Connect with us

Metro

kunjungan Partai Buruh ke Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Published

on

Jakarta – Kamis, 9 Juni 2022, pukul 11.00 WIB sampai dengan selesai, Presiden Partai Buruh bersama sejumlah pengurus dewan pimpinan pusat yang disebut dengan Komite Eksekutif atau _Executive Committee_ (EXCO) Partai Buruh akan mendatangi Kantor KPU.

Sebagai bakal calon Peserta Pemilu 2024 kami memandang penting untuk beraudiensi dengan KPU. Selain berkenalan, tentu ada banyak hal yang kami anggap krusial untuk didiskusikan dengan para Komisioner. Utamanya terkait adanya sejumlah aturan Pemilu yang kami anggap tidak adil.

Contohnya adalah aturan yang membatasi hak masyarakat untuk menjadi anggota partai.

Dalam Peraturan KPU (PKPU) maupun dalam draf PKPU yang mengatur mengenai pendaftaran dan verifikasi, misalnya, pada pokoknya ditentukan bahwa keanggotaan seseorang di suatu partai politik harus didasari pada alamat yang tertera pada KTP elektronik mereka.

Aturan ini dibuat terkait adanya syarat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang menentukan partai politik wajib memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/ 1.OOO (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota.

Merujuk PKPU tersebut, seseorang yang alamat KTP-nya di Kabupaten Semarang Jawa Tengah, misalnya, dia hanya boleh terdaftar sebagai anggota pada kepengurusan partai di Kabupaten Semarang saja.

Statusnya sebagai anggota partai tidak diakui bila dia terdaftar pada kepengurusan partai di kabupaten/kota yang lain di Indonesia. Ketentuan ini berlaku sekalipun faktualnya yang bersangkutan nyata-nyata berdomisili di Kabupaten Bekasi Jawa Barat, misalnya.

rang hanya boleh terdaftar sebagai anggota partai di Semarang. Orang Bekasi hanya boleh terdaftar sebagai anggota partai di Bekasi. Begitu prinsipnya menurut aturan KPU.
Nah, aturan yang demikian jelas bertentangan dan melanggar hak-hak sipil serta hak-hak politik warga negara sebagaimana telah dijamin oleh UUD 1945.

Bagaimana mungkin untuk sekedar menjadi anggota parpol saja masyarakat dibebani syarat harus beralamat sesuai dengan KTP, sedangkan untuk menjadi calon pejabat negara seperti untuk menjadi caleg DPR RI atau DPD RI saja tidak ada kewajiban calon untuk bertempat tinggal sesuai dengan alamat KTP di daerah pemilihannya.

Nah, disini saya lihat KPU tampaknya keliru dalam menafsirkan makna “penduduk” yang dimaksud dalam UU Pemilu. Dalam bayangan KPU, satu-satunya parameter penduduk adalah KP. Padahal tidak demikian.

Definisi penduduk telah tegas diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan _“Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.”_

Pengertian itu ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

Jadi, merujuk pada pengertian konstitusi tersebut, tolok ukur penduduk yang sesungguhnya adalah “tempat tinggal”, bukan KTP. Adapun tempat tinggal penduduk tidak selalu sama dengan yang tertera di KTP mereka.

Sudah jamak diketahui umum sehingga tidak perlu dibuktikan lagi _(notoire feiten)_, secara faktual sangat banyak masyarakat yang karena suatu keadaan terpaksa harus bertempat tinggal atau berdomisili di alamat yang berbeda dengan yang tercantum di KTP-nya.

Nah, ini soal-soal yang begini tentu harus diluruskan agar Pemilu 2024 tidak diwarnai dengan terlanggarnya hak politik masyarakat untuk menjadi anggota partai yang menjadi bagian dari hak konstitusional sekaligus hak asasi manusia.

Hal-hal seperti itulah yang besok akan kami tanyakan kepada KPU agar jangan sampai ketika masa verifikasi faktual keanggotaan nantinya ada anggota kami yang dicoret atau dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh KPU hanya karena alasan anggota bersangkutan terdaftar pada kepengurusan Partai Buruh di suatu kabupaten/kota yang berbeda alamat dengan KTP-nya.

*Said Salahudin*

Ahli Hukum Tata Negara/

Ahli Kepemiluan/

Kepala BPSKP Partai Buruh/

Ketua Tim Khusus Pemenangan Partai Buruh.

Continue Reading

Metro

SMIL Bidik Tambang Batu Bara Jadi Motor Pertumbuhan Baru, Proyeksikan Kontribusi Rp600 Miliar pada 2026

Published

on

By

Jakarta – PT Sarana Mitra Luas Tbk (SMIL) menegaskan langkah ekspansi bisnisnya ke sektor pertambangan sebagai strategi utama untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan di masa mendatang. Komitmen tersebut disampaikan manajemen dalam Public Expose Tahunan yang digelar di Cyber 2 Tower, Jakarta Selatan, Kamis (25/6/2026).

Perseroan yang selama ini dikenal sebagai perusahaan penyedia jasa sewa forklift mencatat kinerja positif sepanjang tahun 2025. Pendapatan usaha berhasil tumbuh 11,9 persen menjadi Rp409,28 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.

