Connect with us

Metro

Musyawarah Nasional HIPTASi Sebentar Lagi di Gelar

Published

on

Jakarta – Di tengah masifnya pembangunan proyek infrastruktur, kebutuhan tenaga kerja konstruksi bersertifikat sangat mendesak.

Namun yang jadi persoalan, jumlah tenaga kerja bersertifikat masih minim. Itu pun, belum tentu seluruh sertifikat yang dimiliki, dikeluarkan lembaga sertifikat yang sah.

Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), jumlah tenaga kerja konstruksi di Indonesia mencapai 8,1 juta orang. Sementara, yang bersertifikat hanya sekitar 700.000 orang.

Panpel munas HIPTASI (Himpunan Profesi Tenaga Konstruksi Indonesia) Hengki Hamino mengatakan turut berkontribusi dalam upaya pemerintah meningkatkan kualitas produk konstruksi. Salah satunya dengan mengakselerasi peningkatan kualitas tenaga kerja konstruksinya.

“Hasil dari Rapimnas (Rapat Pimpinan Nasional ) antara lain agar munas berjalan baik, LPSP , pemilik suara pendiri, pengurus dan DPD (Pengurus Pimpinan Daerah) Rabu (11/5) di Rumah Makan Handayani Matraman Jakarta Timur.Rabu (11/5/2022)

HIPTASI merupakan asosiasi profesi yang menghimpun tenaga kerja, baik tenaga kerja terampil maupun tenaga kerja ahli pada bidang jasa konstruksi.

HIPTASI juga banyak memberikan kotribusi dalam pengembangan jasa konstruksi nasional khususnya di Jakarta dan umumnya Indonesia bahkan Internasional.

Bahkan, lanjut Hengki berperan dalam berbagai kegiatan, terutama dalam menyukseskan program-program pemerintah yang terkait dengan implementasi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Harapannya ” Hasil Rampinas dapat terlaksana baik, menghasilkan rekomodasi baru, bisa mengatisipasi tantangan ”

Pembinaan serta pelatihan-pelatihan di bidang tehnik sipil juga diselenggarakan oleh HIPTASI

Masa berlaku surat keterangan tenaga ahli (SKA) maupun surat keterangan tenaga terampil (SKT) yang dimiliki pekerja konstruksi dapat diperpanjang.

Continue Reading

Metro

Warek III Universitas Islam “45” Bekasi Dukung Produk UMKM Nasional Bahkan Internasional

Published

on

By

Kota Bekasi – Kota Bekasi letaknya tidak jauh dari ibukota Jakarta sebagai lokasi yang strategis sebagai wilayah perbatasan.

Untuk itu, awak media berkesempatan mewawancarai Wakil Rektor III Universitas Islam “45” Bekasi, Dr. H. Abdul Khoir di sela-sela bazaar UMKM yang diadakan oleh KADIN Kota Bekasi dan mengatakan bahwa kampusnya mempunyai kepentingan terhadap kegiatan ini. kamis (23/6/2022)

“Bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui UMKM agar kewirausahaan tumbuh, sebagai indentitas yang perlu diperkenalkan ke kancah nasional bahkan internasional,” ujarnya.

Bahwa Universitas Islam “45” Bekasi ada mata kuliah kewirausahaan sehingga nantinya bisa diaplikasikan setelah mereka lulus.

Kampus Universitas Islam “45” Bekasi, sambungnya, mensupport kegiatan jambore sosial ini.

“Universitas Islam “45” Bekasi mendukung jambore sosial ini untuk kesejahteraan di bidang ekonomi, niat yang baik dari KADIN kota Bekasi sebagai pelaksana.

Kampus Universitas Islam “45” Bekasi tidak dapat berpartisipasi karena diberitahukan hanya 2 hari, semoga nanti pada milad Universitas Islam “45” Bekasi yang ke-40 tahun insyaallah akan mengundang UMKM untuk hadir,” tutupnya mengakhiri sesi wawancara.

Continue Reading

Metro

RIVAN PURWANTONO: RESPON CEPAT, JASA RAHARJA BERIKAN SANTUNAN KORBAN MENINGGAL KECELAKAAN DI SERGAI, SUMUT

Published

on

By

SERDANG BEDAGAI, SUMUT – Jasa Raharja bergerak cepat memberikan bantuan kepada para korban kecelakaan di jalan umum Desa Pantai Kelang, tepatnya di Perlintasan Rel Kereta Api Dusun I Desa Sei Buluh, Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai (Sergai), Prov. Sumatera Utara, Kamis (23/06) sekitar pukul 17.35 WIB.

Akibat kecelakaan tersebut 5 orang meninggal dunia di lokasi kejadian. Sedangkan 4 orang mengalami luka berat dan dirawat di RSU Royal Prima Medan, RS Colombia Medan, dan RS Mitra Medika Premier S Parman Medan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Polres Sergai, kejadian bermula saat mobil
penumpang Toyota Hiace yang melaju dari arah Pantai Kelang menuju jalan Desa Sei Buluh, setibanya di TKP diduga kurang hati-hati dan tidak memperhatikan Kereta Api Tanki yang datang dari arah Tebing Tinggi menuju Medan, sehingga terjadi tabrakan, Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (24/6), menyampaikan duka cita yang mendalam atas kejadian tersebut.

