Connect with us

TNI / Polri

Pangdam XVIII/Kasuari Minta Jajarannya Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Untuk Akselerasi Vaksinasi

Published

on

JAKARTA, – Pangdam XVIII/Kasuari selaku Panglima Komando Tugas gabungan Terpadu (Pangkogasgabpad) Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa, S.E., M.Tr.(Han)., bersama jajarannya terus melakukan evaluasi penanganan Covid-19 di wilayah Papua Barat melalui rapat secara virtual dari ruang rapat Sopsdam XVIII/Kasuari, Makodam, Trikora, Arfai 1, Manokwari, Papua Barat, Rabu (21/7/2021).

Ia meminta jajarannya untuk terus menyosialisasikan dan mengedukasi masyarakat di wilayah Papua Barat untuk segera mendukung langkah Pemerintah dalam mencegah penyebaran Covid-19 terutama kegiatan PPKM dan vaksinasi.

Pangdam mengatakan ada dua langkah bagaimana jajarannya membantu Pemerintah memutus rantai penyebaran Covid-19 khususnya di Papua Barat. Langkah tersebut yang pertama adalah dengan akselerasi vaksinasi.

“Sering saya katakan langkah kita pertama bagaimana membuat akselerasi atau percepatan vaksinasi ini bisa berjalan. Laksanakan dengan teknik dan seni kalian di lapangan agar masyarakat mau melakukan vaksinasi,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa para pejabat di wilayah Papua Barat seperti Gubernur, Bupati dan para pimpinan institusi lainnya telah sukarela melaksanakan vaksin, untuk itu perlu diikuti oleh masyarakat lainnya.

“Kita harus menyampaikan kepada masyarakat bahwa Bapak Gubernur, Bupati dan pejabat lainnya sudah menjadi relawan untuk melaksanakan vaksin. Kita memiliki kekebalan tubuh tapi harus dipersenjatai lagi dengan vaksin untuk menangkal Covid-19”.

“Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Pemerintah bahwa di Indonesia saat ini sudah ada vaksin walaupun tidak bisa dipenuhi secara langsung seluruhnya tetapi secara bertahap. Ada beberapa negara yang kesulitan untuk vaksin,” kata Pangdam.

Langkah yang kedua yaitu pembatasan mobilitas manusia. Ia menegaskan bahwa untuk melaksanakan langkah tersebut diberlakukan aturan PPKM dan mengimbau jajarannya untuk mengajak masyarakat agar dapat memahami dan melaksanakan aturan dari Pemerintah tersebut.

“Saat ini kegiatan PPKM Darurat diubah istilahnya menjadi PPKM level 4 sedangkan PPKM diperketat diubah menjadi PPKM level 3. Di wilayah Papua Barat, PPKM level 4 diberlakukan di Manokwari dan Sorong, sedangkan level 3 diberlakukan di wilayah Fakfak, Teluk Bintuni dan Teluk Wondana,” imbuhnya.

PPKM bukan hanya masalah peraturan untuk masyarakat akan tetapi yang paling penting adalah masalah tanggung jawab kemanusiaan dan merupakan tanggung jawab bersama.

“Segera laksanakan serbuan vaksin baik anggota sendiri maupun masyarakat, berikan edukasi dan sosialisasi terkait vaksin, atur bagaimana penyekatan-penyekatan yang ada diwilayah masing-masing intinya dengan memberikan pemahaman yang baik terhadap masyarakat dengan cara humanis,” pungkas Pangdam.
(Dispenad)

Continue Reading

TNI / Polri

Pelayanan Publik, Samsat Kabupaten Bekasi Tampil Modern dan Transparan

Published

on

By

Kabupaten Bekasi — Upaya transformasi pelayanan publik terus diperkuat oleh Kantor Bersama Samsat Kabupaten Bekasi di bawah naungan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Pembenahan menyeluruh, mulai dari infrastruktur hingga sistem pelayanan, kini menghadirkan layanan yang lebih modern, cepat, dan transparan bagi masyarakat.

Tampilan gedung yang bersih, tertata, dan representatif menjadi wajah baru pelayanan Samsat. Fasilitas pendukung seperti loket pendaftaran, meja informasi, serta alur pelayanan yang jelas dirancang untuk memangkas waktu tunggu dan memudahkan wajib pajak.

Tak hanya itu, sistem pelayanan terpadu yang mengintegrasikan berbagai layanan—mulai dari pembayaran pajak kendaraan bermotor hingga pengesahan STNK—mampu meningkatkan efisiensi dan kenyamanan masyarakat dalam mengurus administrasi kendaraan.

Di lapangan, petugas Samsat menunjukkan kinerja yang sigap dan responsif. Pendampingan kepada masyarakat dilakukan sejak awal hingga proses akhir, memastikan setiap tahapan berjalan tertib dan tanpa hambatan.

Transformasi ini berdampak pada meningkatnya kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah. Samsat Kabupaten Bekasi pun dinilai semakin adaptif dalam menjawab kebutuhan masyarakat yang menginginkan pelayanan cepat, pasti, dan akuntabel.

