Connect with us

nasional

Di IPU ke-144, Puan Tekankan Pentingnya Diplomasi Parlemen Untuk Jembatani Perbedaan Antar-Negara

Published

2 years ago

on

Nusa Dua, Senin, 21 Maret 2022 – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pentingnya diplomasi antar parlemen negara-negara Inter-Parliamentary Union (IPU). Dengan diplomasi yang baik, perbedaan antar-negara bisa disikapi dengan baik.

Di hari kedua penyelenggaraan 144th IPU Assembly & Related Meetings di Bali, Puan membuka First Meeting of the Steering Committee. Dalam kesempatan itu, ia berharap agar para delegasi IPU ke-144 dapat membangun konsesus besar mengatasi berbagai masalah global, termasuk pandemi Covid-19.

“Pertemuan kita hari ini datang pada saat yang sangat penting, di mana dunia sedang menghadapi tantangan global yang kompleks,” kata Puan di Bali International Convention Centre (BICC) Nusa Dua, Bali, Senin (21/3/2022).

Adapun tantangan global yang dimaksud mulai dari konflik antar negara, pandemi yang berkepanjangan, dan tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan iklim. Untuk itu, Puan berharap agar di tengah ketidakpastiam ini, anggota-anggota IPU memastikan proses penyusunan kebijakan menghasilkan hasil yang kuat.

“Untuk terus maju dengan hasil yang nyata, kami berharap delegasi dapat membangun konsensus bersama dan mencari konvergensi pada isu-isu global yang menarik,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Setelahnya, Puan pun mengikuti diskusi Governing Council yang dipimpin oleh Presiden IPU Duarte Pacheco. Salah satu yang menjadi pembahasan dalam diskusi Dewan Pengurus IPU itu adalah terkait konflik antara Rusia dan Ukraina.

Menurut Duarte Pacheco, sebelum invasi Rusia di Ukraina, pihaknya sudah melakukan dialog dengan parlemen kedua negara agar menghindari perang sehingga masyarakat sipil tidak terkena dampak konflik.

“Diplomasi satu-satunya cara untuk menyelamatkan warga. Setelah invasi, kita lebih kuat memberikan statement. IPU menjadi jembatan dialog,” ucapnya.

“Perang harus berhenti sekarang. Ini posisi IPU,” sambung Pacheco disambut tepuk tangan delegasi-delegasi yang hadir.

Sementara itu, Sekjen IPU Martin Chungong memaparkan berbagai pencapaian yang sudah didapat forum parlemen internasional tersebut. Salah satunya dalam hal kesetaraan gender dan penghormatan kepada hak-hak perempuan.

Chungong kembali memberi apresiasi kepada Puan dan menyebutnya sebagai simbol perjuangan kesetaraan gender di dunia.

“Seperti ibu Puan Maharani yang menjadi pimpinan parlemen perempuan di Indonesia. Ibu Puan menjadi satu dari 26,1 persen anggota parlemen perempuan di dunia,” ucap Chungong.

Di akhir sesi Governing Council IPU ke-144, Puan yang duduk di meja delegasi Indonesia memberikan apresisi dan rasa terima kasih atas mandat dari IPU kepada DPR sebagai tuan rumah. Ia juga diberikan amanat untuk memimpin Majelis IPU ke-144.

“Kepercayaan ini tentu akan saya gunakan untuk memimpin Majelis IPU ke-144 dengan transparan dan inklusif. Sehingga kita dapat melaksanakan pertemuan dengan produktif dan menghasilkan kesepakatan untuk kepentingan bersama,” papar Puan.
 
Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini menyinggung soal masih kerap munculnya perbedaan-perbedaan antar negara terhadap isu-isu global. Puan menilai hal tersebut wajar namun harus disikapi dengan bijaksana.
 
“Bagi DPR RI, kami mengakui pentingnya diplomasi parlemen yang dapa berkontribusi menjembatani perbedaan antar negara serta memperkuat kerja sama internasional, multilateralisme, dan menolak unilateralisme,” jelasnya.

Puan menegaskan, IPU telah membuktikan efektivitas dialog antar anggota parlemen untuk mengimplementasikan demokrasi. Selain itu juga dalam memelihara perdamaian, mempromosikan hak asasi manusia, memajukan kesetaraan gender, dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.  
 
“Melalui Majelis IPU ke-144 ini, saya berharap kita bersama dapat berkontribusi meneguhkan semangat solidaritas internasional,” tegas Puan.

“Kita dapat memulai diskusi dengan membahas isu-isu yang mana kita memiliki kesamaan pandangan. Selanjutnya, kita dapat membahas isu-isu di mana masih terdapat perbedaan pandangan,” lanjut mantan Menko PMK itu.

