Connect with us

nasional

Kementerian ATR/BPN Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Gelar Diskusi “PPTR Expo Menjawab Publik”.

Published

on

Jakarta, 22 Februari 2021 – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang mengadakan dan diskusi kegiatan “PPTR Expo Menjawab Publik”.

Adapun kegiatan tersebut dilaksanakan pada mulai Senin, 22 Februari 2021 s/d Kamis, 25 Februari 2021, pukul 09.00 WIB s.d. 12.00 WIB, bertempat di Lobby Gedung Kementerian ATR/BPN, Jl. Raden Patah 1 No. 1 Jakarta Selatan.

Dalam diskusi ini hadir Narasumber yang akan mengisi di hari-hari tersebut (22/02-25/02) adalah : Direktur Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu (22/02), Kasubdit Pengendalian Hak Tanah (23/02), Kasubdit Pengendalian Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil Perbatasan dan Wilayah Tertentu (24/02), dan Kasubdit Pengendalian Alih Fungsi Lahan (25/02).

Pada hari Senin 22 Februari 2021, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) memaparkan beberapa kendala yang ditemui dalam melakukan pemantauan dan evaluasi hak atas tanah.

Direktur Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu Kemenetrian ATR/BPN Asnawati mengatakan, kendala pertama ialah informasi hak atas tanah di Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) tidak lengkap. “Dalam melakukan pemantauan, ini hal yang seringkali kami temui saat kami menemukan objek namun objeknya belum tersedia di KKP,” ujarnya dalam gelaran PPTR Expo, Senin (22/2).

Dia sebutkan yang Kedua adalah tidak adanya dokumen di Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah dan Kantor Pusat saat hendak mengumpulkan data.

Ketiga ialah citra geografis yang tidak update. Asnawati mengatakan, ketika pihaknya melakukan interpretasi, kondisi di lapangan ternyata sudah tidak sesuai dengan apa yang tertuang di citra itu sendiri,

Keempat, pemegang hak tidak kooperatif. Kendala ini menjadi kendala yang cukup sulit bagi pihaknya. Lalu, situasi yang tidak kondusif karena sengketa juga turut mempengaruhi pelaksanaan evaluasi hak tanah.

UU Cipta Kerja dinilai akan semakin meningkatkan potensi kehilangan lahan sawah. Direktur Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu Kementerian Agraria & Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Asnawati mengatakan alih fungsi lahan sawah ke nonsawah di Indonesia setiap tahunnya rata-rata 150.000 hektare.

Masifnya alih fungsi lahan sawah ke nonsawah tidak sebanding dengan pencetakan lahan sawah baru per tahunnya yang hanya 60.000 ha.
“Dengan sendirinya di sini akan ada potensi kehilangan lahan sawah sejumlah 90.000 hektare per tahunnya,” ujarnya dalam acara PPTR Expo 2021 secara virtual pada Senin (22/02/2021).

Asnawati menjelaskan tren alih fungsi lahan sawah ke nonsawah ini terus meningkat dan mengancam ketahanan pangan nasional.

Hal ini seiring dengan meningkatnya jumlah populasi yang berarti meningkat pula alih fungsi lahan. Sementara di sisi lain, kebutuhan pangan juga ikut melesat.

Kementerian ATR/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) berencana melakukan sertifikasi kepada pulau kecil terluar Indonesia. Demikian menurut Direktur Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu Kementerian ATR/BPN Asnawati sembari menambahkan, total pulau kecil terluar yang akan disertifikasi adalah sebanyak 111 pulau.

“Kami Direktorat Jenderal Pengendalian Penertiban Tanah dan Ruang pada tanggal 16 Februari yang lalu mengadakan FGD membahas masalah tindak lanjut dari 111 pulau-pulau kecil terluar ini, dari FGD itu disimpulkan bahwa ada rencana untuk melakukan kegiatan atau sertifikasi pulau-pulau terluar,” ungkap Asnawati dalam acara PPTR Expo 2021 secara virtual, Senin (22/2/2021).

