Connect with us

nasional

Kunker di Jatim, Puan Cek Harga-Pasokan Minyak Goreng dan Tempe

Published

on

Surabaya – Ketua DPR RI Puan Maharani melakukan rangkaian kunjungan kerja (kunker) di beberapa wilayah di Jawa Timur. Di Surabaya, Puan mengecek harga serta ketersediaan minyak goreng dan tempe yang belakangan langka di pasar.

Puan mengawali pengecekannya dengan mendatangi Pasar Tambahrejo, Surabaya, Rabu (2/3/2022) pagi. Ia berkeliling pasar dan bertanya seputar harga kebutuhan pokok kepada pedagang.

Sesekali, Puan tampak berbincang dengan pedagang seputar harga dan pasokan sembako, termasuk minyak goreng dan tempe.

Kepada salah satu pedagang bernama Slamet, Puan bertanya dampak harga kenaikan kedelai terhadap penjualan tempe. Slamet sehari-harinya menjajakan tempe dengan membawa motor berkeranjang dan berdagang di area pintu masuk pasar.

“Sepapan tempe biasanya harga Rp 10 ribu bu. Sekarang naik jadi Rp 12 ribu. Agak memberatkan masyarakat,” kata Slamet kepada Puan.

Puan juga bertanya ke pedagang tempe lainnya, Warinten. Bahkan perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu sempat ikut membantu menjajakan barang dagangan milik perempuan yang sudah berjualan di Pasar Tambarejo selama 40 tahun tersebut.

“Senang Mba Puan mau mampir ke toko saya dan banyak beli barang. Terima kasih Mba Puan ikut menjualkan tempe saya saat ada yang mau beli,” kata Warinten.

Puan juga mengecek pasokan minyak goreng, yang masih cukup langka di pasaran. Meski begitu, Warinten menyebut pedagang sudah mengikuti harga minyak goreng yang sudah ditentukan pemerintah.

“Kalau saya menjual memang ingin harganya jangan mahal-mahal. Jadi pembelinya senang, pedagangnya juga senang,” tuturnya.

Sementara itu Puan mengatakan kehadirannya ke Pasar Tambahrejo untuk mendengar keluhan langsung dari masyarakat.

“Di pasar rakyat ini sedang banyak keluhan rakyat. Mulai dari minyak goreng langka, tahu tempe mahal, daging sapi mahal. Maka itu saya sebagai Ketua DPR-RI turun langsung meninjau dan ingin dengar langsung dari mulut pedagang apa saja masalah yang ditemui,” ungkap Puan.

Mantan Menko PMK ini meminta Pemerintah untuk peka dengan keluhan rakyat. Menurut Puan, harus ada solusi jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang terhadap berbagai persoalan itu.

“Berbagai opsi bisa dibahas oleh Pemerintah bersama DPR. Yang penting harus cepat geraknya. Jangan rakyat terlalu lama menunggu solusi. Karena dapur harus tetap ngebul,” tegasnya.

Saat melakukan kunjungan ini, Puan didampingi oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijo, dan Wakil Ketua DPD PDIP Jawa Timur Whisnu Sakti Buana. Puan juga turut didampingi anggota DPR RI, Puti Guntur Soekarno dan Indah Kurnia.

Cek Pasokan Tempe

Setelah dari Pasar Tambahrejo, Puan langsung menuju Kampung Tempe Sukomanunggal. Di desa ini terdapat paguyuban yang terdiri dari 12 pengrajin tempe, 7 pengrajin 1 tempe gembos, dan 1 pengrajin tahu.

Puan berjalan kaki sekitar 100 meter di lorong permukiman warga untuk mengecek produksi di Kampung Sukomanunggal yang memasok tempe di kota Surabaya dan sekitarnya. Ia juga berdialog dengan para pengrajin yang mengeluhkan kenaikan harga kedelai sehingga berdampak terhadap produksi tempe tahu.

