Connect with us

Metro

Akhiri Tahun 2021 Dengan Prestasi, Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Siap Songsong Tahun 2022

Published

on

Jakarta – Memasuki Akhir Tahun 2021 menjadi momentum yang tepat bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) DKI Jakarta untuk merefleksikan apa saja yang telah dicapai selama satu tahun terakhir serta menyongsong Tahun 2022 agar lebih baik.

28 satuan kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta telah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan melakukan percepatan pelaksanaan tugas dan fungsi yang meliputi implementasi reformasi birokrasi, reformasi hukum berbasis e-gov, peningkatan sumber daya manusia, dan meningkatkan peran Kementerian Hukum dan HAM dalam peningkatan kualitas pembentukan dan pelayanan hukum serta pemenuhan pemajuan Hak Asasi Manusia.

Poin-poin tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah, Ibnu Chuldun, yang hadir dan memberikan sambutannya dalam kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2021 yang diselenggarakan pada Kamis (30/12/2021) Bertempat di Aula Kantor Wilayah, kegiatan ini turut dihadiri oleh Para Pimpinan Tinggi Pratama, Para Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Pejabat Struktural di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta. Kegiatan ini juga di-relay melalui aplikasi zoom meeting dan diikuti oleh jajaran Unit Pelaksana Teknis.

Keberhasilan kinerja Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta tidak lepas dari dukungan berbagai pihak termasuk 27 satuan kerja yang telah berkarya dan bekerja secara maksimal demi capaian kinerja yang lebih baik di setiap tahunnya. Capaian kinerja jajaran Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta Tahun 2021 ini sangat memuaskan. Hal ini dapat terlihat dari capaian anggaran per tanggal 29 Desember 2021 sebesar 94,17% dengan prosentase maksimal yaitu 95,82% karena PNBP maksimum pencairan satuan kerja keimigrasian tidak turun semuanya.

Dalam hal pembinaan dan pengembangan SDM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta telah memberikan apresiasi kepada para pegawai yang berprestasi.

Selain itu, Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta juga telah melaksanakan peningkatan kapasitas pegawai dengan memfasilitasi 672 orang Pegawai mengikuti kegiatan E-Learning dan 972 Pegawai mengikuti kegiatan Bina Mental Pegawai.

Di dalam Pembangunan Zona integritas menuju WBK/WBBM, Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta telah mendorong seluruh UPT untuk memperoleh predikat WBK/WBBM. Dari 26 satuan kerja yang diusulkan, sebanyak 24 satuan kerja berhasil lolos evaluasi Tim Penilai Internal. Selanjutnya dari 24 satuan kerja yang masuk ke Tim Penilai Nasional, 2 satuan kerja berhasil memperoleh predikat WBK yaitu Kanim Kelas I Khusus TPI Soekarno Hatta dan Kanim Kelas I TPI Jakarta Timur.

Sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah dalam pencegahan penyebaran Covid-19, Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta telah melakukan program vaksinasi bagi Pegawai, PPNPN, Keluarga Pegawai, serta Warga Binaan Pemasyarakatan di wilayah DKI Jakarta yang bekerja-sama dengan Suku Dinas Kesehatan dan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, Polda Metro Jaya, serta Kodam Jaya Jayakarta.

Selain itu, 28 Satker Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta juga telah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak Covid-19 dengan tajuk “Kumham Peduli Kumham Berbagi” yang bekerjasama dengan Ikatan Notaris Indonesia DKI Jakarta.

Kegiatan ini berhasil diwujudkan dengan memberikan bantuan kepada masyarakat di wilayah DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu.

Memasuki triwulan terakhir, Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan BNNP DKI Jakarta sebagai bentuk sinergitas untuk mewujudkan Lapas dan Rutan Bersinar (Bersih dari narkoba).

Langkah ini merupakan sebuah tindak lanjut Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta dalam mempedomani prinsip dasar pemasyarakatan Back to Basics yang akan diterapkan pada Lapas dan Rutan untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan tugas di bidang pemasyarakatan.

Komitmen Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta untuk memberikan pelayanan yang terbaik dibuktikan pula dengan usaha dalam melakukan sinergi dan kolaborasi dengan Suku Dinas Dukcapil Pemprov DKI Jakarta terkait pemutakhiran data Kependudukan atau NIK WBP.

Hingga saat ini sebanyak 3.133 WBP masih dilakukan perekaman sidik jari dan iris mata untuk pembuatan NIK baru dan e-KTP. Adapun proses pencetakan KTP dilaksanakan setelah WBP selesai menjalani pidananya dan kembali ke tempat tinggal maupun domisilinya.

