Connect with us

Metro

kunjungan Partai Buruh ke Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Published

on

Jakarta – Kamis, 9 Juni 2022, pukul 11.00 WIB sampai dengan selesai, Presiden Partai Buruh bersama sejumlah pengurus dewan pimpinan pusat yang disebut dengan Komite Eksekutif atau _Executive Committee_ (EXCO) Partai Buruh akan mendatangi Kantor KPU.

Sebagai bakal calon Peserta Pemilu 2024 kami memandang penting untuk beraudiensi dengan KPU. Selain berkenalan, tentu ada banyak hal yang kami anggap krusial untuk didiskusikan dengan para Komisioner. Utamanya terkait adanya sejumlah aturan Pemilu yang kami anggap tidak adil.

Contohnya adalah aturan yang membatasi hak masyarakat untuk menjadi anggota partai.

Dalam Peraturan KPU (PKPU) maupun dalam draf PKPU yang mengatur mengenai pendaftaran dan verifikasi, misalnya, pada pokoknya ditentukan bahwa keanggotaan seseorang di suatu partai politik harus didasari pada alamat yang tertera pada KTP elektronik mereka.

Aturan ini dibuat terkait adanya syarat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang menentukan partai politik wajib memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/ 1.OOO (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota.

Merujuk PKPU tersebut, seseorang yang alamat KTP-nya di Kabupaten Semarang Jawa Tengah, misalnya, dia hanya boleh terdaftar sebagai anggota pada kepengurusan partai di Kabupaten Semarang saja.

Statusnya sebagai anggota partai tidak diakui bila dia terdaftar pada kepengurusan partai di kabupaten/kota yang lain di Indonesia. Ketentuan ini berlaku sekalipun faktualnya yang bersangkutan nyata-nyata berdomisili di Kabupaten Bekasi Jawa Barat, misalnya.

rang hanya boleh terdaftar sebagai anggota partai di Semarang. Orang Bekasi hanya boleh terdaftar sebagai anggota partai di Bekasi. Begitu prinsipnya menurut aturan KPU.
Nah, aturan yang demikian jelas bertentangan dan melanggar hak-hak sipil serta hak-hak politik warga negara sebagaimana telah dijamin oleh UUD 1945.

Bagaimana mungkin untuk sekedar menjadi anggota parpol saja masyarakat dibebani syarat harus beralamat sesuai dengan KTP, sedangkan untuk menjadi calon pejabat negara seperti untuk menjadi caleg DPR RI atau DPD RI saja tidak ada kewajiban calon untuk bertempat tinggal sesuai dengan alamat KTP di daerah pemilihannya.

Nah, disini saya lihat KPU tampaknya keliru dalam menafsirkan makna “penduduk” yang dimaksud dalam UU Pemilu. Dalam bayangan KPU, satu-satunya parameter penduduk adalah KP. Padahal tidak demikian.

Definisi penduduk telah tegas diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan _“Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.”_

Pengertian itu ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

Jadi, merujuk pada pengertian konstitusi tersebut, tolok ukur penduduk yang sesungguhnya adalah “tempat tinggal”, bukan KTP. Adapun tempat tinggal penduduk tidak selalu sama dengan yang tertera di KTP mereka.

Sudah jamak diketahui umum sehingga tidak perlu dibuktikan lagi _(notoire feiten)_, secara faktual sangat banyak masyarakat yang karena suatu keadaan terpaksa harus bertempat tinggal atau berdomisili di alamat yang berbeda dengan yang tercantum di KTP-nya.

Nah, ini soal-soal yang begini tentu harus diluruskan agar Pemilu 2024 tidak diwarnai dengan terlanggarnya hak politik masyarakat untuk menjadi anggota partai yang menjadi bagian dari hak konstitusional sekaligus hak asasi manusia.

