Nabire, – Direktur Jendral Pemasyarakatan (Dirjenpas), Mashudi, langsung sambangi 3 (tiga) petugas Lapas Nabire yang terluka saat terjadinya peristiwa pemukulan oleh warga binaan. “2 baru saja selesai dioperasi dan 1 orang lagi sedang rawat jalan. Mohon doanya ya ,” ucap Mashudi setelah berkomunikasi dengan petugas yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Nabire, Selasa(3/6)

“Tadi saya baru mengunjungi satu anggota kami yang rawat jalan, petugas pengamanan
, alhamdulillah kondisinya makin membaik. Dua petugas yang lain, sedang pemulihan pasca dioperasi. Kami pastikan supporting kami untuk anggota kami yang terluka, yang telah berusaha menangani gangguan kamtib yang terjadi kemarin.”

Dua petugas lapas yang sedang dioperasi adalah komandan jaga dan kepala seksi keamanan dan ketertiban, yang tergolong terluka parah karena bacokan senjata tajam saat mencoba menghalau dan mengendalikan warga binaan.” Setelah operasi dan bisa dibesuk, saya akan kembali mengunjungi,” kata Mashudi

Pada kunjungan tersebut juga dirjenpas Mashudi menyerahkan bantuan dana untuk 3 (tiga) petugas yang terluka sebagai bentuk perhatian dan dukungan terhadap upaya yang telah dilakukan petugas Lapas Nabire.”Ini adalah pemberian dari Pak menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Agus Andrianto), sebagai bentuk perhatian dan dukungan terhadap upaya yang telah dilakukan petugas Lapas Nabire.”

Menteri Agus sempat melakukan komunikasi via whatsapp call dengan petugas yang terluka.
Dirjenpas Mashudi melanjutkan peninjauan ke Lapas Nabire bersama Kapolda dan Wakapolda Papua Tengah, Direktur Kepatuhan Internal dan Direktur Perawatan Kesehatan Ditjenpas.

“Menjadi petugas Pemasyarakatan adalah tugas yang mulia, sehingga laksanakanlah tugas mulia ini dengan penuh kesungguhan dan sesuai aturan. Terus lakuukan koordinasi , komunikasi dan kerjasa dengan semua stakeholder seperti Polda, Polres, Kodam, Kodim, Brimob dan mitra terkait lainnnya,” demikian yang disampaikan Mashudi saat pengarahan kepada seluruh jajaran petugas Lapas Nabire.
Disisi lain ia pun menyeroti kebutuhan pelatihan – pelatihan bagi petugas Pemasyarakatan.

Dirjenpas melakukan koordinasi lanjutan dengan semua stakeholder, termasuk mengunjungi Korem Nabire. Saat ini Lapas Nabire dalam kondusi kondusif

Upaya pencarian terhadap narapidana yang melarikan diri masih terus dilakukan kerjasama lapas Nabire dengan Polres Nabire
Jumlah warga binaan lapas Nabire saat ini adalah 218 orang dari kapasitas 150 orang, jumlah petugas pengamanan per regu 5 orang

Jakarta – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Cipinang menggelar Apel Deklarasi dan Penandatanganan Komitmen Bersama Zero Handphone, Pungutan liar, dan Narkoba (Halinar), Rabu (28/5). Apel dipimpin langsung oleh Kepala Rutan Kelas I Cipinang, Nugroho Dwi Wahyu Ananto dan di ikuti oleh seluruh jajaran Rutan Kelas I Cipinang dan Aparat Penagak Hukum TNI, Polri serta Kejaksaan.

Apel yang berlangsung di Aula Gedung 1 Rutan Cipinang ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut Surat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor: WP.9-1263.PK.08.02 Tahun 2025 Tentang Deklarasi Anti Halinar Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Langkah ini diambil sebagai upaya strategis dalam mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang bersih, aman, dan bebas dari praktik penyimpangan.

Kegiatan dimulai dengan pembacaan deklarasi Zero Halinar yang dipimpin langsung oleh Kepala Rutan Kelas I Cipinang dan diikuti seluruh pegawai yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama. Dalam ikrar tersebut, seluruh pegawai menyatakan kesiapannya untuk menjalankan tugas dengan penuh integritas dan profesionalisme dalam memerangi handphone, pungutan liar dan narkoba di Rutan Cipinang.

