Connect with us

Metro

Akhiri Tahun 2021 Dengan Prestasi, Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Siap Songsong Tahun 2022

Published

on

Jakarta – Memasuki Akhir Tahun 2021 menjadi momentum yang tepat bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) DKI Jakarta untuk merefleksikan apa saja yang telah dicapai selama satu tahun terakhir serta menyongsong Tahun 2022 agar lebih baik.

28 satuan kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta telah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan melakukan percepatan pelaksanaan tugas dan fungsi yang meliputi implementasi reformasi birokrasi, reformasi hukum berbasis e-gov, peningkatan sumber daya manusia, dan meningkatkan peran Kementerian Hukum dan HAM dalam peningkatan kualitas pembentukan dan pelayanan hukum serta pemenuhan pemajuan Hak Asasi Manusia.

Poin-poin tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah, Ibnu Chuldun, yang hadir dan memberikan sambutannya dalam kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2021 yang diselenggarakan pada Kamis (30/12/2021) Bertempat di Aula Kantor Wilayah, kegiatan ini turut dihadiri oleh Para Pimpinan Tinggi Pratama, Para Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Pejabat Struktural di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta. Kegiatan ini juga di-relay melalui aplikasi zoom meeting dan diikuti oleh jajaran Unit Pelaksana Teknis.

Keberhasilan kinerja Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta tidak lepas dari dukungan berbagai pihak termasuk 27 satuan kerja yang telah berkarya dan bekerja secara maksimal demi capaian kinerja yang lebih baik di setiap tahunnya. Capaian kinerja jajaran Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta Tahun 2021 ini sangat memuaskan. Hal ini dapat terlihat dari capaian anggaran per tanggal 29 Desember 2021 sebesar 94,17% dengan prosentase maksimal yaitu 95,82% karena PNBP maksimum pencairan satuan kerja keimigrasian tidak turun semuanya.

Dalam hal pembinaan dan pengembangan SDM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta telah memberikan apresiasi kepada para pegawai yang berprestasi.

Selain itu, Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta juga telah melaksanakan peningkatan kapasitas pegawai dengan memfasilitasi 672 orang Pegawai mengikuti kegiatan E-Learning dan 972 Pegawai mengikuti kegiatan Bina Mental Pegawai.

Di dalam Pembangunan Zona integritas menuju WBK/WBBM, Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta telah mendorong seluruh UPT untuk memperoleh predikat WBK/WBBM. Dari 26 satuan kerja yang diusulkan, sebanyak 24 satuan kerja berhasil lolos evaluasi Tim Penilai Internal. Selanjutnya dari 24 satuan kerja yang masuk ke Tim Penilai Nasional, 2 satuan kerja berhasil memperoleh predikat WBK yaitu Kanim Kelas I Khusus TPI Soekarno Hatta dan Kanim Kelas I TPI Jakarta Timur.

Sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah dalam pencegahan penyebaran Covid-19, Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta telah melakukan program vaksinasi bagi Pegawai, PPNPN, Keluarga Pegawai, serta Warga Binaan Pemasyarakatan di wilayah DKI Jakarta yang bekerja-sama dengan Suku Dinas Kesehatan dan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, Polda Metro Jaya, serta Kodam Jaya Jayakarta.

Selain itu, 28 Satker Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta juga telah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak Covid-19 dengan tajuk “Kumham Peduli Kumham Berbagi” yang bekerjasama dengan Ikatan Notaris Indonesia DKI Jakarta.

Kegiatan ini berhasil diwujudkan dengan memberikan bantuan kepada masyarakat di wilayah DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu.

Memasuki triwulan terakhir, Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan BNNP DKI Jakarta sebagai bentuk sinergitas untuk mewujudkan Lapas dan Rutan Bersinar (Bersih dari narkoba).

Langkah ini merupakan sebuah tindak lanjut Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta dalam mempedomani prinsip dasar pemasyarakatan Back to Basics yang akan diterapkan pada Lapas dan Rutan untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan tugas di bidang pemasyarakatan.

Komitmen Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta untuk memberikan pelayanan yang terbaik dibuktikan pula dengan usaha dalam melakukan sinergi dan kolaborasi dengan Suku Dinas Dukcapil Pemprov DKI Jakarta terkait pemutakhiran data Kependudukan atau NIK WBP.

Hingga saat ini sebanyak 3.133 WBP masih dilakukan perekaman sidik jari dan iris mata untuk pembuatan NIK baru dan e-KTP. Adapun proses pencetakan KTP dilaksanakan setelah WBP selesai menjalani pidananya dan kembali ke tempat tinggal maupun domisilinya.

Upaya Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta dalam melaksanakan capaian kinerja Kemenkumham membuahkan hasil yang optimal. Terbukti dari diperolehnya berbagai capaian prestasi dan penghargaan dari berbagai pihak antara lain:
1. Unit Kerja Pelayanan berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi;
2. Penyelenggaraan Pelayanan Hukum Terpadu Keliling;
3. Penyelenggaraan Bakti Kemenkumham Kumham Peduli Kumham Berbagi;
4. Fasilitasi Kegiatan Hak Kekayaan Intelektual;
5. Terbaik 1 penyelenggara Sosialisasi hasil penelitian hukum dan HAM melalui diskusi
daring obrolan peneliti;
6. penghargaan pelaksanaan vaksinasi dari Pemprov DKI Jakarta;
7. Terbaik I dalam program pengendalian Covid 19;
8. Peringkat I Kategori A dalam pelaporan E-LHKASN;
9. Peringkat II Kategori A satuan kerja binaan yang memperoleh predikat WBK/WBBM;
10. Penghargaan atas nilai tertinggi dalam penilaian TPI dalam meraih predikat WBBM;
11. Terbaik II Anggota JDIHN Tahun 2021 Kategori Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM.

Raihan penghargaan tersebut semakin menguatkan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat di Tahun 2022. Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta berkomitmen penuh untuk mewujudkan insan pengayoman yang lebih baik lagi, Kementerian Hukum dan HAM Semakin PASTI Menuju Indonesia Maju.

Continue Reading

Metro

PPPI Perkuat Kompetensi Perencana untuk Sinkronkan Perencanaan dan Penganggaran

Published

on

By

Jakarta – Ketua Umum Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia (PPPI) Periode 2024–2027, Guspika, menegaskan komitmen organisasi untuk memperkuat kapasitas dan profesionalisme perencana pembangunan guna mendukung sistem perencanaan nasional yang semakin terintegrasi, efektif, dan berorientasi hasil.

Hal tersebut disampaikan Guspika usai Pengurus Nasional PPPI Periode 2024–2027 dikukuhkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy di Jakarta, Senin (27/7/2026).

Guspika mengatakan pengukuhan tersebut menjadi momentum penting bagi PPPI untuk memperkuat peran sebagai organisasi profesi yang menaungi para perencana pembangunan di Indonesia.

“PPPI merupakan organisasi profesi bagi para perencana pembangunan. Harapan Bapak Menteri sangat jelas, yaitu agar organisasi ini dapat berjalan seiring dengan tugas dan fungsi Bappenas dalam mendukung penyusunan kebijakan, perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, hingga jangka pendek, termasuk pengendalian, mitigasi risiko, dan evaluasi pembangunan,” ujarnya.

Menurut dia, PPPI akan memprioritaskan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) para perencana yang bekerja di Bappenas, kementerian/lembaga, maupun pemerintah daerah.

Penguatan kompetensi tersebut diperlukan karena tantangan pembangunan semakin kompleks, sehingga perencana dituntut tidak hanya mampu menyusun dokumen perencanaan, tetapi juga memahami keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, hingga evaluasi pembangunan.

“Yang paling penting adalah bagaimana meningkatkan kapasitas para perencana sehingga mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan yang ada,” katanya.

Guspika menjelaskan, Pengurus Nasional PPPI yang baru dikukuhkan berjumlah sekitar 28 orang dan berasal dari berbagai kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.

Keberagaman latar belakang tersebut, kata dia, menjadi modal penting untuk membangun kolaborasi lintas sektor sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas.

Sinkronisasi Perencanaan dan Anggaran
Guspika mengatakan salah satu pekerjaan rumah yang masih perlu mendapat perhatian serius adalah memastikan sinkronisasi antara dokumen perencanaan dengan penganggaran.

Ia menilai ketidaksesuaian antara perencanaan dan alokasi anggaran masih dapat ditemukan dalam pelaksanaan pembangunan. Kondisi tersebut berpotensi membuat program yang telah dirancang tidak dapat dijalankan secara optimal.