Namun demikian, laba bersih perusahaan mengalami penurunan sebesar 18,1 persen menjadi Rp66,03 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan beban keuangan yang melonjak hingga 241,4 persen seiring dengan strategi ekspansi dan penguatan kapasitas usaha yang dijalankan perseroan.

Direktur Utama PT Sarana Mitra Luas Tbk, Hadi Suhermin, menjelaskan bahwa perusahaan kini tidak hanya berfokus pada bisnis penyewaan forklift, tetapi juga mulai memasuki sektor pertambangan yang dinilai memiliki prospek pertumbuhan menjanjikan.

Sebagai langkah awal, SMIL telah menjalin kerja sama operasi dengan PT Sarana Cipta Minergi, PT Barakara, dan PT ATOZ dalam pengelolaan tambang batu bara yang berlokasi di Painan, Sumatra Barat.

Dalam proyek tersebut, SMIL akan berperan menyediakan berbagai armada alat berat yang dibutuhkan untuk kegiatan operasional tambang, mulai dari dump truck, excavator, hingga dozer guna mendukung aktivitas produksi secara optimal.

“Tambang menjadi salah satu motor pertumbuhan baru yang kami yakini akan memberikan value berkelanjutan bagi pemegang saham,” ujar Hadi Suhermin.

Pada tahap awal operasional, tambang batu bara tersebut ditargetkan mampu memproduksi sekitar 200 ribu ton batu bara dengan spesifikasi GAR 7000 kcal per bulan. Seiring pengembangan kapasitas produksi dan peningkatan infrastruktur pendukung, volume produksi berpotensi meningkat hingga mencapai 500 ribu ton per bulan.

Manajemen optimistis sektor pertambangan akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan perusahaan. Bahkan, pada tahun 2026, kontribusi bisnis tambang diproyeksikan dapat mencapai Rp600 miliar, melampaui pendapatan yang saat ini diperoleh dari bisnis inti penyewaan alat berat dan forklift.

Langkah diversifikasi usaha ini sekaligus menjadi upaya perusahaan dalam memperluas sumber pendapatan dan memperkuat daya saing di tengah dinamika industri alat berat dan logistik yang semakin kompetitif.

Di pasar modal, saham SMIL pada perdagangan Kamis (25/6/2026) ditutup di level Rp272 per saham atau terkoreksi 1,45 persen. Meski demikian, fundamental perusahaan tetap mendapat pengakuan dari lembaga pemeringkat.

Perseroan masih mempertahankan peringkat idAAA dari PEFINDO untuk obligasi senilai Rp300 miliar yang didukung oleh jaminan penuh dari Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF).

Dengan ekspansi ke sektor pertambangan serta dukungan pendanaan dan peringkat kredit yang kuat, SMIL optimistis dapat menciptakan sumber pertumbuhan baru sekaligus meningkatkan nilai tambah bagi para pemegang saham dalam jangka panjang.

Continue Reading

Metro

Musda dan Pelantikan DPD KNPI DKI Jakarta 2026 Berlangsung Meriah, Laode Hasanuddin Dorong Penyatuan KNPI Nasional

Published

on

By

Jakarta – Musyawarah Daerah (Musda) dan Pelantikan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi DKI Jakarta yang digelar di Hotel Naraya, Jakarta Timur, Kamis (25/6/2026), berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan. Kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat konsolidasi organisasi kepemudaan serta mempererat sinergi antar pemuda dari berbagai daerah di Indonesia.

Acara ini dihadiri sejumlah tokoh nasional, pimpinan organisasi kepemudaan, serta perwakilan pengurus KNPI dari berbagai provinsi. Kehadiran para tokoh tersebut menunjukkan besarnya perhatian terhadap peran strategis generasi muda dalam pembangunan bangsa di tengah berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan politik yang terus berkembang.

Dalam kesempatan tersebut, Dewan Pembina AP2 Indonesia, Laode Hasanuddin Kansi, menyampaikan apresiasi atas suksesnya penyelenggaraan Musda dan Pelantikan DPD KNPI DKI Jakarta. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bukti bahwa semangat persatuan dan kebersamaan di kalangan pemuda masih terjaga dengan baik.

“Saya sangat mengapresiasi kegiatan Musyawarah Daerah DPD KNPI DKI Jakarta ini. Acara ini sukses digelar dan mampu menghadirkan tokoh-tokoh nasional serta rekan-rekan pengurus dari seluruh daerah Indonesia. Ini adalah momentum luar biasa yang patut kita jaga bersama,” ujar Laode kepada awak media.

Ia menilai, kehadiran para tokoh nasional dalam agenda tersebut mencerminkan komitmen bersama untuk mendorong pemberdayaan generasi muda sebagai pilar utama pembangunan bangsa. Menurutnya, pemuda harus diberikan ruang yang lebih luas untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara.

Lebih lanjut, Laode berharap Musda DPD KNPI DKI Jakarta dapat menjadi titik awal bagi upaya penyatuan KNPI secara nasional. Ia menyoroti masih adanya berbagai versi kepengurusan KNPI yang dinilai dapat membingungkan generasi muda dalam mencari wadah organisasi yang representatif.

