Connect with us

Metro

kunjungan Partai Buruh ke Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Published

4 tahun ago

on

Jakarta – Kamis, 9 Juni 2022, pukul 11.00 WIB sampai dengan selesai, Presiden Partai Buruh bersama sejumlah pengurus dewan pimpinan pusat yang disebut dengan Komite Eksekutif atau _Executive Committee_ (EXCO) Partai Buruh akan mendatangi Kantor KPU.

Sebagai bakal calon Peserta Pemilu 2024 kami memandang penting untuk beraudiensi dengan KPU. Selain berkenalan, tentu ada banyak hal yang kami anggap krusial untuk didiskusikan dengan para Komisioner. Utamanya terkait adanya sejumlah aturan Pemilu yang kami anggap tidak adil.

Contohnya adalah aturan yang membatasi hak masyarakat untuk menjadi anggota partai.

Dalam Peraturan KPU (PKPU) maupun dalam draf PKPU yang mengatur mengenai pendaftaran dan verifikasi, misalnya, pada pokoknya ditentukan bahwa keanggotaan seseorang di suatu partai politik harus didasari pada alamat yang tertera pada KTP elektronik mereka.

Aturan ini dibuat terkait adanya syarat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang menentukan partai politik wajib memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/ 1.OOO (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota.

Merujuk PKPU tersebut, seseorang yang alamat KTP-nya di Kabupaten Semarang Jawa Tengah, misalnya, dia hanya boleh terdaftar sebagai anggota pada kepengurusan partai di Kabupaten Semarang saja.

Statusnya sebagai anggota partai tidak diakui bila dia terdaftar pada kepengurusan partai di kabupaten/kota yang lain di Indonesia. Ketentuan ini berlaku sekalipun faktualnya yang bersangkutan nyata-nyata berdomisili di Kabupaten Bekasi Jawa Barat, misalnya.

rang hanya boleh terdaftar sebagai anggota partai di Semarang. Orang Bekasi hanya boleh terdaftar sebagai anggota partai di Bekasi. Begitu prinsipnya menurut aturan KPU.
Nah, aturan yang demikian jelas bertentangan dan melanggar hak-hak sipil serta hak-hak politik warga negara sebagaimana telah dijamin oleh UUD 1945.

Bagaimana mungkin untuk sekedar menjadi anggota parpol saja masyarakat dibebani syarat harus beralamat sesuai dengan KTP, sedangkan untuk menjadi calon pejabat negara seperti untuk menjadi caleg DPR RI atau DPD RI saja tidak ada kewajiban calon untuk bertempat tinggal sesuai dengan alamat KTP di daerah pemilihannya.

Nah, disini saya lihat KPU tampaknya keliru dalam menafsirkan makna “penduduk” yang dimaksud dalam UU Pemilu. Dalam bayangan KPU, satu-satunya parameter penduduk adalah KP. Padahal tidak demikian.

Definisi penduduk telah tegas diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan _“Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.”_

Pengertian itu ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

Jadi, merujuk pada pengertian konstitusi tersebut, tolok ukur penduduk yang sesungguhnya adalah “tempat tinggal”, bukan KTP. Adapun tempat tinggal penduduk tidak selalu sama dengan yang tertera di KTP mereka.

Sudah jamak diketahui umum sehingga tidak perlu dibuktikan lagi _(notoire feiten)_, secara faktual sangat banyak masyarakat yang karena suatu keadaan terpaksa harus bertempat tinggal atau berdomisili di alamat yang berbeda dengan yang tercantum di KTP-nya.

Nah, ini soal-soal yang begini tentu harus diluruskan agar Pemilu 2024 tidak diwarnai dengan terlanggarnya hak politik masyarakat untuk menjadi anggota partai yang menjadi bagian dari hak konstitusional sekaligus hak asasi manusia.

Hal-hal seperti itulah yang besok akan kami tanyakan kepada KPU agar jangan sampai ketika masa verifikasi faktual keanggotaan nantinya ada anggota kami yang dicoret atau dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh KPU hanya karena alasan anggota bersangkutan terdaftar pada kepengurusan Partai Buruh di suatu kabupaten/kota yang berbeda alamat dengan KTP-nya.

*Said Salahudin*

Ahli Hukum Tata Negara/

Ahli Kepemiluan/

Kepala BPSKP Partai Buruh/

Ketua Tim Khusus Pemenangan Partai Buruh.

Related Topics:
Continue Reading

Metro

PREDIKSI ARGENTINA MENANG, INI KATA KETUA BIDANG PEMUDA OLAHRAGA PP AMPG.

Published

3 jam ago

on

Juli 19, 2026

By

Jakarts – Agus Harta Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga Pimpinan Pusat Angkatan Muda Partai Golkar (PP AMPG),  memprediksikan Argentina menang melawan spanyol. Messi dan Kawan-kawan punya mental juara, ini bukan sekedar bola, tapi soal semangat pantang menyerah.

Bicara sejarah, Argentina telah memenangkan 3 gelar juara Piala Dunia FIFA sepanjang sejarahnya, yaitu pada tahun 1978, 1986, dan 2022. Tim nasional yang dijuluki La Albiceleste ini merupakan salah satu kekuatan sepak bola terbesar di dunia.
Semoga saja prediksi ini benar dan Menang Argentina Dengan Skor angka diatas 2 . Insya Allah.

