Connect with us

nasional

IPU Diharapkan Bisa Wujudkan Parlemen Hijau Berbasis Kesetaraan Gender

Published

on

Nusa Dua, 20 Maret 2022 – Forum of Women Parliamentarians menjadi agenda pertama rangkaian acara The 144 th Inter Parliamentary Union (IPU) Assembly atau Sidang Umum IPU ke-144 yang dibuka pada Minggu (20/3) petang.

Dalam sambutannya ketika membuka forum bagi para anggota parlemen perempuan itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa perempuan masih menghadapi berbagai tantangan dalam mencapai kesetaraan gender.

Pandemi COVID-19, konflik geopolitik, juga ancaman perubahan iklim. Perempuan, menurutnya, merupakan pihak yang acap terkena dampak paling besar dari berbagai tantangan tersebut. “iPU harus ada di garda depan dalam perjuangan mewujudkan kesetaraan,” katanya.

Pernyataan Puan itu tentu amat beralasan karena parlemen memiliki otoritas pengambilan keputusan serta pembuatan regulasi yang dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah di negaranya masing-masing. Parlemen, menurut Puan, amat bisa terlibat dalam upaya pengarusutamaan gender melalui regulasi-regulasi yang dihasilkannya.

Dalam sambutannya, Puan menceritakan pencapaian perempuan Indonesia serta upaya yang tengah dilakukan untuk mendukung terwujudnya kesetaraan gender dalam kehidupan berbangsa.

“Indonesia pernah memiliki Presiden perempuan, menteri koordinator perempuan, banyak menteri dan anggota parlemen perempuan. Saya hadir di sini pun, dalam kapasitas saya sebagai ketua parlemen pertama,” katanya.

Menurut Puan, keterlibatan perempuan dalam parlemen merupakan langkah strategis yang dapat dipilih dan diambil untuk memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui proses legislasi.

Di hadapan lebih dari dua ratus perempuan parlemen dari 133 negara yang hadir dalam Forum of Women Parliamentarians, Puan menyampaikan pula kabar tetang Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) yang tengah diperjuangkan oleh DPR untuk dapat menjadi Undang-undang dan komitmen DPR RI untuk memberi perlindungan bagi korban kekerasan seksual yang kerap kali terdiri atas perempuan dan anak-anak.

Puan mengatakan, jejak peran perempuan sejatinya dapat dilihat dalam banyak permasalahan global yang tengah dihadapi bersama oleh banyak negara di dunia.

“Peran dalam penanganan perubahan iklim, dalam penanganan konflik dan dalam upaya mewujudkan perdamaian di wilayah konflik. juga dapat menjadi agen perubahan dalam kondisi-kondisi sulit lain, seperti dalam penyelesaian konflik. Puan mengatakan, dalam konfilk, perempuan dan anak-anak kerap menjadi korban. Maka, mengambil peran dalam upaya perdamaian adalah sebuah hal yang perlu pula dilakukan oleh para perempuan yang ada dalam parlemen.

Hal senada disampaikan pula oleh Presiden IPU Duarte Pacheco. Pria asal Portugal ini menyitir sebuat studio yang mengatakan bahwa negosiasi damai sebuah konflik geopolitik biasanya lebih mudah dicapai bila ada perempuan yang terlibat sebagai juru damai. “Perempuan memiliki kapasitas sebagai pendorong rekonsiliasi dan perjanjian damai yang melibatkan perempuan biasanya dapat berlaku lebih panjang,” katanya.

Continue Reading

nasional

Perkuat Pengawasan dan Penyaluran BBM, BPH Jalin Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah

Published

on

By

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung akan memperkuat pengawasan serta penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dan kompensasi tepat sasaran dan tepat volume melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS). Pembahasan Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini digelar di Kantor BPH Migas, Rabu (28/2/2024).

 

Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim mengungkapkan, PKS ini merupakan salah satu upaya untuk mengawasi secara bersama-sama penyaluran BBM Bersubsidi dan mengamankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk BBM subsidi dan kompensasi.

