Connect with us

Metro

Menteri Johnny: Implementasi 5G Perkuat Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Published

on

Jakarta – Implementasi teknologi telekomunikasi 5G menjadi langkah untuk mewujudkan akses telekomunikasi yang lebih berkeadilan dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan, implementasi teknologi telekomunikasi 5G juga menjembatani kesenjangan digital, meningkatkan kemampuan dan literasi masyarakat untuk menggunakan teknologi secara lebih adaptif.

“Tentunya juga turut mendorong penggunaan internet yang lebih produktif dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional,” ungkapnya dalam Konferensi Pers Hasil Uji Laik 5G Indosat Ooredoo yang berlangsung virtual dari Media Center Kominfo, Jakarta, Senin (14/6/2021).

Menteri Johnny menyatakan Indonesia telah memasuki era 5G beberapa waktu yang lalu, tepatnya tanggal 27 Mei 2021. “Kita sama-sama menyaksikan komersialisasi yang dilakukan oleh PT. telkomsel. Hari ini, Indosat juga telah berhasil menjadi operator telekomunikasi berikutnya yang mendapatkan Surat Keterangan Laik Operasi atau SKLO untuk komersialisasi layanan 5G,” tuturnya.

Menurut Menkominfo pihaknya telah menerbitkan Surat Keterangan Laik Operasi (SKLO) kepada PT. Indosat Ooredoo, Tbk untuk melakukan pengujian di Jakarta Pusat area Monas, yakni: Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Medan Merdeka Selatan.

“Dengan diterbitkannya SKLO 5G ini menandakan bahwa seluruh sarana dan prasarana untuk penggelaran jaringan 5G yang telah selesai dibangun oleh PT. Indosat Tbk, secara teknis siap dioperasikan. Khususnya akan dilakukan pada pita frekuensi 1.800 Mhz atau 1,8 Ghz dengan lebar pita 20 Mhz dalam rentang 1837,5 sampai 1857,5 Mhz,” jelasnya.

Menteri Johnny menjelaskan, tahapan penerbitan SKLO ini dilaksanakan sesuai Pasal 4 Peraturan Menkominfo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. Aturan itu merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 mengenai Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.

Menkominfo menjelaskan, standarisasi 5G yang telah selesai memberikan beberapa alokasi frekuensi yang dapat digunakan untuk basic connectivity, mobile broadband speed, dan superdata layer pada spektrum frekuensi 26, 28 dan 39 Ghz, termasuk untuk layanan fix broadband. Menurut Menteri Johnny, Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan teknologi netral dalam implementasi layanan 5G.

“Operator seluler memiliki kesempatan untuk memilih teknologi netral yang cocok dengan pertimbangan bisnis dan keadaan di lingkungan opeselnya masing-masing. Kami mengharapkan pilihan tersebut dapat mendukung penyelenggara layanan telekomunikasi seluler untuk mengembangkan ekosistem teknologi,” harapnya.

Dukung Transformasi Digital
Menteri Johnny mengatakan dengan hadirnya layanan 5G diharapkan akan berkembang dalam waktu yang tidak terlalu lama dan akan terus diperluas berdasarkan pertumbuhan permintaan pasar di lokasi-lokasi lainnya.

“Selain di Pulau Jawa, penggunaan jaringan 4G juga akan diterapkan pada tempat-tempat yang menjadi prioritas utama destinasi wisata, diantaranya seperti Danau Toba di Sumatera Utara, Borobudur di Jawa Tengah, Mandalika di NTB, Labuan Bajo di NTT, dan Liupang di Sulawesi Utara. Selain itu, akan ada lokasi industri manufaktur yang juga akan menerima jaringan 5G, serta untuk di lokasi ibu kota negara baru pada tahun 2024 mendatang,” paparnya.

Bahkan, dalam generasi kelima atau 5G, Menkominfo mengharapkan dapat memberikan layanan untuk mendukung industri dan masyarakat di masa depan seiring dengan perkembangan kecerdasan buatan atau AI, serta teknologi Internet of Things.

“Peningkatan performa atau kecepatan akses yang tinggi (high speed), kapasitas besar (high capacity) latensi yang rendah (low latency), serta konektivitas yang sangat banyak atau massive connectivity merupakan target dari teknologi generasi kelima ini,” ungkapnya.