Dalam sambutannya, Kepala Rutan menyampaikan deklarasi yang kita laksanakan hari ini bukanlah sebuah kegiatan formalitas semata. Ini adalah bentuk tindak lanjut nyata dari instruksi dan arahan strategis Direktur Jendral Pemasyarakatan yang menekankan pentingnya reformasi menyeluruh dalam sistem Pemasyarakatan.

“Salah satu prioritas utama yang ditekankan oleh Direktur Jendral Pemasyarakatan adalah menciptakan Lapas dan Rutan yang bersih dari Halinar. Sebuah Visi Besar untuk mengembalikan marwah Unit pelaksana Teknis Pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan, bukan tempat pelanggaran hukum baru,” tegasnya

Akhir sambutan, Kepala Rutan mengajak seluruh petugas untuk menjadikan deklarasi ini sebagai pegangan moral dan etika dalam setiap tindakan. “Mari kita buktikan bahwa Pemasyarakatan hanya bisa terwujud bila kita semua berdiri tegak dalam nilainilai integritas, pengabdian, dan keteladanan,” tandasnya

Jakarta, 27 Mei 2025 – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, bersama World Resources Institute (WRI) Indonesia, menyelenggarakan Indonesia Zero Emission Heavy-Duty Vehicle Summit 2025 di Jakarta, sebagai bagian dari rangkaian acara Road to International Conference on Infrastructure (ICI) 2025, yang menandai langkah konkret Indonesia dalam mempercepat transisi menuju transportasi berat rendah emisi, guna mencapai target Net Zero Emission 2060.

Acara ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Bapak Rachmat Kaimuddin, Ibu Suzanty Sitorus, Direktur Eksekutif ViriyaENB dan Country Coordinator Drive Electric Campaign di Indonesia, dan Managing Director WRI Indonesia, Bapak Arief Wijaya.

Dengan mengusung tema “Shaping the Future of Zero-Emission Freight and Public Transport” atau “Membentuk Masa Depan Transportasi Barang dan Transportasi Publik Nol Emisi”, acara ini menjadi ajang bagi instansi pemerintah terkait, sektor industri, lembaga keuangan, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil untuk merumuskan strategi transformasi sektor transportasi berat dan pengadaan bus nol emisi berskala besar di Indonesia, serta memulai langkah awal untuk dekarbonisasi sistem logistik melalui kajian teknis dan finansial.
Dalam kesempatan ini, dua inisiatif strategis diluncurkan: platform kolaboratif Indonesia Freight Decarbonization Accelerator (IFDA) dan hasil studi WRI Indonesia mengenai strategi pengadaan massal bus listrik serta elektrifikasi truk logistik.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Agus Harimurti Yudhoyono, dalam sambutan Beliau, menyatakan, “Untuk mencapai kemandirian energi, Indonesia harus beralih dari bahan bakar fosil impor ke energi terbarukan dalam negeri. Salah satu jalur paling strategis adalah melakukan elektrifikasi di berbagai sektor, terutama transportasi.”

