Connect with us

nasional

Kunker di Jatim, Puan Cek Harga-Pasokan Minyak Goreng dan Tempe

Published

on

Surabaya – Ketua DPR RI Puan Maharani melakukan rangkaian kunjungan kerja (kunker) di beberapa wilayah di Jawa Timur. Di Surabaya, Puan mengecek harga serta ketersediaan minyak goreng dan tempe yang belakangan langka di pasar.

Puan mengawali pengecekannya dengan mendatangi Pasar Tambahrejo, Surabaya, Rabu (2/3/2022) pagi. Ia berkeliling pasar dan bertanya seputar harga kebutuhan pokok kepada pedagang.

Sesekali, Puan tampak berbincang dengan pedagang seputar harga dan pasokan sembako, termasuk minyak goreng dan tempe.

Kepada salah satu pedagang bernama Slamet, Puan bertanya dampak harga kenaikan kedelai terhadap penjualan tempe. Slamet sehari-harinya menjajakan tempe dengan membawa motor berkeranjang dan berdagang di area pintu masuk pasar.

“Sepapan tempe biasanya harga Rp 10 ribu bu. Sekarang naik jadi Rp 12 ribu. Agak memberatkan masyarakat,” kata Slamet kepada Puan.

Puan juga bertanya ke pedagang tempe lainnya, Warinten. Bahkan perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu sempat ikut membantu menjajakan barang dagangan milik perempuan yang sudah berjualan di Pasar Tambarejo selama 40 tahun tersebut.

“Senang Mba Puan mau mampir ke toko saya dan banyak beli barang. Terima kasih Mba Puan ikut menjualkan tempe saya saat ada yang mau beli,” kata Warinten.

Puan juga mengecek pasokan minyak goreng, yang masih cukup langka di pasaran. Meski begitu, Warinten menyebut pedagang sudah mengikuti harga minyak goreng yang sudah ditentukan pemerintah.

“Kalau saya menjual memang ingin harganya jangan mahal-mahal. Jadi pembelinya senang, pedagangnya juga senang,” tuturnya.

Sementara itu Puan mengatakan kehadirannya ke Pasar Tambahrejo untuk mendengar keluhan langsung dari masyarakat.

“Di pasar rakyat ini sedang banyak keluhan rakyat. Mulai dari minyak goreng langka, tahu tempe mahal, daging sapi mahal. Maka itu saya sebagai Ketua DPR-RI turun langsung meninjau dan ingin dengar langsung dari mulut pedagang apa saja masalah yang ditemui,” ungkap Puan.

Mantan Menko PMK ini meminta Pemerintah untuk peka dengan keluhan rakyat. Menurut Puan, harus ada solusi jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang terhadap berbagai persoalan itu.

“Berbagai opsi bisa dibahas oleh Pemerintah bersama DPR. Yang penting harus cepat geraknya. Jangan rakyat terlalu lama menunggu solusi. Karena dapur harus tetap ngebul,” tegasnya.

Saat melakukan kunjungan ini, Puan didampingi oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijo, dan Wakil Ketua DPD PDIP Jawa Timur Whisnu Sakti Buana. Puan juga turut didampingi anggota DPR RI, Puti Guntur Soekarno dan Indah Kurnia.

Cek Pasokan Tempe

Setelah dari Pasar Tambahrejo, Puan langsung menuju Kampung Tempe Sukomanunggal. Di desa ini terdapat paguyuban yang terdiri dari 12 pengrajin tempe, 7 pengrajin 1 tempe gembos, dan 1 pengrajin tahu.

Puan berjalan kaki sekitar 100 meter di lorong permukiman warga untuk mengecek produksi di Kampung Sukomanunggal yang memasok tempe di kota Surabaya dan sekitarnya. Ia juga berdialog dengan para pengrajin yang mengeluhkan kenaikan harga kedelai sehingga berdampak terhadap produksi tempe tahu.

“Kedelai naik dari harga Rp. 8.000 menjadi Rp. 11.500/Kg. Lumayan berat bu,” kata salah satu pengrajin tempe di Kampung Sukomanunggal.

Pengrajin akhirnya menyiasati dengan mengecilkan bentuk tempe dan tahu. Sebab jika terlalu menaikkan harga jual, dikhawatirkan berdampak terhadap pembelian masyarakat.

