Connect with us

nasional

PGMNI Akan Demo Sudah Puluhan Tahun Diperlakukan Tidak Adil

Published

on

Bekasi – Polemik penghilangan nama madrasah dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas), mendapat protes dari berbagai kalangan terutama para guru.

Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Perkumpulan Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI) yang digelar di Asrama Haji Bekasi, para guru yang datang dari 18 provinsi dan 18 kabupaten / kota seluruh wilayah Indonesia itu menolak keras penghilangan nama madrasah di RUU Sisdiknas.

Ketua Umum PB PGMNI, H. Heri Purnama, Mpd, menilai wacana penghapusan menunjukkan ketidakberpihakan pemerintah terhadap keberadaan madrasah yang sudah eksis selama puluhan tahun.

“Ini adalah kabar yang sangat mengecewakan kami. Apa maksudnya ? Apakah akan menghilangkan madrasah dari negeri ini atau mau menganggap madrasah sama seperti majelis taklim, sekolah Hafidz atau apa, ini harus jelas,” kata Heri, Rabu (30/3/2022).

Menurutnya, selama ini pemerintah kerap mengesampingkan kesejahteraan para guru madrasah, utamanya dengan status guru honorer yang masih disandang 95 persen guru madrasah, hanya 5 persen yang ASN di seluruh Indonesia.

Dengan status tersebut, kata dia, honor yang diperoleh para guru madrasah hanya kisaran Rp 200 ribu per bulan. Selain itu, anggaran dari Kementerian Agama (Kemenag) untuk madrasah hanya sebesar Rp 14 triliun, berbeda jauh dari Kemendikbud yang mencapai Rp 575 triliun.

“Kami juga berharap pemerintah memiliki keadilan secara merata terhadap kebijakan pendidikan nasional. Kalau kita ini ada dalam UU Sisdiknas, ada dalam UU guru dan dosen, berarti kita harus memiliki hak yang sama terhadap anggaran pendidikan di tingkat nasional,” tegas Heri.

PGMNI menegaskan akan melakukan perlawanan jika wacana penghapusan madrasah dalam RUU Sisdiknas tidak dicabut, maka pihaknya akan melakukan perlawanan demi memperoleh keadilan bagi kesejahteraan para guru madrasah.

“Kalau sampai betul madrasah dihilangkan dalam rancangan UU sistemnas, insya Allah kami akan melawan. Karena ini adalah persoalan besar yang menyangkut masa depan guru-guru madrasah dengan status sosialnya, payung hukum dari madrasah terhadap sistem pendidikan nasional,” papar Heri.

Contoh di Kotab Bekasi madrasah hanya ada 5 tingkat SD, 3 tingkat SMP dan I di tingkat SMA itu tadinya milik masyarakat kemudian di negri kan, beda dengan sekolah SD, SMP dan SMA yang sudah satu paket.

Nantinya hasil dari pertemuan selama dua hari ini akan di rekomondasikan ke komisi 8 dan 10 serta pemerintah , antara lain tuntuntan agar pemerintah membuka kran untuk ASN bagi guru madrasah disemua tingkatan dan insentif Rp 200 ribu / sebulan sejak tahun 2003 mana cukup.tambahnya

Melalui organisasi PGMNI ini yang di deklarasikan pada 1 Juni tahun lalu di hotel kawasan Karawang, Sudah melantik pengurus di provinsi Lampung, Sumsel, Riau Gorontalo dengan aspresiasi yang luar biasa. PGMNI sudah mejadi rumah (wadah) perjuangan untuk kesejahteraan guru madrasah.

Rakernas ini telah menjadi tempat saling kenal, tegur sapa, yang tadinya tidak kenal hanya melalui online biasa diselenggarakan seminggu dua kali.