“Kedelai naik dari harga Rp. 8.000 menjadi Rp. 11.500/Kg. Lumayan berat bu,” kata salah satu pengrajin tempe di Kampung Sukomanunggal.

Pengrajin akhirnya menyiasati dengan mengecilkan bentuk tempe dan tahu. Sebab jika terlalu menaikkan harga jual, dikhawatirkan berdampak terhadap pembelian masyarakat.

Kepada pengrajin, Puan mengatakan kelangkaan kedelai sudah diprediksi dari tengah tahun 2020 akibat perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok. Menurutnya, ada berbagai antisipasi yang bisa dilakukan sejak awal.

“Indonesia dapat berkomunikasi dengan beberapa negara penghasil kedelai selain AS. Contohnya Brazil atau Argentina,” ungkap Puan.

Ketua DPR juga mengatakan perlu ada gotong royong dan koordinasi antara Kementerian Perdagangan (Kemendag) dengan Kementerian Pertanian untuk menyesuaikan pasokan dan off taker kedelai lokal. Puan menyebut seharusnya sejak tahun 2020 Pemerintah bisa melakukan riset serius dalam memaksimalkan komoditas non kedelai untuk jadi tempe.

“Misalnya Koro pedang, koro benguk, kacang tanah, kacang hijau, lamtoro, bahkan daun singkong. Keberhasilan penelitian seperti itu bisa untuk parsial substitusi,” ucap cucu Proklamator Bung Karno tersebut.

“Kita minta agar sebelum Ramadhan masalah kedelai ini harus sudah bisa diselesaikan,” lanjut Puan.

*Datangi Pabrik Minyak Goreng*

Setelah mengecek pasokan tempe, Puan kemudian mendatangi Pabrik Wilmar Nabati Indonesia di Gresik, Jawa Timur. Di PT Wilmar, ia masuk ke dalam pabrik untuk melihat proses produksi hingga pengepakan minyak goreng.

PT Wilmar Nabati Indonesia mamasok maksimal 30 persen market minyak konsumsi di Indonesia. Produk dari PT Wilmar antara lain minyak goreng Fortune, Sania, dan Sovia.

Puan lalu mendapat penjelasan dari Unit Business Head PT Wilmar Nabati Indonesia, Ridwan Brandes yang menyatakan sebenarnya sudah menyiapkan pasokan yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Namun minyak goreng kini langka akibat masyarakat banyak memborong minyak goreng sejak kebijakan Pemerintah menurunkan harga eceran tertinggi (HET) menjadi Rp 14 ribu/liter.

“Masyarakat berpikir mumpung murah makanya diborong. Maka demand meninggi dan hilang di pasaran,” jelas Ridwan.

Puan menegaskan akan mendorong Pemerintah untuk menelusuri dan menyelesaikan persoalan kelangkaan minyak goreng.

“Katanya ada panic buying, apakah karena itu? Sebab hanya saat-saat tertenru saja ada panic buying. Pemerintah harus meyakinkan masyarakat bahwa supply dan demand bisa dijaga sehingga nggak ada panic buying,” kata Puan.

Ketua DPR berharap agar dalam waktu dekat masyarakat bisa memperoleh minyak goreng dengan harga normal. Kepada Pemerintah, Puan meminta untuk menggelar operasi pasar.

“Saya minta antara Pemerintah pusat dengan pemerintah daerah berkoordinasi untuk menggelar operasi pasar. Antara Pemda dan Pemerintah pusat harus sinergi untuk mengatasi masalah minyak goreng ini,” urainya.

Puan juga mengimbau masyarakat agar tidak perlu panic buying. Kepada pihak-pihak tak bertanggung jawab yang melakukan penimbunan, ia meminta agar aparat melakukan tindakan tegas.

“Masyarakat tidak perlu panic buying, karena produksi minyak goreng dari produsen normal, artinya stok sebenarnya aman. Dan percaya pada program penurunan harga minyak goreng dilakukan Pemerintah untuk jangka panjang,” tutup Puan.

