Connect with us

Metro

FWJ Kawal Pemasangan Plang Milik Dirjen Bina Marga

Published

on

Jakarta,- Konflik kepanjangan antara pengurus pedagang kreatif tertib lingkungan di Jl. Beringin Raya RT 001/011, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur dengan para oknum yang mengatasnamakan dirinya Zeni Bang-1 Kodam Jaya semakin memanas. Pasalnya Tanah seluas 6.500 meter persegi sisa dari kepemilikan proyek Fly Over Dirjen Bina Marga – Kementerian PUPR berdasarkan Nomor TN.01.05-NS.4/105, dan tercatat pada kode barang 2010307006 NUP 13.

Berdasarkan keterangan kordinator Pedagang Kreatif, Paskalis Nugroho, HS, bahwa data tanah yang telah digunakan oleh para PKL tersebut sejak tahun 1993 merupakan tanah milik Dirjen Bina Marga – Kementerian PUPR. Hal itu didasari dengan kepemilikan Nomor TN.01.05-NS.4/105, yang tercatat pada kode barang 2010307006 NUP 13.

“Kami hanya mempertahankan tanah milik Dirjen Bina Marga, Kementerian PUPR dari para pihak lain yang ingin menyerobot dan mengakuinya demi kepentingan pribadi mereka ataupun golongannya. “Ucap Paskalis selepas memasang Plang Dirjen Bina Marga di samping Plang Cq. Kodam Jaya, Jum’at (27/11/2020) siang.

Ia juga menyebut, munculnya konflik tersebut ditahun 2018, dimana ada dugaan kuat bentuk persengkongkolan antara oknum dengan perusahaan Pan Satria Sakti (PSS) untuk dikomersilkan dengan mendirikian kios-kios diatas tanah milik Dirjen Bina Marga.

Sementara Ketua Umum Forum Wartawan Jakarta (FWJ), Mustofa Hadi Karya yang akrab dipanggil Opan ini menambahkan pihaknya akan terus mendampingi kawan-kawan PKL hingga muncul penetapan hukum jelas terkait kepemilikan tanah tersebut.

“Saya udah pegang beberapa berkasnya, dan ada juga surat kepemilikan tanah dari Dirjen Bina Marga. Bahkan Kabag Aset BMN Bina Marga, Darwis Daraba saat kami konfirmasi by selullar bulan lalu menyatakan bahwa benar tanah yang dimaksud adalah milik Dirjen Bina Marga – Kementerian PUPR yang MoU dengan Jasa Marga, dan bukan dengan Kodam Jaya. “Jelas Opan ketika ditanya puluhan wartawan dilokasi pemasangan plang Dirjen Bina Marga di Jl. Beringin Raya, RT 001/011 Kel. Gedong Pasar Rebo, Jakarta Timur.

Opan mencurigai munculnya sertifikat atas tanah di Jl. Beringin, dengan Nomor 00035, tahun 2020 dibulan Januari lalu atas nama Kemenhan adalah permainan oknum yang tidak bertanggungjawab. “Kita coba cek semuanya dan minta Dirjen Bina Marga segera melakukan klarifikasi keabsahan atas tanah itu. Zeni bang-1 Kodam Jaya juga harus memberikan real data atas kepemilikannya dong, artinya jangan nanti muncul bahwa Dirjen Bina Marga menjual asset di Jl. Beringin Raya kepada Kodam Jaya, itu artinya penyelewengan dan harus diperiksa secara hukum. “Paparnya.

Sebelumnya opan menerangkan adanya beberapa plang tanah milik TNI AD dengan Cq. Kodam Jaya tertancap di area tanah yang dimiliki Dirjen Bina Marga, dan bahkan adanya perlakuan tak sedap dari para oknum berseragam Kodam Jaya dengan mengintimidasi dan mengirimkan surat-surat yang mengatasnamakan Aslog Kodam Jaya, dan atas nama Pangdam Jaya.

Sebagai fungsi kontrol sosial dan menegak-kan kebenaran, maka kami Forum Wartawan Jakarta memiliki catatan penting, diantaranya;

1). Menolak oknum TNI AD dalam hal ini Zeni Bang-1 Kodam Jaya menggusur para PKL.

