Connect with us

Metro

kunjungan Partai Buruh ke Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Published

on

Jakarta – Kamis, 9 Juni 2022, pukul 11.00 WIB sampai dengan selesai, Presiden Partai Buruh bersama sejumlah pengurus dewan pimpinan pusat yang disebut dengan Komite Eksekutif atau _Executive Committee_ (EXCO) Partai Buruh akan mendatangi Kantor KPU.

Sebagai bakal calon Peserta Pemilu 2024 kami memandang penting untuk beraudiensi dengan KPU. Selain berkenalan, tentu ada banyak hal yang kami anggap krusial untuk didiskusikan dengan para Komisioner. Utamanya terkait adanya sejumlah aturan Pemilu yang kami anggap tidak adil.

Contohnya adalah aturan yang membatasi hak masyarakat untuk menjadi anggota partai.

Dalam Peraturan KPU (PKPU) maupun dalam draf PKPU yang mengatur mengenai pendaftaran dan verifikasi, misalnya, pada pokoknya ditentukan bahwa keanggotaan seseorang di suatu partai politik harus didasari pada alamat yang tertera pada KTP elektronik mereka.

Aturan ini dibuat terkait adanya syarat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang menentukan partai politik wajib memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/ 1.OOO (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota.

Merujuk PKPU tersebut, seseorang yang alamat KTP-nya di Kabupaten Semarang Jawa Tengah, misalnya, dia hanya boleh terdaftar sebagai anggota pada kepengurusan partai di Kabupaten Semarang saja.

Statusnya sebagai anggota partai tidak diakui bila dia terdaftar pada kepengurusan partai di kabupaten/kota yang lain di Indonesia. Ketentuan ini berlaku sekalipun faktualnya yang bersangkutan nyata-nyata berdomisili di Kabupaten Bekasi Jawa Barat, misalnya.

rang hanya boleh terdaftar sebagai anggota partai di Semarang. Orang Bekasi hanya boleh terdaftar sebagai anggota partai di Bekasi. Begitu prinsipnya menurut aturan KPU.
Nah, aturan yang demikian jelas bertentangan dan melanggar hak-hak sipil serta hak-hak politik warga negara sebagaimana telah dijamin oleh UUD 1945.

Bagaimana mungkin untuk sekedar menjadi anggota parpol saja masyarakat dibebani syarat harus beralamat sesuai dengan KTP, sedangkan untuk menjadi calon pejabat negara seperti untuk menjadi caleg DPR RI atau DPD RI saja tidak ada kewajiban calon untuk bertempat tinggal sesuai dengan alamat KTP di daerah pemilihannya.

Nah, disini saya lihat KPU tampaknya keliru dalam menafsirkan makna “penduduk” yang dimaksud dalam UU Pemilu. Dalam bayangan KPU, satu-satunya parameter penduduk adalah KP. Padahal tidak demikian.

Definisi penduduk telah tegas diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan _“Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.”_

Pengertian itu ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

Jadi, merujuk pada pengertian konstitusi tersebut, tolok ukur penduduk yang sesungguhnya adalah “tempat tinggal”, bukan KTP. Adapun tempat tinggal penduduk tidak selalu sama dengan yang tertera di KTP mereka.

Sudah jamak diketahui umum sehingga tidak perlu dibuktikan lagi _(notoire feiten)_, secara faktual sangat banyak masyarakat yang karena suatu keadaan terpaksa harus bertempat tinggal atau berdomisili di alamat yang berbeda dengan yang tercantum di KTP-nya.

Nah, ini soal-soal yang begini tentu harus diluruskan agar Pemilu 2024 tidak diwarnai dengan terlanggarnya hak politik masyarakat untuk menjadi anggota partai yang menjadi bagian dari hak konstitusional sekaligus hak asasi manusia.

Hal-hal seperti itulah yang besok akan kami tanyakan kepada KPU agar jangan sampai ketika masa verifikasi faktual keanggotaan nantinya ada anggota kami yang dicoret atau dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh KPU hanya karena alasan anggota bersangkutan terdaftar pada kepengurusan Partai Buruh di suatu kabupaten/kota yang berbeda alamat dengan KTP-nya.

*Said Salahudin*

Ahli Hukum Tata Negara/

Ahli Kepemiluan/

Kepala BPSKP Partai Buruh/

Ketua Tim Khusus Pemenangan Partai Buruh.