Kepada pengrajin, Puan mengatakan kelangkaan kedelai sudah diprediksi dari tengah tahun 2020 akibat perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok. Menurutnya, ada berbagai antisipasi yang bisa dilakukan sejak awal.

“Indonesia dapat berkomunikasi dengan beberapa negara penghasil kedelai selain AS. Contohnya Brazil atau Argentina,” ungkap Puan.

Ketua DPR juga mengatakan perlu ada gotong royong dan koordinasi antara Kementerian Perdagangan (Kemendag) dengan Kementerian Pertanian untuk menyesuaikan pasokan dan off taker kedelai lokal. Puan menyebut seharusnya sejak tahun 2020 Pemerintah bisa melakukan riset serius dalam memaksimalkan komoditas non kedelai untuk jadi tempe.

“Misalnya Koro pedang, koro benguk, kacang tanah, kacang hijau, lamtoro, bahkan daun singkong. Keberhasilan penelitian seperti itu bisa untuk parsial substitusi,” ucap cucu Proklamator Bung Karno tersebut.

“Kita minta agar sebelum Ramadhan masalah kedelai ini harus sudah bisa diselesaikan,” lanjut Puan.

*Datangi Pabrik Minyak Goreng*

Setelah mengecek pasokan tempe, Puan kemudian mendatangi Pabrik Wilmar Nabati Indonesia di Gresik, Jawa Timur. Di PT Wilmar, ia masuk ke dalam pabrik untuk melihat proses produksi hingga pengepakan minyak goreng.

PT Wilmar Nabati Indonesia mamasok maksimal 30 persen market minyak konsumsi di Indonesia. Produk dari PT Wilmar antara lain minyak goreng Fortune, Sania, dan Sovia.

Puan lalu mendapat penjelasan dari Unit Business Head PT Wilmar Nabati Indonesia, Ridwan Brandes yang menyatakan sebenarnya sudah menyiapkan pasokan yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Namun minyak goreng kini langka akibat masyarakat banyak memborong minyak goreng sejak kebijakan Pemerintah menurunkan harga eceran tertinggi (HET) menjadi Rp 14 ribu/liter.

“Masyarakat berpikir mumpung murah makanya diborong. Maka demand meninggi dan hilang di pasaran,” jelas Ridwan.

Puan menegaskan akan mendorong Pemerintah untuk menelusuri dan menyelesaikan persoalan kelangkaan minyak goreng.

“Katanya ada panic buying, apakah karena itu? Sebab hanya saat-saat tertenru saja ada panic buying. Pemerintah harus meyakinkan masyarakat bahwa supply dan demand bisa dijaga sehingga nggak ada panic buying,” kata Puan.

Ketua DPR berharap agar dalam waktu dekat masyarakat bisa memperoleh minyak goreng dengan harga normal. Kepada Pemerintah, Puan meminta untuk menggelar operasi pasar.

“Saya minta antara Pemerintah pusat dengan pemerintah daerah berkoordinasi untuk menggelar operasi pasar. Antara Pemda dan Pemerintah pusat harus sinergi untuk mengatasi masalah minyak goreng ini,” urainya.

Puan juga mengimbau masyarakat agar tidak perlu panic buying. Kepada pihak-pihak tak bertanggung jawab yang melakukan penimbunan, ia meminta agar aparat melakukan tindakan tegas.

“Masyarakat tidak perlu panic buying, karena produksi minyak goreng dari produsen normal, artinya stok sebenarnya aman. Dan percaya pada program penurunan harga minyak goreng dilakukan Pemerintah untuk jangka panjang,” tutup Puan.

Continue Reading

nasional

Staf Khusus Menkumham Bidang Keamanan dan Intelijen Berikan Penguatan Tusi Kepada Jajaran Rutan Cipinang Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta

Published

on

By

Jakarta – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Cipinang menerima kunjungan kerja Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM Bidang Keamanan dan Intelijen, Krismono dan disambut hangat oleh Kepala Rutan Kelas I Cipinang, Sukarno Ali. Kunjungan ini dalam rangka memberikan penguatan tugas dan fungsi kepada seluruh jajaran Rutan Kelas I Cipinang, Kamis (8/6).

Dalam arahannya, Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM mengajak semua jajaran Pemasyarakatan untuk terus melaksanakan Instruksi Dirjenpas tentang 3+1, yaitu Deteksi Dini, Pemberantasan Narkoba, Sinergitas dengan APH dan Back To Basic.