Asnawati menjelaskan alasan dibalik tercetusnya rencana sertifikasi tersebut. Salah satunya adalah agar tak ada lagi kasus pencaplokan pulau-pulau terluar RI oleh orang asing.

“Di sini juga perlu kami tegaskan penetapan 111 pulau-pulau kecil terluar ini dilakukan tujuannya adalah pertama untuk mengantisipasi adanya okupasi atau klaim kepemilikan pulau oleh warga negara asing atau oleh negara lain,” katanya.

“Namun ada tujuan yang tidak kalah pentingnya lagi yaitu bahwa penetapan 111 pulau-pulau kecil terluar ini adalah untuk meminimalisir permasalahan yang sering timbul yang kerap mengganggu ketahanan dan keamanan negara kita,” tambahnya.

Akan tetapi, rencana ini masih mentah. Asnwati mengaku pihaknya sampai saat ini belum mendapatkan arahan atau petunjuk khusus tentang apa dan bagaimana kegiatan sertifikasi ini dilakukan kaitan dengan mekanisme maupun dengan pendanaan atau anggaran.

“Setidaknya wujud nyata kami mengakomodir keinginan dari kesimpulan rapat tersebut untuk sertifikasi pulau-pulau kecil terluar kami menuangkannya di dalam juknis (Petunjuk Teknis) yang saat ini masih kami godok insyaallah dalam waktu dekat akan rampung juknisnya,” katanya.
Penetapan 111 pulau kecil terluar RI sebenarnya telah ditetapkan pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017.

Continue Reading

nasional

PADEPOKAN TULIS TANPO PAPAN KULON PROGO USULKAN RM BAGUS SINGLON ATAU KI SADEWA PAHLAWAN NASIONAL

Published

on

By

Kulon progo, – Kamis 12 Februari 2026,Pukul.09.00 wib ,Ketua Padepokan Tulis tanpa papan sekaligus Ketua MLKI / Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia Bapak Trisno Raharjo menyampaikan dukungannya penuh untuk usulan RM Bagus Singlon atau Ki Sadewa putra kandung pangeran Diponegoro Pahlawan Nasional dengan melakukan kegiatan ziarah di dua lokasi makam RM Bagus Singlon atau Ki Sadewa yang mana tubuh serta kepalanya dipisahkan oleh penjajah kolonial belanda pada waktu itu, kemudian untuk gembung atau tubuhnya berada di pasar kota wates  sedangkan mustoko atau kepalanya berada di gunung songgo daerah kaliagung sentolo.

Ketua Trah HB III Dewa Daru Kabupaten Kulon progo KRT Sarwanto Hadi yang merupakan keturunan Pangeran Diponegoro sekaligus pembuka sejarah silsilah keturunan dari RM Bagus Singlon atau Ki Sadewa putra kandung Pangeran Diponegoro di wilayah Kabupaten kulon progo Yogyakarta  mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas banyaknya dukungan yang sudah mengalir dari beberapa ormas maupun komunitas yang ada di kabupaten kulon Progo semoga hal ini menjadi perhatian pemerintah daerah  untuk ikut berpartisipasi aktif dalam mengusulkan RM Bagus Singlon kepada pemerintah pusat khususnya  harapan akhir tentunya ada pada kebijakan serta perhatian langsung dari bapak presiden Prabowo Subianto.

Ketua GMK2009/ Budi Legowo Santoso didampingi Sekertarisnya Ari Kurniawan Kusmarjanto SE menyampaikan terimakasih kepada Ketua DPRD kabupaten kulon Progo bapak Aris Syarifudin  ( dapel Wates, Panjatan & Temon ) yang sudah memberikan ruang untuk diskusi serta kajian bersama dengan audensi di DPRD Kabupaten kulon Progo.

Dito Rakidi aktivis dari Jakarta pusat yang sedang berkunjung ke kulon progo jalin siltrahmi dengan pengurus DPC IP-KI/Ikatan Pendukung Kemerdekaan indonesia Kabupaten Kulon progo ikut menyampaikan perhatiannya semoga RM Bagus Singlon atau Ki Sadewa segera mendapatkan perhatian untuk usulan Pahlawan Nasional karena melihat jejak kepahlawanannya yang ikut melawan penjajah kolonial belanda di kabupaten kulon Progo.
RM Kukuh Hertriasning Cucu Sri Sultan HB VIII juga ikut memberikan dukungannya agar RM Bagus Singlon atau Ki Sadewa untuk menjadi perhatian penting terkait usulan Pahlawan Nasional.

