Connect with us

nasional

Menteri BPN/ATR Resmikan Kantor Perwakilan Tanah Cilengsi Bogor

Published

on

BOGOR – Bupati Bogor Ade Yasin meresmikan Kantor Perwakilan Pertanahan di wilayah timur yang menempati eks kantor Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor. Ade Yasin mengaku, juga akan meresmikan lagi Kantor Pertanahan di wilayah Kabupaten Bogor di Kecamatan Cigudeg, Selasa (17/2/2021).

Bupati menyampaikan bahwa Kantor Perwakilan Pertanahan Cileungsi ini akan melayani urusan petanahan di tujuh kecamatan, yaitu Cileungsi, Jonggol, Tanjungsari, Sukamakmur, Gunung Putri, Klapanunggal dan Cariu.

“Karena luas dan jumlah penduduk, maka setidaknya Kabupaten Bogor butuh dua Kantor Perwakilan Pertanahan, yaitu satu di Kecamatan Cileungsi dan satu lagi di Kecamatan Cigudeg. Alhamdulillah hari ini Menteri Agraria Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional pak Sofyan Abdul Jalil berkenan datang dan meresmikan Kantor Perwakilan Pertanahan Cileungsi,” ujar Ade kepada wartawan.

Dia menerangkan, selain membuka Kantor Perwakilan Pertanahan, juga dibutuhkan inovasi untuk terus meningkatkan pelayana administrasi pertanahan.

“Kita harus meningkatkan inovasi dalam merumuskan dan melaksanakan program kerja demi mewujudkan keinginan masyarakat akan cepat, mudah, berkualitas, terjangkau dan terukurnya kepengurusan administrasi pertanahan,” terangnya.

Sementara Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Abdul Jalil mengatakan bahwa melihat jumlah penduduk yang sekitar 6 juta jiwa, sudah seperti tiga provinsi di luar Pulau Jawa.

“Dengan jumlah penduduk layaknya tiga provinsi di luar Jawa, maka butuh langkah kerja yang inovatif dan menggunakan informasi teknologi. Ssaya mendukung dan mengapreisasi apabila Kantor ATR / BPN Kabupaten Bogor membuka kantor perwakilan pertanahan,” kata Sofyan.

Eks Menteri Kordinator Bidang Perekonomian ini menambahkan, jajarannnya terus memperbaiki layanan administrasi pelayanan seperti program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), digitalisasi sertifikat hak milik (SHM) tanah dan lainnya.

Continue Reading

nasional

Kenakan Pakaian Adat, Rutan Cipinang Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Menggelar Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2023

Published

on

By

Jakarta – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Cipinang di bawah Jajaran Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta menggelar Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2023. Upacara ini dipimpin oleh Kepala Rutan Kelas I Cipinang Sukarno Ali sebagai Inspektur Upacara, yang diikuti oleh Peserta Upacara terdiri dari Pejabat Struktural, seluruh Pegawai mengenakan Pakaian Adat dari berbagai daerah sebagai representasi dari keanekaragaman Budaya di Indonesia, Kamis (1/6).

Peringatan hari lahir Pancasila Tahun ini mengusung tema gotong royong membangun peradaban dan pertumbuhan global. Kurang lebih tema ini bisa diartikan sebagai acuan semangat untuk seluruh warga negara Indonesia dalam membangun negaranya dengan cara bergotong royong yang sudah menjadi kearifan lokal kita.

Dalam kesempatan ini, Inspektur Upacara membacakan amanat dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Dari amanat tersebut kita diingatkan kembali bahwa Pancasila adalah pondasi dari negara kita ini, yang diwariskan oleh founding fathers kita, Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno.

Kita ditekankan untuk mengingat kembali ideologi yang menjadi jangkar dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ini, serta kita harus terus memegang teguh ideologi tersebut untuk memperkokoh kemajuan bangsa.

Lebih lanjut, Sukarno Ali menambahkan kepada seluruh jajarannya agar dengan semangat kebhinekaan ini, dijadikan momentum agar terus berupaya memberikan yang terbaik untuk organisasi tempat kita bekerja.

“kita disini berasal dari berbagai daerah dan hal itu tidak menyurutkan semangat kita dalam memberikan perubahan yang terbaik untuk Rutan Cipinang ini, entah darimana asal saya maupun kalian, kita ini tetap satu, yaitu warga Negara Indonesia, jadi sudah kewajiban kita untuk memberikan yang terbaik bagi Nusa dan Bangsa khususnya di Rutan Kelas I Cipinang”, tandasnya.

Continue Reading

nasional

Gandeng APH, Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Nyatakan Dukungan Kepada 68 Kelurahan Sadar Hukum Tahun 2023

Published

on

By

Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta tak henti berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat maupun stakeholder, salah satunya terkait dengan pelayanan bantuan hukum. Rabu (31/05/23) di Lapas Kelas IIA Salemba, Kepala Kantor Wilayah, Ibnu Chuldun,memimpin pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum dan Penilaian Akhir Kelurahan Sadar Hukum bersama Aparat Penegak Hukum (APH) Provinsi DKI Jakarta. Dalam momen ini, dilakukan pula penandatanganan komitmen bersama Tim Penilai Kelurahan Sadar Hukum yang menyatakan dukungan kepada 68 kelurahan terbebas dari terorisme, korupsi, penyalahgunaan narkoba dan kejahatan lainnya untuk diresmikan sebagai Kelurahan Sadar Hukum di tahun 2023.

