Connect with us

nasional

Di IPU ke-144, Puan Tekankan Pentingnya Diplomasi Parlemen Untuk Jembatani Perbedaan Antar-Negara

Published

on

Nusa Dua, Senin, 21 Maret 2022 – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pentingnya diplomasi antar parlemen negara-negara Inter-Parliamentary Union (IPU). Dengan diplomasi yang baik, perbedaan antar-negara bisa disikapi dengan baik.

Di hari kedua penyelenggaraan 144th IPU Assembly & Related Meetings di Bali, Puan membuka First Meeting of the Steering Committee. Dalam kesempatan itu, ia berharap agar para delegasi IPU ke-144 dapat membangun konsesus besar mengatasi berbagai masalah global, termasuk pandemi Covid-19.

“Pertemuan kita hari ini datang pada saat yang sangat penting, di mana dunia sedang menghadapi tantangan global yang kompleks,” kata Puan di Bali International Convention Centre (BICC) Nusa Dua, Bali, Senin (21/3/2022).

Adapun tantangan global yang dimaksud mulai dari konflik antar negara, pandemi yang berkepanjangan, dan tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan iklim. Untuk itu, Puan berharap agar di tengah ketidakpastiam ini, anggota-anggota IPU memastikan proses penyusunan kebijakan menghasilkan hasil yang kuat.

“Untuk terus maju dengan hasil yang nyata, kami berharap delegasi dapat membangun konsensus bersama dan mencari konvergensi pada isu-isu global yang menarik,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Setelahnya, Puan pun mengikuti diskusi Governing Council yang dipimpin oleh Presiden IPU Duarte Pacheco. Salah satu yang menjadi pembahasan dalam diskusi Dewan Pengurus IPU itu adalah terkait konflik antara Rusia dan Ukraina.

Menurut Duarte Pacheco, sebelum invasi Rusia di Ukraina, pihaknya sudah melakukan dialog dengan parlemen kedua negara agar menghindari perang sehingga masyarakat sipil tidak terkena dampak konflik.

“Diplomasi satu-satunya cara untuk menyelamatkan warga. Setelah invasi, kita lebih kuat memberikan statement. IPU menjadi jembatan dialog,” ucapnya.

“Perang harus berhenti sekarang. Ini posisi IPU,” sambung Pacheco disambut tepuk tangan delegasi-delegasi yang hadir.

Sementara itu, Sekjen IPU Martin Chungong memaparkan berbagai pencapaian yang sudah didapat forum parlemen internasional tersebut. Salah satunya dalam hal kesetaraan gender dan penghormatan kepada hak-hak perempuan.

Chungong kembali memberi apresiasi kepada Puan dan menyebutnya sebagai simbol perjuangan kesetaraan gender di dunia.

“Seperti ibu Puan Maharani yang menjadi pimpinan parlemen perempuan di Indonesia. Ibu Puan menjadi satu dari 26,1 persen anggota parlemen perempuan di dunia,” ucap Chungong.

Di akhir sesi Governing Council IPU ke-144, Puan yang duduk di meja delegasi Indonesia memberikan apresisi dan rasa terima kasih atas mandat dari IPU kepada DPR sebagai tuan rumah. Ia juga diberikan amanat untuk memimpin Majelis IPU ke-144.

“Kepercayaan ini tentu akan saya gunakan untuk memimpin Majelis IPU ke-144 dengan transparan dan inklusif. Sehingga kita dapat melaksanakan pertemuan dengan produktif dan menghasilkan kesepakatan untuk kepentingan bersama,” papar Puan.
 
Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini menyinggung soal masih kerap munculnya perbedaan-perbedaan antar negara terhadap isu-isu global. Puan menilai hal tersebut wajar namun harus disikapi dengan bijaksana.
 
“Bagi DPR RI, kami mengakui pentingnya diplomasi parlemen yang dapa berkontribusi menjembatani perbedaan antar negara serta memperkuat kerja sama internasional, multilateralisme, dan menolak unilateralisme,” jelasnya.

Puan menegaskan, IPU telah membuktikan efektivitas dialog antar anggota parlemen untuk mengimplementasikan demokrasi. Selain itu juga dalam memelihara perdamaian, mempromosikan hak asasi manusia, memajukan kesetaraan gender, dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.  
 
“Melalui Majelis IPU ke-144 ini, saya berharap kita bersama dapat berkontribusi meneguhkan semangat solidaritas internasional,” tegas Puan.

“Kita dapat memulai diskusi dengan membahas isu-isu yang mana kita memiliki kesamaan pandangan. Selanjutnya, kita dapat membahas isu-isu di mana masih terdapat perbedaan pandangan,” lanjut mantan Menko PMK itu.

Puan lalu menekankan pentingnya fleksibilitas dari semua pihak dalam forum. Dengan begitu, IPU ke-144 dapat menyepakati konsesus bersama pada isu-isu global yang dibahas.

