Connect with us

nasional

Di Kantor PBNU, Puan Maharani Kembali Tegaskan Pemilu Tetap 2024

Published

on

Jakarta – “Gus Yahya, Bu Puan Maharani kan akan mencaponkan diri jadi Presiden pada 2024 nanti, bagaimana sikap PBNU apakah akan mendukung?” pertanyaan itu tercetus dari seorang wartawan Kepada Yahya Cholil Staquf di akhir jumpa pers di beranda Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di bilangan Kramat Jakarta Pusat pada Selasa (15/3) kemarin.

Jumpa pers tersebut digelar setelah acara silaturahmi Ketua DPR RI Puan Maharani dengan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Staquf beserta pengurus yang baru saja dilantik beberapa waktu lalu dalam Kongres Nahdlatul Ulama di Balikpapan.

Ketua Umum PBNU masa khidmat 2022-2027 yang biasa disapa Gus Yahya itu tampaknya tak menyangka mendapat pertanyaan itu. Dengan spontan ia menjawab, “Saya belum diberitahu, jadi belum bisa kasih pernyataan.” Jawaban itu membuat para wartawan bersahutan riuh dan Ketua DPR RI Puan Maharani yang berdiri di sebelah Yahya tertawa.

Keakraban dan kehangatan selalu hadir dalam silaturahmi Puan Maharani dengan keluarga besar Nahdlatul Ulama. Tak hanya dalam pertemuan di PBNU Jakarta, hal tersebut juga dapat dirasakan dalam silaturahmi yang juga dilakukan Puan saat berkunjung ke kantor Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur kala melakukan kunjungan kerja ke Surabaya.

“Silaturahmi dan hubungan yang baik dengan keluarga NU sudah terjalin sejak Kakek saya, Presiden Sukarno. Beliau berkawan baik dengan Kyai Hasyim Ashari. Hubungan baik itu lalu dilanjutkan lagi oleh Ibu saya, Megawati dengan Gus Dur dan Kyai NU yang lain. Maka kewajiban saya menyambung terus silaturahmi tersebut,” kata Puan.

Menurutnya, membangun bangsa harus dilakukan dengan gotong royong. “NU dan PDI Perjuangan punya keluarga yang sama yakni Wong cilik. Karenanya, bersama NU kami ingin menjaga bangsa Indonesia,” katanya.

Puan menyadari, tantangan di masa mendatang akan membutuhkan komitmen seluruh elemen bangsa untuk mau sama2 membangun bangsa.

“Kita akan perlu hal-hal konkrit yang bisa dilakukan bersama. Dan dalam pertemuan barusan, kami bersepakat menjaga harmoni seluruh umat beragama tak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia,” kata Puan.

Hal tersebut diamini oleh Gus Yahya. “Banyak yang akan kami kerjakan bersama, baik dengan Mbak Puan sebagai Ketua DPR RI maupun Mbak Puan sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan. Dalam perbincangan tadi, kami mencapai banyak kesepahaman soal bagaimana berbagi tugas untuk merawat dan membangun bangsa,” katanya.

Kendati silaturahmi tersebut sama sekali take membahas persoalan politik, pertanyaan seputar Pemilu, terutama terkait wacana penundaan Pemilu 2024 yang diusulkan segelintir orang, tetap mengemuka dalam tanya jawab dengan wartawan.

Secara lugas Puan mengatakan bahwa DPR RI akan berpegang pada keputusan yang telah diambil bersama dengan pemerintah perihal waktu penyelenggaraan pemilu. “Sudah ditetapkan bersama oleh DPR RI dan Pemerintah bahwa Pemilu nanti akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024.

Jadi DPR akan perpegang pada kesepakatan itu,” katanya. Hal ini tentu menegaskan bahwa sikap yang diambil oleh DPR RI selaras dengan apa yang diambil oleh Presiden Joko Widodo dan pemerintahannya yang menolak wacana penundaan Pemilu yang merupakan pelanggaran konstitusi dan penyelewengan amanat rakyat.

Continue Reading

nasional

Persiapan Pilkada 2024, Rutan Cipinang Sambangi KPU Jakarta Timur untuk Penyerahan Data Pemilih

Published

on

By

Jakarta – Dalam rangka persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Cipinang menyambangi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jakarta Timur untuk melakukan koordinasi dan penyerahan data daftar pemilih. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Lokasi Khusus Rutan Kelas I Cipinang, Kamis (11/7) kemarin.