 

“Pembahasan PKS dilakukan secara transparan dan kita bersama-sama dalam satu tugas negara, yaitu untuk mengawasi penyaluran BBM Bersubsidi dan menjaga APBN, termasuk di dalamnya BBM subsidi dan kompensasi,” kata Halim.

 

Sebagaimana diketahui, sebelumnya BPH Migas telah menandatangani PKS dengan beberapa Pemprov, seperti Pemprov Kepulauan Riau (Kepri) dan Bengkulu. Diharapkan nantinya seluruh Pemprov dapat menandatangani perjanjian kerja sama serupa.

 

“BPH Migas sudah menandatangani PKS dengan Pemprov Kepulauan Riau dan Bengkulu. PKS ini dapat menjadi referensi pembahasan PKS dengan daerah lainnya. Nanti titik temunya di mana, dapat dibahas lebih lanjut,” ujarnya.

 

Sementara Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Kepulauan Bangka Belitung Mohammad Soleh berharap, melalui kerja sama ini penyaluran BBM subsidi dan kompensasi dapat lebih tepat sasaran, mengingat selama ini sebagian distribusinya masih belum sesuai peruntukan.

 

“Dengan adanya kerja sama ini diharapkan dapat mempermudah pendistribusian BBM subsidi dan kompensasi, serta dapat ditaati oleh semua pihak,” kata Soleh.

 

PKS antara BPH Migas dengan Pemprov bertujuan melakukan pengendalian, pembinaan, dan pengawasan atas penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengenai pengawasan, antara BPH Migas dengan Pemprov dapat melakukan pengawasan secara masing-masing atau bersama-sama.

 

Dasar hukum PKS BPH Migas dengan Pemerintah Daerah, antara lain Pernyataan Bersama Menteri ESDM, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala Polri tanggal 9 Januari 2020 tentang Pengawasan Bersama Penyediaan dan Pendistribusian BBM di Wilayah NKRI, serta Nota Kesepahaman Kementerian ESDM dan Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2020 tentang Koordinasi Tugas dan Fungsi Lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

 

Selain itu, PKS Ditjen Bina Pembangunan Daerah dan BPH Migas di tahun 2022 tentang Pembinaan dan Pengawasan Dalam Pengendalian Konsumen Pengguna JBT dan JBKP di Daerah Provinsi  dan Kabupaten/Kota.

 

Selanjutnya adalah rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi terkait Kajian Risiko Korupsi Pengelolaan JBT Minyak Solar, di mana BPH Migas berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri menetapkan MoU dan mengimplementasikan kerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam pengawasan penyaluran minyak solar subsidi di daerah, sesuai pasal 21 Perpres Nomor 191 Tahun 2014.

 

Kepala BPH Migas juga telah menyurati seluruh Gubernur di seluruh Indonesia untuk  melakukan kerja sama pengawasan dan pendistribusian BBM subsidi dan kompensasi.

 

Kegiatan hari ini dihadiri oleh Anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief, Sekretaris BPH Migas Patuan Alfon S., serta pihak terkait lainnya.

Continue Reading

nasional

Pemanfaatan CNG Untuk Industri dan Transportasi terus Ditingkatkan

Published

on

By

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) senantiasa mendorong peningkatan pemanfaatan gas bumi sebagai transisi menuju energi bersih, termasuk pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG) untuk industri dan transportasi.

 

Anggota Komite BPH Migas Wahyudi Anas menyampaikan, Pemerintah terbuka menerima masukan dari stakeholder untuk mendukung program transisi energi. Hal ini diperlukan untuk mempersiapkan model yang dapat mengakomodir seluruh pihak dalam pemanfaatan gas bumi terutama CNG.

 

“Pemerintah perlu hadir dalam menetapkan harga jual gas bumi di masing-masing wilayah. Kita dorong untuk substitusi pemanfaatan energi ke gas bumi,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Implementasi Pemanfaatan Gas Bumi CNG untuk Sektor Industri dan Transportasi yang tertuang dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), di Gedung Dewan Energi Nasional (DEN), Jakarta, Selasa (27/2/2024).

