Connect with us

nasional

Dukungan Merebak, Pekik “Puan Presiden” Muncul di Titik-titik Kunjungan Ketua DPR RI di Jawa Timur

Published

on

Surabaya – Di depan Pasar Tambahrejo, Kota Surabaya, Rabu (2/3) sejak pagi hari, sekelompok orang berkumpul membawa sebidang kanvas dilapis plastik mika. Wajah Puan Maharani terlukis di sana. Di sudut kiri bawah kanvas tersebut, tertera tiga huruf: DST. “Ini inisial nama pelukisnya, Desemba Titaheluw,” kata beberapa orang dari kelompok yang tengah menunggu itu berbarengan. Mereka tengah menanti kedatangan Ketua DPR RI Puan Maharani yang pagi tadi dijadwalkan melakukan kunjungan ke Pasar Tambahrejo.

Lalu seorang pria dari kelompok itu didaulat oleh teman-temannya untuk berbicara terkait karya tersebut.

“Saya Nanang Supriyanto, dari Gema Puan,” katanya saat ditanya namanya.

Menurut Nanang, karya tersebut baru saja selesai dibuat.

“Bikinnya sekitar tiga hari lebih. Desemba membuatnya dibantu seorang asisten,” katanya.

Ditanya tentang Gema Puan, Nanang mengatakan organisasi Gema Puan di Surabaya dan di Jawa Timur berdiri sekitar tiga tahun yang lalu, pada 2019. Menurutnya, ada beberapa alasan yang mendorong mereka membuat Gema Puan.

“Hal pertama, kami yang tergabung dalam Gema Puan ini pendukung keluarga Bung Karno. Saya, misalnya, sejak 1996 sudah mengawal Bu Mega dan saya ingin agar keberlangsungan untuk menjamin tegaknya NKRI. Sesungguhnya, hal ini yang paling penting, menjamin tegaknya NKRI. Bagaimana cara menggaransinya? Adalah keluarga dari Bung Karno yang sudah teruji bahwa mereka ini mengawal NKRI hingga sekarang,” kata Nanang.

Hal lain yang menurutnya merupakan alasan digagasnya Gema Puan adalah mereka ingin perempuan kembali memimpin. “Bu Puan, menurut kami, bukan perempuan biasa. Beliau satu-satunya ketua DPR RI perempuan, dan pernah jadi menteri koordinator perempuan pertama juga.”

Sambung Nanang, “satu lagi, Bu Puan ini juga sudah teruji. Teruji itu bagaimana? Ditaruh di dapilnya di Jawa Tengah, beliau mendapat suara terbanyak. Kemudian ditugaskan oleh penugasan-penugasan yang lain terbukti sukses. Kemudian kalau diragukan prestasinya, apa yang diragukan? Selama ini DPR RI itu terlihat kacau saat dipimpin oleh laki-laki. Sekarang ketika dipimpin oleh perempuan yang diragukan, justru keadaan tenang. Sekarang ini DPR RI paling tenang menurut pengamatan saya.”

Fktor lain yang menurut Nanang juga penting dipertimbangkan untuk mendukung Puan maju ke gelanggang pencalonan presiden pada 2024 mendatang adalah perannya yang mampu menjadikan DPR RI yang dipimpinnya menjadi mitra yang suportif bagi pemerintah.

“Pak Jokowi presiden kita sudah sangat hebat. Namun beliau tetap harus didampingi oleh lembaga mitra yang bisa mendukung kerja-kerja pemerintah.

“Presiden harus ditemani lembaga mitra, yaitu DPR RI karena fungsi budgeting, pengawasan, pembuatan undang-undang. Ini kan sangat penting untuk merealisasikan program-program yang sudah ada. Contohnya, IKN itu kan bukan program sembarangan. Baru kali ini bisa direalisasikan, itu karena Presiden didampingi mitra strategis yang sangat cocok,” kata Nanang.

Menurutnya, Puan adalah sosok yang cerdas dan pekerja keras.

“Bu Puan itu tidak banyak ngomong. Negara ini butuh orang-orang pekerja keras yang tidak banyak omong. Itu yang kami lihat dari sosok Ibu Puan. Bukan kita menafikkan yang lain, kita lihat kerja-kerja yang nyata yang dirasakan oleh rakyat,” katanya.