2). Mendesak Dirjen Bina Marga membuat keputusan dan penetapan secara resmi terkait tanah yang dimaksud diatas adalah HAK KEPEMILIKANNYA sebagai lahan pembebasan fly over seluas 22.065 meter.

3). Memasang PLANG bahwa tanah itu milik Dirjen Bina Marga – Kementerian PUPR.

4). Mengadili dan mengutuk keras perlakuan para oknum Kodam Jaya, karena fungsi dan tugas TNI bukan melakukan penggusuran terhadap rakyat kecil.

5). Meminta pihak-pihak terkait untuk melakukan uji data di Pengadilan sebagai bentuk birokrasi hukum yang baik.

6). Kami menduga bahwa para oknum TNI AD dalam hal ini Zeni Bang-1 Kodam Jaya telah menjadi kepanjangan tangan dari PT. Pan Satria Sakti (PSS) untuk menggusur para PKL demi kepentingan komersilnya.

“Enam poin catatan kami diatas merupakan catatan yang sangat mendasar agar semua pihak dapat menahan diri dan menjaga kondusifitas demi menjaga kenyamanan dan keamanan wilayah. “Ulasnya.

Hal yang sama juga diutarakan Darwin seorang Aktifis jurnalis sekaligus senior wartawan di Kementerian PUPR. Ia mengatakan telah berkordinasi dengan Kabag Aset BMN dan Kepala Biro Hukum Bina Marga. Dalam pernyataannya, pihak Bina Marga Kementerian PUPR masih terus mendalami kejadian adanya penyerobotan tanah miliknya.

“Sudah kita kordinasikan ke mereka, dan mereka sedang mendalaminya. Kordinasi kami juga sudah di dukung oleh Bina Marga untuk pasang Plang. “Ungkap Darwin.

Selebihnya Darwin meminta kepada para oknum Zeni Bang-1 Kodam Jaya tidak lagi melakukan tindakan diluar fungsi dan tugasnya sebagai tentara kesatuan Republik Indonesia Manunggal Bersama Rakyat.

Continue Reading

Metro

Dewi Ketua Foreder Kota Bekasi Hadiri Acara Silahturahmi Relawan Capres 01 dan 03 Menuju Gerakan Rakyat Menolak Pilpres 2024

Published

on

By

Jakarta, 28 Februari 2024 – Ketua- Ketua Simpul Organ Relawan paslon  01 dan 03 mengadakan acara Silahturahmi Relawan Capres 01 dan 03 Menuju Gerakan Rakyat Menolak Pilpres 2024 Curang di gedung Gerakan Bhinneka Nasionalis (GBN) Benhil Jakarta pusat, pada Rabu (28/02/2024)

 

Dewi selaku Ketua Foreder Kota Bekasi saat ditemui awak Media Online mengatakan “Saya sangat kecewa dan sedih berduka dengan kematian demokrasi saat ini dan saya pikir demokrasi sudah mati saat ini. Dengan adanya Pemilu yang sangat kotor ini dimana Presiden berada di keberpihakan paslon 02 saya sangat kecewa karena 9 tahun kita semua Relawan Jokowi berjuang untuk Presiden Jokowi walupun saya sangat mendukung beliau tapi dengan adanya terbuka gamblang kecurangan yang sangat masif terstruktur seperti ini saya sebagai rakyat sangat kecewa dan hal ini tidak bisa dibiarkan, kalau dibiarkan maka semakin seenaknya, kasihan rakyat yang lain.

 

Kita harus terus bergerak sampai ada kejelasan, bagusnya sampai ada keadilan untuk kita semua. Saya dari pendukung paslon 03 walaupun kalah di Pemilu yang lalu kita tidak akan diam dengan adanya kecurangan-kecurangan ini dan kita akan terus bergerak sampai ada kejelasan maupun keadilan.