Continue Reading

Metro

FORMASI Akan Gelar Aksi Jika KPK Tidak Segera Periksa Bupati Gowa Terkait Dugaan Gratifikasi dan Korupsi

Published

13 jam ago

on

Juli 19, 2026

By

JAKARTA, 19 Juli 2026 – Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (FORMASI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menindaklanjuti berbagai dugaan yang mencuat dalam proses penyelidikan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Kabupaten Gowa.

Desakan tersebut disampaikan Ketua Umum FORMASI, Jalih Pitoeng, usai bertemu dengan sejumlah aktivis antikorupsi yang terdiri dari Aliansi Mahasiswa Hukum, Lembaga Pemantau Kinerja Pemerintah, serta insan pers Jakarta yang hadir di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta.

Dalam keterangannya, Jalih Pitoeng meminta KPK segera melakukan telaah dan penyelidikan terhadap seluruh dugaan yang berkembang dalam proses Pansus Hak Angket DPRD Gowa.

“Kami meminta KPK segera melakukan penyelidikan, dan pemeriksaan serta langkah hukum sesuai kewenangannya terhadap seluruh dugaan yang berkembang dalam proses Pansus Hak Angket DPRD Gowa.

FORMASI menilai seluruh dugaan yang berkembang dalam forum Pansus perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum dan ketentuan yang berlaku agar masyarakat tahu karena merupakan hak konstitusional mereka.

Selain itu, FORMASI menegaskan akan terus mengawal proses tersebut. Apabila dalam waktu 7 x 24 jam sejak penyampaian laporan desakan ini belum ditindak lanjuti oleh KPK, maka FORMASI berencana menggelar aksi unjuk rasa secara damai di depan Gedung Merah Putih KPK.

“Kami ingin mengembalikan Marwah KPK sebagai pengemban amanat reformasi, dimana KPK dibentuk sebagai jawaban atas amanat TAP MPR No 11 tahun 1998 tentang KKN,” tegas Jalih Pitoeng mengingatkan.

“Jika KPK mengabaikannya, maka kita akan menggelar aksi Akbar di gedung KPK,” ungkap Jalih Pitoeng.

Melalui aksi tersebut, FORMASI menyatakan akan mendesak KPK untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Gowa Husniah Talenrang.

Continue Reading

Metro

Agung Prajoko terpilih menjadi ketua PK Partai Golkar Wilayah Kapanewon Galur Kabupaten Kulon progo Daerah istimewa Yogyakarta

Published

1 hari ago

on

Juli 18, 2026

By

Kulon Progo – Karya post.com ,Muscam PK Partai Golkar Kapanewon Galur bertempat di aula rumah aspirasi Agus Supriyanto SM salah satu Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo dari Fraksi Golkar di dusun prembulan Kalurahan Pandowan Kapanewon Galur Kabupaten Kulon Progo, acara tersebut berlangsung dari pukul.08.30 wib-selesai di hadiri anggota kader golkar Wilayah Kapanewon Galur, KPPG Galur, AMPG dan pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten kulon Progo dengan susunan acara sebagai berikut yaitu pembukaan, doa bersama,menyanyikan lagu indonesia raya,sambutan dari Ketua DPD Partai Golkar, pengukuhan pengurus PK Golkar Wilayah Kapanewon Galur dan sambutan Agus Supriyanto SM Anggota DPRD kulon Progo dari Fraksi Golkar dapil pemilihan Galur – Lendah (18/7/2026).

Wisnu Prasetya Ketua DPD Partai Golkar menjelaskan instruksi dari DPP Partai Golkar agar segenap pengurus di tingkat provinsi,kabupaten maupun kecamatan untuk segera melaksanakan muscam pengurus di tingkat kecamatan yang ada di kabupaten kulon Progo,jadwal hari ini kegiatan tersebut sudah kami laksanakan alhamdulillah berjalan dengan lancar kemudian Wisnu Prasetya menyampaikan bahwa Musda DPD Partai Golkar Kabupaten Kulon progo pada bulan november tahun 2025 yang mengamanatkan kepada saya sebagai ketua DPD Partai Golkar kabupaten kulon Progo untuk agenda dalam waktu dekat kami akan segera mengadakan konsolidasi internal pengurus partai di DPD sampai di tingkat PK /pengurus kecamatan termasuk menjaring kader-kader muda melalui AMPG dalam pemenangan Partai golkar di pemilu 2029 khususnya di wilayah kabupaten Kulon Progo Daerah istimewa Yogyakarta begitu disampaikan kepada awak media.

Agung Prajoko Ketua PK Partai Golkar terpilih untuk Kapanewon Galur  menyampaikan dirinya siap mengemban tugas partai dengan baik kemudian akan melaksanakan tugas dari ketua DPD Partai Golkar untuk konsulidasi internal khususnya bersama kader-kader anggota partai Golkar khususnya di wilayah kapenewon Galur dalam persiapan untuk pemenangan pemilu 2029 nanti.

Nur Patria Ebenhaezer Puay dari pengurus DPD Partai Golkar kabupaten kulon Progo kami mengapresiasi kegiatan Muscam PK Partai Golkar di wilayah kapenewon Galur kemudian menjelaskan bahwa AMPG dalam waktu dekat akan mengadakan kegiatan menjaring generasi muda untuk masuk menjadi anggota partai Golkar dalam orientasi pembelajaran politik kepartaian sekaligus bertujuan mencetak kader muda baru dalam estafet kepemimpinan di masa depan untuk berbagi dan berbakti ujarnya.

Jurnalis Budi Legowo Santoso

Continue Reading

Trending