Continue Reading

nasional

Jasa Raharja Cabang Utama DKI Jakarta Gelar Sosialisasi Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Published

on

By

Jakarta – Jasa Raharja Cabang Utama Jakarta dan Jasa Raharja Kantor Pusat mengadakan sosialisasi pemutihan pajak kendaraan bertepatan dengan hari bebas kendaraan bermotor bertempat di kawasan Sudirman pada hari minggu 20 November 2022.

Adapun kegiatannya berupa pemeriksaan kesehatan gratis, pembagian souvenir, informasi tentang santunan Jasa Raharja, serta JR Safety Road.

Jasa Raharja juga mengingatkan penerapan UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 74 jangan sampai kendaraan bermotor anda bodong dan kegiatan pemutihan denda pajak kendaraan di Provinsi DKI Jakarta, semoga dengan akitifitas di hari minggu ceria pada hari bebas kendaraan bermotor dapat meningkatkan kesehatan kita dan tetap untuk patuh membayar pajak kendaraan bermotor.

Continue Reading

nasional

Masyarakat Hukum Adat Negeri Rohomoni, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku Gelar Unjuk Rasa dan Melaporkan Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik ke Bareskrim Mabes Polri

Published

on

By

Pada Hari ini, jumat 26 November 2022, Masyarakat Hukum Adat Negeri Rohomoni, kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, telah menyampaikan laporan kepolisian atas dugaan tindak pidana ujaran kebencian, penghinaan, dan pecemaran nama baik terhadap masyarakat hukum adat Negeri Rohomoni yang dilakukan oleh :

1. Dr. Adam Latuconsiana, M.Pd.
2. Susi Hardila Latulconsina ,M.Pd.
3. Nur Apriani Nukuhaly, M.Pd.

Para terlapor telah melakukan publikasi buku berjudul “Analisis Semiotika terhadap Aksara Penanggalan Kalender dalam Tradisi Keagamaan di Hatuhaha dan Ulakan” yang diterbitkan Pustaka Pelajar Yogyakarta dengan Nomor ISBN:978-623-236-2628, cetakan Maret 2022.

Sejak buku tersebut diterbitkan dan didistribusikan secara luas kepada masyarakat Indonesia, kami selaku masyarakat hukum adat Negeri Rohomoni merasa dilecehkan, dinistakan, dan dicemarkan nama baiknya atas ulasan para terlapor dalam buku yang dimaksud.

Dimana ulasan tersebut khususnya di halaman 73 dan 74 para terlapor telah menyampaikan ulasan yang mengandung muatan ujaran kebencian, penghinaan, dan pencemaran nama baik terhadap masyarakat hukum adat Negeri Rohomoni dan telah menimbulkan kegaduhan dan reaksi yang meluas di kalangan masyarakat hukum adat Negeri Rohomini dimana masyarakat Negeri Rohomini
dituduh berpahamanimisme, dinamisme, dan berpegang pada syirik.

Ulasan dalam buku tersebut telah memancing kemarahan yang meluas di kalangan masyarakathukum adat Negeri Rohomoni. Karena ulasan tersebut tidak valid dan tidak sesuai dengan fakta. Ulasan tersebut sangat bertentangan dengan nilai nilai ajaran agama Islam dan adat istiadat yang sangat dijunjung tinggioleh masyarakat hukum adat Negeri Rohomoni.

Para terlapor dalam uraian tersebut sangat tidak berhati hati dalam melakukan penulisan karena ulasan tersebut tidak dapat diterima oleh masyarakat hukum adat Negeri Rohomoni karena hanya didasarkan pada asumsi sehingga
memancing kemarahan yang luas dari masyarakat hukum adat Negeri Rohomoni.