 

Dengan ramainya berita hari ini terkait diangkatnya Prabowo Subianto sebagai Jenderal bintang 4 oleh Presiden Jokowi di Mabes TNI adalah dagelan yang membuat kita semua tertawa dalam tangis, masa iya orang yang dulu pernah ditetapkan sebagai tersangka penculikan maupun membunuh aktivis maupun mahasiswa di era reformasi 98 setelah 26 tahun berlalu malah diberikan gelar Jenderal dan juga yang pernah dipecat oleh mantan Panglima 98 malah sekarang mendukungnya, itu buat saya dagelan dan tidak masuk akal.

 

Harapannya kita seluruh masyarakat Indonesia yang merasa dicurangi Pemilu ini agar menuntut keadilan maupun menuntut bagaimana ini semua bisa menjadi baik sesuai dengan harapan kita bersama, tanpa cawe-cawe dan kecurangan. Paslon 01 dan paslon 03 menurut saya kalah dengan terhormat dengan kalah dicurangi itu sangat berbeda,” tutupnya.

Continue Reading

Metro

Marlin Barto inisiator relawan 01 dan 03 : Menuju Gerakan Rakyat Menolak Pilpres 2024

Published

on

By

Jakarta, 28 Februari 2024 – Ketua- Ketua Simpul Organ Relawan paslon  01 dan 03 mengadakan acara Silahturahmi Relawan Capres 01 dan 03 Menuju Gerakan Rakyat Menolak Pilpres 2024 Curang di gedung Gerakan Bhinneka Nasionalis (GBN) Benhil Jakarta pusat, pada Rabu (28/02/2024)

Marlin Barto sebagai inisiator relawan 01 dan 03, saat ditemui awak media mengatakan ; “Hari ini telah selesai acara konsolidasi antara pendukung 01 dan 03 dimana tujuan kita adalah melebur menjadi satu kekuatan dan untuk kedepannya kita akan buat gerakan besar termasuk tidak ada lagi embel-embel 01 dan 03 karena kita mengatasnamakan masyarakat sipil sehingga agenda kita mungkin yang pertama parlemen jalanan tanggal 5 Maret 2024.

Setelah acara hari ini kita akan rapat dan konsolidasi lagi untuk memperkuat barisan supaya teman-teman yang belum terkoordinir atau belum terkonsolidasi kita akan satukan pikiran dulu hingga nanti tanggal 5 Maret 2024 kita semu turun bersama.

Dalam aksi nantinya ada berbagai elemen yaitu buruh, aktivis dan segala macam kita turun bareng. Dari pernyataan sikap kita elaborasikan lagi menjadi tuntutan.

Kalau Sirekap lebih ke ranah hukum, ada pelanggaran servernya diluar negeri disitu ada tindak pidana hukumnya dan kita percayakan itu ke penegak hukum karena kita hanya mendorong untuk siap demokrasi termasuk lebih fokus kepada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat negara terutama kepala negara Presiden Joko Widodo.

Harapan kita paling sedikit dalam aksi nantinya ada  5.000 orang atau lebih bahkan banyak pun lebih baik lagi. Kita akan terus lakukan konsolidasi dan pertemuan tadi solid dan punya tekad yang sama karena kepentingan kita hari ini cuma 1 yaitu Selamatkan  Demokrasi.

Sebenarnya tidak ada lagi paslon 01 dan 03 karena rakyat melihat kecurangan, dari penyelenggara Pemilu, kemudian juga ada pelanggaran-pelanggaran bansos yang gila-gilaan dan itu melanggar undang-undang karena bansos itu diberikan dengan serampangan dan sebenarnya diperuntukannya hanya untuk orang miskin.

Makanya kami berkumpul diacara ini untuk menyatukan dan melihat kecurangan itu. Kita hanya rakyat yang bergerak ingin bagaimana melawan kecurangan yang dipimpin oleh Presiden langsung  sehingga Pak Jokowi sudah layak untuk dimakzulkan.

Melihat situasi hari ini sudah membahayakan dan baru hari ini ada pelantikan penyematan pangkat bintang 4 untuk Prabowo Subianto oleh Presiden Jokowi karena ini menurut kami sebuah kecelakaan demokrasi.

