Jakarta —Menutup perjalanan tahun 2025, berbagai elemen bangsa berkumpul dalam kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2025 yang selenggarakan bertempat Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025)

Sebagai ruang evaluasi, dialog, dan perumusan langkah strategis ke depan dalam menjaga persatuan nasional dan memperkuat nilai-nilai Pancasila di tengah dinamika zaman.

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menegaskan kembali bahwa tantangan kebangsaan saat ini tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga kultural dan ideologis. Polarisasi sosial, maraknya disinformasi, serta menguatnya narasi yang berpotensi memecah belah persatuan menjadi perhatian utama dalam refleksi bersama tersebut.

Dalam forum ini ditegaskan bahwa penguatan ideologi Pancasila tidak dapat dibebankan kepada satu lembaga saja. Diperlukan kerja kolaboratif lintas kementerian dan lembaga, lintas sektor, serta partisipasi aktif masyarakat sipil untuk menghadirkan nilai-nilai Pancasila secara nyata dalam kebijakan publik dan kehidupan sehari-hari.

Ketua Komisi XIII DPR RI sekaligus Anggota DPR RI Periode 2024–2029 dari Daerah Pemilihan Jawa Timur XI, Willy Aditya, menegaskan pentingnya peran strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai garda terdepan dalam menjaga nilai-nilai Pancasila di tengah derasnya tantangan global dan dinamika sosial politik nasional.

Hal tersebut disampaikan Willy Aditya saat menjadi narasumber dalam kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2025, yang membahas penguatan ideologi Pancasila sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut Willy, apa yang telah dirintis dan dimulai oleh BPIP merupakan pekerjaan besar yang tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri. Dibutuhkan dukungan bersama lintas kementerian dan lembaga (KL), lintas sektor, serta kolaborasi seluruh elemen bangsa.

“Apa yang sudah dimulai oleh BPIP harus kita dukung bersama. Ini adalah pekerjaan lintas kementerian, lintas sektor, dan membutuhkan effort kolaborasi yang kuat. Kita harus berjalan bergandengan tangan,” ujar Willy.

Ia menekankan bahwa salah satu tantangan utama bangsa saat ini adalah maraknya narasi yang memecah belah persatuan serta tingginya konsumsi hoaks di ruang publik. Oleh karena itu, BPIP dinilai memiliki peran strategis dalam menghadirkan narasi tandingan yang memperkuat persatuan nasional.

“BPIP harus hadir untuk membangun narasi konter terhadap upaya-upaya yang memecah belah persatuan bangsa, sekaligus membantu mereduksi konsumsi hoaks yang semakin masif,” tegasnya.

Lebih lanjut, Willy Aditya menyampaikan gagasannya agar BPIP dapat berperan sebagai semacam auditor ideologis kebijakan publik, yakni memastikan setiap kebijakan yang lahir benar-benar memiliki napas dan nilai-nilai Pancasila.

“Sering kali kita terjebak pada euforia tuntutan publik, eksosionalisasi, atau tekanan media, padahal itu hanya hasrat sesaat yang belum tentu sejalan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Di sinilah BPIP penting untuk menilai: apakah sebuah kebijakan sesuai dengan napas republik ini atau justru bertentangan,” jelasnya.

Willy menegaskan, eksistensi BPIP harus terus diperkuat agar mampu menjadi benteng utama Pancasila, bukan hanya sebagai simbol ideologi negara, tetapi sebagai nilai hidup yang membimbing arah kebijakan dan praktik bernegara.

“BPIP harus benar-benar menjadi benteng utama Pancasila itu sendiri, memastikan nilai-nilai dasar bangsa tetap hidup dan relevan di tengah perubahan zaman,” pungkasnya.

Kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi momentum konsolidasi nasional dalam memperkuat ideologi Pancasila sebagai fondasi persatuan, keadilan, dan keberlanjutan bangsa Indonesia.

Jakarta — Perayaan Natal Kerukunan Keluarga Papua (KK Papua) berlangsung dengan penuh sukacita dan semangat kebersamaan. Mengusung tema “Allah Hadir Untuk Menyelamatkan Keluarga” (bdk. Matius 1:21–24) serta subtema “Menghadirkan Kasih Allah Melalui Ketahanan Keluarga”, bertempat Gedung Graha Mariniri, Jakarta, acara ini menjadi momentum penting untuk mempererat persaudaraan warga Papua diperantauan.Sabtu (13/12/2025)

Toni Miri, pensiunan DKI Jakarta, turut hadir dan menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya perayaan Natal tersebut. Ia menilai, meskipun persiapan dilakukan dalam waktu yang relatif singkat, panitia telah bekerja secara maksimal demi menghadirkan acara yang bermakna bagi seluruh jemaat dan keluarga besar KK Papua.