Continue Reading

Metro

Delis Julkarson Hehi Bupati Morowali Utara Hadiri Peresmian Kantor DPP Partai Hanura Sekaligus Perayaan Hari Ulang Tahun ke-19

Published

on

By

Jakarta — Bupati Morowali Utara, Delis Julkarson Hehi, menghadiri Peresmian Kantor DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) sekaligus Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Hanura ke-19 yang mengusung tema “Dalam Semangat Hanura Peduli Daerah”, Kamis (8/1/2026).

Acara yang digelar di Kantor DPP Partai Hanura, Jalan Proklamasi Nomor 81, Jakarta Pusat, dihadiri sejumlah kepala daerah, pengurus pusat dan daerah, serta kader Hanura dari berbagai wilayah Indonesia. Peresmian kantor baru dilakukan langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai simbol penguatan konsolidasi partai menuju agenda politik nasional dan daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Morowali Utara Delis Julkarson Hehi menyampaikan harapannya agar Partai Hanura terus tumbuh menjadi partai besar yang semakin dicintai masyarakat dan konsisten memperjuangkan kepentingan daerah.

“Harapannya tentu Hanura semakin besar, bisa lolos parliamentary threshold, dan terus berjuang untuk daerah,” ujar Delis.

Menurutnya, tema Hanura Peduli Daerah sejalan dengan kebutuhan pembangunan di wilayah-wilayah, khususnya daerah yang membutuhkan perhatian lebih dari pusat. Ia menegaskan bahwa kekuatan partai harus bertumpu pada simpati dan kepercayaan masyarakat.

“Kita berusaha untuk menarik simpati masyarakat, untuk kemudian meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap calon-calon dari Partai Hanura, sehingga bisa meningkatkan perolehan kursi Hanura di daerah,” tambahnya.

Delis juga mengungkapkan bahwa konsolidasi kader di daerah terus diperkuat. Di Morowali Utara sendiri, Hanura telah menunjukkan eksistensinya dengan raihan kursi legislatif yang solid.

“Untuk daerah, penguatan sudah berjalan. Saat ini Hanura sudah memiliki lima kursi, dan ke depan tentu kita dorong agar bisa terus bertambah,” jelasnya optimistis.

Perayaan HUT ke-19 Hanura ini menjadi momentum refleksi sekaligus peneguhan komitmen partai untuk terus hadir di tengah rakyat, memperjuangkan aspirasi daerah, serta memperkuat peran politik yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan.

Dengan kantor baru DPP Hanura yang diresmikan langsung oleh Ketua Umum Oesman Sapta Odang, Hanura diharapkan semakin siap menghadapi tantangan politik nasional, sekaligus memperkokoh perannya sebagai partai yang konsisten berpihak pada daerah dan rakyat.

Continue Reading

Metro

Peresmian Kantor DPP Hanura Sekaligus HUT ke-19 Partai Hanura

Published

on

By

Jakarta — Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Oesman Sapta Odang (OSO), menegaskan komitmen Partai Hanura untuk terus berpihak pada daerah dan rakyat kecil dalam acara Peresmian Kantor DPP Hanura sekaligus HUT ke-19 Partai Hanura yang digelar dalam semangat “Hanura Peduli Daerah”.

Dalam sambutannya, OSO menyampaikan rasa bangga dan cintanya kepada seluruh jajaran Partai Hanura, mulai dari pengurus pusat hingga daerah di seluruh Indonesia. Ia menekankan bahwa Hanura lahir dari bawah dan tidak boleh melupakan rakyat kecil sebagai akar perjuangan partai.

“Kita ini berasal dari bawah. Jangan pernah lupa dengan orang-orang di bawah. Karena daerah adalah fondasi utama. Kalau daerah makmur, barulah Indonesia makmur,” tegas OSO.

OSO menekankan bahwa strategi utama Hanura adalah fokus membangun daerah, bukan sekadar wacana besar di tingkat pusat maupun internasional. Menurutnya, kemakmuran nasional hanya dapat tercapai jika masyarakat di daerah mendapatkan pekerjaan, kehidupan layak, dan pembangunan ekonomi yang berkeadilan di wilayahnya sendiri.

“Kita tidak perlu jauh-jauh bicara internasional. Kita ke daerah saja. Kita konsentrasi bagaimana memakmurkan daerah, karena sampai hari ini daerah belum sepenuhnya makmur,” ujarnya.