Dalam kunjungan Puan ke Jawa Timur selama tiga hari ini, ia kerap disambut pekik “Puan Presiden” di beberapa titik kunjungannya. Pekikan itu juga diserukan mayarakat yang datang dan ikut berdialog ketika Puan meninjau dampak banjir berkepanjangan yang terjadi di Desa Soko, Kecamatan Glagah, Lamongan. Puan yang datang didampingi Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah dan Aria Bima, Ketua Komisi VI DPR RI mendapat apresiasi tinggi dari warga enam kecamatan terdampak banjir yang selama berbulan-bulan setiap tahunnya harus berjibaku dengan air yang menggenangi desa dan tak jarang juga huniannya.

“Ini pertama kalinya Ketua DPR RI datang ke desa kami dan berkenan berdialog. Semoga kedatangan Ibu bisa membantu kami mengatasi persoalan yang berlarut-larut ini,” kata Imam Fuad, Kepala Desa Soko.

Continue Reading

nasional

Jasa Raharja Cabang Utama DKI Jakarta Gelar Sosialisasi Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Published

on

By

Jakarta – Jasa Raharja Cabang Utama Jakarta dan Jasa Raharja Kantor Pusat mengadakan sosialisasi pemutihan pajak kendaraan bertepatan dengan hari bebas kendaraan bermotor bertempat di kawasan Sudirman pada hari minggu 20 November 2022.

Adapun kegiatannya berupa pemeriksaan kesehatan gratis, pembagian souvenir, informasi tentang santunan Jasa Raharja, serta JR Safety Road.

Jasa Raharja juga mengingatkan penerapan UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 74 jangan sampai kendaraan bermotor anda bodong dan kegiatan pemutihan denda pajak kendaraan di Provinsi DKI Jakarta, semoga dengan akitifitas di hari minggu ceria pada hari bebas kendaraan bermotor dapat meningkatkan kesehatan kita dan tetap untuk patuh membayar pajak kendaraan bermotor.

Continue Reading

nasional

Masyarakat Hukum Adat Negeri Rohomoni, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku Gelar Unjuk Rasa dan Melaporkan Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik ke Bareskrim Mabes Polri

Published

on

By

Pada Hari ini, jumat 26 November 2022, Masyarakat Hukum Adat Negeri Rohomoni, kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, telah menyampaikan laporan kepolisian atas dugaan tindak pidana ujaran kebencian, penghinaan, dan pecemaran nama baik terhadap masyarakat hukum adat Negeri Rohomoni yang dilakukan oleh :

1. Dr. Adam Latuconsiana, M.Pd.
2. Susi Hardila Latulconsina ,M.Pd.
3. Nur Apriani Nukuhaly, M.Pd.

Para terlapor telah melakukan publikasi buku berjudul “Analisis Semiotika terhadap Aksara Penanggalan Kalender dalam Tradisi Keagamaan di Hatuhaha dan Ulakan” yang diterbitkan Pustaka Pelajar Yogyakarta dengan Nomor ISBN:978-623-236-2628, cetakan Maret 2022.

Sejak buku tersebut diterbitkan dan didistribusikan secara luas kepada masyarakat Indonesia, kami selaku masyarakat hukum adat Negeri Rohomoni merasa dilecehkan, dinistakan, dan dicemarkan nama baiknya atas ulasan para terlapor dalam buku yang dimaksud.

Dimana ulasan tersebut khususnya di halaman 73 dan 74 para terlapor telah menyampaikan ulasan yang mengandung muatan ujaran kebencian, penghinaan, dan pencemaran nama baik terhadap masyarakat hukum adat Negeri Rohomoni dan telah menimbulkan kegaduhan dan reaksi yang meluas di kalangan masyarakat hukum adat Negeri Rohomini dimana masyarakat Negeri Rohomini
dituduh berpahamanimisme, dinamisme, dan berpegang pada syirik.

Ulasan dalam buku tersebut telah memancing kemarahan yang meluas di kalangan masyarakathukum adat Negeri Rohomoni. Karena ulasan tersebut tidak valid dan tidak sesuai dengan fakta. Ulasan tersebut sangat bertentangan dengan nilai nilai ajaran agama Islam dan adat istiadat yang sangat dijunjung tinggioleh masyarakat hukum adat Negeri Rohomoni.