 

Delegasi dari Rutan Kelas I Cipinang dipimpin oleh Kepala Rutan Kelas I Cipinang, Sukarno Ali yang diwakili oleh Kepala Seksi Pelayanan Tahanan, Alif Akbar Yusuf yang diterima langsung oleh Tim dari KPU Kota Jakarta Timur. Dalam pertemuan tersebut, Alif Akbar menyerahkan daftar nama pemilih yang berdomisili di DKI Jakarta sebanyak 2.224 orang warga binaan yang berada di Rutan Kelas I Cipinang. Selain itu, diserahkan pula data pegawai Rutan Kelas I Cipinang yang akan bertugas sebagai petugas Pilkada Serentak 2024 sebanyak 60 orang.

 

“Kami telah melakukan pendataan secara menyeluruh untuk memastikan bahwa seluruh penghuni Rutan yang memiliki hak pilih dapat berpartisipasi dalam Pilkada Serentak 2024. Kami juga telah menyiapkan data pegawai yang akan bertugas sebagai petugas pemilu,” ujar Alif Akbar

 

Penyerahan data ini adalah langkah awal yang sangat penting dalam persiapan Pilkada Serentak 2024. Dengan adanya data yang akurat, kami dapat memastikan bahwa seluruh proses pemilihan dapat berjalan dengan tertib dan lancar. “Koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa proses pemungutan suara di Rutan Cipinang nanti dapat berjalan dengan lancar dan setiap suara dapat dihitung dengan benar,” Tambah Alif

 

Dalam pertemuan tersebut, dibahas pula mekanisme pemungutan suara di TPS Lokasi Khusus Rutan Kelas I Cipinang, termasuk penjadwalan dan teknis pelaksanaan pemungutan suara. Diharapkan, dengan adanya koordinasi ini, partisipasi pemilih di Rutan dapat meningkat dan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 dapat berjalan dengan baik tanpa kendala apapun

Continue Reading

nasional

BPH Migas dorong Pemerintah Provinsi Wujudkan Kerja Sama Pengawasan Penyaluran BBM Subsidi dan BBM Kompensasi

Published

on

By

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) kembali melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk mewujudkan kerja sama dalam pengendalian, pembinaan, dan pengawasan dalam penyaluran jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) pada konsumen pengguna. Kali ini, Rapat Koordinasi dilakukan bersama Pemprov wilayah Papua dan Maluku.

 

Kepala BPH Migas Erika Retnowati menyatakan, BPH Migas memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa. Dalam melakukan pengawasan JBT dan JBKP, Badan Pengatur dapat bekerja sama dengan instansi terkait dan/atau Pemerintah Daerah.

 

“Oleh karena itu, kami mengajak untuk bisa bekerja sama dengan Pemerintah Daerah. Karena sesungguhnya, Pemerintah Provinsi yang lebih mengetahui Konsumen Pengguna di wilayahnya masing-masing,” terangnya di Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Kamis (11/7/2024).

 

Menurut Erika, pertemuan ini merupakan amanah Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.

 

 “Maka dari itu, kami ingin bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk bisa melakukan pengawasan di daerah masing-masing”, tegasnya.

 

Lebih lanjut, Erika mengharapkan dengan adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini data terkait Konsumen Pengguna BBM subsidi dan BBM kompensasi semakin akurat.

 

“Kita berharap pendisitribusian BBM subsidi ini bisa lebih tepat sasaran dan tepat volume. Tujuan akhirnya, tentu dengan sila kelima Pancasila, agar masyarakat yang membutuhkan BBM subsidi dan BBM Kompensasi dapat menerima haknya, dan rakyat Indonesia semakin sejahtera” tuturnya.

 

Di tempat yang sama, Anggota Komite BPH Migas Basuki Trikora Putra menyampaikan, pemerintah provinsi wilayah Papua dan Maluku antusias untuk berpartisipasi pada Rapat Koordinasi. “Merupakan langkah awal yang baik dalam mewujudkan Perjanjian Kerja Sama ini,” terangnya.