Hal-hal seperti itulah yang besok akan kami tanyakan kepada KPU agar jangan sampai ketika masa verifikasi faktual keanggotaan nantinya ada anggota kami yang dicoret atau dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh KPU hanya karena alasan anggota bersangkutan terdaftar pada kepengurusan Partai Buruh di suatu kabupaten/kota yang berbeda alamat dengan KTP-nya.

*Said Salahudin*

Ahli Hukum Tata Negara/

Ahli Kepemiluan/

Kepala BPSKP Partai Buruh/

Ketua Tim Khusus Pemenangan Partai Buruh.

Continue Reading

Metro

Angkat Nama Maluku, Nikolas Kilikily Bawa Event Tinju Internasional ke Senayan

Published

on

By

Jakarta, — Ketua Dewan Pengawas FTPI Pusat, Yance Rahayaan, S.Sos menyampaikan apresiasi kepada promotor internasional asal Maluku, Nikolas Johan Kilikily, atas penyelenggaraan Pattimura International Big Fight 2026.

Event ini akan digelar pada 29 Mei 2026 di Auditorium LPP TVRI dalam rangka memperingati Hari Pattimura ke-209.

Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum penting dalam membangkitkan kembali kejayaan tinju Indonesia, sekaligus memperkuat nilai persatuan bangsa melalui olahraga.

Maluku sebagai daerah dengan sejarah panjang dalam melahirkan petinju dunia seperti Ellyas Pical dan Nico Thomas kembali menunjukkan kontribusinya melalui event ini.

Yance bahkan menyebut Niko Kilikily sebagai representasi semangat Pattimura di era modern.

“Ini adalah bentuk nyata melanjutkan perjuangan Pattimura di dunia olahraga tinju,” ujarnya.

Tokoh tinju nasional, Marasal Hutabarat, turut memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan event tersebut.

“Ini adalah bentuk nyata melanjutkan cita-cita perjuangan Pattimura melalui olahraga tinju. Apalagi Maluku telah terbukti melahirkan petinju legendaris seperti Rachman Kilikily,” ujar Marasal.

Continue Reading

Metro

GALERI UMKM DI DPRD KULON PROGO RUANG BERKARYA DAN INSIPIRASI UNTUK GENERASI MUDA KULON PROGO

Published

on

By

Kulonprogo, 10/4/2026 -Karyapost.com,Semangat pemberdayaan ekonomi kerakyatan terus bertumbuh di Kabupaten Kulon Progo.

Salah satu wujud nyata hadir melalui “Galeri DPRD” yang dikelola oleh Bapak Nuryadi, warga Jatirejo, Kecamatan Lendah.

Galeri ini menjadi wadah strategis bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk menampilkan sekaligus memasarkan produk-produk unggulan daerah.

Didirikan sekitar tahun 2021, Galeri DPRD berawal dari kiprah Bapak Nuryadi sebagai duta marketing UMKM.

Berbekal semangat kolaborasi dan kepedulian terhadap kemajuan ekonomi masyarakat dari sinilah kesempatan untuk menghadirkan produk lokal menjadi pusat publikasi maupun penasaran di ruang galeri di lingkungan Gedung DPRD Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta.

Alhamdulillah, dengan dukungan berbagai pihak, galeri ini dapat berdiri dan menjadi tempat bagi UMKM untuk berkembang,” ungkap Bapak Nuryadi dengan penuh rasa syukur karena galeri ini adalah wujud nyata dalam menampilkan beragam produk khas Kulon Progo mulai dari kerajinan tangan,aneka makanan ringan, berbagai jenis kopi lokal seperti Kopi Menoreh, hingga koleksi batik yang beragam mulai dari batik tulis, batik motif, hingga batik kombinasi semua tertata rapi dan menarik perhatian pengunjung.

Selama kurang lebih tiga tahun Galeri ini berdiri di lingkungan komplek area DPRD kemudian telah menjadi rumah bersama bagi para pelaku UMKM di Kulon Progo kemudian tidak hanya sebatas sebagai tempat publikasi maupun pemasaran tapi galeri ini juga menjadi simbol sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam menguatkan ekonomi lokal berbasis kearifan daerah.