Ibnu Chuldun menyampaikan komitmennya untuk mendukung terlaksananya peresmian Kelurahan Sadar Hukum di Provinsi DKI Jakarta. Adapun kelurahan yang telah ditetapkan sebagai kelurahan sadar hukum akan diresmikan di tahun 2023 ini adalah kelurahan berpredikat tinggi berdasarkan penilaian kelurahan sadar hukum pada tahun 2019 dan 2020. “Maka kami mohon dukungan dan partisipasi dari semua pihak terkait, khususnya yang hadir pada Rapat Koordinasi ini,” ujar Ibnu Chuldun.

Instansi Aparat Penegak Hukum yang turut hadir dan berpartisipasi di antaranya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Biro Hukum dan Biro Tata Pemerintahan Pemprov DKI Jakarta, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Kepolisian Resort, Bagian Hukum dan Badan Narkotika Nasional tingkat kota administrasi.Penetapan Kelurahan Sadar Hukum merupakan salah satu upaya bersama untuk menguatkan keberadaan negara Indonesia sebagai negara hukum. Guna membangun budaya hukum di masyarakat, Kelurahan Sadar Hukum dapat menjadi perwujudan kesadaran hukum untuk kehidupan bermasyarakat. Adapun hingga tahun 2023 terdapat 267 Kelurahan Sadar Hukum di Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, terdapat pula 18 Lurah yang lolos seleksi Paralegal Justice Awards 2023 dan sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan paralegal melalui Paralegal Academy Award.

Paralegal merupakan komponen penting dan garda terdepan dalam pencapaian akses terhadap keadilan, terutama dalam hal pemberian bantuan hukum dan melakukan pemberdayaan hukum bagi masyarakat. Sebagai aktor yang memimpin dan dekat dengan masyarakat, kehadiran Lurah dapat menjadi Non-Litigation Peacemaker. “Kami berharap Lurah dapat berperan sebagai Hakim Juru Damai yang bisa menyelesaikan masalah-masalah hukum yang timbul di masyarakat,” tutup Ibnu Chuldun.

Keterangan foto kadiv Yanki HAM dan Ka Kanwil Kemenkuham DKI Jakarta

Continue Reading

nasional

HUT Kongres Advokat Indonesia (KAI) Ke-15

Published

on

By

Jakarta, – Kongres Advokat Indonesia (KAI) memperingati hari kelahirannya yang ke-15, memiliki makna dan momentum untuk lebih menegaskan serta mengukuhkan kembali eksistensi sebagai Organisasi Advokat yang tetap konsisten dan peduli terhadap penegakan keadilan hukum dan demokrasi di Indonesia.

Hal ini diungkapkan Presiden Kongres Advokat Indonesia ( KAI), Dr. Erman Umar usai acara malam perayaan KAI ke- 15 bersama jajaran pengurus dan anggota KAI seluruh Indonesia, di hotel J. Luwansa Kuningan Jakarta Selatan.Selasa (30/5/2023)

Menurut Dr. Erman Umar, organisasi advokat yang lahir pada 30 Mei 2008, yang di inisiasi dan dimotori oleh pendekar hukum Adnan Buyung Nasution ( Alm.) mempunyai visi Memperjuangkan tegaknya Supermasi Hukum dengan prinsip-prinsip penegakan hukum yang berkeadilan dan demokrasi di tengah masyarakat.

” Oleh sebab itu, jelang tahun politik, yakni pemilu dan pilpres 2024, KAI bersikap independen dan mendorong tegaknya demokrasi. Memberi kebebasan individu masing- masing kepada waga KAI sesuai pilihannya,” harap Erman.

Dr. Erman Umar mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memilih Capres yang berkomitmen untuk tegaknya hukum yang berkeadilan di Indonesia.

Dalam momentum HUT KAI ke-15 ini, tambah Erman, sengaja mengundang dan menyiapkan forum bagi para Calon Presiden 2024 untuk dapat berdialog dan memaparkan pikiran-pikirannya, konsep- konsepnya serta komitmennya yang berkaitan dengan pembangunan hukum dan penegakan hukum di Indonesia kedepan.

”Semua Capres 2024 yang kami undang tidak bersedia hadir dengan alasan yang beragam. Insyaallah kami berharap lain waktu bisa berdiskusi dengan warga KAI. Pada Pemerintahan hasil Pemilu 2024 siapapun yang menang jadi Presiden, Kami mengusulkan untuk figur Kemenkum HAM dan Kejaksaan Agung, hendaknya dipilih dari para ahli hukum yang profesional bukan diangkat dari orang partai politik,” Ungkapnya

Continue Reading

Trending