Beliau juga mengingatkan, bahwa dalam berproses membangun Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, Mitigasi Resiko merupakan hal utama yang harus dilakukan. Karena dari situlah kita bisa meminimalisir terjadinya masalah maupun penyimpangan.

Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM juga menginstruksikan kepada seluruh jajaran Rutan Kelas I Cipinang untuk terus memberikan kinerja yang terbaik demi menjaga marwah Kementerian Hukum dan HAM. Kunci Reformasi Birokrasi adalah, mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan warga binaan.

Dalam kesempatan ini, Krismono melakukan pengecekan menyeluruh di lingkungan Rutan Cipinang terutama dibeberapa tempat seperti Ruang Pelayanan Kunjungan, Poliklinik Rutan Cipinang dan Dapur Sehati Rutan Cipinang.

Dalam moment tersebut juga, Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM menyapa keluarga dan warga binaan yang sedang berkunjung untuk menanyakan berbagai pelayanan yang ada di Rutan Kelas I Cipinang.

“Saya sudah menanyakan langsung beberapa pengunjung dan warga binaan, ternyata pelayanan yang ada di Rutan Cipinang sudah sangat baik. Saya sangat mengapresiasi atas pelayanan yang ada di Rutan Cipinang ini. Saya juga melihat para Petugas yang bertugas disini sangat ramah melayani keluarga dan warga binaan dengan baik dan murah senyum,” Ucap Krismono saat di temui Tim Humas Rutan Cipinang.

Sementara itu, Kepala Rutan Kelas I Cipinang Sukarno Ali juga menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM Bidang Keamanan dan Intelijen atas kunjungan kerjanya. “Saya berharap dengan penguatan tusi yang disampaikan oleh Stafsus ini dapat menjadi masukan dan semangat kita untuk menjadi lebih baik lagi serta memantapkan tujuan kita bersama dalam memperoleh predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani,” tandasnya.

Continue Reading

nasional

Cara Kemenkumham Bangun Mind Set SDM Sebagai Pelayan Masyarakat

Published

on

By

Jakarta – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) berupaya terus untuk meningkatkan kualitas pengelolaan SDM. Sasaran pengelolaan SDM Kemenkumham agar memiliki pola pikir sebagai pelayan masyarakat.

“Diharapkan semua Pegawai Kemenkumham dapat mengubah mind set sehingga lebih cepat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly dalam pembukaan Raker Kepegawaian Tahun 2023, Rabu (07/06/2023).

Setidaknya terdapat dua strategi yang dijalankan Kemenkumham. Strategi pertama adalah pengelolaan kepegawaian berbasis teknologi informasi. Kemenkumham memanfaatkan teknologi informasi mulai dari proses rekrutmen Pegawai, penilaian kinerja Pegawai, perhitungan tunjangan kinerja, pendidikan dan pelatihan, pengangkatan pangkat dan jabatan, termasuk disiplin hingga pemberhentian dan pensiun Pegawai.

Selanjutnya, strategi kedua adalah implementasi manajemen talenta yaitu mulai penempatan, pembinaan dan pengembangan karir sesuai kompetensinya tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun. Strategi ini akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik sekaligus melindungi karir Pegawai dari diskriminasi.

“Kedua strategi ini agar dipahami dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan SDM,” ujar Yasonna di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta.

Yasonna mengatakan perbaikan tata kelola kepegawaian yang dilakukan Kemenkumham sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 yakni pembangunan SDM melalui pembangunan talenta Indonesia, serta reformasi struktural dengan tujuan agar organisasi semakin sederhana, simpel, dan semakin lincah.

Raker Kepegawaian tahun 2023, lanjut Yasonna, merupakan respon Kemenkumham dalam menyikapi kebijakan Bapak Presiden serta tantangan tugas dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Ia ingin setiap peserta mengimplementasikan hasil Raker menuju Kemenkumham semakin Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, Inovatif, dan BerAKHLAK.

Sejalan dengan Menteri Yasonna, Sekretaris Jenderal Kemenkumham Komjen Pol. Andap Budhi Revianto menyebutkan tata kelola kepegawaian di Kemenkumham telah semakin baik dari waktu ke waktu. Hal ini ditandai dengan penghargaan yang diperoleh secara berturut-turut dalam beberapa tahun terakhir dari Komisi ASN dan BKN.