Upaya Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta dalam melaksanakan capaian kinerja Kemenkumham membuahkan hasil yang optimal. Terbukti dari diperolehnya berbagai capaian prestasi dan penghargaan dari berbagai pihak antara lain:
1. Unit Kerja Pelayanan berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi;
2. Penyelenggaraan Pelayanan Hukum Terpadu Keliling;
3. Penyelenggaraan Bakti Kemenkumham Kumham Peduli Kumham Berbagi;
4. Fasilitasi Kegiatan Hak Kekayaan Intelektual;
5. Terbaik 1 penyelenggara Sosialisasi hasil penelitian hukum dan HAM melalui diskusi
daring obrolan peneliti;
6. penghargaan pelaksanaan vaksinasi dari Pemprov DKI Jakarta;
7. Terbaik I dalam program pengendalian Covid 19;
8. Peringkat I Kategori A dalam pelaporan E-LHKASN;
9. Peringkat II Kategori A satuan kerja binaan yang memperoleh predikat WBK/WBBM;
10. Penghargaan atas nilai tertinggi dalam penilaian TPI dalam meraih predikat WBBM;
11. Terbaik II Anggota JDIHN Tahun 2021 Kategori Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM.

Raihan penghargaan tersebut semakin menguatkan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat di Tahun 2022. Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta berkomitmen penuh untuk mewujudkan insan pengayoman yang lebih baik lagi, Kementerian Hukum dan HAM Semakin PASTI Menuju Indonesia Maju.

Continue Reading

Metro

Sahabat Tani Indonesia Tempuh Jalur Hukum, Apresiasi Polda Metro Jaya Atas Ruang Aspirasi Petani

Published

on

By

Jakarta, – Sahabat Tani Indonesia menyatakan akan mengambil langkah hukum kepada Feri Amsari dengan melaporkan dugaan penyebaran informasi yang menyesatkan kepada aparat penegak hukum. Langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum untuk menjaga ketertiban umum serta melindungi petani agar ruang publik tetap sehat dan stabil.

“Kami tidak akan tinggal diam jika ada pihak yang mencoba memanipulasi informasi dan membenturkan masyarakat petani dengan pemerintah,” ujar, H. Ben Nofri Baso perwakilan Sahabat Tani Indonesia, Kamis (17/4/2026).

Ia menegaskan, penyebaran informasi yang tidak sesuai fakta dapat merugikan petani dan mengganggu stabilitas sektor pertanian. Karena itu, pelaporan ke aparat penegak hukum menjadi langkah tegas organisasi dalam melawan disinformasi.

Dalam kesempatan yang sama, Sahabat Tani Indonesia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Polda Metro Jaya, khususnya Kapolda Metro Jaya, yang telah memberikan ruang bagi mereka untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan terkait pihak-pihak yang dinilai mencoba membenturkan masyarakat petani dengan pemerintah di bawah kepemimpinan saat ini.

“Kami berterima kasih kepada abangda Kapolda Metro Jaya yang sudah membuka pintu dialog. Ini bukti bahwa polisi hadir mendengarkan suara petani,” ucap H. Ben Nofri Baso Sahabat Tani Indonesia berharap sinergi antara petani, pemerintah, dan aparat penegak hukum terus terjaga demi mewujudkan ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan petani Indonesia.

Continue Reading

Metro

Mualaf Tionghoa Tegaskan Peran Sebagai Jembatan Ukhuwah dan Persatuan Bangsa

Published

on

By

Jakarta – Abdurrahman Ong, Klai Perwakilan Mandat dari organisasi-organisasi mualaf dan yayasan mualaf Indonesia, menegaskan pentingnya peran Persatuan  Islam Tinghoa Indonesia (PITI) dalam memperkuat ukhuwah Islamiyah sekaligus membangun jembatan komunikasi lintas identitas di tengah masyarakat Indonesia.

Dalam wawancara dengan sejumlah media, Abdurrahman Ong menjelaskan bahwa esensi Islam yang inklusif dan penuh keindahan tercermin dalam semangat persaudaraan tanpa memandang perbedaan ras maupun latar belakang.

“Inti dari Islam adalah ukhuwah Islamiyah, di mana kita diajarkan untuk bergaul dengan sesama muslim tanpa melihat perbedaan ras. Islam itu indah, dan meskipun kita terlahir berbeda, pada dasarnya kita adalah satu tubuh,” ujarnya.

Ia menambahkan, pesan persatuan tersebut tidak hanya ditujukan secara internal umat Islam, tetapi juga penting disampaikan secara eksternal sebagai upaya meredam potensi segregasi ras di Indonesia.