Dengan penuh harap, keberadaan galeri ini dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda, khususnya di Kulon Progo, untuk terus berkarya, berinovasi, dan berani memulai usaha.

Dalam perspektif nilai-nilai Islami, upaya ini juga menjadi bagian dari ikhtiar menjemput rezeki yang halal, sekaligus memberikan manfaat luas bagi sesama semoga ke depan semakin banyak generasi muda kulon progo yang tergerak untuk membangun konsep ekonomi kreatif dalam mengembangkan potensi lokal di daerahnya sendiri begitu Bapak Nuryadi menyampaikan kepada awak media.

Budi Legowo Santoso Kabiro Karyapos Daerah Istimewa Yogyakarta disela-sela waktunya wawancara dengan bapak Nuryadi di kantin DPRD menjelaskan bahwa Galeri ini bukan sekadar ruang pameran atau publikasi terkait produk-produk lokal  daerah melainkan simbol perjuangan maupun kolaborasi  dengan harapan bahwa tujuan niat yang baik disertai kerja keras, ikhtiar dan doa maka setiap langkah kecil dapat menjadi jalan menuju keberkahan dan kemajuan bersama dalam membangun media pembelajaran serta pemberdayaan melalui karya ide.

Jurnalis: Firmanda Dedi Wibowo

Continue Reading

Metro

Perkuat Nasionalisme, GMPRI Mendorong Masyarakat Tidak Mudah Termakan Hoaks

Published

on

By

Jakarta – Konflik dan perang yang kini sedang melanda Timur Tengah antara koalisi Amerika Serikat (AS)–Israel melawan Iran memberikan dampak, begitu banyak pelajaran berharga bagi Indonesia.

“Perang ini menjadi beban ekonomi Dunia dan Indonesia harus siap menghadapi berbagai gangguan dari dampak dunia Internasional,” ujar Raja Agung Nusantara, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Pemuda Republik Indonesia (DPP GMPRI) periode 2022-2027.

Dalam pernyataan persnya, Kamis (9/4/2026), Raja Agung mengatakan, GMPRI sebagai organisasi Pemuda dan Mahasiswa diseluruh Indonesia mendorong generasi muda agar berbenah diri, melihat dinamika perang generasi keenam yang melibatkan tekhnologi tinggi, siber, artificial intelligence (AI) dan proksi.

“Indonesia harus segera dibenahi dengan memperkuat rasa  nasionalisme generasi muda yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, meningkatkan kemampuan digital artificial intelligence (AI ) bagi genasi muda,” ujarnya.

Dia tambahkan, kemudian generasi muda juga harus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak mudah termakan hoaks dan disinformasi yang sengaja dihembuskan di media sosial

“Seperti kerusuhan diberbagai wilayah di Indonesia pernah terjadi ketika peristiwa Agustus 2025 lalu karena termakan hoaks dan disinformasi  generasi muda, pelajar kita terprovokasi hingga  berujung kerusuhan,” terangnya.

GMPRI melihat bagaimana kunci ketahanan Iran dalam  keberhasilan negaranya  menanamkan kesadaran berbangsa yang tinggi dan menyadari bahwa keselamatan bangsa hanya bisa dijamin oleh kekuatan sendiri dan  menjadi landasan lahirnya sistem pertahanan yang solid

Sebagai organisasi generasi muda Dan Mahasiswa, GMPRI mengajak kawan-kawan Pemuda dan Mahasiswa sebagai warga negara  Indonesia harus membangun kesadaran kebangsaan tinggi, nasionalisme dan siap berkorban untuk kepentingan nasional.

“GMPRI diseluruh Indonesia secara internal berkomitmen terus membangun rasa nasionalisme dan cinta tanah air,” pungkas Ketua Umum, Raja Agung Nusantara, menutup. (Suharto)

Continue Reading

Trending