Connect with us

Metro

Akhiri Tahun 2021 Dengan Prestasi, Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Siap Songsong Tahun 2022

Published

on

Jakarta – Memasuki Akhir Tahun 2021 menjadi momentum yang tepat bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) DKI Jakarta untuk merefleksikan apa saja yang telah dicapai selama satu tahun terakhir serta menyongsong Tahun 2022 agar lebih baik.

28 satuan kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta telah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan melakukan percepatan pelaksanaan tugas dan fungsi yang meliputi implementasi reformasi birokrasi, reformasi hukum berbasis e-gov, peningkatan sumber daya manusia, dan meningkatkan peran Kementerian Hukum dan HAM dalam peningkatan kualitas pembentukan dan pelayanan hukum serta pemenuhan pemajuan Hak Asasi Manusia.

Poin-poin tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah, Ibnu Chuldun, yang hadir dan memberikan sambutannya dalam kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2021 yang diselenggarakan pada Kamis (30/12/2021) Bertempat di Aula Kantor Wilayah, kegiatan ini turut dihadiri oleh Para Pimpinan Tinggi Pratama, Para Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Pejabat Struktural di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta. Kegiatan ini juga di-relay melalui aplikasi zoom meeting dan diikuti oleh jajaran Unit Pelaksana Teknis.

Keberhasilan kinerja Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta tidak lepas dari dukungan berbagai pihak termasuk 27 satuan kerja yang telah berkarya dan bekerja secara maksimal demi capaian kinerja yang lebih baik di setiap tahunnya. Capaian kinerja jajaran Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta Tahun 2021 ini sangat memuaskan. Hal ini dapat terlihat dari capaian anggaran per tanggal 29 Desember 2021 sebesar 94,17% dengan prosentase maksimal yaitu 95,82% karena PNBP maksimum pencairan satuan kerja keimigrasian tidak turun semuanya.

Dalam hal pembinaan dan pengembangan SDM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta telah memberikan apresiasi kepada para pegawai yang berprestasi.

Selain itu, Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta juga telah melaksanakan peningkatan kapasitas pegawai dengan memfasilitasi 672 orang Pegawai mengikuti kegiatan E-Learning dan 972 Pegawai mengikuti kegiatan Bina Mental Pegawai.

Di dalam Pembangunan Zona integritas menuju WBK/WBBM, Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta telah mendorong seluruh UPT untuk memperoleh predikat WBK/WBBM. Dari 26 satuan kerja yang diusulkan, sebanyak 24 satuan kerja berhasil lolos evaluasi Tim Penilai Internal. Selanjutnya dari 24 satuan kerja yang masuk ke Tim Penilai Nasional, 2 satuan kerja berhasil memperoleh predikat WBK yaitu Kanim Kelas I Khusus TPI Soekarno Hatta dan Kanim Kelas I TPI Jakarta Timur.

Sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah dalam pencegahan penyebaran Covid-19, Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta telah melakukan program vaksinasi bagi Pegawai, PPNPN, Keluarga Pegawai, serta Warga Binaan Pemasyarakatan di wilayah DKI Jakarta yang bekerja-sama dengan Suku Dinas Kesehatan dan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, Polda Metro Jaya, serta Kodam Jaya Jayakarta.

Selain itu, 28 Satker Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta juga telah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak Covid-19 dengan tajuk “Kumham Peduli Kumham Berbagi” yang bekerjasama dengan Ikatan Notaris Indonesia DKI Jakarta.

Kegiatan ini berhasil diwujudkan dengan memberikan bantuan kepada masyarakat di wilayah DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu.

Memasuki triwulan terakhir, Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan BNNP DKI Jakarta sebagai bentuk sinergitas untuk mewujudkan Lapas dan Rutan Bersinar (Bersih dari narkoba).

Langkah ini merupakan sebuah tindak lanjut Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta dalam mempedomani prinsip dasar pemasyarakatan Back to Basics yang akan diterapkan pada Lapas dan Rutan untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan tugas di bidang pemasyarakatan.