Riyanto SH mewakili pengurus DPC IP-KI Kabupaten Kulon progo menyampaikan dukungannya pada acara audensi nanti dengan Bupati Kulon Progo sekaligus menyampaikan aspirasinya terkait usulan nama jalan di wilayah sentolo yang mana akses tersebut menuju komplek makam dari mustoko atau kepalanya RM Bagus Singlon atau Ki Sadewa.

Agus supriyanto dari KB FKPPI PC.1204 / Keluarga besar Forum komunikasi putra dan putri purnawirawan TNI-Polri kabupaten kulon progo yang juga merupakan anggota DPRD Kulon progo ( dapel Galur dan Lendah ) menyambut baik usulan dan masukan dari beberapa ormas maupun komunitas yang ada di kabupaten kulon Progo terkait usulan Pahlawan Nasional RM Bagus Singlon atau Ki Sadewa kemudian Agus supriyanto mewakili menyampaikan dukungannya pula terkait usulan Pahlawan Nasional RM Bagus Singlon atau Ki Sadewa dengan mengajak generasi muda kulon Progo untuk memaknai perjuangan para pahlawan bangsa.

Jurnalis Much Hazirin

Continue Reading

nasional

KEGIATAN TAHUNAN NYADRAN WARGA DUSUN PREMBULAN KELURAHAN PANDOWAN KECAMATAN GALUR KABUPATEN KULON PROGO

Published

on

By

Kulon Progo – Mendekati sore hari pukul 15.30 wib hari minggu tanggal 8 februari 2026 warga dusun prembulan melaksanakan acara tahunan yaitu nyadran sebagai tradisi ziarah kubur dan pembersihan makam leluhur oleh masyarakat pada bulan ruwah menjelang ramadhan dengan doa bersama maupun kenduri.

Tradisi ini bertujuan mempererat gotong royong, sedekah dan menjaga silaturahmi bertetangga kemudian nyadran merupakan bentuk bakti generasi penerus kepada leluhur sekaligus sarana pembersihan diri menyambut bulan suci Ramadhan.

Pada acara Nyadran tersebut kegiatannya adalah besik yaitu gotong royong membersihkan makam dari rumput maupun kotoran,doa bersama yang dipimpin oleh pemuka agama setempat untuk mendoakan leluhur kemudian kenduri adalah makan bersama dengan makanan tradisional berupa ingkung maupun tumpeng yang dibawa oleh warga sebagai wujud kebersamaan dan sedekah.

Pemuka agama bapak welas iman yang merupakan Rois maupun takmir masjid Al Hadi menyampaikan bahwa kegiatan nyadran tahunan ini merupakan bentuk menjaga silaturahmi sebelum melaksanakan ibadah suci di bulan ramadhan kemudian edukasi makna dari ziarah kubur melalui kegiatan nyadran tersebut kemudian nampak hadir Agus Supriyanto anggota DPRD Kabupaten kulon Progo dari fraksi Golkar dapil kecamatan galur dan lendah di acara tersebut menjelaskan pada awak media bahwa kegiatan nyadran di dusun prembulan kelurahan Pandowan kecamatan Galur kabupaten kulon Progo Yogyakarta sudah rutin dilaksanakan tahunan sebagai implementasi dari tradisi maupun budaya yang ada di lingkungan masyarakat sekitar.

Jurnalis Budi Legowo Santoso

Continue Reading

nasional

Trini Tambu Ketua Yayasan Amal Setia : Pentingnya Peningkatan Peran Jurnalis Perempuan Dalam Ekosistem Pers Nasional

Published

on

By

JAKARTA — Ketua Yayasan Amal Setia, Trini Tambu, menegaskan pentingnya menghidupkan kembali mimpi, visi, dan perjuangan Rohana Kudus, Pahlawan Nasional sekaligus jurnalis perempuan pertama di Indonesia, di tengah tantangan dunia pers masa kini. Hal tersebut disampaikannya usai menjadi narasumber dalam diskusi bertajuk “3 Wajah Rohana Koeddoes”, bagian dari rangkaian Road to Hari Pers Nasional (HPN) 2026, yang digelar di IDN HQ Jakarta, Jumat (06/02/26).

Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah tokoh pers nasional, di antaranya Najwa Shihab (Jurnalis dan Pendiri Narasi), Komaruddin Hidayat (Ketua Dewan Pers), Pemimpin Redaksi IDN Times Uni Lubis, Ketua Umum FJPI Khairiah Lubis, serta Ketua Umum AMSI Wahyu Djatmika.

Dalam wawancaranya, Trini Tambu menyoroti realitas dunia jurnalistik saat ini yang masih dihadapkan pada berbagai kendala, termasuk tekanan terhadap pemberitaan dan tantangan kebebasan pers. Namun, menurutnya, kisah dan nilai perjuangan Rohana Kudus justru menjadi relevansi penting bagi jurnalis masa kini.

“Harapan saya dan para pengurus Yayasan Amal Setia adalah bagaimana mimpi, visi, dan misi Ibu Rohana Kudus tetap hidup. Sejak 1911 beliau sudah memperjuangkan pendidikan perempuan—agar bisa membaca, menulis, memiliki keterampilan, dan mandiri secara ekonomi. Dunia memang berubah, tapi perjuangan itu harus terus dilanjutkan,” ujar Trini.

Trini juga menekankan pentingnya peningkatan peran jurnalis perempuan dalam ekosistem pers nasional. Meski demokrasi dan kemajuan zaman terus berkembang, ia menilai jumlah jurnalis perempuan masih belum sebanding.

“Saya berharap semakin banyak jurnalis perempuan. Persentasenya masih terasa kurang. Padahal perempuan punya sudut pandang yang sangat penting dalam demokrasi,” katanya.

Mengambil teladan dari Rohana Kudus, Trini berpesan agar jurnalis perempuan masa kini memiliki kepercayaan diri, kemandirian, serta keberanian berpikir kritis.

“Perempuan itu sangat mampu. Tidak harus bergantung pada pria. Dengan pemikiran kritis, perempuan bisa menghasilkan tulisan-tulisan yang penting dan berdampak bagi masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menyoroti masih minimnya pengetahuan masyarakat umum tentang sosok Rohana Kudus. Menurutnya, pengenalan terhadap karya, perjuangan, dan pemikiran Rohana Kudus perlu diperluas, tidak hanya di kalangan jurnalis atau pemerhati sejarah.

“Masih banyak yang belum mengenal Ibu Rohana. Padahal arsip seperti surat kabar Sunting Melayu masih ada dan sangat berharga. Bersama IDN Times, FJPI, dan berbagai pihak, kami berupaya memperkenalkan kembali karya-karya beliau agar lebih dikenal dan dinikmati masyarakat luas,” jelasnya.

Trini Tambu juga menegaskan bahwa Indonesia memiliki banyak pahlawan perempuan yang kiprahnya belum sepenuhnya terangkat ke permukaan.

“Bukan hanya Ibu Rohana Kudus, tapi banyak pahlawan perempuan lain yang juga layak dikenang dan diperkenalkan kepada generasi sekarang,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Trini Tambu (Elstrinijanti Ceferina Tambu) dikenal sebagai pengusaha dan pendiri sekaligus CEO Palantaloom, rumah produksi songket berbasis di Batu Taba, Sumatera Barat. Ia aktif melestarikan tenun tradisional dengan sentuhan modern serta memberdayakan UMKM perajin perempuan hingga ke kancah global.

Trini juga berperan aktif dalam menjaga keberlanjutan Yayasan Amai Setia, lembaga pendidikan kerajinan perempuan bersejarah yang didirikan oleh Rohana Kudus pada 11 Februari 1911 di Koto Gadang, Sumatera Barat, dan masih aktif hingga kini

Continue Reading

Trending