Para terlapor dalam menguraikan masyarakat hukum adat Negeri Rohomi tidak berdasarkan pada keterangan ahli atau narasumber dari Negeri Rohomoni yang mempunyai kompetensi danmengetahui tatanan nilai-nilai keislaman dan keadatan masyarakat hukum adat Negeri Rohomi, tetapi hanya berdasarkan pada asumsi asumsi belaka sehingga muatan dalam buku tersebut sangat melukai dan merendahkan harkat dan martabat masyarakath hukum adat Negeri Rohomoni.

Masyarakat hukum adat Negeri Rahomoni sebagai masyarakat Islam yang melaksanakan AlOur’an dan Sunnatullah merasa dihina, dinistakan dengan buku tersebut. Sehingga masyarakat hukum adat Negeri Rohomoni melakukan upaya hukum untuk meminta pertanggungjawaban hjatas dugaan tindak pindaan ujaran kebencian, penistaan, dan pencemaran nama baik dengan membuka Laporan Kepolisian terhadap para Terlapor.

Pasal yang dilaporkan adalah: (1). Pasal 156 KUHP: Barangsiapa dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

(2). Pasal 157 KUHP ayat (1): barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan dimuka umum, tulisan atau lukisan yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebenciaan, atau penghinaan diantara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 6mbulan atau denda paling banyak tigaratus rupiah.

(3) Pasal 16 UU No.40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis: Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa bencik kepada aorang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis berupa menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan:
1. Membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan ditempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang.
2. Berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata kata tertentu ditempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain.
3. Mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang iain.

Melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etni fipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/a atau denda paling banyak
Rp.500 juta.

4) Pasal14UU No.1Tahun1 1946 tentang Hukum Pidana: 1. “Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum engan hukuman penjara setinggi tingginya 10 tahun.

Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itua dalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi tingginya 3 tahun.

5) Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana: Barang siapa menyiarkan kabar yangtidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi tingginya 2tahun.

Kami berharap Para Terlapor segera diproses secara hukum untuk dimintai pertanggungjawaban pidana atas dugaan tindak pidana yang dilakukan Para Terlapor.

Tim Kuasa Hukum Masyarakat Adat Negeri Rohomoni

Abdul Gafur Sangadji SH. MH. Ketua Tim Hukum

Abdul Syukur Sangadji SH., Sekretaris Tim Hukum

Continue Reading

nasional

Jasa Raharja Cabang Utama DKI Jakarta Gelar Sosialisasi Tata – Tertib Kendaraan Bermotor dan Keselamatan Berlalu – Lintas di Karet Tengsin Jakarta Pusat

Published

on

By

Jakarta – PT Jasa Raharja Cabang Utama DKI Jakarta melaksanakan penyuluhan mengenai santunan Jasa Raharja dan sosialisasi mengenai tata – tertib administrasi kendaraan bermotor dan keselamatan berlalu – lintas jalan di Kelurahan Karet Tengsin, Jakarta Pusat, Kamis 24 November 2022.

Acara dibuka oleh Ani Purnama Siregar sebagai Sekretaris Kelurahan Karet Tengsin, Jakarta Pusat dan didampingi oleh Bhabinkamtibmas Jakarta Pusat Bapak Catur.

Dalam kesempatan ini pihak kelurahahan yang mewakilkan Lurah Karet Tengsin Jakarta Pusat mengucapkan terima kasih atas kesedian Jasa Raharja dalam memberikan informasi.

Acara Sosialisasi diikuti oleh para pengurus RT/RW di lingkungan Kelurahan Karet Tengsin dan LMK Kelurahan Tengsin berlangsung menarik dengan diajukan beberapa pertanyaan kepada Jasa Raharja.

Sementara itu, Kepala PT Jasa Raharja Cabang Utama DKI Jakarta, Suhadi, melalui Kepala Sub Bagian SW dan Humas, Lousiana Salaki, menyampaikan bahwa kegiatan ini dilakukan dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pengurusan santunan Jasa Raharja dan meningkatkan kedisiplinan serta kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) .

Continue Reading

Trending