“Karena waktunya cukup mendadak, persiapan tentu tidak terlalu panjang. Namun menurut saya, seluruh panitia sudah berupaya maksimal. Secara keseluruhan acara ini berjalan dengan baik,” ujar Toni Miri.

Ia juga menyampaikan catatan evaluatif sebagai bagian dari masukan konstruktif ke depan. Menurutnya, terdapat beberapa kekurangan teknis, salah satunya pada pembawa acara yang masih anak-anak sehingga belum sepenuhnya mencerminkan nuansa gerejani. Namun hal tersebut tidak mengurangi makna utama perayaan Natal.

“Pada prinsipnya, pelaksanaan acara ini sudah berjalan dengan baik dan penuh kebersamaan. Yang terpenting adalah pesan Natal tentang kasih Allah dan ketahanan keluarga dapat dirasakan oleh semua yang hadir,” tambahnya.

Perayaan Natal KK Papua ini diharapkan dapat terus menjadi wadah pemersatu, memperkuat iman, serta menumbuhkan nilai-nilai kekeluargaan, toleransi, dan kasih di tengah keberagaman masyarakat Papua dan Indonesia secara umum.

Jakarta — Diskusi Publik Nasional bertajuk “Satu Tahun MBG & Peran Polri di SPPG” digelar sebagai ruang refleksi dan evaluasi atas implementasi program MBG selama satu tahun terakhir. Kegiatan ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas capaian, tantangan, serta strategi penguatan sistem ke depan, khususnya dalam konteks keamanan, pengawasan, dan pelayanan publik, bertempat di Hotel 88 Fatmawati Jakarta.Senin (15/12/2025)

Dalam diskusi tersebut, para narasumber menegaskan bahwa satu tahun pelaksanaan MBG merupakan fondasi penting bagi perbaikan sistem secara berkelanjutan. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama agar program ini tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga mampu menjamin kualitas, keamanan, dan keberlanjutan di lapangan.

Peran Polri dinilai strategis dalam mendukung pengawasan dan pengamanan di SPPG, terutama untuk memastikan standar operasional dijalankan dengan baik oleh seluruh mitra. Kehadiran Polri tidak hanya sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra dalam pencegahan, pembinaan, dan penguatan sistem pengawasan terpadu.

H. Alven Stony S.IP, Ketua Umum GAPEMBI, hadir sebagai narasumber dalam Diskusi Publik Nasional “Satu Tahun MBG & Peran Polri di SPPG” yang membahas evaluasi implementasi program MBG sekaligus tantangan strategis ke depan dalam menjaga mutu dan keberlanjutan program.

Dalam wawancara awak media, H. Alven Stony menegaskan bahwa setelah satu tahun berjalan, fokus utama para mitra tidak lagi hanya pada kuantitas pelaksanaan, tetapi pada penjagaan kualitas secara konsisten. Menurutnya, tantangan ke depan justru akan semakin besar seiring meningkatnya cakupan dan ekspektasi publik terhadap program MBG.

“Sekarang mitra tinggal bagaimana menjaga kualitas ke depan. Tentunya tantangan akan jauh lebih besar lagi. Ini membutuhkan komitmen, pengawasan, dan sistem yang semakin kuat,” ujar H. Alven Stony.

Ia menilai, peran seluruh pemangku kepentingan, termasuk mitra pelaksana dan aparat penegak hukum, sangat krusial dalam memastikan standar pelaksanaan tetap terjaga. Dalam konteks ini, peran Polri di SPPG dipandang strategis sebagai bagian dari upaya pengawasan, pendampingan, serta pencegahan potensi penyimpangan di lapangan.

Lebih lanjut, Ketua Umum GAPEMBI tersebut mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor agar MBG tidak hanya berjalan, tetapi juga memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, mitra, dan aparat menjadi kunci untuk menjawab berbagai tantangan ke depan.

Diskusi Publik Nasional ini menjadi ruang refleksi bersama atas satu tahun perjalanan MBG, sekaligus momentum untuk memperkuat komitmen seluruh pihak dalam menjaga kualitas, integritas, dan tujuan mulia program demi kepentingan masyarakat luas.