 

Untuk itu menurutnya, diperlukan peta jalan pengembangan transportasi gas di Indonesia guna menjamin pasokan energi.

 

Sekretaris BPH Migas yang juga selaku Pelaksana Harian Direktur Gas Bumi BPH Migas Patuan Alfon S menambahkan, guna meningkatkan pemanfaatan gas bumi,sisi supply dan demand perlu diselaraskan.

 

“Pemetaan kawasan antara pengguna gas bumi harus disesuaikan dengan sumber gas yang ada,” ucapnya.

 

Sementara itu, Anggota DEN Eri Purnomohadi menyampaikan rapat ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi pelaksanaan kebijakan upaya optimalisasi bahan bakar gas untuk transportasi dan industri.

Untuk mendorong pemanfaatan gas bumi, dia mengusulkan agar penetrasi CNG pada daerah yang tidak ada pipa gas untuk terus ditingkatkan.

 

“Dengan pengaturan ini, diharapkan berdampak pada perluasan pembangunan infrastuktur CNG yang menghubungkan sumber pasokan gas dengan end-user atau konsumen pengguna,” ujarnya.

 

DEN mendorong pembentukan Tim Percepatan Pemanfaatan Gas Bumi yang beranggotakan Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perhubungan, serta para pemangku kepentingan terkait untuk menyusun program kerja quick win untuk meningkatkan pemanfaatan gas bumi terutama CNG.

 

Dalam rapat koordinasi, turut hadir Anggota Komite BPH Migas Iwan Prasetya Adhi, perwakilan Kementerian/Lembaga terkait, Badan Usaha, dan pelaku usaha bidang gas bumi.

Continue Reading

nasional

Tingkatkan Semangat Kerja, Rutan Cipinang Berikan Penghargaan Pegawai Teladan

Published

on

By

Jakarta – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Cipinang Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta kembali memberikan penghargaan kepada pegawai teladan yang telah memberikan kontribusi positif dalam menjalankan tugasnya. Penghargaan tersebut diberikan kepada 1 (satu) orang pegawai yang berprestasi pada Triwulan Pertama Bulan Februari Tahun 2024, Selasa (27/2).

 

Bertempat di Gazebo Rutan Cipinang, penyerahan penghargaan ini diberikan langsung oleh Kepala Rutan Kelas I Cipinang, Sukarno Ali kepada Ibu Riana Tri Astuti yang menerima penghargaan Pegawai Teladan tahun 2024. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas kinerja dan dedikasi yang telah Ibu Riana tunjukkan.

 

“Semoga penghargaan ini dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan warga binaan,” ucapnya.

 

Penghargaan pegawai teladan ini diberikan kepada pegawai yang telah berhasil melalui berbagai macam penilaian yang dilakukan oleh Kepala Rutan Kelas I Cipinang dan Pejabat Struktural dengan mempertimbangkan beberapa aspek seperti disiplin, komitmen, loyalitas, kerjasama, integritas dan memiliki etika serta telah memberikan kontribusi luar biasa dalam pelaksanaan tugas.

 

“Selamat kepada Pegawai yang terpilih, jadikan penghargaan tersebut sebagai motivasi dalam bekerja dan tetap selalu memberikan kinerja terbaik agar dapat menjadi teladan bagi rekan-rekan yang lain,” kata Sukarno Ali pada sambutan Apel tersebut.

 

Lebih lanjut, Sukarno Ali menambahkan bahwa setiap pegawai mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan penghargaan ini.

 

“Saya juga ingin mengajak kepada seluruh pegawai Rutan Kelas I Cipinang untuk terus meningkatkan kinerja dan dedikasi dalam menjalankan tugasnya. Marilah kita bersama-sama membangun Rutan Kelas I Cipinang yang bersih, melayani, dan berintegritas. Saya yakin dengan kerja keras dan kerja sama kita semua, Rutan Kelas I Cipinang dapat meraih predikat WBK pada tahun 2024 ini,” pungkasdnya

Continue Reading

Trending