Puan lalu menekankan pentingnya fleksibilitas dari semua pihak dalam forum. Dengan begitu, IPU ke-144 dapat menyepakati konsesus bersama pada isu-isu global yang dibahas.

“Dan take and give, sehingga dokumen akhir dapat disepakati dengan konsensus. Saya berharap meski kita semua memiliki kepentingan nasional, namun kita juga memperhatikan kepentingan bersama, dan mempertahankan suasana diskusi yang kondusif,” jelas Puan.

Menurutnya, hanya melalui aksi kolektif, IPU akan mampu mencari solusi mengatasi berbagai tantangan bersama  yang tengah dihadapi dunia. Puan meminta dukungan seluruh delegasi agar penyelenggaraan IPU ke-144 dapat memberi kontribusi yang bermanfaat untuk masyarakat internasional.
 
“Dengan dukungan semua delegasi, kita akan membuat Majelis IPU ke-144 ini sukses,” tutup cucu Proklamator Bung Karno itu.

Related Topics:
Continue Reading

nasional

Sambut Hari Pengayoman ke-79, Rutan Cipinang Gelar Pemeriksaan Kesehatan Bagi Seluruh Petugas

Published

10 hours ago

on

July 26, 2024

By

Jakarta – Dalam rangka menyambut Hari Pengayoman Ke-79 tahun 2024, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Cipinang menggelar serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan para pegawainya.

 

Salah satu kegiatan utama yang dilakukan adalah pemeriksaan kesehatan menyeluruh yang meliputi pengukuran tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan asam urat, Jumat (26/7).

 

Pemeriksaan kesehatan ini dihadiri oleh seluruh pegawai Rutan Cipinang, termasuk petugas keamanan, staf administrasi, dan tenaga medis yang terlibat dalam penyelenggaraan acara.

 

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memastikan kondisi kesehatan para pegawai dan memberikan pemantauan secara rutin terhadap parameter kesehatan penting seperti tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan asam urat.

 

Hasil pemeriksaan tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk memberikan saran kesehatan dan tindak lanjut yang dibutuhkan kepada masing-masing pegawai.

 

Kepala Rutan Kelas I Cipinang, Sukarno Ali menyampaikan pentingnya perhatian terhadap kesehatan pegawai sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas kerja dan kualitas pelayanan di dalam rutan.

 

“Pegawai yang sehat adalah modal utama dalam menjalankan tugas-tugas pengayoman dengan baik. Melalui pemeriksaan kesehatan ini, kami berharap dapat memberikan dukungan yang lebih baik terhadap kesejahteraan seluruh pegawai Rutan Cipinang,” ujarnya

 

Selain pemeriksaan kesehatan, kegiatan ini juga diisi dengan sesi penyuluhan tentang pola hidup sehat dan pencegahan penyakit bagi pegawai. Materi-materi tersebut disampaikan oleh tenaga medis yang ahli di bidangnya, sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya gaya hidup sehat di antara para pegawai.

 

Kepala Rutan Cipinang juga menambahkan bahwa kegiatan seperti ini tidak hanya menjadi rutinitas tahunan dalam rangka peringatan HUT RI dan Hari Pengayoman, tetapi juga akan menjadi program berkelanjutan. “Kesehatan adalah prioritas utama, dengan adanya pemeriksaan rutin seperti ini, kita berharap dapat mencegah timbulnya penyakit yang lebih serius dan memastikan Petugas di Rutan Cipinang selalu dalam keadaan sehat,” harapannya

Continue Reading

nasional

Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta Dukung Peluncuran Layanan Golden Visa oleh Presiden Jokowi

Published

24 hours ago

on

July 26, 2024

By

Jakarta, 25 Juli 2024 – Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta, R. Andika Dwi Prasetya, hadir dalam acara peluncuran layanan Golden Visa yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Acara yang digelar di Ballroom Ritz Carlton Jakarta tersebut turut dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, Direktur Jenderal Imigrasi serta jajaran Kementerian Hukum dan HAM.

 

Acara peluncuran ini merupakan momen bersejarah dalam upaya Pemerintah Indonesia untuk menarik talenta dan investasi asing. Presiden Joko Widodo, didampingi oleh, Menkopolhukam, Menteri Kemaritiman dan Investasi (Luhut Binsar Panjaitan) Menteri Hukum dan HAM (Yasonna H Laoly), Menteri Sekretaris Kabinet (Pramono Anung), serta Direktur Jenderal Imigrasi (Silmy Karim) secara resmi meluncurkan layanan Golden Visa yang bertujuan untuk memudahkan masuknya para investor, profesional, dan talenta global ke Indonesia.

