif tersebut, Nafa Urbach menyampaikan apresiasinya terhadap konsistensi PROKES Partai NasDem dalam memperjuangkan kebijakan kesehatan yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Buku ini bukan sekadar kumpulan gagasan, tetapi cermin nyata dari kerja politik yang berpihak pada rakyat. Kesehatan adalah hak dasar yang harus dijamin negara, dan NasDem melalui PROKES telah menunjukkan langkah konkret menuju perubahan yang lebih baik,” ujar Nafa Urbach.

Peluncuran buku ke-3 PROKES ini juga dihadiri oleh berbagai tokoh kesehatan, akademisi, serta pengurus DPP Partai NasDem. Buku tersebut memuat refleksi perjalanan panjang perjuangan politik kesehatan Indonesia, serta menawarkan solusi inovatif dalam menghadapi tantangan sistem kesehatan nasional, mulai dari pemerataan akses hingga peningkatan kualitas tenaga medis.

Melalui karya ini, PROKES Partai NasDem ingin menegaskan peran politik sebagai alat perubahan yang humanis menghadirkan tawa di tengah perjuangan menyelamatkan nyawa.

Kesehatan bukan hanya tentang obat dan rumah sakit, tetapi juga tentang kebahagiaan, kesejahteraan, dan martabat manusia,” tambah Nafa.

Dengan kehadiran para legislator muda seperti Nafa Urbach, Partai NasDem menunjukkan semangat baru dalam mengintegrasikan politik, humanisme, dan kepedulian sosial ke dalam kebijakan publik. Buku ini menjadi simbol keberlanjutan gerakan “Politik Sehat untuk Indonesia Sejahtera” yang diusung NasDem melalui PROKES.

Continue Reading

Metro

Peluncuran Buku Ke-3 PROKES NASDEM “Selamatkan Nyawa, Hadirkan Tawa Jalan Perubahan Politik Kesehatan Indonesia”

Published

22 hours ago

on

November 10, 2025

By

Jakarta, — Program Kesehatan (PROKES) Partai NasDem kembali menorehkan langkah nyata dalam perjalanan politik berbasis gagasan dan solusi. Melalui peluncuran buku ketiganya yang berjudul “Selamatkan Nyawa, Hadirkan Tawa: Jalan Perubahan Politik Kesehatan Indonesia”, PROKES NasDem menegaskan komitmen partai untuk terus mendorong perubahan kebijakan kesehatan yang berpihak pada rakyat. Acara ini diselenggarakan bertempat di Kantor Sekretariat DPP Partai Nasdem.
Senin (10/11/2025),

Buku ini disusun di bawah arahan Dr. dr. Cashtry Meher, M.Kes., M.Ked(KK), Sp.DVE, MH.Kes., FINSDV, yang juga merupakan Ketua PROKES Partai NasDem. Melalui tulisan dan refleksi mendalam, buku ini menghadirkan pandangan segar tentang bagaimana politik dapat menjadi alat efektif untuk menyehatkan bangsa, sekaligus memanusiakan kebijakan publik.

Program Kesehatan (PROKES) Partai NasDem kembali menorehkan langkah nyata dalam perjalanan politik berbasis gagasan dan solusi. Melalui peluncuran buku ketiganya yang berjudul “Selamatkan Nyawa, Hadirkan Tawa: Jalan Perubahan Politik Kesehatan Indonesia”, PROKES NasDem menegaskan komitmen partai untuk terus mendorong perubahan kebijakan kesehatan yang berpihak pada rakyat.

Buku ini disusun di bawah arahan Dr. dr. Cashtry Meher, M.Kes., M.Ked(KK), Sp.DVE, MH.Kes., FINSDV, yang juga merupakan Ketua PROKES Partai NasDem. Melalui tulisan dan refleksi mendalam, buku ini menghadirkan pandangan segar tentang bagaimana politik dapat menjadi alat efektif untuk menyehatkan bangsa, sekaligus memanusiakan kebijakan publik.

Kami ingin menunjukkan bahwa politik tidak selalu harus kaku dan penuh konflik. Politik bisa menghadirkan tawa, harapan, dan solusi — terutama di bidang kesehatan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat,” ujar dr. Cashtry Meher dalam sambutannya.

Peluncuran buku ini menjadi bagian dari rangkaian upaya PROKES NasDem untuk memperkuat literasi politik kesehatan di Indonesia.

Setelah dua buku sebelumnya yang membahas reformasi sistem kesehatan nasional dan tantangan pasca-pandemi, edisi ketiga ini menawarkan pendekatan yang lebih humanis dan komunikatif — menggabungkan kisah nyata, riset kebijakan, dan inspirasi perubahan.

Dalam acara peluncuran yang dihadiri para kader NasDem, tenaga medis, akademisi, ini, PROKES NasDem juga menegaskan pentingnya politik berbasis bukti (evidence-based politics) dalam membangun sistem kesehatan nasional yang adil, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Buku ini bukan hanya refleksi, tapi juga ajakan untuk bergerak bersama. Menyelamatkan nyawa berarti memperjuangkan kebijakan yang pro-kemanusiaan, dan menghadirkan tawa berarti menebar semangat optimisme di tengah tantangan bangsa,” tambah dr. Cashtry.

Buku ini merangkum pengalaman empiris, kebijakan, hingga pendekatan humanis dalam memperjuangkan hak kesehatan masyarakat. Tidak hanya berbicara tentang tantangan sistem kesehatan nasional, tetapi juga mengupas bagaimana politik yang beretika dan berpihak dapat menjadi alat transformasi sosial.

Peluncuran buku ini juga menjadi momentum penting bagi PROKES (Program Kesehatan Partai NasDem), sebagai wadah perjuangan politik di sektor kesehatan yang berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan, kemandirian, dan kolaborasi lintas sektor.

Surya Paloh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dalam pesannya menyampaikan apresiasi terhadap kontribusi dr. Cashtry Meher.

“Buku ini menjadi bukti nyata bahwa politik tidak hanya bicara kekuasaan, tapi juga keberpihakan. NasDem bangga memiliki kader yang menjadikan kesehatan sebagai jalan perubahan,” ujar Surya Paloh.

Dengan gaya penulisan yang ringan, inspiratif, dan disertai data ilmiah, buku ini tidak hanya relevan bagi kalangan medis dan akademisi, tetapi juga bagi para pengambil kebijakan, aktivis sosial, serta masyarakat umum yang peduli terhadap masa depan kesehatan bangsa.

Peluncuran buku “Selamatkan Nyawa, Hadirkan Tawa” menjadi simbol komitmen NasDem dalam melanjutkan gerakan restorasi Indonesia menghadirkan politik yang menyehatkan rakyat dan membahagiakan bangsa.

Dengan peluncuran buku “Selamatkan Nyawa, Hadirkan Tawa”, PROKES NasDem berharap dapat menjadi jembatan antara dunia politik dan dunia kesehatan — dua bidang yang bila bersinergi, mampu menghadirkan perubahan besar bagi Indonesia.

Continue Reading

Trending