Connect with us

nasional

Konferensi Pers PP Ikatan Notaris Indonesia : Notaris Jangan Sampai Terlibat Kasus Mafia Tanah

Published

on

Jakarta.- Minggu, (21/11/2021), pukul 16.00 wib, bertempat di Kantor Sekretariat PP INI ( Ikatan Notaris Indonesia ), Jalan Minangkabau Timur no 1 atau jl. Padang Panjang No. 1, Pasar Manggis, Jakarta Selatan, Gelar Konferensi Pers dengan materi yang sehubungan dengan kasus yang berkembang saat ini tentang mafia tanah.

Hadir dalam acara tersebut Ketua Umum PP INI Yualita Widyadhari, SH, M.Kn., Sekum PP INI Tri Firdaus Akbarsyah, SH., MH. dan jajaran pengurus PP INI. Dalam Konferensi Pers, dihadiri oleh beberapa media.

Yualita Widyadhari, SH.M.Kn selaku Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia Pusat menjelaskanbahwa semua Notaris di Indonesia itu tergabung di dalam sebuah wadah yang dinamakan Ikatan Notaris Indonesia. Di dalam menjalankan tugasnya sebagai Notaris, harus berlandaskan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan sumpah jabatan Notaris.

Yualita menegaskan, sebagai sebuah organisasi besar Notaris, PP INI mencatat ada sekitar 20.000 anggota yang terdaftar sehingga jika ada anggota Notaris yang melakukan kesalahan tidak seharusnya disamakan.

“Untuk itu kami menghargai semua proses hukum yang berlaku bagi anggota Notaris yang melakukan kesalahan, tetapi kita juga harus mengedepankan azas praduga tidak bersalah bagi Notaris yang melakukan tugas jabatannya sehingga terjerat masalah hukum,” ujarnya saat menggelar konferensi pers terkait dugaan mafia tanah.

Sekretaris Umum INI, Tri Firdaus Akbarsyah mengatakan bahwa, kalau ada notaris dalam kasus mafia tanah, itu merupakan perbuatan pribadi. Untuk itu, tidak dapat dikaitkan dengan INI sebagai organisasi.

“Kalau ada notaris terlibat kasus mafia tanah enggak bisa dijustifikasi kalau lembaga yang menaungi notaris merupakan komplotan mafia tanah,” ujar Tri.

Lebih lanjut dikatakan Tri, “mafia tanah merupakan tindak kejahatan yang terorganisir melakukan perbuatannya menyimpang dari peraturan. Hal tersebut tentu berbeda dengan notaris yang melakukan tugas dan jabatannya sesuai norma atau UU Jabatan Notaris dan KUHAP”.

“Jika terjadi dan itu ada maka itu oknum, enggak bisa kita ngomong lembaganya. Oknum ini akan mendapatkan sanksi dan kita menghormati proses hukum,” ujarnya.

Dijelaskannya, setiap notaris yang melakukan tindak pidana tidak hanya mendapatkan sanksi pidana saja, akan tetapi diberikan juga sanksi pemberhentian sebagai anggota INI.

“Kami sering memberhentikan notaris karena pelanggaran jabatannya. Jadi bahwa kita organisasi ini melakukan bentuk pembinaan termasuk pemberian sanksi jika ada pelanggaran,” jelasnya.

Agung Iriantoro selaku Kabid Perlindungan Anggota PP INI menyerukan kepada khalayak masyarakat, agar lebih berhati-hati dalam memilih Notaris.

“Agar tak ada lagi masyarakat yang menjadi korban, sebaiknya saat berurusan dengan Notaris lebih teliti apakah benar yang berhadapan dengannya itu betul-betul Notaris atau hanya sebatas staff Notaris bahkan tidak menutup kemungkinan hanya perantara,” katanya.