“Harapan saya, melalui Musyawarah Daerah ini KNPI bisa benar-benar disatukan. Jangan lagi ada banyak versi. Pemuda hari ini butuh satu wadah yang jelas untuk berhimpun, bergerak, dan berkontribusi bagi bangsa,” tegasnya.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya peran pemerintah dalam memperkuat stabilitas organisasi kepemudaan agar potensi besar generasi muda Indonesia dapat dimaksimalkan melalui KNPI.

“Negara harus hadir melihat kondisi organisasi kepemudaan yang masih belum stabil. Karena lewat KNPI inilah potensi besar anak muda bisa diarahkan untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa,” tambahnya.

Musda dan Pelantikan DPD KNPI DKI Jakarta 2026 diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat soliditas organisasi, meningkatkan kolaborasi antar elemen kepemudaan, serta melahirkan kepemimpinan yang mampu membawa semangat persatuan, inovasi, dan perubahan positif bagi generasi muda Indonesia.

Dengan semangat kebersamaan yang ditunjukkan dalam kegiatan tersebut, KNPI DKI Jakarta diharapkan dapat menjadi motor penggerak lahirnya berbagai program kepemudaan yang produktif, inklusif, dan berorientasi pada pembangunan bangsa menuju Indonesia yang lebih maju.

Continue Reading

Metro

PT Cipta Perdana Lancar Tbk Catat Pertumbuhan Signifikan pada 2025, Optimistis Hadapi Tantangan Global

Published

on

By

Jakarta, –  PT Cipta Perdana Lancar Tbk (PART) menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Public Expose Tahunan pada Kamis (25/6/2026), bertempat di Cyber 2 Tower Lantai 17, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Dalam agenda Public Expose, perseroan menyampaikan dan memperoleh persetujuan atas laporan tahunan, laporan pertanggungjawaban Direksi, serta laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025. Selain itu, melalui Public Expose,

Tjoeng Rino Saputra Direktur memaparkan profil perusahaan, capaian kinerja keuangan, strategi bisnis, hingga prospek usaha ke depan.

Direktur PT Cipta Perdana Lancar Tbk, Tjoeng Rino Saputra, menjelaskan bahwa perseroan yang berdiri di Tangerang sejak tahun 2009 terus menunjukkan pertumbuhan signifikan dan kini didukung lebih dari 300 karyawan dengan fasilitas operasional di atas lahan seluas 23.603 meter persegi.

“Perseroan terus berkembang sebagai produsen berbagai komponen logam dan plastik yang digunakan di sektor otomotif roda dua dan roda empat, elektronik, sanitasi, serta kebutuhan rumah tangga. Kami juga terus memperluas lini usaha untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang,” ujar Tjoeng.

Sepanjang tahun buku 2025, PART mencatatkan pertumbuhan pendapatan yang konsisten. Dalam periode 2022 hingga 2025, pendapatan perseroan meningkat dari Rp190,5 miliar menjadi Rp369,9 miliar, dengan lonjakan tertinggi pada 2025 sebesar 38,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Kontribusi terbesar pendapatan masih berasal dari segmen otomotif sebesar 80,3 persen, diikuti segmen peralatan rumah tangga dan penunjang sebesar 15,4 persen, elektronik 4 persen, serta fasilitas kebersihan 2,3 persen.

Sejalan dengan pertumbuhan pendapatan, laba bersih perseroan juga menunjukkan tren positif. Setelah mencatat laba bersih Rp17 miliar pada 2022 dan Rp16 miliar pada 2023, PART berhasil meningkatkan laba menjadi Rp23,2 miliar pada 2024 dan kembali tumbuh menjadi Rp30,2 miliar pada 2025.

Dari sisi posisi keuangan, total aset perseroan meningkat signifikan dari Rp185,8 miliar pada 2022 menjadi Rp335,7 miliar pada 2025. Sementara itu, total ekuitas juga melonjak dari Rp46,9 miliar menjadi Rp184,9 miliar, mencerminkan struktur permodalan yang semakin kuat.

Untuk menjaga pertumbuhan berkelanjutan, PART juga melakukan diversifikasi usaha melalui pengembangan industri peralatan rumah tangga berbahan logam, mesin pertanian, hingga teknologi pengolahan sampah organik yang dapat mengubah limbah makanan menjadi pupuk kompos.

Perseroan juga mengedepankan strategi operasional berbasis efisiensi, peningkatan kualitas produk, penerapan prinsip Kaizen, penghematan energi, serta memperkuat kerja sama strategis dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Pertanian dan mitra industri.

Meski demikian, PART mengakui masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari fluktuasi harga bahan baku, perubahan kebijakan pemerintah, persaingan pasar, hingga ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global.

Namun demikian, manajemen tetap optimistis terhadap prospek usaha ke depan.

“Dengan fundamental usaha yang kuat, inovasi yang berkelanjutan, serta strategi bisnis yang terarah, perseroan optimis dapat mempertahankan pertumbuhan positif dan terus meningkatkan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham serta pemangku kepentingan,” tutup Tjoeng.

Continue Reading

Trending