Dari sebelum pemilu, sudah terjadi desain yang sangat sistematis dan masif untuk memenangkan salah satu paslon sehingga pada saat ini merugikan paslon lain dan oleh karena itu pada hari ini kami berkoordinasi dan berkonsolidasi untuk membuat suatu gerakan yang nyata dan real.

Barangkali dalam beberapa hari kedepan kami akan melakukan aksi yang lebih besar. Mendorong Hak Angket ini agar disegerakan supaya kecurangan-kecurangan yang terjadii ini harus diungkap secara terbuka,” tutupnya.

Continue Reading

Metro

Tuduhan Isu Tindakan Pelecehan Seksual Pada Rektor Universitas Pancasila adalah Bentuk Kriminalisasi dan Sangat Politis

Published

on

By

Jakarta – 28 Februari 2024 – Tuduhan berupa isu tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Rektor Universitas Pancasila, Prof. Dr. Edie Toet Hendratno, S.H., M.Si., FCBArb, adalah bentuk kriminalisasi dan dinilai penuh dengan nuansa politis. Pasalnya, tuduhan tersebut tidak dilandasi bukti hukum yang memadai dan diorkestrasi pada saat menjelang pemilihan Rektor Universitas Pancasila periode 2024 – 2028.

Kuasa hukum Rektor Edie, Dr. Faizal Hafied, S.H., M.H., menegaskan bahwa tuduhan yang dilayangkan oleh dua pelapor, DF dan RZ, sangat tidak masuk akal jika ditinjau dari aspek bukti dan kronologi. Dari aspek bukti, laporan tersebut tidak dilengkapi oleh bukti – bukti yang cukup. Sedangkan dari aspek kronologi, klaim pelapor bahwa kejadian tersebut terjadi pada Desember 2022 dan Februari 2023 sangat jauh jaraknya dengan waktu laporan dibuat.

“Seharusnya, jika benar kejadian pelecehan seksual itu ada, tidak harus menunggu sekitar satu tahun baru laporan tersebut dibuat. Tentu dapat kita duga ada motif lain yang tujuannya adalah menjatuhkan harkat dan martabat klien kami,” kata Faizal.

Terlebih lagi, ada kisah yang sulit diterima akal sehat yang dibuat oleh salah satu pelapor yang mengaku mengalami trauma berat dan berimbas pada hubungan rumah tangga, yang membuat suaminya mendesak agar sang istri mau bercerita kejadian tersebut. “Pelapor mengaku mengalami trauma berat, namun masih bisa menjalani aktivitas pekerjaan di kampus dengan kondisi normal. Dan, apa mungkin proses desak-mendesak oleh suaminya membutuhkan waktu satu tahun agar sang istri mau bercerita? sangat tidak masuk akal.”

Jadi, menurut Faizal, apa yang sedang terjadi dan berbagai berita hoaks yang beredar adalah murni bentuk kriminalisasi terhadap Prof. Edie untuk menjegal Rektor berprestasi ini melanjutkan kepemimpinannya yang sangat baik.

“Saya sangat menyayangkan, kepentingan politik dari oknum tertentu yang ingin berkuasa dan tidak senang dengan kepemimpinan yang baik dan prestasi gemilang Rektor Edie, sampai harus mengkriminalisasi klien kami,” tegas Faizal.

Faizal menegaskan, pihaknya akan menghormati dan menjalani semua proses hukum yang telah diatur dalam Undang-undang, namun, juga akan berupaya memulihkan nama baik kliennya yang telah tercoreng oleh isu fitnah yang telah disebar menjelang pemilihan Rektor Universitas Pancasila. Oleh karena itu, Faizal menegaskan akan melaporkan balik pihak – pihak yang telah menuduh kliennya, yang telah membunuh karakter dan menghalangi kepemimpinan berprestasi Rektor Edie.

“Kami akan mendampingi klien kami untuk menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, sekaligus melaporkan balik pihak – pihak yang sudah merusak nama baik klien Kami,” pungkasnya. ( Red  )

Continue Reading

Trending