Ke depan, Samsat Kabupaten Bekasi ditargetkan menjadi role model pelayanan publik di daerah, seiring komitmen pemerintah dalam mendorong tata kelola yang profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Continue Reading

TNI / Polri

Kasad Terima Deputi Kemenko Pangan, Percepat Implementasi Pengelolaan Sampah Nasional

Published

on

By

JAKARTA, – Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., menerima kunjungan Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Dr. Ir. Nani Hendiarti, M.Sc., di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, Selasa (5/5/2026), guna membahas percepatan implementasi pengelolaan sampah nasional.

Pertemuan tersebut menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menangani permasalahan sampah yang telah menjadi isu strategis nasional. Dalam kesempatan itu, Kasad menegaskan kesiapan TNI Angkatan Darat untuk mendukung program pemerintah, termasuk dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Kasad juga menyoroti bahwa pengelolaan sampah tidak hanya berdampak pada kebersihan lingkungan, tetapi memiliki keterkaitan dengan ketahanan energi dan ketahanan pangan nasional, sehingga memerlukan pendekatan terpadu dan berkelanjutan.

Sementara itu, Deputi Kemenko Pangan, Nani Hendiarti, menyampaikan apresiasinya atas komitmen TNI AD dalam mendukung program nasional. Ia menilai keterlibatan TNI AD, khususnya melalui satuan kewilayahan, memiliki peran strategis dalam mengedukasi masyarakat serta mendorong implementasi pengelolaan sampah dari tingkat daerah hingga nasional.

Dalam pertemuan tersebut juga dibahas peluang kerja sama konkret, berupa penguatan edukasi lingkungan, pengelolaan sampah berbasis masyarakat, serta optimalisasi fasilitas pengolahan sampah di berbagai wilayah.

Melalui sinergi yang semakin kuat antara TNI AD dan pemerintah, diharapkan pengelolaan sampah nasional dapat berjalan lebih efektif, terpadu, dan berkelanjutan, guna mewujudkan lingkungan yang bersih, dan sehat bagi seluruh masyarakat Indonesia. *(Dispenad)*

Continue Reading

TNI / Polri

Polda Metro Jaya Siapkan 3.545 Personel untuk Pelayanan Aksi Hardiknas

Published

on

By

Jakarta – Polda Metro Jaya menyiapkan 3.545 personel untuk melayani aksi unjuk rasa dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas 2026. Aksi dijadwalkan berlangsung di sejumlah titik di Jakarta hari ini, Senin (4/5/2026).

Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto mengatakan personel disebar ke sejumlah lokasi. Titik aksi yang menjadi perhatian yakni kawasan Monas, Gedung DPR/MPR RI, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).

“Polda Metro Jaya menyiapkan 3.545 personel pelayanan. Jumlah tersebut terdiri dari unsur Polda Metro Jaya sebanyak 3.351 personel, jajaran Polres sebanyak 176 personel, serta Kayan dan Padal sebanyak 18 personel. Selain itu, kegiatan ini juga didukung Sabuk Kamtibmas sebanyak 250 personel. Mereka ditempatkan di sejumlah titik untuk memastikan kegiatan penyampaian pendapat berjalan aman, tertib, lancar, dan kondusif,” kata Kombes Budi, Senin (4/5/2026).

Selanjutnya, Kombes Budi mengatakan polisi akan mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif dalam melayani massa aksi. Personel juga disiapkan untuk melakukan pengaturan lalu lintas, penjagaan objek, imbauan, hingga antisipasi potensi gangguan kamtibmas. “Kami tekankan kepada seluruh personel agar bertindak persuasif dan humanis. Kehadiran Polri untuk memastikan masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dengan aman, tanpa mengganggu ketertiban umum,” ujarnya.

Sementara itu, Polda Metro Jaya juga menyiapkan pengaturan arus lalu lintas di sekitar lokasi aksi. Rekayasa lalu lintas akan diterapkan secara situasional melihat perkembangan massa di lapangan. “Kami mengimbau masyarakat pengguna jalan agar memperhatikan kondisi arus lalu lintas dan menyesuaikan perjalanan, khususnya di sekitar kawasan Monas, Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka, DPR/MPR RI, Gatot Subroto, serta area sekitar Kemendikdasmen dan Kemendiktisaintek,” jelasnya.

Lebih lanjut, Kombes Budi meminta pengendara mengikuti arahan petugas di lapangan. Ia mengatakan petugas lalu lintas akan membantu mengurai kepadatan apabila terjadi peningkatan aktivitas massa. “Silakan ikuti arahan petugas. Rekayasa lalu lintas bersifat situasional, menyesuaikan dinamika di lapangan,” katanya.

Kombes Budi juga mengimbau massa aksi menyampaikan pendapat secara tertib dan damai. Dia meminta peserta aksi tidak membawa benda berbahaya dan tidak mudah terprovokasi. “Kepada saudara-saudara yang akan menyampaikan aspirasi, kami mengimbau agar tetap tertib, damai, tidak membawa benda yang dapat membahayakan, serta tetap bijak menyikapi dinamika di lapangan. Mari bersama-sama menjaga Jakarta tetap aman dan kondusif,” tutur Kombes Budi.

Menurutnya, penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak warga negara yang dilindungi undang-undang. Namun, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan keselamatan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat lainnya. “Prinsipnya, Polda Metro Jaya hadir untuk melayani. Kami berharap aksi Hardiknas 2026 berjalan aman, tertib, dan aspirasi dapat tersampaikan dengan baik,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending