Connect with us

TNI / Polri

Kadislitbangad Buka Sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)

Published

on

Jakarta, – Kepala Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI AD (Kadislitbangad) Brigjen TNI Terry Tresna Purnama, S.I.Kom., M.M., membuka kegiatan Sosialiasi Undang – Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), bertempat di ruang Satiti Madislitbangad, Matraman, Jakarta, Selasa (22/3/2022).

Dalam keterangan tertulis Dislitbangad, Kadislitbangad menyampaikan bahwa regulasi di Indonesia berubah sesuai dinamika perkembangan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Terkait regulasi tentang pajak, paparnya telah terbit Undang-Undang (UU) HPP yang telah disetujui dan menjadi UU Nomor 7 tahun 2021 ada 9 Bab. Bentuknya omnibus karena merevisi beberapa elemen yaitu mengenai Ketentuan Umumnya, UU Pajak Penghasilan, UU Pajak Pertambahan Nilai, UU Cukai, dan Pajak Karbon.

Undang Undang RI nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini ujarnya, harus dipahami khususnya di Dislitbangad dan harus terapkan dalam penyelenggaraan Program Kerja dan Anggaran tahun 2022 yang sedang berjalan.

Tujuan dari Sosialisasi Harmonisasi Peraturan Perpajakan tersebut, kata Kadislitbangad yaitu untuk meningkatkan pemahaman tentang peraturan perpajakan sebagai administrasi pertanggungjawaban keuangan yang benar dan tepat sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan program kerja dan anggaran.

Ia pun berharap hasil pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini hendaknya dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada triwulan dan tahun anggaran yang sedang berjalan dan selanjutnya selama regulasi harmonisasi perpajakan ini berlaku.

Selaku Kadislitbangad, Brigjen TNI Terry mengimbau kepada seluruh peserta sosialisasi, agar memanfaatkan kegiatan ini sebaik mungkin untuk menyerap materi yang diberikan sehingga paham benar tentang peraturan perpajakan yang berlaku.

Kesempatan ini hendaknya dimanfaatkan juga sebagai sarana untuk berdiskusi dan bertanya tentang kendala dan permasalahan yang biasanya dihadapi berkaitan dengan pertanggungjawaban keuangan, agar memperoleh jawaban dalam pelaksanaan kegiatan program dan anggaran Dislitbangad sehingga dapat berjalan dengan lancar, tertib dan akuntabel.

Hadir dalam kegiatan sosialiasi tersebut yaitu Sesdis, Pa Ahli, para Kasubdis dan Kabag serta anggota Madislitbangad, hadir juga dua anggota KPP, yakni Ibu Riana Anggita Sari dan Bapak Sarif Robik. (Dispenad).

Continue Reading

TNI / Polri

Kasdivif 1 Kostrad Sambut Purna Tugas Satgas Swasembada Satjar Divif 1 Kostrad

Published

on

By

Cilodong — Kepala Staf Divisi Infanteri 1 Kostrad Brigjen TNI Vivin Alivianto menyambut kepulangan prajurit Purna Tugas Satgas Swasembada Satjar Divif 1 Kostrad di Madivif 1 Kostrad, Cilodong, Depok, Rabu (25/2/2026).

Dalam sambutannya Pangdivif 1 Kostrad Brigjen TNI Ahmad Fikri Musmar, S.E., M.H.I., yang disampaikan Kasdivif 1 Kostrad menyampaikan, “Atas nama Komando dan seluruh keluarga besar Divif 1 Kostrad, saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi dan loyalitas yang telah kalian tunjukkan. Kepulangan kalian dengan komposisi personel dan materiil yang lengkap tanpa kurang satu apa pun adalah bukti nyata dari kedisiplinan, profesionalisme, dan perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.” ujar Kasdivif.

“Tugas Swasembada yang baru saja kalian laksanakan bukan sekadar penugasan rutin, keberhasilan kalian menjaga stabilitas dan membantu masyarakat di daerah penugasan telah mengharumkan nama besar Kostrad di mata rakyat.” Tambah Kasdivif (Penkostrad)

Autentikasi
Kapen Kostrad, Kolonel Arm Eko Pristiono, S.H., M.I.Pol

Continue Reading

TNI / Polri

Persiapan Operasi Ketupat 2026: Kakorlantas Polri Tinjau Kesiapan Check Point KM 81 Tol Cipali

Published

on

By

Purwakarta – Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum. meninjau kesiapan lokasi check point pemeriksaan kendaraan di KM 81 Tol Cikampek–Palimanan (Cipali), Selasa (24/2/2026). Peninjauan dilakukan bersama sejumlah stakeholder sebagai bagian dari persiapan Operasi Ketupat 2026.

Kakorlantas mengatakan peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan pengamanan arus mudik dengan tagline “Mudik Aman, Keluarga Bahagia” sekaligus menempatkan keselamatan pemudik sebagai prioritas utama.

“Siang ini bersama seluruh stakeholder, kami hadir di KM 81 dalam rangka persiapan Operasi Ketupat. Negara hadir untuk memastikan perjalanan mudik berjalan aman hingga masyarakat sampai tujuan,” kata Irjen Pol Agus di lokasi.

Ia menjelaskan, tahun ini Polri menyiapkan program baru berupa check point pemeriksaan kendaraan angkutan penumpang. Area yang sebelumnya merupakan rest area akan difungsikan sebagai titik pemeriksaan terpadu selama arus mudik.

Pemeriksaan difokuskan pada kendaraan bus dan travel, meliputi kelaikan kendaraan, kesehatan pengemudi, serta kelengkapan administrasi seperti SIM dan STNK.

“Prioritas pertama adalah bus penumpang dan travel karena membawa banyak masyarakat. Kendaraan harus laik jalan, pengemudinya sehat, termasuk administrasinya lengkap,” ujarnya.

Menurutnya, setiap Polda nantinya akan menyiapkan satu check point guna memastikan standar keselamatan terpenuhi sejak awal perjalanan. Pemeriksaan dilakukan secara kolaboratif melibatkan kepolisian, tenaga kesehatan, Kementerian Perhubungan, serta stakeholder terkait lainnya.

Direktur Utama PT Jasa Raharja Muhammad Awaluddin mengatakan pihaknya akan menyiapkan pos pelayanan terpadu di lokasi tersebut sebagai bagian dari 25 pos pelayanan yang disiagakan di jalur mudik nasional.

“Pos pelayanan terpadu itu nanti akan berkolaborasi bersama seluruh stakeholder yang ditugaskan di KM 81 ini untuk diposisikan sebagai check point station,” ungkapnya.

Pos pelayanan terpadu itu akan mendukung pemeriksaan kesehatan pengemudi serta menyediakan informasi jalur mudik, titik rawan kecelakaan, hingga potensi kepadatan lalu lintas guna menekan angka kecelakaan selama periode mudik.

Sementara itu, Direktur Jalan Bebas Hambatan Kementerian PU Dedi Gunawan memastikan perbaikan infrastruktur di ruas Tol Cipali, termasuk penanganan lubang jalan, ditargetkan rampung maksimal H-7 hingga H-10 sebelum Lebaran. Pos pemantauan Lebaran juga disiapkan di rest area dan jalur nasional utama.

“Salah satu upaya kita untuk mencegah terjadinya kecelakaan kendaraan. Kami juga akan siap memperbaiki tadi yang disampaikan, pertanyaan mengenai lubang-lubang, maksimal H-7 bahkan di H-10 pun kami upayakan semuanya sudah terselesaikan,” pungkasnya.

Usai peninjauan di KM 81, Kakorlantas dijadwalkan melanjutkan pengecekan kesiapan jalur Tol Cisumdawu guna memastikan seluruh jalur utama siap digunakan masyarakat selama arus mudik dan balik Operasi Ketupat 2026.

Continue Reading

TNI / Polri

Hadapi Mudik 2026, Korlantas Polri Bagi Pengamanan Operasi Ketupat ke dalam 4 Klaster

Published

on

By

Jakarta – Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas Polri Brigjen Pol. Wibowo menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2026 Kementerian Perhubungan, di Ruang Mataram Lt. 1 Gedung Karya Kemenhub pada Selasa (24/2/2026).

Brigjen Pol. Wibowo menyampaikan bahwa Operasi Ketupat bukan sekadar agenda rutin pengamanan lalu lintas, melainkan momentum pelayanan maksimal kepada masyarakat selama arus mudik dan balik Lebaran.

“Operasi Ketupat ini bukan sekadar operasi penjagaan dan pengaturan saja bagi kami. Ini adalah momen bagi kita semua untuk hadir di tengah masyarakat, memberikan pelayanan terbaik dari sisi keamanan, kenyamanan, maupun keselamatan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pengamanan Operasi Ketupat dibagi menjadi empat klaster, pertama jalur arteri dan tol, kedua tempat ibadah dan kawasan wisata, ketiga lokasi penyeberangan, dan terakhir titik pergerakan mudik seperti terminal, bandara, dan stasiun.

“Kami menentukan ada empat klaster dalam kegiatan pengamanan Operasi Ketupat tahun ini, sehingga penanganan bisa lebih terfokus dan terukur,” kata Brigjen Pol. Wibowo.

Lebih lanjut, ia menyoroti Jawa Barat sebagai titik lelah pemudik asal Sumatera, di mana jalur tol kerap mengalami kepadatan terutama di rest area saat waktu berbuka puasa dan istirahat.

“Jawa Barat adalah salah satu lokasi yang menjadi titik lelah pemudik yang berasal dari wilayah Sumatera. Sehingga beberapa inventarisir masalah yang coba kami himpun untuk wilayah di Jawa Barat, kendala di jalur tol ini terutama pada saat-saat tertentu ada di rest area, khususnya pada saat masyarakat akan buka puasa atau istirahat,” jelasnya.

Selain itu, Korlantas juga telah menyiapkan rekayasa lalu lintas di jalur arteri secara situasional mulai dari pengalihan arus, contraflow, hingga one way sepenggal di titik-titik dengan intensitas kendaraan tinggi namun kapasitas jalan terbatas.

“Kami tetap menggunakan rekayasa yang dimulai dari pengalihan arus, contraflow, sampai dengan one way sepenggal, khususnya di wilayah yang padat intensitas kendaraannya namun tidak didukung sarana jalan yang memadai,” tutup Dirregident.

Melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga, Polri berharap penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2026 dapat berjalan aman, lancar, dan memberikan rasa nyaman bagi masyarakat yang melaksanakan mudik.

Continue Reading

Trending