JAKARTA – Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (Puspom TNI) menggelar Apel Gelar Personel Pengawalan Lalu Lintas dan Parkir (Wallakir) dalam rangka HUT Ke-80 TNI. Apel ini dipimpin langsung oleh Danpuspom TNI Mayjen Yusri Nuryanto di Pintu Sepatu Roda, Silang Monas, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).

Dalam apel tersebut, total 788 personel dikerahkan, terdiri dari 80 personel Puspomad, 50 personel Puspomal, 50 personel Puspomau, 17 personel Pom Kostrad, 250 personel Pomdam Jaya, 200 personel Polda Metro Jaya, 25 personel Denpom Gartap I/Jakarta, 16 personel Satprov Denma Mabes TNI, 50 personel Dishub Pemprov DKI Jakarta, 25 personel Satpol PP Pemprov DKI Jakarta, serta 25 personel Pamdal Monas.

Mayjen TNI Yusri Nuryanto kepada awak media menjelaskan bahwa apel gelar Wallakir bertujuan untuk mengecek kesiapan personel dan materiil. “Apel ini untuk memastikan kesiapan personel maupun materiil agar rangkaian kegiatan HUT ke-80 TNI berjalan tertib, lancar, aman, terutama masalah kemacetan jalan yang ada di sekitar Monas,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf dari Panglima TNI kepada masyarakat apabila selama persiapan hingga pelaksanaan kegiatan nanti menimbulkan ketidaknyamanan, terutama terkait arus lalu lintas.

“Kami mewakili Panglima TNI menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya. Rangkaian kegiatan sudah dimulai dan nanti pelaksanaan tanggal 5 Oktober dengan jumlah hampir 140 ribu prajurit serta 152 kendaraan taktis dan tempur yang akan terlibat, tentunya akan memberikan dampak karena akan kita menggunakan lalu lintas yang ada di sekitar Monas,” tegasnya.

Terkait pelaksanaan puncak HUT ke-80 TNI yang jatuh pada Hari Minggu dan berdekatan Car Free Day (CFD), Danpuspom TNI menegaskan sudah koordinasi dengan Dishub DKI bahwa kegiatan CFD tetap berjalan sebagaimana mestinya.
“Karena kita tidak mengganggu sampai ruas jalan Thamrin-Sudirman, kita hanya menggunakan area sepanjang sekitar Monas,” ujar Danpuspom TNI.

Lebih lanjut, Mayjen TNI Yusri Nuryanto meminta dukungan media untuk membantu mensosialisasikan kegiatan ini kepada masyarakat.

“Tolong kepada rekan media untuk dibantu mensosialisasikan kegiatan ini terutama bagi masyarakat yang akan berlalu lintas di sekitar Monas, mungkin nanti ada sedikit macet atau mungkin ada lalu lintasnya makin padat. Mohon dibantu disampaikan bahwa di sini ada kegiatan rangkaian latihan sampai nanti menjelang pelaksanaannya tanggal 5 Oktober yang jatuh pada hari Minggu,” pungkasnya.

Sebagai bentuk kepedulian sosial, usai apel dilaksanakan penyerahan sembako secara simbolis oleh Danpuspom TNI Mayjen Yusri Nuryanto. Selanjutnya, dilaksanakan pembagian 1000 Paket sembako dari Panglima TNI kepada masyarakat sekitar Monas yang turut hadir, sebagai wujud kedekatan TNI dengan rakyat. (*red)
Sumber: Puspen TNI

JAKARTA,  – Ribuan warga kembali memadati kawasan Pintu Timur Silang Monas, Jakarta, pada hari kedua pelaksanaan TNI AD Fair 2025, Minggu (21/9/2025). Sejak pagi, suasana semarak sudah terasa ketika Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., ikut ambil bagian dalam ajang Panglima Run bersama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R., serta para Kepala Staf Angkatan lainnya.

Ribuan peserta dari prajurit TNI, Polri, komunitas lari, hingga masyarakat umum berlari bersama dalam suasana penuh sportivitas dan kebersamaan. Ajang ini menjadi salah satu rangkaian HUT ke-80 TNI yang bertujuan mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat sekaligus mengajak masyarakat gemar berolahraga.

Tidak hanya Panglima Run, hari kedua TNI AD Fair juga dimeriahkan dengan beragam kegiatan sosial. Di arena pameran, digelar bakti sosial dan pengobatan gratis bagi masyarakat umum. Panglima TNI bersama para Kepala Staf Angkatan bahkan menyerahkan bantuan sosial secara simbolis kepada para pasien yang berobat, peserta khitan massal, pengemudi ojek daring, hingga pasien tumor rahang yang tengah menjalani perawatan.

Suasana hangat juga terasa saat dilakukan _video conference_ dengan Satgas Kesehatan TNI yang bertugas di Gaza, Palestina, serta di wilayah Papua, sebagai wujud kepedulian TNI terhadap misi kemanusiaan.