Terkini, Kemenkumham meraih penghargaan pada BKN Award 2023 dalam tiga kategori yaitu kategori utama Implementasi Norma Standar Prosedur Kriteria Manajemen ASN; kategori Pemanfaatan Data Sistem Informasi dan CAT; dan kategori Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja.

“Setiap capaian penghargaan memicu semangat Kemenkumham dalam membangun kualitas SDM untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan memuaskan kepada masyarakat,” tutur Andap saat mendampingi Menteri Yasonna dalam Raker Kepegawaian.

Ibnu Chuldun Kakanwil Kumham DKI Jakarta dan Mutia Farida Kadiv Administrasi mengikuti Rapak Kerja ini bersama dengan Kakanwil dan Kadivmin seluruh Indonesia.

Continue Reading

nasional

Jasa Raharja dan PM Kolaborasi Menggelar Pelatihan Safety Riding untuk AO PNM

Published

on

By

Makassar – Jasa Raharja bersama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menggandeng PT Astra Motor Sulseltrabon, menggelar pelatihan safety riding kepada Account Officer (A) PNM. Acara tersebut dilaksanakan di Hotel Gammara Makassar, Sulawesi Selatan, pada Selasa (06/06/2023).

Dalam kegiatan tersebut, para AO PNM diberikan berbagai materi pelatihan, baik secara teori maupun praktik. Diantaranya tentang cara berkendara yang baik dan aman bagi pengendara sepeda motor, sosialisasi produk dan prosedur santunan Jasa Raharja.

Kegiatan Safety Riding untuk AO PM, dibuka oleh Direktur Operasional Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana, bersama Direktur Operasional PT PM, Sunar Basuki.

“Kegiatan ini merupakan salah satu upaya kami dalam memberikan edukasi untuk menurunkan angka kecelakaan dan fatalitas korban. Skill dan attitude di jalan juga sangat penting, sehingga kita bisa melindungi diri sendiri dan orang lain,” ujar Dewi, dalam sambutannya.

Dewi berharap, pelatihan yang dikuti 100 orang AO PM ini memberikan dampak positif terhadap perilaku berkendara dan berlalu lintas. “Terlebih, AO PM ini sebagian besar melakukan aktivitas pekerjaannya menggunakan sepeda motor,” ucapnya.

Lebih lanjut Dewi menyampaikan, bahwa sampai dengan Mei 2023, Jasa Raharja telah menyerahkan santunan sebesar Rp1,21 triliun kepada korban maupun ahli waris korban kecelakaan lalu lintas.

“Wilayah Sulawesi Selatan merupakan top 10 pareto santunan tertinggi, dengan realisasi sebesar Rp46,8 miliar. Di wilayah ini juga terdapat beberapa titik rawan kecelakaan yang menjadi perhatian Jasa Raharja bersama dengan stakeholder,” terang Dewi.

Dewi memaparkan, secara demografi, korban santunan Jasa Raharja sebanyak 65 persen adalah laki-laki dan 35 persen perempuan. “40,26 persen mayoritas berusia 26-55 tahun, 33 persen berprofesi sebagai wiraswasta, dan sebesar 55 persen korban kecelakaan adalah pengendara sepeda motor,” ujarnya.

Berdasarkan data tersebut, Dewi menilai bahwa mayoritas korban laka lantas adalah berusia produktif dan tulang punggung keluarga, sehingga juga berpotensi buruk terhadap perekonomian keluarganya. “Hal inilah yang mendorong Jasa Raharja untuk melaksanakan kegiatan Safety Riding kepada AO PM yang berada di Makassar,” ungkap Dewi.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain Direktur Utama PT Micro Madani
Institute Mariatin Sri Widowati, Wadirlantas Polda Sulawesi Selatan AKBP Satya Widhy Widharyadi, S.I.K, Kasi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan BPTD Kelas II Provinsi Sulawesi Selatan Arham Safti, ST., MM.Tr, Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Sclatan Mansur Yahya ST, MT, Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Dr. H Reza Faisal Saleh, S.STP,M.Si, Kepala Cabang PT. PM Makassar Maimun Bakri, serta Kepala Jasa Raharja Cabang Sulawesi Selatan, Hendriawanto.

Continue Reading

Trending