“Masih ada program yang telah direncanakan tetapi tidak dapat dilaksanakan karena anggarannya belum tersedia. Sebaliknya, terdapat pula penganggaran yang belum sepenuhnya mengacu pada dokumen perencanaan,” ujarnya.

Karena itu, PPPI akan mendorong penguatan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran sehingga setiap program yang ditetapkan memiliki dukungan pembiayaan yang memadai dan dapat dilaksanakan sesuai sasaran.

“Sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran inilah yang harus terus kita dorong agar pembangunan berjalan lebih efektif,” katanya.

Selain sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, PPPI juga memandang penting harmonisasi antara pendekatan teknokratis dan pendekatan politik dalam proses penyusunan kebijakan pembangunan.

Guspika menjelaskan pendekatan teknokratis diperlukan untuk memastikan kebijakan dibangun berdasarkan kajian, data, dan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara pendekatan politik diperlukan untuk memastikan kebijakan sejalan dengan aspirasi masyarakat serta memiliki dukungan dalam proses pengambilan keputusan.

“Kedua pendekatan tersebut harus berjalan selaras agar kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran, realistis, dan mudah diimplementasikan,” ujarnya.

Dorong Lahirnya Perencana Negara
Guspika menuturkan PPPI memiliki perjalanan panjang sebagai organisasi profesi. Organisasi tersebut didirikan pada 2005 dengan nama Asosiasi Perencana Indonesia dan kemudian pada 2017 berubah menjadi Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia (PPPI) sebagai bagian dari penguatan kelembagaan organisasi profesi.

Dalam kepengurusan periode 2024–2027, PPPI akan terus memperkuat perannya dalam meningkatkan kualitas perencana pembangunan di seluruh Indonesia.

Program penguatan kompetensi akan diarahkan kepada para perencana di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah agar mampu mengintegrasikan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, serta evaluasi pembangunan.

Menurut Guspika, peningkatan kualitas perencana merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kualitas pembangunan nasional. Perencana dituntut memiliki kemampuan analitis, memahami kebijakan lintas sektor, serta mampu melihat pembangunan secara utuh dan tidak sektoral.
Ia berharap seluruh anggota PPPI pada akhirnya dapat berkembang menjadi

“perencana negara”, sebagaimana konsep yang diperkenalkan Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk menggambarkan posisi strategis para perencana dalam mendukung pembangunan nasional.

“Harapan kami, konsep perencana negara ini dapat diwujudkan melalui berbagai program yang nyata sehingga mampu memperkuat sistem perencanaan pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah,” katanya.

Dengan penguatan kapasitas SDM, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, serta harmonisasi pendekatan teknokratis dan politik, Guspika berharap PPPI mampu memberikan kontribusi yang semakin besar bagi pembangunan Indonesia.

“Dengan demikian, PPPI dapat memberikan kontribusi yang semakin besar dalam mewujudkan pembangunan Indonesia yang terarah, efektif, dan berkelanjutan,” tutupnya.

Continue Reading

Metro

Andi Setyo Pambudi : PPPI Perkuat Kompetensi Perencana untuk Dorong Kualitas Pembangunan Nasional dan Daerah

Published

on

By

JAKARTA – Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia (PPPI) menempatkan peningkatan kompetensi dan profesionalisme perencana pembangunan sebagai prioritas utama kepengurusan periode 2024–2027.

Sekretaris Jenderal PPPI periode 2024–2027, Andi Setyo Pambudi, mengatakan penguatan kapasitas perencana menjadi kebutuhan mendesak karena tantangan pembangunan tidak hanya semakin kompleks di tingkat nasional, tetapi juga di daerah.

Hal itu disampaikan Andi seusai pengukuhan Pengurus Nasional PPPI oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, di Jakarta, Senin (27/7/2026).

“Perencanaan pembangunan masih memiliki pekerjaan rumah yang besar. Bukan hanya di tingkat nasional, tetapi juga di daerah. Karena itu organisasi profesi seperti PPPI menjadi sangat penting untuk mendukung peningkatan kapasitas para perencana,” ujar Andi.

Menurut dia, kualitas pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan sejak tahap awal. Karena itu, PPPI tidak hanya akan berfokus pada penguatan organisasi, tetapi juga memastikan para perencana memiliki kompetensi yang memadai untuk menyusun, mengawal, dan mengevaluasi kebijakan pembangunan.