Dalam pemberian sanksi terhadap Notaris jika melakukan kesalahan, Agung Irianto menjelaskan semua itu ada mekanismenya dimana yang bersangkutan harus disidangkan oleh Majelis Pengawas Notaris Wilayah. Kalau yang sedang terjadi saat ini ada diwilayah misal Jakarta, berarti yang bersangkutan harus dilaporkan kepada Majelis Pengawas Notaris Wilayah DKI Jakarta, lalu nanti akan disidangkan sampai apakah dia terbukti bersalah atau tidak.

“Jika Notaris itu dinyatakan bersalah di dalam sidang Majelis Pengawas Notaris, makanya Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia akan memberikan sanksi sesuai dengan kesalahannya. Sanksi berikutnya juga bisa melalui keputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht), jika di dalam putusan Notaris tersebut memang bersalah maka bisa dikenai sanksi berupaya pemberhentian dari organisasi Notaris,” jelasnya.

Continue Reading

nasional

Jalin Silaturahmi, Kepala Rutan Cipinang Sambangi Kanwil Kemenag Provinsi DKI Jakarta

Published

on

By

Jakarta – Guna memperkuat sinergitas dan mempererat tali silaturahmi, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Cipinang melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, Jumat (19/4).

 

Dalam kunjungan ini, Kepala Rutan Kelas I Cipinang Sukarno Ali yang didampingi oleh Kepala Seksi Pelayanan Tahanan, Alif Akbar Yusuf dan Kepala Sub Seksi BHPT, Dani Diyaulhaq disambut baik oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, DR. H. Cecep Khairul Anwar beserta jajarannya.

 

Kepala Rutan Kelas I Cipinang, Sukarno Ali menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan ini selain memperkuat koordinasi dan saling bersinergi yang selama ini sudah terjalin dengan baik.

 

Pertemuan ini juga untuk melaporkan kegiatan Pesantren Darul At-Taubah yang dimiliki oleh Rutan Cipinang serta menjadi momen dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan di Pesantren Darul At-Taubah Rutan Cipinang.

 

Kepala Rutan Kelas I Cipinang, Sukarno Ali menjelaskan bahwa Pondok Pesantren Darul At-Taubah yang didirikan di Rutan Cipinang ini dimaksudkan untuk membentuk warga binaan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

 

Tujuan dari Pondok Pesantren di Rutan Kelas I Cipinang yaitu “Memanusiakan Warga Binaan Rutan Kelas I Cipinang menuju Keimanan dan ketakwaaan yang berlandaskan Al-quran dan Hadist”. Pada kesempatan ini, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terbentuknya Pondok Pesantren Darul At-Taubah ini.

 

“Diharapkan kegiatan silahturahmi ini dapat meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara Rutan Kelas I Cipinang dengan Kanwil Kemenag Provinsi DKI Jakarta,” ujarnya.

Continue Reading

nasional

BPH Migas Apresiasi Badan Usaha Penugasan, Jaga Pasokan BBM selama Ramadan Idulfitri 1445H

Published

on

By

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi memberikan apresiasi kepada Badan Usaha Penugasan dalam menjaga ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) selama masa Ramadan dan Idulfitri (RAFI) 1445H/2024. Hal ini disampaikan Anggota Komite BPH Migas Basuki Trikora Putra saat memantau pasokan BBM di Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (18/04/24).

 

“Utamanya yang berada di Marketing Operation Region (MOR) II Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) Pertamina Patra Niaga, sehingga dapat menjamin ketersediaan pendistribusian BBM, LPG, maupun Avtur untuk masyarakat yang pulang kampung,” ucap pria yang sering disapa Tiko di pengiriman BBM di Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, Sumatera Selatan.

 

Tiko menambahkan, Posko Nasional RAFI sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 2024 berjalan dengan baik. Posko ini dibuka sejak 3 April sampai dengan 19 April 2024.

 

“BPH Migas bersama seluruh stakeholder terkait, terus memantau ketersediaan energi dan melaporkannya kepada Menteri ESDM dalam bentuk laporan harian hingga posko ditutup. Kita melihat dua hal penting terkait BBM, yang pertama dari segi ketersediaan stok yang bagus, distribusi berjalan dengan baik, serta konsumen dilayani dengan cukup. Yang kedua, proyeksi serta realisasi kuota BBM, khususnya di wilayah Sumbagsel juga sudah bagus” tegasnya.