Para terlapor dalam uraian tersebut sangat tidak berhati hati dalam melakukan penulisan karena ulasan tersebut tidak dapat diterima oleh masyarakat hukum adat Negeri Rohomoni karena hanya didasarkan pada asumsi sehingga
memancing kemarahan yang luas dari masyarakat hukum adat Negeri Rohomoni.

Para terlapor dalam menguraikan masyarakat hukum adat Negeri Rohomi tidak berdasarkan pada keterangan ahli atau narasumber dari Negeri Rohomoni yang mempunyai kompetensi danmengetahui tatanan nilai-nilai keislaman dan keadatan masyarakat hukum adat Negeri Rohomi, tetapi hanya berdasarkan pada asumsi asumsi belaka sehingga muatan dalam buku tersebut sangat melukai dan merendahkan harkat dan martabat masyarakath hukum adat Negeri Rohomoni.

Masyarakat hukum adat Negeri Rahomoni sebagai masyarakat Islam yang melaksanakan AlOur’an dan Sunnatullah merasa dihina, dinistakan dengan buku tersebut. Sehingga masyarakat hukum adat Negeri Rohomoni melakukan upaya hukum untuk meminta pertanggungjawaban hjatas dugaan tindak pindaan ujaran kebencian, penistaan, dan pencemaran nama baik dengan membuka Laporan Kepolisian terhadap para Terlapor.

Pasal yang dilaporkan adalah: (1). Pasal 156 KUHP: Barangsiapa dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

(2). Pasal 157 KUHP ayat (1): barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan dimuka umum, tulisan atau lukisan yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebenciaan, atau penghinaan diantara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 6mbulan atau denda paling banyak tigaratus rupiah.

(3) Pasal 16 UU No.40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis: Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa bencik kepada aorang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis berupa menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan:
1. Membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan ditempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang.
2. Berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata kata tertentu ditempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain.
3. Mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang iain.

Melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etni fipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/a atau denda paling banyak
Rp.500 juta.

4) Pasal14UU No.1Tahun1 1946 tentang Hukum Pidana: 1. “Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum engan hukuman penjara setinggi tingginya 10 tahun.

Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itua dalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi tingginya 3 tahun.

5) Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana: Barang siapa menyiarkan kabar yangtidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi tingginya 2tahun.

Kami berharap Para Terlapor segera diproses secara hukum untuk dimintai pertanggungjawaban pidana atas dugaan tindak pidana yang dilakukan Para Terlapor.

Tim Kuasa Hukum Masyarakat Adat Negeri Rohomoni

Abdul Gafur Sangadji SH. MH. Ketua Tim Hukum

Abdul Syukur Sangadji SH., Sekretaris Tim Hukum

Continue Reading

nasional

Jasa Raharja Cabang Utama DKI Jakarta Gelar Sosialisasi Tata – Tertib Kendaraan Bermotor dan Keselamatan Berlalu – Lintas di Karet Tengsin Jakarta Pusat

Published

on

By

Jakarta – PT Jasa Raharja Cabang Utama DKI Jakarta melaksanakan penyuluhan mengenai santunan Jasa Raharja dan sosialisasi mengenai tata – tertib administrasi kendaraan bermotor dan keselamatan berlalu – lintas jalan di Kelurahan Karet Tengsin, Jakarta Pusat, Kamis 24 November 2022.

Acara dibuka oleh Ani Purnama Siregar sebagai Sekretaris Kelurahan Karet Tengsin, Jakarta Pusat dan didampingi oleh Bhabinkamtibmas Jakarta Pusat Bapak Catur.

Dalam kesempatan ini pihak kelurahahan yang mewakilkan Lurah Karet Tengsin Jakarta Pusat mengucapkan terima kasih atas kesedian Jasa Raharja dalam memberikan informasi.

Acara Sosialisasi diikuti oleh para pengurus RT/RW di lingkungan Kelurahan Karet Tengsin dan LMK Kelurahan Tengsin berlangsung menarik dengan diajukan beberapa pertanyaan kepada Jasa Raharja.

Sementara itu, Kepala PT Jasa Raharja Cabang Utama DKI Jakarta, Suhadi, melalui Kepala Sub Bagian SW dan Humas, Lousiana Salaki, menyampaikan bahwa kegiatan ini dilakukan dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pengurusan santunan Jasa Raharja dan meningkatkan kedisiplinan serta kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) .

Continue Reading

Trending