“Setelah mendapat informasi kecelakaan, petugas Jasa Raharja langsung bergerak cepat bersama Polres Sergai meninjau TKP dan melakukan pendataan korban meninggal dunia di RSU Trianda, Perbaungan.

Langkah cepat dan proaktif ini dalam rangka pelayanan santunan yang cepat, sesuai harapan masyarakat yang
menjadi korban.”

Rivan menegaskan bahwa santunan meninggal dunia dan jaminan bagi korban luka-luka akan diselesaikan dalam kurun waktu kurang dari 24 jam.

“Kami berkoordinasi dengan PT Jasa Raharja Perwakilan Medan dan PT Jasa Raharja Cabang Sumatera Utara terkait ahli waris yang berdomisili di luar wilayah kerja Perwakilan Tebing Tinggi.

Santunan untuk seluruh korban meninggal dunia akan kami berikan pada kesempatan pertama setelah semua berkas berhasil diverifikasi,” ujar Rivan.

“Untuk korban luka-luka, Jasa Raharja juga telah menerbitkan surat jaminan ke RS Colombia Medan, RSU Royal Prima Medan, RS Mitra Medika Premier S Parman
Medan dan RSU Trianda Perbaungan” tambah Rivan.

“Seluruh korban baik yang meninggal dunia maupun luka-luka berada dalam ruang lingkup jaminan Jasa Raharja. Santunan meninggal dunia dapat langsung diproses setelah data diterima mengingat sistem pelayanan digital di Jasa Raharja yang sudah terintegrasi dengan instansi terkait seperti IRSMS Korlantas Polri, Ditjen Dukcapil Kemendagri dan juga Rumah Sakit serta perbankan,” ujar Rivan.

Menurut Rivan, seluruh korban kecelakaan tersebut terjamin oleh Jasa Raharja sesuai dengan Undang-Undang No 34 Tahun 1964. Hal ini merupakan bentuk implementasi Program Perlindungan Dasar Pemerintah terhadap warga negara yang mengalami
kecelakaan.

Dana Santunan tersebut berasal dari dana Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu
Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang dibayarkan masyarakat setiap tahunnya di kantor
Bersama Samsat pada saat membayar pajak.

“Korban meninggal dunia berhak atas santunan dan diserahkan kepada ahli waris
yang sah menurut aturan yang berlaku sebesar Rp 50 juta, untuk korban luka-luka
dijamin biaya perawatan oleh Jasa Raharja s.d maksimal Rp 20 juta. Hal ini sesuai
Peraturan Menteri Keuangan RI No 16 Tahun 2017,” jelas Rivan.

“Kami turut berduka cita atas terjadinya kecelakaan tragis tersebut dan harapan kami agar seluruh pengguna jalan untuk senantiasa mentaati mengutamakan keselamatan dan mentaati rambu-rambu yang ada khususnya ketika berkendara melalui perlintasan
kereta api.

Santunan ini sebagai wujud negara hadir bagi warganya semoga dapat
bermanfaat dan meringankan beban ahli waris maupun keluarga yang ditinggalkan”
tutup Rivan.

Continue Reading

Metro

DPRD Provinsi Jambi Bahas Ranperda

Published

on

By

Jakarta – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Jambi menggelar rapat kerja (raker) dengan berbagai pihak di Jakarta dipimpin Ketuanya Akmaluddin dari PDI P berlangsung selama tiga hari bertempat di hotel Acacia,

Akmalludin saat di jumpai media mengatakan kedatangan ke sini adalah tugas daerah untuk membahas Raperda..

” Alhamdullilah pembahasan Ranperda ada 12 dan 3 inisiatif dari DPRD tidak bisa dibahas menyepakati, adapun usulan soal ketahanan pangan berkelanjutan, RT/RW (mekanisme) belum selesai diganti, ujarnya Jumat (24/6).

Adapun Ranperda dari DPRD soal pendidikan pancasila dan wawasan kebangsaan.

Usulan dari pemerintah ada 5 antara lain adalah soal keluarga desa. RT/RW, perhubungan, perubahan status bank Jambi menjadi persero dan penyertaan modal “, tambahnya.

Ranperda (rencana peraturan daerah) ditargetkan tahun ini selesai sehingga tidak ada hutang perda (peraturan daerah).

Harapannya agar segera rapat dengan esekutif dan biro hukum, Semoga bulan Juli ini bisa gelar paripurna dengan Gubernur.

Ada 22 Ranperda yang mesti diselasikan tahun 2022 ini, baik usulan dari esekutif maupun yudikatif. Adapun Ranperda yang dibahas dengan pusat (Kementrian Dalam Negeri) soal keuangan daerah dan perhubungan sudah hampir 6 bulan mengendap.

Continue Reading

Trending