Menteri Johnny menyatakan Pemerintah Indonesia tetap meletakkan tulang punggung transformasi digital pada penggelaran 4G signal di seluruh wilayah tanah air. “Karenanya, sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya Kominfo melalui BAKTI akan menyelesaikan pembangunan infrastruktur TIK di wilayah 3T di tahun 2021 dan 2022 nanti,” tuturnya.

Di saat yang bersamaan, Menkominfo menegaskan Pemerintah meminta agar operator seluler juga menyelesaikan pembangunan BTS-BTS 4G sinyal 4G di wilayah-wilayah komersial termasuk komitmen dari Indosat. “Sehingga dengan demikian akan terjadi koeksistensi di mana layanan 4G untuk wilayah nasional dan layanan 5G initial commercial operation untuk selected area atau area yang dipilih,” jelasnya.

Menurut Menteri Johnny, Pemerintah akan melakukan farming dan refarming spektrum frekuensi untuk memungkinkan penggelaran 5G yang lebih efisien. Sekaligus mendukung pemanfaatan 4G yang juga semakin optimal.

“Pembangunan 5G ini akan melakukan perubahan cara kita untuk mengisi dunia digital kita, mengingat kecepatan yang luar biasa latensinya yang rendah. Karenanya juga, saya berharap bahwa penggelaran 4G untuk mendukung sebagai tulang punggung transformasi digital kita dan inisial commercial operation 5G dapat kita manfaatkan secara maksimal, secara optimal dan secara cerdas untuk kepentingan pembangunan negara kita, pembangunan bangsa kita dan secara khusus untuk kepentingan pembangunan masyarakat kita munikasi operator seluler yang sudah diberikan,” tandas Menkominfo.

CEO Indosat Ooredoo Ahmad Al-Neama memberi apresiasi kepada Kominfo yang telah mendukung dan mengizinkan Indosat Ooredoo untuk menggelar layanan 5G secara komersial. CEO Ahmad menyatakan Indosat Ooredoo berkomitmen untuk senantiasa mendorong percepatan transformasi digital dan menumbuhkan ekonomi digital di Indonesia melalui teknologi terdepan, konektivitas berkecepatan tinggi, dan pengalaman digital terbaik.

“Kami akan memastikan hadirnya layanan 5G akan bermanfaat bagi masyarakat dan berdampak terhadap pemulihan ekonomi. Kami percaya Indonesia akan menjadi salah satu kekuatan ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara dan teknologi 5G akan memainkan peran yang sangat penting dalam langkah maju ini,” tuturnya.

Dalam konferensi pers virtual yang ditayangkan melalui kanal YouTube Kominfo TV, Menteri Johnny didampingi Direktur Jenderal PPI Ahmad Ramli, dan Direktur Telekomunikasi Aju Widyasari. Sementara CEO Indosat Ahmad, didampingi Director and Chief Operating Officer Vikram Sinha.

Continue Reading

Metro

Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo Tutup Usia, Bangsa Kehilangan Diplomat

Published

on

By

Jakarta – Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo yang menjabat Duta Besar RI untuk Filipina yang meninggal dunia di usia 78 tahun pada hari Minggu, 8 Februari 2026 di Rumah Sakit RSPAD Jakarta dimakamkan di Taman Makam Pahlawan RI Kalibata Jakarta pada hari Senin, 9 Febuari 2026.

Dalam pemakaman jenasah alm. Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo di Taman Makan Pahlawan Kalibata pada hari Senin, 9 Februari 2026 dihadiri oleh seluruh keluarga almarhun baik istri maupun anak-anaknya, kerabat-kerabat TNI AL, AD, AU maupun para pejabat dan undangan sekitar jam 11.45 siang berjalan dengan penuh hikmah dan duka saat peti jenasah di masukkan liang lahat untuk terakhir kalinya dengan tabur bunga dan penghomatan terakhir.

Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo adalah salah putra almarhum Pahlawan Revolusi RI Mayor Jenderal Sutoyo Siswomiharjo merupakan salah satu tentara reformis yang menyusun desain peran & fungsi TNI dalam negara demokrasi di Indonesia. Pemikirannya mewarnai bagaimana peran TNI dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Beliau salah satu perwira TNI yang mendorong supremasi sipil.