 

Kegiatan ini dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis produk Golden Visa kepada Shin Tae-yong, pelatih Timnas Sepakbola Indonesia. Penyerahan ini dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo, dengan didampingi oleh Menteri Hukum dan HAM serta Direktur Jenderal Imigrasi. Shin Tae-yong, sebagai salah satu tokoh penting dalam dunia olahraga Indonesia, diharapkan dapat menjadi simbol keberhasilan program ini dalam menarik talenta internasional.

 

Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa layanan Golden Visa ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global. Beliau berharap bahwa program ini dapat mendukung berbagai sektor, termasuk olahraga, dengan hadirnya tokoh-tokoh berkaliber internasional seperti Shin Tae-yong.

 

Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta, R. Andika Dwi Prasetya juga mengungkapkan harapannya agar program Golden Visa ini dapat berjalan sukses dan memberikan dampak positif bagi perekonomian dan perkembangan Indonesia.

 

Dengan peluncuran layanan Golden Visa ini, Pemerintah Indonesia optimis dapat menarik lebih banyak investasi dan talenta global, yang akan berkontribusi dalam pembangunan Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing tinggi.

Continue Reading

nasional

BNN Apresiasi Kenaikan Hasil Pengukuran IKR Kemenkumham, Tertinggi di Antara Institusi Pemerintah Lainnya

Published

24 hours ago

on

July 26, 2024

By

Jakarta, INFO_PAS – Hasil pengukuran Indeks Kapabilitas Rehabilitasi (IKR) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang diukur pada 25 Lapas Narkotika mengalami peningkatan signifikan, yakni dari 2,88 pada tahun 2022 menjadi 3,42 pada tahun 2023 atau kenaikan 0,54. Hasil ini mendapat apresiasi dari Badan Narkotika Nasional (BNN) karena paling tinggi jika dibandingkan dengan penyelenggara layanan rehabilitasi pada institusi pemerintah lainnya.

 

Hal ini diungkapkan Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), Elly Yuzar, dalam Sosialisasi Pengukuran IKR Tahun 2024 yang diselenggarakan BNN, Kamis (25/7). “Ini menunjukkan bahwa sebagai penyelenggara Layanan Rehabilitasi Pemasyarakatan, satuan kerja (satker) kita mampu menyelenggarakan layanan tersebut dengan baik,” ungkapnya.

 

Elly menegaskan Layanan Rehabilitasi Pemasyarakatan diselenggarakan dengan berpedoman pada Standar Rehabilitasi Pemasyarakatan yang diterbitkan Ditjenpas tahun 2020. Standar tersebut disusun dengan mengacu pada SNI 8807:2019 tentang Penyelenggara Layanan Rehabilitasi bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan NAPZA.

 

“Standar Rehabilitasi Pemasyarakatan saat ini sedang dalam proses revisi untuk disesuaikan dengan SNI terbaru, yaitu SNI 8807:2022. Ke depan, kita harapkan seluruh Rutan, Lapas, dan LPKA di Indonesia mampu menyelenggarakan Layanan Rehabilitasi Pemasyarakatan,” harap Elly.

 

Ia menambahkan bahwa sejak tahun 2022, Ditjenpas telah bekerja sama dengan BNN untuk melakukan pengukuran IKR untuk mengukur kemampuan satker di lingkungan Pemasyarakatan dalam menyelenggarakan Layanan Rehabilitasi Pemasyarakatan. Tahun ini, IKR akan diukur pada 106 satker Pemasyarakatan di 31 wilayah yang telah ditetapkan menjadi Penyelenggara Rehabilitasi Pemasyarakatan.

 

“Kami harap komitmen Kepala Divisi Pemasyarakatan dan Kepala Satker Pemasyarakatan untuk mendukung pelaksanaan survei IKR. Nilai IKR kita tidak hanya mewakili wajah Pemasyarakatan, namun lebih besar lagi, mewakili wajah Kemenkumham dalam keberhasilan penyelenggaraan rehabilitasi di Indonesia,” pinta Elly.

 

Sementara itu, Plt. Deputi Rehabilitasi BNN, Dr. dr. Farid Amansyah, Sp.PD, FINASIM, menjelaskan pengukuran IKR adalah pengukuran kemampuan lembaga dalam memberikan layanan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba.

 

Sosialisasi pengukuran IKR perlu dilakukan untuk memberikan pencerahan kepada partisipan agar optimal dalam mengisi instrumen saat pengumpulan data di bulan Agustus. Adapun komponen yang diukur pada survei IKR, yaitu ketersediaan, aksesibilitas, akseptabilitas, kualitas, dan kontinuitas dengan instrumen yang telah tervalidasi.

 

“Hasil pengukuran IKR akan menjadi salah satu dasar penetapan kebijakan dalam mengoptimalkan pelaksanaan layanan rehabilitasi di Indonesia,” terang Farid.

Continue Reading

Trending