Komitmen Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta untuk memberikan pelayanan yang terbaik dibuktikan pula dengan usaha dalam melakukan sinergi dan kolaborasi dengan Suku Dinas Dukcapil Pemprov DKI Jakarta terkait pemutakhiran data Kependudukan atau NIK WBP.

Hingga saat ini sebanyak 3.133 WBP masih dilakukan perekaman sidik jari dan iris mata untuk pembuatan NIK baru dan e-KTP. Adapun proses pencetakan KTP dilaksanakan setelah WBP selesai menjalani pidananya dan kembali ke tempat tinggal maupun domisilinya.

Upaya Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta dalam melaksanakan capaian kinerja Kemenkumham membuahkan hasil yang optimal. Terbukti dari diperolehnya berbagai capaian prestasi dan penghargaan dari berbagai pihak antara lain:
1. Unit Kerja Pelayanan berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi;
2. Penyelenggaraan Pelayanan Hukum Terpadu Keliling;
3. Penyelenggaraan Bakti Kemenkumham Kumham Peduli Kumham Berbagi;
4. Fasilitasi Kegiatan Hak Kekayaan Intelektual;
5. Terbaik 1 penyelenggara Sosialisasi hasil penelitian hukum dan HAM melalui diskusi
daring obrolan peneliti;
6. penghargaan pelaksanaan vaksinasi dari Pemprov DKI Jakarta;
7. Terbaik I dalam program pengendalian Covid 19;
8. Peringkat I Kategori A dalam pelaporan E-LHKASN;
9. Peringkat II Kategori A satuan kerja binaan yang memperoleh predikat WBK/WBBM;
10. Penghargaan atas nilai tertinggi dalam penilaian TPI dalam meraih predikat WBBM;
11. Terbaik II Anggota JDIHN Tahun 2021 Kategori Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM.

Raihan penghargaan tersebut semakin menguatkan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat di Tahun 2022. Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta berkomitmen penuh untuk mewujudkan insan pengayoman yang lebih baik lagi, Kementerian Hukum dan HAM Semakin PASTI Menuju Indonesia Maju.

Continue Reading

Metro

Wakil Bupati Bulungan Kilat Hadiri Bimtek ASWAKADA 2026 di Jakarta, Tegaskan Pentingnya Sinergi Wakil Kepala Daerah

Published

on

By

Jakarta – Wakil Bupati Bulungan, Kilat, A.Md menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis dan Silaturahmi Nasional yang digelar Asosiasi Wakil Kepala Daerah pada 27–28 April 2026 di Hotel Butiq.

Kehadiran Kilat dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan komunikasi antar wakil kepala daerah se-Indonesia, sekaligus meningkatkan kapasitas dalam menjalankan tugas pemerintahan di daerah.

Usai mengikuti pembukaan hari pertama, Kilat menyampaikan bahwa kegiatan ini memiliki nilai strategis dalam mempererat hubungan sekaligus memperluas wawasan antar pemimpin daerah tingkat kedua.

“Forum ini sangat penting karena menjadi ruang bertukar pikiran, berbagi pengalaman, serta memperkuat jaringan kerja antar wakil kepala daerah,” ungkapnya dalam wawancara singkat.

Menurutnya, tantangan pembangunan di setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga dibutuhkan komunikasi yang intensif agar solusi yang dihasilkan bisa lebih efektif dan aplikatif.

Ia juga menilai bahwa keberadaan ASWAKADA dapat menjadi wadah perjuangan bersama dalam memperjelas posisi dan peran wakil kepala daerah dalam sistem pemerintahan.

“Kita ingin ada kesamaan pandangan dan langkah ke depan, sehingga peran wakil kepala daerah semakin diperhitungkan dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Kilat berharap hasil dari kegiatan ini dapat melahirkan rekomendasi konkret yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah pusat, khususnya dalam penyempurnaan regulasi terkait kewenangan wakil kepala daerah.