 

Menurutnya, Pemerintah juga memastikan layanan tambahan yang disediakan oleh Badan Usaha Penugasan dapat menjamin kelancaran dan kenyamanan masyarakat saat arus mudik dan arus balik.

 

“Layanan tambahan itu berupa motoris, pangkalan siaga, mobil tangki sebagai kantong Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), dan SPBU modular,” katanya.

 

Sejalan dengan Basuki, Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Tata Kelola Hilir Migas Mulyono, ikut mengapresiasi kinerja Posko RAFI di tahun ini. Ia juga meminta Badan Usaha Penugasan untuk memitigasi efektivitas pengiriman BBM di DPPU Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang.

 

“Saya mengamati bahwa Satgas RAFI 2024 ini persiapannya adalah yang paling baik,” ungkapnya.

 

Sementara Executive General Manager MOR II PT Pertamina Patra Niaga Zibali Hisbul Masih, menjelaskan Pertamina Patra Niaga sebagai Badan Usaha Penugasan terus mendukung ketersediaan BBM untuk kelancaran arus mudik dan arus balik lebaran.

 

“Bahkan, kala Ramadan masih berlangsung, kami telah menyediakan sedikitnya 10 SPBU modular baik di jalur tol maupun non-tol, 16 mobil tanki sebagai kantong SPBU, hingga 18 motoris yang aktif melayani pemudik dalam mendapatkan BBM,” ujarnya.

 

*Pemantauan SPBU*

 

Di hari yang sama, Basuki dan Mulyono mengunjungi SPBU yang berada pada jalur ramai pemudik yaitu di Rest Area KM 311 A Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Terungkap dari hasi kunjungan, selama periode RAFI 2024, Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) atau Pertalite mengalami lonjakan hingga 3 kali lipat dibanding waktu normal.

 

Di SPBU tersebut, Tiko menyatakan bahwa stok BBM terjaga dan proses suplai BBM selanjutnya masih dalam waktu yang aman.

 

“Dengan operasional penyalur yang bagus seperti ini, kami mohon untuk dipertahankan dengan baik. Agar kuota BBM yang telah kami berikan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkas Tiko.

Continue Reading

nasional

Forkabi Gelar Tasyakuran Milad Ke-23 Tahun 2024 Halal Bihalal Idul Fitri 1445 H II

Published

on

By

Jakarta – Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) menggelar tasyakuran milad ke 23 dan halal bihalal di Rumah Drs H.M Iwan Sa’alim MM, Cipayung, Jakarta Timur. Kamis, (18/4/2024)

Acara dihadiri ratusan anggota dan pengurus FORKABI.

Ketua Umum FORKABI, Drs H. Abdul Ghoni mengatakan, kegiatan milad kali ini pihaknya mengusung tema ‘Konsilidasi Organisasi dalam Idul Fitri’, untuk meningkatkan keorganisasian kembali.

 

“FORKABI ke depan harus lebih baik. Karena itu kita harus tingkatkan profesionalisme dalam berorganisasi, dan saya tidak mau FORKABI ini jadi penonton di kampungnya sendiri,” tegasnya.

Dengan semangat tersebut, Abdul Ghoni berharap FORKABI bisa tampil sebagai organisasi yang intelek, bermartabat dan disegani masyarakat.

Sehingga sebagai organisasi etnis kedaerahan, FORKABI bisa mengangkat harkat dan martabat masyarakat Betawi.

Harapannya Dalam silahturahmi ini kita harus menguatkan suatu organisasi ditingkat paling bawah dari tingkat walikota sampai tingkat RW dan menjalankan roda organisasi dengan baik, jangan ada priksi priksi didalam organisasi, (contoh cabang dengan ranting nya tidak solid), kita harus membangun organisasi ini bersama sama, dapat Hasil juga harus sama sama,”tutup Abdul Ghoni.

Continue Reading

Trending