Beliau sangat dikenal sebagai pemikir TNI yang sangat pemberani menyampaikan ide dan gagasannya tentang hubungan sipil-militer dan mengkritisi konsep dwifungsi ABRI yang berlaku di era orde baru. Di Lemhannas selama menjadi Gubernur, beliau sangat dikenal bersahaja dan memimpin dengan baik lembaga ini.

Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo dikenal sebagai tokoh militer sekaligus pemikir pertahanan nasional. Almarhum memiliki rekam jejak panjang dalam bidang ketatanegaraan serta berperan aktif dalam proses reformasi Tentara Nasional Indonesia.

Continue Reading

Metro

Mirza Mustakim Terpilih Secara Aklamasi Mimpin DPD BMI Provinsi DKI Jakarta

Published

on

By

Jakarta – Dewan Pimpinan Daerah Bintang Muda Indonesia (DPD BMI) Provinsi DKI Jakarta Pengukuhan pengurusan baru periode 2026-2037 Mirza Mustakim terpilih secara aklamasi memimpin organisasi sayap Partai Demokrat . Minggu (8/2/2026)

Dimas H. Pribadi Ketua Panitia dalam sambutannya bahwa dinamika Musyawarah Daerah (Musda) berjalan lancar dan penuh kekeluargaan. Meski persiapan tergolong singkat, antusiasme kader untuk melakukan regenerasi kepemimpinan di Jakarta sangat tinggi.

“Persiapan ini hanya dua minggu, namun kerja keras teman-teman panitia luar biasa. Hari ini sakral, bukan sekadar pelantikan, tapi awal perjuangan baru bersama Partai Demokrat,” ujar Dimas.

Dalam sambutannya,Mirza Mustakim, S.I.P., S. Sn. (Ketua DPD BMI DKI Jakarta) menyampaikan komitmen untuk kembali mengibarkan panji Bintang Muda Indonesia di DKI Jakarta. “DPD dan DPC akan segera kita bentuk agar BMI DKI Jakarta bangkit kembali. Ke depan, kami berharap dapat berkolaborasi dan bekerja sama dengan berbagai elemen, baik organisasi kepemudaan, pengusaha, maupun organisasi keagamaan,” ujarnya.

*Amanah dan Tanggung Jawab Pemuda*
Ketua DPD BMI DKI Jakarta terpilih, Mirza Mustakim, S.I.P., S.Sn., dalam pidato perdananya menyampaikan rasa hormat dan apresiasi mendalam kepada seluruh tim dan kader BMI DKI Jakarta yang telah bekerja keras menyukseskan Musda dan pelantikan tersebut
Amanah sebagai Ketua DPD BMI DKI Jakarta ini bukan sekadar pelantikan, tetapi tentang tanggung jawab, arah perjuangan, dan masa depan yang ingin kita bangun bersama,” tegas Mirza.

Ia menegaskan bahwa politik bukan semata soal jabatan, melainkan kesiapan untuk bekerja, melayani, dan bertanggung jawab kepada rakyat. Menurutnya, tantangan ke depan tidaklah ringan, namun dapat dihadapi dengan persatuan, komitmen, dan keyakinan yang kuat.

“Tugas besar menanti. Kita harus berinovasi dan tetap rendah hati. Mari kita jadikan BMI Jakarta sebagai sekolah kemanusiaan dan peradaban yang nyata, bukan sekadar formalitas organisasi belaka,” pungkasnya.
H. Farkhan Evendi Ketua Umum DPN BMI  Dalam pidatonya mengingatkan bahwa politik di Indonesia sedang mengalami ancaman misosophi sebuah kondisi di mana politik menjadi musuh bagi kebijaksanaan.

“Kita ingin mencetak aktor politik yang mencintai rakyatnya. Jangan tanggung-tanggung. Jangan hanya menemui rakyat lima tahun sekali saat mau dipotret atau masuk media,” tegas Farkhan

H. Farkhan Evendi menekankan pentingnya kader BMI untuk menjadi “nabi-nabi kecil” di lingkungan masing-masing. Baginya, martabat organisasi sangat bergantung pada integritas personal anggotanya. Jika kadernya bersih, maka organisasi akan dipandang mulia oleh masyarakat.