Selama ini guru madrasah baik baik saja, beda dengan guru lain yang jarang berdemo, namun saat ini jika hasil rekomondasi tidak ditanggapi, maka PGMNI gelar aksi Silahturahmi Akbar l dan II di Istora Senayan dan Istana Negara kalau perlu nginep sampai tututan di penuhi, tandasnya.

Harapan pemerintah berlaku adil, agar menjadi berkah sebab dari guru madrasah melahirkan contoh ketua DPRD kota Bekasi , Bupati, Walikota dan berbagai pejabat lainya.

Continue Reading

nasional

Penguatan Pengawasan Pengelolaan Bahan Makanan di Lapas/Rutan, Kepala Rutan Cipinang Ikut Tanda Tangani Komitmen Bersama

Published

on

By

Jakarta – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan DK Jakarta, Heri Azhari memberikan arahan terkait penguatan pengawasan terhadap pengelolaan bahan makanan di Lapas Narkotika Jakarta, Senin, (27/1). Kegiatan ini juga diwarnai dengan penandatanganan komitmen bersama antara Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Pemasyarakatan dan penyedia bahan makanan, yang bertujuan untuk memastikan keterpenuhan kontrak penyediaan bahan makanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepala Rutan Kelas I Cipinang, Irwanto, bersama Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) lainnya turut hadir dan mendukung penuh kegiatan ini dengan menandatangani komitmen bersama, sebagai bentuk komitmen untuk memperkuat pengawasan dan pemenuhan standar kualitas bahan makanan di seluruh Lapas/Rutan DK Jakarta.

Dalam arahannya, Kakanwil menyampaikan pentingnya pemenuhan kontrak penyediaan bahan makanan yang tepat waktu dan sesuai standar. Ia mengingatkan bahwa pengelolaan bahan makanan di setiap Lapas dan Rutan harus dilakukan dengan tertib dan sesuai kesepakatan kontrak, guna menjaga kualitas gizi dan kesehatan para warga binaan. “Pengawasan yang ketat dan kerjasama yang baik antara semua pihak adalah kunci untuk menghindari ketidaksesuaian dalam penyediaan bahan makanan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kakanwil juga menegaskan bahwa seluruh Kepala Satuan Kerja agar selalu mengawasi seluruh proses pengelolaan bahan makanan dan bertanggung jawab memastikan pengelolaan bahan makanan selalu diperiksa secara berkala agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam kontrak.

Dalam penandatanganan komitmen bersama para pihak penyedia bahan makanan juga dapat menyatakan kesediaannya untuk menerima sanksi atau teguran jika ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kontrak. Bahkan, apabila terbukti tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati mereka bersedia menerima pemutusan kontrak. Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen untuk menjaga kualitas layanan dan memenuhi standar yang ditetapkan oleh Ditjen PAS.

Dengan adanya penguatan pengawasan dan penandatanganan komitmen ini, diharapkan pengelolaan bahan makanan di Lapas/Rutan dapat berjalan lebih baik, teratur, dan sesuai dengan ketentuan. Hal ini juga menjadi bagian dari upaya Ditjen Pemasyarakatan untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan kesejahteraan bagi warga binaan di seluruh lapas di Indonesia.

Continue Reading

nasional

Sidang TPP Pengangkatan Tamping di Rutan Kelas I Cipinang: 262 Warga Binaan Ditetapkan Sebagai Tamping

Published

on

By

Jakarta – Sebanyak 262 warga binaan di Rutan Kelas I Cipinang mengikuti Sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) terkait pengangkatan Tamping, yang dilaksanakan di gazebo rutan setempat. Sidang ini bertujuan untuk menilai dan memutuskan apakah para warga binaan tersebut memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tamping (Tenaga Pembinaan Kemasyarakatan), Jum’at (24/01/2025).

Hasil sidang menyatakan bahwa seluruh anggota TPP sepakat untuk mengangkat 262 warga binaan sebagai Tamping, dengan alasan mereka telah memenuhi syarat administratif dan substantif yang ditetapkan. Keputusan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap perkembangan dan kontribusi mereka selama berada di dalam rutan, serta bagian dari program pembinaan untuk mendukung reintegrasi mereka ke dalam masyarakat.