“Harapan kita tentu tidak berhenti pada diskusi, tetapi ada tindak lanjut yang nyata demi penguatan fungsi dan peran wakil kepala daerah ke depan,” tambahnya.

Kegiatan ini diikuti oleh ratusan wakil kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia dan menjadi salah satu agenda penting dalam membangun sinergi nasional serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

Melalui forum ini, diharapkan terbangun kolaborasi yang lebih solid antar daerah dalam mendukung pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

Continue Reading

Metro

Ketua Dewan Pengawas Lantik Pengurus DPD Gabungan Koperasi Seluruh Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Sri Rezeki Nahkodai Kepengurusan Baru

Published

on

By

JAKARTA – Ketua Dewan Pengawas Gabungan Koperasi Indonesia, Tubagus Bahrudin, S.E., M.M., secara resmi melantik jajaran pengurus DPD Gabungan Koperasi Seluruh Indonesia Provinsi DKI Jakarta dalam sebuah acara yang digelar di C’One Hotel, Pulomas, Jakarta Timur, Senin (27/4/2026).

Dalam pelantikan tersebut, Sri Rezeki dipercaya sebagai Ketua DPD, didampingi Ben Bendri Ermanto sebagai Sekretaris, serta Riyanto sebagai Bendahara. Ketiganya hadir bersama dan memberikan keterangan kepada awak media usai acara pelantikan.

Sri Rezeki menyampaikan bahwa kepengurusan baru akan mengedepankan kerja kolektif dengan melibatkan seluruh pengurus inti dalam setiap langkah organisasi, termasuk dalam komunikasi publik dan pengambilan keputusan strategis.

“Kami ingin berjalan bersama, ketua, sekretaris, dan bendahara saling mendampingi. Ini penting agar seluruh program dapat terkoordinasi dengan baik dan transparan kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, program kerja ke depan akan dibagi dalam tahapan jangka pendek, menengah, dan panjang. Untuk tahap awal, fokus utama adalah pengadaan kantor sebagai pusat kegiatan organisasi, sekaligus penyusunan sistem kerja yang efektif dan terstruktur.

“Langkah awal kami adalah menyiapkan kantor dan struktur operasional, lalu menyusun program lanjutan untuk pengembangan koperasi serta menjalin kerja sama ke daerah-daerah,” tambahnya.

Sri Rezeki juga menegaskan bahwa koperasi memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurutnya, koperasi harus mampu menjadi wadah yang mendorong para pelaku usaha untuk berkembang dan memperbesar skala usahanya.

Sementara itu, Sekretaris DPD, Ben Bendri Ermanto, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah program prioritas, terutama dalam penguatan operasional organisasi.

“Untuk jangka pendek, kami fokus pada operasional, termasuk pengadaan gedung dan sarana pendukung. Sedangkan untuk jangka panjang, kami akan bergerak membantu pengembangan koperasi di wilayah DKI Jakarta, khususnya di daerah dengan potensi ekonomi masyarakat yang besar,” jelasnya.

Bendahara DPD, Riyanto, turut menambahkan bahwa pengelolaan keuangan akan menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung keberhasilan seluruh program kerja organisasi.

“Kami akan memastikan pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan dan akuntabel, sehingga setiap program yang dijalankan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi anggota serta masyarakat,” ujarnya singkat.

Pengukuhan ini menjadi bagian dari agenda Gabungan Koperasi Indonesia dalam memperkuat struktur organisasi hingga ke tingkat provinsi serta kabupaten/kota, termasuk di wilayah DKI Jakarta.

Dengan dilantiknya kepengurusan baru ini, diharapkan koperasi semakin berperan aktif dalam memperkuat ekonomi kerakyatan serta mendorong pertumbuhan UMKM di ibu kota dan sekitarnya.