“Dan take and give, sehingga dokumen akhir dapat disepakati dengan konsensus. Saya berharap meski kita semua memiliki kepentingan nasional, namun kita juga memperhatikan kepentingan bersama, dan mempertahankan suasana diskusi yang kondusif,” jelas Puan.

Menurutnya, hanya melalui aksi kolektif, IPU akan mampu mencari solusi mengatasi berbagai tantangan bersama  yang tengah dihadapi dunia. Puan meminta dukungan seluruh delegasi agar penyelenggaraan IPU ke-144 dapat memberi kontribusi yang bermanfaat untuk masyarakat internasional.
 
“Dengan dukungan semua delegasi, kita akan membuat Majelis IPU ke-144 ini sukses,” tutup cucu Proklamator Bung Karno itu.

Continue Reading

nasional

Persiapan Pilkada 2024, Rutan Cipinang Sambangi KPU Jakarta Timur untuk Penyerahan Data Pemilih

Published

on

By

Jakarta – Dalam rangka persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Cipinang menyambangi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jakarta Timur untuk melakukan koordinasi dan penyerahan data daftar pemilih. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Lokasi Khusus Rutan Kelas I Cipinang, Kamis (11/7) kemarin.

 

Delegasi dari Rutan Kelas I Cipinang dipimpin oleh Kepala Rutan Kelas I Cipinang, Sukarno Ali yang diwakili oleh Kepala Seksi Pelayanan Tahanan, Alif Akbar Yusuf yang diterima langsung oleh Tim dari KPU Kota Jakarta Timur. Dalam pertemuan tersebut, Alif Akbar menyerahkan daftar nama pemilih yang berdomisili di DKI Jakarta sebanyak 2.224 orang warga binaan yang berada di Rutan Kelas I Cipinang. Selain itu, diserahkan pula data pegawai Rutan Kelas I Cipinang yang akan bertugas sebagai petugas Pilkada Serentak 2024 sebanyak 60 orang.

 

“Kami telah melakukan pendataan secara menyeluruh untuk memastikan bahwa seluruh penghuni Rutan yang memiliki hak pilih dapat berpartisipasi dalam Pilkada Serentak 2024. Kami juga telah menyiapkan data pegawai yang akan bertugas sebagai petugas pemilu,” ujar Alif Akbar

 

Penyerahan data ini adalah langkah awal yang sangat penting dalam persiapan Pilkada Serentak 2024. Dengan adanya data yang akurat, kami dapat memastikan bahwa seluruh proses pemilihan dapat berjalan dengan tertib dan lancar. “Koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa proses pemungutan suara di Rutan Cipinang nanti dapat berjalan dengan lancar dan setiap suara dapat dihitung dengan benar,” Tambah Alif

 

Dalam pertemuan tersebut, dibahas pula mekanisme pemungutan suara di TPS Lokasi Khusus Rutan Kelas I Cipinang, termasuk penjadwalan dan teknis pelaksanaan pemungutan suara. Diharapkan, dengan adanya koordinasi ini, partisipasi pemilih di Rutan dapat meningkat dan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 dapat berjalan dengan baik tanpa kendala apapun

Continue Reading

nasional

BPH Migas dorong Pemerintah Provinsi Wujudkan Kerja Sama Pengawasan Penyaluran BBM Subsidi dan BBM Kompensasi

Published

on

By

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) kembali melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk mewujudkan kerja sama dalam pengendalian, pembinaan, dan pengawasan dalam penyaluran jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) pada konsumen pengguna. Kali ini, Rapat Koordinasi dilakukan bersama Pemprov wilayah Papua dan Maluku.

 

Kepala BPH Migas Erika Retnowati menyatakan, BPH Migas memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa. Dalam melakukan pengawasan JBT dan JBKP, Badan Pengatur dapat bekerja sama dengan instansi terkait dan/atau Pemerintah Daerah.

 

“Oleh karena itu, kami mengajak untuk bisa bekerja sama dengan Pemerintah Daerah. Karena sesungguhnya, Pemerintah Provinsi yang lebih mengetahui Konsumen Pengguna di wilayahnya masing-masing,” terangnya di Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Kamis (11/7/2024).

 

Menurut Erika, pertemuan ini merupakan amanah Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.

 

 “Maka dari itu, kami ingin bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk bisa melakukan pengawasan di daerah masing-masing”, tegasnya.

 

Lebih lanjut, Erika mengharapkan dengan adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini data terkait Konsumen Pengguna BBM subsidi dan BBM kompensasi semakin akurat.

 

“Kita berharap pendisitribusian BBM subsidi ini bisa lebih tepat sasaran dan tepat volume. Tujuan akhirnya, tentu dengan sila kelima Pancasila, agar masyarakat yang membutuhkan BBM subsidi dan BBM Kompensasi dapat menerima haknya, dan rakyat Indonesia semakin sejahtera” tuturnya.