“Kendaraan berat memegang peran sentral dalam perekonomian kita. Namun, mereka juga merupakan salah satu penyumbang emisi terbesar di sektor transportasi. Oleh karena itu, kita harus melakukan dekarbonisasi, melalui perubahan sistemik yang berani berupa model pengadaan, skema pembiayaan, dan pengembangan infrastruktur,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Agus Harimurti Yudhoyono.
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Rachmat Kaimuddin, menyatakan, “Elektrifikasi kendaraan pribadi sudah didorong oleh Pemerintah, melalui pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP), pemberian insentif Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), dan bebas bea impor, dan penggunaannya meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir.”
“Tantangan berikutnya adalah dekarbonisasi kendaraan berat, atau heavy-duty vehicle. Sektor transportasi adalah kontributor CO2 terbesar kedua, sekitar 23%, dari total emisi CO2 energi di Indonesia, dan secara konsisten menjadi sumber utama polusi udara. Selain itu, konsumsi energinya signifikan dan sebagian besar masih bergantung pada impor bahan bakar fosil. Oleh karena itu, dekarbonisasi kendaraan berat, dalam hal ini bus dan truk, harus segera dilaksanakan untuk mengurangi emisi sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional,” ungkap Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Rachmat Kaimuddin.
Dalam kesempatan ini, WRI Indonesia meluncurkan dua studi, yaitu Penilaian Kesiapan Infrastruktur dan Keuangan untuk Adopsi Truk Listrik di Indonesia, dan Pembangunan Kerangka Kolaborasi Nasional dan Daerah untuk Percepatan Adopsi Bus Nol Emisi melalui Metode Agregasi Permintaan. Kedua studi ini menyoroti temuan penting mengenai pengadaan massal bus listrik dan elektrifikasi truk logistik, yang mengungkapkan bahwa tanpa elektrifikasi truk, target pengurangan emisi sektor transportasi hanya mencapai 71,05% dari yang direncanakan dalam Strategi Jangka Panjang Rendah Karbon Indonesia.
Managing Director WRI Indonesia, Arief Wijaya, menyatakan, “Dalam usaha mendukung penurunan emisi karbon di sektor transportasi, WRI Indonesia selama satu tahun terakhir secara aktif melakukan riset terkait kendaraan berat rendah emisi, berkolaborasi dengan Kemenko Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dan Kementerian Perhubungan.”
“Studi yang dilakukan WRI Indonesia dan LAPI ITB menunjukkan bahwa walaupun jumlah kendaraan berat hanya sekitar 3,9% dari total populasi kendaraan di Indonesia, sektor ini menghasilkan sekitar 35,6% dari total emisi karbon sektor transportasi darat,” ungkapnya.
Studi ini juga menunjukkan bahwa kendaraan diesel tidak hanya berkontribusi signifikan terhadap emisi gas rumah kaca, tetapi juga menghasilkan polusi udara yang berdampak pada peningkatan risiko penyakit pernapasan dan beban kesehatan masyarakat. Elektrifikasi truk dan bus menjadi prioritas karena dua alasan utama: kontribusi terhadap emisi yang besar dan peluang efisiensi biaya operasional yang tinggi.
Untuk strategi pengadaan massal bus listrik, studi ini merekomendasikan pendekatan agregasi permintaan yang mencakup lebih dari 14.000 unit dari berbagai kota di Indonesia. Pendekatan ini berpotensi menurunkan biaya pengadaan hingga 20% melalui skala ekonomi dan standardisasi spesifikasi. Sementara, untuk elektrifikasi truk logistik, studi ini menekankan pentingnya pengembangan infrastruktur pengisian daya yang memadai di koridor-koridor utama.
“Studi WRI Indonesia ini disusun untuk memberikan analisis terhadap tantangan dan peluang elektrifikasi kendaraan berat di Indonesia. Dengan laporan berbasis data ini, kami berharap studi ini dapat menjadi panduan bagi pemerintah dan pelaku industri untuk mempercepat transisi menuju sistem transportasi yang lebih berkelanjutan,” ujar I Made Vikannanda, Urban Mobility Manager, WRI Indonesia.
Melalui Indonesia Zero Emission Heavy-Duty Vehicle Summit 2025 dan peluncuran platform IFDA, Indonesia menunjukkan komitmen serius dalam membangun sistem transportasi berat nol emisi yang bersifat kolaboratif, berbasis data, dan berkeadilan.
Indonesia Freight Decarbonization Accelerator (IFDA) merupakan platform kolaboratif yang bertujuan mempercepat adopsi truk listrik di sektor logistik, dan akan berperan sebagai wadah sinergi antara pemerintah, penyedia teknologi, dan pelaku industri logistik untuk menjawab tantangan infrastruktur dan pembiayaan dalam elektrifikasi truk. Platform ini akan memfasilitasi pengembangan model bisnis yang layak secara ekonomi serta mendorong investasi untuk infrastruktur pengisian daya di koridor-koridor logistik utama Indonesia.
“Kami berharap melalui peluncuran Indonesia Freight Decarbonization Accelerator dan hasil studi yang kami serahkan hari ini, para pemangku kepentingan dapat mengambil langkah strategis yang lebih terarah dan kolaboratif. WRI Indonesia berkomitmen untuk terus mendukung proses transisi ini melalui riset, advokasi kebijakan, dan penguatan kerja sama lintas sektor. ” ujar Managing Director WRI Indonesia, Arief Wijaya.
Indonesia Zero Emission Heavy-Duty Vehicle Summit 2025 di Jakarta merupakan bagian, dari rangkaian acara Road to International Conference on Infrastructure (ICI) 2025, yang akan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 11-12 Juni, 2025.