Dalam konteks kebangsaan, OSO juga menyinggung kondisi Indonesia yang tengah menghadapi berbagai musibah dan bencana. Ia mengajak seluruh kader Hanura untuk mengutamakan solidaritas, persatuan, dan kerja kemanusiaan, bukan perdebatan politik yang tidak berpihak pada penderitaan rakyat.

“Bangun solidaritas, bangun persatuan. Jangan saling menyalahkan. Yang penting sekarang adalah membantu mereka yang menderita, dengan hati nurani dan keikhlasan, tanpa mencari popularitas,” kata OSO.

Sebagai bentuk nyata kepedulian, OSO menginstruksikan seluruh jajaran DPD Hanura, khususnya di wilayah terdampak bencana, untuk aktif melakukan kegiatan kemanusiaan secara tulus dan konsisten. Ia menegaskan bahwa sekecil apa pun bantuan, jika dilakukan dengan ikhlas, akan memiliki nilai dan makna yang besar.

Peringatan HUT ke-19 Partai Hanura kali ini pun dilaksanakan secara sederhana dan penuh keprihatinan, menyesuaikan kondisi bangsa yang tengah berduka akibat berbagai musibah. OSO mengajak seluruh kader dan masyarakat untuk terus mendoakan para korban serta memperkuat semangat kebersamaan sebagai satu bangsa.

“Hari ini kita rayakan ulang tahun Hanura dengan cara yang berbeda. Kita menyesuaikan dengan kondisi bangsa. Mari kita bersatu, saling membantu, dan menghadirkan politik yang berangkat dari hati nurani,” tutup OSO.

Acara ditandai dengan pemotongan tumpeng sebagai simbol rasa syukur dan niat baik Partai Hanura untuk terus mengabdi kepada rakyat dan daerah, sejalan dengan nilai budaya Indonesia dan semangat kebangsaan.

Continue Reading

Metro

Azis Tunny Ketua ORADO Maluku : konsolidasi Tingkat Kabupaten/Kota 11 Sudah Terbentuk Pengurusnya

Published

on

By

Jakarta,- Ketua Olahraga Domino (ORADO) Provinsi Maluku Azis Tunny di lantik yang dirangkai dengan deklarasi kepengurusan nasional ini berlangsung di Ballroom Hotel Mulia, Jakarta, Rabu malam (07/01/2026).

Azis Tunny pelantikan bersama Sekretaris ORADO Maluku, M. Fahrul Kaisuku, dan Bendahara Claurin Sahusilawane, bersamaan dengan 37 ketua pengurus provinsi ORADO lainnya dari seluruh Indonesia.

Dihadiri langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir. Turut hadir pula Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Raja Sapta Oktohari, Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI (Purn) Marciano Norman, serta jajaran pengurus pusat.

Pelantikan ini menjadi langkah strategis ORADO dalam memperkuat struktur organisasi nasional sekaligus mengembangkan olahraga domino sebagai cabang olahraga prestasi yang terorganisir dan berkelanjutan.

Kehadiran Menpora menjadi bentuk dukungan pemerintah terhadap pengembangan olahraga rekreasi dan prestasi, termasuk domino yang memiliki basis kuat di tengah masyarakat.ORADO mengusung tagline “Memintarkan Indonesia” yang menegaskan komitmen organisasi menjadikan domino bukan sekadar hiburan rakyat, tetapi juga sebagai sarana pembinaan karakter, strategi, dan prestasi.

Ketua ORADO Maluku, Azis Tunny, menyampaikan pihaknya telah melakukan konsolidasi hingga tingkat kabupaten/kota. “Saat ini 11 kabupaten/kota di Maluku telah terbentuk pengurusnya,” ujarnya.

Mantan Ketua Bidang Kelembagaan KONI Maluku ini menegaskan fokus kepengurusan ke depan adalah mendorong lahirnya atlet domino potensial dari Maluku yang mampu bersaing di level nasional.

“ORADO Maluku siap berkontribusi membangun olahraga domino sebagai olahraga rakyat yang berprestasi, sekaligus memperkuat identitas dan potensi daerah di kancah nasional,” katanya.

Dengan terbentuknya kepengurusan ini, ORADO Maluku diharapkan mampu mendorong pembinaan atlet dan penyelenggaraan kompetisi domino secara lebih profesional, terarah, dan berkesinambungan, serta mendukung visi pembangunan olahraga nasional.

Continue Reading

Trending