 

Di tempat yang sama, Anggota Komite BPH Migas Basuki Trikora Putra menyampaikan, pemerintah provinsi wilayah Papua dan Maluku antusias untuk berpartisipasi pada Rapat Koordinasi. “Merupakan langkah awal yang baik dalam mewujudkan Perjanjian Kerja Sama ini,” terangnya.

 

Pria yang kerap disapa Tiko ini melanjutkan, tujuan utama dari PKS adalah memberikan manfaat kepada semua pihak, khususnya Pemerintah Provinsi. “Agar BBM subsidi dan BBM kompensasi semakin tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat harga, serta dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada dari sektor pengguna di wilayah Maluku dan Papua,” pungkasnya.

 

Sementara Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya Johny Way menyampaikan, BBM memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan BBM yang memadai sangat menunjang kegiatan masyarakat.

 

“Oleh karena itu, hari ini, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memberikan apresiasi kepada BPH Migas yang telah mendorong Pemerintah Daerah melakukan kerja sama dalam pelaksanaan pengawasan atas pendistribusian BBM bersubsidi, agar distribusi BBM berjalan dengan baik di seluruh wilayah hukum Provinsi Papua Barat Daya,” ucapnya.

 

Turut hadir dalam kegiatan ini, Anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief dan Yapit Sapta Putra, Direktur BBM BPH Migas Sentot Harijady BTP, Sekretaris Daerah Kota Sorong Yakob Kareth, Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Area Papua Maluku Sunardi, serta perwakilan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Barat, Papua Pegunungan, Maluku, dan Maluku Utara.

Continue Reading

nasional

Inklusi dan Kesetaraan: Rutan Cipinang Menambah Jalur Akses Bagi Penyandang Disabilitas

Published

on

By

Jakarta – Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban, serta peran yang sama dengan masyarakat Indonesia lainnya dalam kehidupan dan penghidupannya.

 

Oleh karena itu, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Cipinang selalu memperhatikan dan mewadahi tentang hak penyandang disabilitas dalam kegitan kehidupannya dalam masyarakat yang mempunyai kebutuhan khusus.Rabu (10/7/2024)

 

Sukarno Ali, selaku Kepala Rutan Kelas I Cipinang, menunjukkan kepedulian dan tanggung jawabnya dengan tidak menutup mata terhadap kebutuhan khusus penyandang disabilitas.

 

Dalam upayanya untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan ramah, beliau aktif menginisiasi berbagai langkah strategis, termasuk menambah penyediaan jalur khusus dan fasilitas pendukung lainnya yang dirancang khusus untuk memudahkan akses dan mobilitas para penyandang disabilitas.

 

“Komitmen ini merupakan bagian dari visi kita untuk memastikan bahwa setiap individu di dalam rutan dan masyarakat, tanpa terkecuali mendapatkan perlakuan yang adil dan setara, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik,” Ucap Sukarno Ali

 

Kepala Rutan juga menjelaksan bahwa penambahan jalur khusus disabilitas ini merupakan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi serta pendampingan pengumpulan data dukung pelayanan publik berbasis hak asasi manusia (P2HAM) pada Satuan Kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta pada pekan lalu yang dihadiri oleh Direktur Diseminasi dan Penguatan Ham Direktorat Jenderal HAM, Gusti Ayu Putu Suwardani dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Zulhairi dan Kepala Bidang HAM, Yovan Iristian

 

“Sesuai dengan standar pelayanan publik yang berbasis HAM, penambahan pembuatan jalur khusus disabilitas ini bertujuan untuk memudahkan penyandang disabilitas memasuki area kunjungan di Rutan Cipinang serta untuk memberikan rasa keadilan dalam pelayanan dan menghindari diskriminasi,” ungkapnya.

 

Pembuat jalur disabilitas ini tidak hanya meningkatkan aksesibilitas tetapi juga menciptakan atmosfer meningkatkan pelayanan di Rutan Cipinang. Sukarno Ali berharap langkah-langkah ini dapat menjadi masukan yang baik bagi Lembaga Pemasyarakatan lainnya di seluruh Indonesia, menunjukkan bahwa inklusivitas dan kesetaraan bisa dan harus menjadi bagian integral dari Sistem Pemasyarakatan.

 

Dalam menjalankan semua program ini, Sukarno Ali mengajak seluruh Petugas, Masyarakat maupun Warga Binaan untuk mendukung serta berpartisipasi dalam upaya menciptakan lingkungan yang ramah bagi semua orang, tanpa terkecuali.

 

“Dengan kerjasama dan dukungan semua pihak, saya yakin bahwa Rutan Cipinang akan terus berkembang menjadi tempat yang lebih baik, di mana setiap individu mendapatkan hak dan perlakuan yang setara atau yang lebih baik,” tutupnya.

Continue Reading

Trending