Menurutnya, keberagaman harus dipandang sebagai rahmat yang memperkaya kehidupan berbangsa.

“Harapan kami, bangsa ini bisa melihat perbedaan sebagai rahmat. Justru dari perbedaan itulah kita bisa saling menguatkan,” katanya.

Abdurrahman Ong juga menekankan pentingnya syiar Islam yang inklusif kepada komunitas Tionghoa. Ia menyebut, mualaf Tionghoa memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara identitas keislaman dan budaya Tionghoa.

“Kami membawa dua identitas sekaligus, sebagai Tionghoa dan sebagai Muslim. Dari situ kami bisa menjadi jembatan syiar dan komunikasi antar berbagai elemen masyarakat,” jelasnya.

Dalam upaya memperkuat kerukunan, kegiatan yang digagas PITI juga melibatkan berbagai elemen, termasuk organisasi non-muslim dari komunitas Tionghoa. Hal ini dilakukan agar tercipta saling pengertian serta memperkuat rasa kebersamaan.

“Kami juga mengundang organisasi non-muslim Tionghoa agar mereka melihat bahwa komunitas ini ada, dan kita bisa hadir sebagai satu kesatuan yang besar,” tambahnya.

Ke depan, kegiatan serupa direncanakan akan digelar secara rutin setiap tahun dengan lokasi yang berpindah-pindah, baik di masjid maupun tempat bernuansa budaya Tionghoa, sebagai simbol harmonisasi identitas.

Abdurrahman Ong menegaskan bahwa menjadi seorang Muslim tidak berarti meninggalkan identitas budaya Tionghoa, begitu pula sebaliknya.

Menurutnya, kedua identitas tersebut justru dapat berjalan beriringan dalam harmoni.
“Kita tidak bisa meninggalkan salah satu identitas.

Justru kita harus mampu melebur dan menjadikan keduanya sebagai kekuatan untuk mempererat persatuan,” pungkasnya.

Continue Reading

Metro

FTPI Restui Promotor Maluku Gelar Sabuk Emas Presiden RI ke-III di Era Prabowo

Published

on

By

Jakarta – Federasi Tinju Profesional Indonesia (FTPI) memastikan Sabuk Emas Presiden RI ke-III akan digelar di era Presiden Prabowo Subianto. Untuk hajatan bergengsi itu, FTPI resmi mendukung Nikolas Johan Kilikily, SH., MH, promotor Pattimura Internasional Big Fight dari Maluku Barat Daya Promotion.

Kepastian dukungan disampaikan langsung oleh pencetus Sabuk Emas Presiden RI, Yance Rahayaan, http://S.Sos. Ia menegaskan langkah ini diambil setelah event Pattimura Internasional Big Fight 2026 tuntas digelar. “FTPI selaku pencetus akan mengantar promotor dari Maluku ini menuju Sabuk Emas Presiden RI ke-III,” ujar Yance yang juga menjabat Ketua Dewan Pengawas FTPI Pusat.

Sabuk Emas Presiden RI merupakan ajang tertinggi tinju profesional di tanah air. Sebelumnya, sabuk pertama diperebutkan pada 2016 di Gedung Balai Sarbini, Jakarta. Edisi kedua menyusul pada 2018 di Gedung Aneka Bhakti Kemensos RI. Kedua event tersebut lahir di era Presiden Joko Widodo atas prakarsa Yance Rahayaan.

Ketua Umum FTPI Pusat Neneng A Tuty, SH menyatakan pihaknya akan segera mengambil langkah administratif. “Setelah Pattimura Internasional Big Fight selesai dan berhasil, FTPI akan menyurati Presiden dan Menpora. Kami mengusulkan Sabuk Emas Presiden RI ke-III dilaksanakan dengan promotor Nikolas Johan Kilikily,” tegas Neneng,

Menurut Yance, penunjukan promotor asal Maluku itu bukan tanpa alasan. Nikolas dinilai memiliki rekam jejak kuat dalam pembinaan tinju nasional. “Beliau punya jiwa kepahlawanan Pattimura Muda Lawamena Haulala dan integritas tinggi. Komitmennya untuk tinju Indonesia tidak diragukan,” kata Yance, alumni FISIP Universitas Prof. Dr. Moestopo Jakarta.

Dengan dukungan penuh FTPI, Sabuk Emas Presiden RI ke-III diproyeksikan menjadi panggung kebangkitan tinju nasional sekaligus pembuktian kapasitas promotor daerah di level tertinggi.

Continue Reading

Trending