 

Pria yang kerap disapa Tiko ini melanjutkan, tujuan utama dari PKS adalah memberikan manfaat kepada semua pihak, khususnya Pemerintah Provinsi. “Agar BBM subsidi dan BBM kompensasi semakin tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat harga, serta dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada dari sektor pengguna di wilayah Maluku dan Papua,” pungkasnya.

 

Sementara Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya Johny Way menyampaikan, BBM memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan BBM yang memadai sangat menunjang kegiatan masyarakat.

 

“Oleh karena itu, hari ini, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memberikan apresiasi kepada BPH Migas yang telah mendorong Pemerintah Daerah melakukan kerja sama dalam pelaksanaan pengawasan atas pendistribusian BBM bersubsidi, agar distribusi BBM berjalan dengan baik di seluruh wilayah hukum Provinsi Papua Barat Daya,” ucapnya.

 

Turut hadir dalam kegiatan ini, Anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief dan Yapit Sapta Putra, Direktur BBM BPH Migas Sentot Harijady BTP, Sekretaris Daerah Kota Sorong Yakob Kareth, Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Area Papua Maluku Sunardi, serta perwakilan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Barat, Papua Pegunungan, Maluku, dan Maluku Utara.

Continue Reading

nasional

Inklusi dan Kesetaraan: Rutan Cipinang Menambah Jalur Akses Bagi Penyandang Disabilitas

Published

on

By

Jakarta – Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban, serta peran yang sama dengan masyarakat Indonesia lainnya dalam kehidupan dan penghidupannya.

 

Oleh karena itu, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Cipinang selalu memperhatikan dan mewadahi tentang hak penyandang disabilitas dalam kegitan kehidupannya dalam masyarakat yang mempunyai kebutuhan khusus.Rabu (10/7/2024)

 

Sukarno Ali, selaku Kepala Rutan Kelas I Cipinang, menunjukkan kepedulian dan tanggung jawabnya dengan tidak menutup mata terhadap kebutuhan khusus penyandang disabilitas.

 

Dalam upayanya untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan ramah, beliau aktif menginisiasi berbagai langkah strategis, termasuk menambah penyediaan jalur khusus dan fasilitas pendukung lainnya yang dirancang khusus untuk memudahkan akses dan mobilitas para penyandang disabilitas.

 

“Komitmen ini merupakan bagian dari visi kita untuk memastikan bahwa setiap individu di dalam rutan dan masyarakat, tanpa terkecuali mendapatkan perlakuan yang adil dan setara, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik,” Ucap Sukarno Ali

 

Kepala Rutan juga menjelaksan bahwa penambahan jalur khusus disabilitas ini merupakan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi serta pendampingan pengumpulan data dukung pelayanan publik berbasis hak asasi manusia (P2HAM) pada Satuan Kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta pada pekan lalu yang dihadiri oleh Direktur Diseminasi dan Penguatan Ham Direktorat Jenderal HAM, Gusti Ayu Putu Suwardani dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Zulhairi dan Kepala Bidang HAM, Yovan Iristian

 

“Sesuai dengan standar pelayanan publik yang berbasis HAM, penambahan pembuatan jalur khusus disabilitas ini bertujuan untuk memudahkan penyandang disabilitas memasuki area kunjungan di Rutan Cipinang serta untuk memberikan rasa keadilan dalam pelayanan dan menghindari diskriminasi,” ungkapnya.

 

Pembuat jalur disabilitas ini tidak hanya meningkatkan aksesibilitas tetapi juga menciptakan atmosfer meningkatkan pelayanan di Rutan Cipinang. Sukarno Ali berharap langkah-langkah ini dapat menjadi masukan yang baik bagi Lembaga Pemasyarakatan lainnya di seluruh Indonesia, menunjukkan bahwa inklusivitas dan kesetaraan bisa dan harus menjadi bagian integral dari Sistem Pemasyarakatan.

 

Dalam menjalankan semua program ini, Sukarno Ali mengajak seluruh Petugas, Masyarakat maupun Warga Binaan untuk mendukung serta berpartisipasi dalam upaya menciptakan lingkungan yang ramah bagi semua orang, tanpa terkecuali.

 

“Dengan kerjasama dan dukungan semua pihak, saya yakin bahwa Rutan Cipinang akan terus berkembang menjadi tempat yang lebih baik, di mana setiap individu mendapatkan hak dan perlakuan yang setara atau yang lebih baik,” tutupnya.

Continue Reading

Trending