Salah satu agenda yang akan diperkuat adalah pendampingan bagi para perencana dalam menghadapi uji kompetensi. Pendampingan tersebut diharapkan dapat membantu para pejabat fungsional perencana meningkatkan kemampuan sekaligus memenuhi persyaratan pengembangan karier.

Andi mengatakan, tantangan pengembangan profesi perencana cukup besar, terutama ketika seorang perencana hendak meningkatkan jenjang karier dari tingkat pertama dan muda menuju madya maupun utama.

“Untuk naik ke jenjang madya dan utama diperlukan peningkatan kapasitas karena prosesnya harus melalui serangkaian uji kompetensi yang tidak mudah,” katanya.

Karena itu, PPPI akan mendorong sistem pembinaan yang lebih kuat agar para perencana tidak hanya siap menghadapi uji kompetensi, tetapi juga benar-benar memiliki kemampuan profesional yang dibutuhkan dalam pembangunan.

Jaringan PPPI yang telah menjangkau berbagai tingkatan menjadi modal penting untuk menjalankan agenda tersebut. Organisasi ini memiliki pengurus nasional, komisariat di kementerian dan lembaga, serta jaringan di tingkat pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota.

“Kami memiliki jaringan organisasi hingga tingkat kabupaten dan kota. Ini menjadi kekuatan besar untuk bersama-sama meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di setiap daerah,” ujar Andi.

Dengan jaringan tersebut, PPPI berupaya memperkuat koordinasi antara perencana di pusat dan daerah. Pembinaan diharapkan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan terhubung dengan kebutuhan pembangunan di masing-masing wilayah.

Dalam waktu dekat, pengurus nasional PPPI akan menyusun rencana kerja periode 2024–2027. Penyusunan program akan melibatkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pengurus komisariat agar agenda organisasi dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pembangunan.

Selain kompetensi SDM, PPPI akan memberikan pendampingan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Pendampingan tersebut mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi.

Langkah ini dinilai penting karena tugas perencana tidak berhenti ketika sebuah dokumen selesai disusun. Para perencana juga dituntut mampu mengawal implementasi kebijakan serta memastikan program yang dirancang berjalan sesuai tujuan.

Andi menilai profesi perencana selama ini sering bekerja di balik layar. Masyarakat lebih banyak melihat hasil akhir pembangunan, sementara proses panjang yang menentukan keberhasilan sebuah program tidak selalu terlihat.

“Sering kali masyarakat hanya melihat hasil pembangunan secara fisik. Padahal di balik itu ada proses perencanaan yang sangat menentukan keberhasilan sebuah program. Perencana bekerja dalam senyap, tetapi dampaknya sangat besar bagi pembangunan,” ungkapnya.

Atas dasar itu, PPPI ingin memperkuat posisi perencana sebagai salah satu elemen penting dalam memastikan pembangunan berjalan efektif, terukur, dan memiliki dampak nyata bagi masyarakat.

Regenerasi Perencana
Selain meningkatkan kompetensi perencana yang sudah berada dalam sistem, PPPI juga memberi perhatian serius terhadap regenerasi profesi.

Andi mengatakan, jumlah perencana pada jenjang pertama dan muda saat ini cukup dominan. Kondisi tersebut menjadi peluang sekaligus tantangan untuk menyiapkan generasi baru yang nantinya mampu mengisi jenjang madya dan utama.

“Regenerasi harus terus diperkuat agar para perencana muda memiliki kesempatan berkembang dan berkontribusi lebih besar dalam proses perencanaan, pengawalan pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi pembangunan,” katanya.

Menurut Andi, regenerasi tidak sekadar berkaitan dengan penambahan jumlah perencana, tetapi juga bagaimana membangun kualitas dan kesinambungan kompetensi.

Para perencana muda perlu diberikan ruang untuk belajar, mendapatkan pendampingan, serta terlibat langsung dalam berbagai tahapan pembangunan. Dengan demikian, proses peningkatan kapasitas berlangsung secara berkelanjutan dan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan persyaratan administratif.

PPPI berharap penguatan kompetensi, pendampingan uji kompetensi, pembinaan berjenjang, serta regenerasi profesi dapat melahirkan perencana pembangunan yang semakin profesional dan adaptif terhadap perubahan.