Kepala Rutan Kelas I Cipinang, Irwanto Dwi Yhana, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pengangkatan Tamping ini merupakan langkah penting dalam proses pembinaan. “Keputusan ini bukan hanya soal memenuhi syarat, tetapi juga sebagai pengakuan atas perubahan dan komitmen para warga binaan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kami berharap mereka bisa menjadi teladan bagi sesama warga binaan dan berperan aktif dalam kegiatan pembinaan di rutan,” ujar Irwanto.

Pengangkatan Tamping ini juga menjadi bagian dari upaya Rutan Kelas I Cipinang dalam meningkatkan kualitas pembinaan. Diharapkan, dengan adanya Tamping, warga binaan yang terpilih dapat membantu proses pembinaan di dalam rutan serta mempersiapkan diri mereka lebih baik untuk kehidupan setelah bebas.

Continue Reading

nasional

PIPAS Kanwil DK Jakarta Gelar Pertemuan Rutin dan Pisah Sambut Ketua dengan Semangat BERDIKARI

Published

on

By

JAKARTA — Suasana hangat dan penuh semangat mewarnai pertemuan rutin PIPAS Kanwil Daerah Khusus Jakarta yang digelar di Aula Kanwil Daerah Khusus Jakarta, Rabu (22/01). Kegiatan ini juga menjadi momen penting pisah sambut Ketua PIPAS Kanwik DK Jakarta yang dihadiri oleh seluruh anggota PIPAS DK Jakarta.

Kegiatan dibuka dengan tarian tradisional yang memukau para peserta, menandai dimulainya acara dengan suasana penuh semangat. Selanjutnya, dilakukan serah terima jabatan Ketua PIPAS Kanwil DKI Jakarta, menandai pergantian kepemimpinan dari Ibu Saida Tonny Nainggolan kepada Ibu Sumartini Herry Azhari. Prosesi ini disusul dengan pembacaan laporan dari setiap bidang serta pemutaran video kilas balik perjalanan Ibu Saida selama menjabat.

Dalam sambutannya, Ibu Saida Tonny Nainggolan mengapresiasi seluruh anggota atas kerja keras dan dedikasi mereka selama ini. Ia berpesan agar PIPAS terus menjaga solidaritas dan mengembangkan potensi demi memberikan manfaat lebih luas kepada masyarakat. “Pilar Kinerja PIPAS BERDIKARI, yang mencakup nilai Bersatu, Mandiri, Penuh Karya, Adaptif, Responsif, dan Inovatif, harus menjadi dasar dalam setiap langkah organisasi ini,” ujar Ibu Saida.

Hal senada disampaikan oleh Ketua PIPAS Kanwil yang baru, Ibu Sumartini Herry Azhari, yang menegaskan pentingnya kolaborasi dan inovasi untuk memastikan PIPAS tetap relevan dan berkontribusi positif. Kegiatan ini kemudian ditutup dengan pemberian plakat dan cinderamata sebagai simbol apresiasi kepada Ibu Saida Tonny Nainggolan, diikuti sesi foto bersama, pembagian doorprize, dan ramah tamah yang mempererat hubungan antaranggota.

Ketua PIPAS Cabang Rutan Cipinang, Libertini Irwanto, menyampaikan kebanggaannya atas suksesnya acara ini, seraya mengatakan, “Rutan Cipinang merasa terhormat menjadi bagian dari momen bersejarah ini. Semoga semangat PIPAS BERDIKARI terus menginspirasi kita semua untuk berkarya lebih baik.” Ia menambahkan bahwa acara ini bukan sekadar pertemuan rutin, melainkan juga menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan visi dan misi PIPAS demi kemajuan pemasyarakatan dan masyarakat secara luas.

Continue Reading

Trending