Acara diskusi bertajuk “Wapres Muda 2029: Simbol Regenerasi atau Strategi Politik?”. Farkhan berharap BMI Jakarta di bawah kepemimpinan Mirza mampu menjadi madrasah politik bagi anak muda Jakarta yang kritis dan progresif.

Continue Reading

Metro

Komunitas Sepeda Tua Indonesia (KOSTI) Gelar Kongres Luar Biasa

Published

on

By

Jakarta – Komunitas Sepeda Tua Indonesia (KOSTI) menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) sebagai bentuk ikhtiar bersama untuk menjaga marwah organisasi dan mengembalikan KOSTI ke khittah pendiriannya tahun 2008, yang menjunjung tinggi nilai silaturahmi, musyawarah, dan kebersamaan.

Mantan Ketua Umum KOSTI Pusat ke-3, Joko Rinto, dalam sambutannya menegaskan bahwa KLB ini bukan untuk merebut kekuasaan ataupun kepentingan tertentu, melainkan murni perjuangan moral demi mengembalikan marwah KOSTI yang dinilai telah tercabik oleh praktik-praktik yang menyimpang dari nilai dasar organisasi.

“Hari ini kita dipertemukan dalam satu perjuangan, perjuangan demi marwah kita. Kita tidak merebut apa-apa, yang kita rebut adalah mengembalikan marwah silaturahmi KOSTI,” tegas Joko Rinto.

Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap proses kongres sebelumnya yang digelar di Sidoarjo. Menurutnya, banyak kejanggalan terjadi, mulai dari penolakan peserta sah dari daerah seperti Bali dan Palembang, hingga proses pendaftaran yang dinilai tidak transparan.

“Katanya rumah kita bersama, tapi rumah siapa? Kenyataannya banyak saudara kita justru ditolak masuk,” ungkapnya.

Joko Rinto juga menyoroti adanya dugaan konspirasi terselubung dalam proses kongres tersebut. Ia mengaku dilibatkan dalam tahap awal pembahasan calon pimpinan, namun dalam pelaksanaannya justru diarahkan pada sistem yang dinilainya keliru dan menjebak peserta kongres.

“Dalam kongres biasanya kita memilih calon, tapi di sana kita justru diarahkan memilih sistem. Kita dibuat lelah hingga tengah malam, lalu tiba-tiba dinyatakan ada pemenang,” ujarnya.

Menurutnya, persoalan utama bukanlah figur yang terpilih, melainkan sistem dan mekanisme yang dianggap melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Ia menegaskan bahwa tata tertib tidak boleh mengalahkan kedudukan AD/ART sebagai aturan tertinggi organisasi.

Upaya mediasi sebenarnya sempat diinisiasi oleh para pendiri KOSTI dengan menunjuk Laksamana TNI (Purn) Setiawan sebagai mediator. Namun, kesepakatan tersebut tidak berlanjut karena adanya penolakan dari pihak tertentu.

“Seorang pemimpin seharusnya menjadi inisiator dan motivator, bukan justru menjadi objek. Itu yang membuat kami semakin yakin bahwa organisasi ini harus dibenahi,” kata Joko Rinto.

Dengan berbagai pelanggaran dan penolakan yang terjadi, forum akhirnya sepakat bahwa Kongres Luar Biasa menjadi jalan konstitusional untuk menyelamatkan KOSTI sebagai rumah besar pecinta sepeda tua di Indonesia.

Dengan berbagai pelanggaran dan penolakan yang terjadi, forum akhirnya sepakat bahwa Kongres Luar Biasa menjadi jalan konstitusional untuk menyelamatkan KOSTI sebagai rumah besar pecinta sepeda tua di Indonesia.

KLB KOSTI diharapkan menjadi momentum rekonsiliasi, perbaikan organisasi, serta penguatan kembali nilai-nilai dasar KOSTI yang berlandaskan persaudaraan, kebersamaan, dan musyawarah mufakat.

Continue Reading

Trending