Pada akhirnya, kata Andi, perencana bukan sekadar profesi yang bekerja menyusun dokumen, melainkan bagian penting dari proses memastikan arah pembangunan Indonesia berjalan sesuai target dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Continue Reading

Metro

Sebagai Wujud Syukur Atas Hasil Bumi Warga Kelurahan Tuksono Gelar Tradisi Baritan di komplek area Sendang Klampok di Dusun Gunung Duk

Published

on

By

KULON PROGO — Karya post.com Suasana kebersamaan dan rasa syukur menyelimuti Kelurahan Tuksono pada Minggu (26/7/2026) karena ratusan warga berkumpul bersama para tokoh masyarakat untuk menggelar Tradisi Baritan, sebuah ritual adat warisan leluhur yang diselenggarakan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur yang mendalam atas limpahan rahmat, keselamatan, dan hasil pertanian yang melimpah dari Tuhan Yang Maha Esa.

Kegiatan yang berlangsung khidmat sekaligus semarak ini turut dihadiri pula yaitu Kartono Ketua Komisi III DPRD Kulon Progo,Panewu, Lurah,Dukuh,Babinsa, Babinkamtibmas beserta jajaran tokoh masyarakat setempat yang membaur bersama warga di halaman sendang Klampok Gunung Duk Tuksono Sentolo Kulon Progo Yogyakarta

Bagi masyarakat Gunung Duk Tuksono,Sentolo acara Baritan bukan sekadar rutinitas tahunan namun tradisi yang telah dilestarikan secara turun-temurun dari generasi ke generasi ini sebagai ritual adat merti bumi atau sedekah bumi kemudian istilah Baritan sendiri secara historis lekat dengan makna ngabarake atau membebaskan diri dari marabahaya sekaligus simbol keharmonisan antara manusia, alam dan Sang Pencipta.

Melalui tradisi ini warga membawa aneka hasil panen seperti padi,sayur-mayur, buah-buahan hingga olahan makanan tradisional untuk didoakan bersama setelah usai doa dipanjatkan maka warga maupun para tamu undangan menikmati sajian tersebut secara makan bersama (kembul bujana) artinya menyimbolkan pemerataan rezeki dan tidak adanya sekat sosial di tengah masyarakat.

Dalam sambutannya
Lurah Tuksono Zaenuri menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh warga yang terus konsisten merawat tradisi luhur ini sebagai tanggung jawab moral bersama dalam menjaga kearifan lokal maupun budaya yang telah ditinggalkan oleh leluhurnya bagi generasi selanjutnya.

Bapak Bakri Ketua Panitia menjelaskan bahwa fondasi penting dalam menjaga ketahanan budaya sekaligus mempererat tali silaturahmi antar warga merupakan wujud kecintaan terhadap nilai pemahaman moral maupun kebijaksaanan dalam menempatkan kehidupan bermasyarakat yang penuh rasa berbagi kepada orang-orang disekelilingnya dalam orientasi mewujudkan semangat gotong royong yang kuat untuk membangun jati diri maupun indentitas di lingkungannya begitu disampaikan kepada awak media.

Senada dengan hal tersebut Kartono Anggota DPRD Kabupaten kulon Progo dari Partai Kebangkitan Bangsa yang hadir di tengah-tengah warga ikut mengapresiasi semangat gotong royong  masyarakat Tuksono dan beliau menekankan bahwa tradisi lokal seperti Baritan ini memiliki nilai strategis tidak hanya dalam merawat identitas budaya tetapi juga memupuk kebersamaan antar warga dalam mendukung pembangunan serta kesejahteraan terutama dalam sektor pertanian daerah.

Acara yang berlangsung sejak pagi dari pukul.08.00 wib sampai mendekati mendekati pukul 12.00 wib ditutup dengan kehangatan ramah tamah antar warga kemudian kesenian Karawitan Gending Jawa yang menjadi suasana dalam  rangkaian dari acara ritual Baritan tahun 2026 ini menjadi bukti nyata bahwa di tengah arus modernisasi masyarakat Tuksono Sentolo kulon Progo Yogyakarta tetap teguh menggenggam erat tradisi, merawat bumi dan melangitkan syukur.

Jurnalis Budi Legowo Santoso

Continue Reading

Trending