Continue Reading

Metro

Thomas Gewab Resmi Dilantik Sebagai Direktur Utama PT Bank Aset Nusantara Indonesia Wilayah Papua Barat Daya, Siap Perkuat Ekonomi Masyarakat Papua

Published

on

By

JAKARTA – PT Bank Aset Nusantara Indonesia resmi melantik Thomas Gewab sebagai Direktur Utama wilayah Papua Barat Daya dalam acara yang digelar di C’One Hotel, Pulomas, Jakarta Timur, Senin (27/4/2026).

Pelantikan tersebut menjadi momentum penting dalam penguatan struktur organisasi perusahaan di wilayah timur Indonesia, khususnya di Provinsi Papua Barat Daya yang tengah menjadi fokus pengembangan kelembagaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Thomas Gewab menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk mengemban amanah sebagai Direktur Utama di Papua Barat Daya. Ia menegaskan bahwa jabatan tersebut merupakan tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh dedikasi dan komitmen.

“Saya percaya bahwa amanah ini bukan tugas yang ringan, tetapi dengan pertolongan Tuhan, dukungan pimpinan, jajaran perusahaan, dan seluruh tim, kita akan mampu menjalankannya dengan baik untuk membawa kemajuan bersama,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada keluarga besar di Papua yang telah memberikan dukungan dalam perjalanan pengabdian dan pelayanannya selama ini.

Acara pelantikan turut dihadiri oleh jajaran direksi dan komisaris PT Bank Aset Nusantara Indonesia, di antaranya Komisaris Utama Prof. Dr. Tubagus Bahrudin, SE, MM, beserta sejumlah pimpinan perusahaan lainnya.

Dalam arahannya, jajaran komisaris menekankan pentingnya percepatan pembentukan struktur organisasi hingga tingkat kabupaten/kota di Papua Barat Daya. Diketahui, provinsi tersebut memiliki enam kabupaten/kota yang menjadi fokus utama penguatan kelembagaan.

Setiap wilayah nantinya akan memiliki kepengurusan tersendiri, dengan usulan tiga orang pengurus dari masing-masing daerah untuk diajukan ke pusat sesuai mekanisme perusahaan yang berlaku.

Selain penguatan organisasi, Thomas juga menyoroti pentingnya pengembangan ekonomi masyarakat Papua. Menurutnya, masyarakat Papua memiliki potensi besar, terutama dalam kepemilikan aset tanah yang dapat menjadi kekuatan ekonomi apabila dikelola secara optimal dan berkelanjutan.

“Saya melihat potensi masyarakat Papua sangat besar. Tanah adalah aset yang bernilai dan bisa menjadi kekuatan ekonomi jika dikelola dengan baik. Tugas kita adalah membuka akses dan peluang agar potensi itu berkembang,” katanya.

Ia optimistis bahwa dengan pendekatan yang tepat, pemahaman terhadap karakter masyarakat setempat, serta sinergi bersama seluruh elemen daerah, PT Bank Aset Nusantara Indonesia dapat berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Papua Barat Daya.

Dalam waktu dekat, Thomas menyatakan akan segera kembali ke Papua Barat Daya untuk menjalankan berbagai program strategis yang telah disiapkan, sekaligus mempercepat penguatan organisasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Masyarakat Papua memiliki aset tanah yang luas, baik milik pribadi maupun keluarga. Ini adalah kekuatan besar yang bisa dijadikan modal untuk pengembangan ekonomi. Ke depan, kami akan mendorong pemanfaatan aset tersebut agar memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” tegasnya.

kondisi sosial ekonomi masyarakat Papua yang masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kemiskinan dan keterbatasan akses ekonomi. Oleh karena itu, pendekatan berbasis kearifan lokal, kedekatan sosial, serta pemberdayaan ekonomi berbasis aset masyarakat menjadi strategi utama yang akan diterapkan ke depan.

Dengan kepemimpinan baru ini, diharapkan PT Bank Aset Nusantara Indonesia mampu menghadirkan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi daerah serta memperkuat kesejahteraan masyarakat Papua Barat Daya secara berkelanjutan.

Continue Reading

Trending