Di area pameran, antusiasme masyarakat terlihat luar biasa. Pengunjung rela mengantri untuk mencoba permainan seru, menikmati makan gratis, hingga membagikan keceriaan bersama keluarga sembari menikmati es krim gratis yang dibagikan TNI AD. Stand-stand TNI AD yang menampilkan alutsista modern, layanan edukasi, hingga rumah sakit lapangan penuh sesak oleh warga yang ingin mengenal lebih dekat peran dan kesiapan prajurit TNI AD.

Tak kalah meriah, panggung hiburan rakyat dengan penampilan band-band TNI AD dan Kartika Orchestra Ditajenad membuat suasana semakin hangat dan penuh kegembiraan.

Rahmat (24), seorang karyawan swasta asal Bekasi yang datang bersama teman-temannya, mengaku kagum dengan gelaran TNI AD Fair.
“Pameran ini sangat bagus, kita jadi tahu persenjataan yang dimiliki TNI saat ini. Harapannya, pameran seperti ini jangan hanya dua hari, supaya masyarakat bisa menyaksikan lebih lama lagi,” ujarnya.

Dengan mengusung tema “TNI PRIMA, TNI RAKYAT, INDONESIA MAJU”, TNI AD Fair 2025 hari kedua bukan hanya menjadi ajang pameran, tetapi juga ruang interaksi, kebersamaan, dan refleksi pengabdian TNI kepada rakyat. Kegiatan ini sekaligus menegaskan bahwa kehadiran TNI AD selalu menyatu dengan rakyat dalam suka maupun duka. *(Dispenad)*

Jakarta – Penggunaan sirene dan strobo tidak sepenuhnya dilarang. Polisi lalu lintas tetap diperbolehkan memakainya saat patroli untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas).

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho menegaskan, perangkat tersebut tetap bisa dipakai, namun hanya dalam keadaan yang benar-benar membutuhkan prioritas dan patroli petugas polisi lalu lintas.

“Polantas dalam patroli masih boleh menggunakan sirene maupun strobo, tapi sifatnya selektif. Kalau tidak mendesak, sebaiknya tidak dibunyikan,” kata Agus di Jakarta, Sabtu (20/9/2025).

Ia menjelaskan, kebijakan ini bukan pelarangan permanen, melainkan bagian dari evaluasi menyeluruh terkait tata cara pengawalan dan penggunaan tanda-tanda khusus di jalan.
Menurutnya, pengawalan kendaraan pejabat tetap berlangsung, hanya saja sirene dan strobo tidak lagi menjadi prioritas utama.

“Kami menghentikan sementara penggunaan suara-suara itu sembari menata ulang aturannya. Kalau memang tidak urgen, sirene tidak perlu digunakan,” ujarnya.

Langkah pembatasan ini, lanjut Agus, sekaligus merespons aspirasi masyarakat yang mengaku terganggu oleh penggunaan sirene dan lampu rotator secara berlebihan.

“Kami mendengar keluhan publik. Semua masukan itu akan kami jadikan bahan evaluasi, supaya lalu lintas lebih tertib dan nyaman bagi semua pengguna jalan,” tambahnya.

Saat ini Korlantas Polri tengah menyusun pedoman baru yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Regulasi itu secara tegas mengatur pembagian penggunaan lampu isyarat dan sirene sesuai fungsi kendaraan, mulai dari polisi, pemadam kebakaran, ambulans, TNI, hingga layanan darurat lain.

Bakal Ditindak Tegas
Sebelumnya, Korlantas Polri tengah mengevaluasi maraknya penggunaan sirene dan strobo ilegal di jalan raya.

Langkah ini diambil setelah munculnya gelombang penolakan dari masyarakat yang merasa terganggu dengan praktik tersebut.
Kepala Korlantas Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho menegaskan, semua masukan masyarakat akan menjadi bahan evaluasi bagi kepolisian.

“Semua masukan masyarakat itu hal positif untuk kita dan ini saya evaluasi,” ujarnya.
Agus mengungkapkan, meski penggunaan sirene dan strobo sudah diatur dalam undang-undang, pihaknya tetap meninjau kembali penerapan aturan di lapangan.

Ia bahkan menyatakan telah menghentikan penggunaan sirene dan strobo dalam kegiatan pengawalan yang dipimpinnya.
“Saya bekukan untuk pengawalan menggunakan suara-suara itu, karena masyarakat terganggu, apalagi saat lalu lintas padat,” tegasnya.

Gerakan protes publik terhadap sirene dan strobo ilegal ramai disuarakan di media sosial dengan tagar ‘Stop Tot Tot Wuk Wuk’.
Warganet menilai, sirene dan strobo seharusnya hanya dipakai untuk kepentingan mendesak, seperti ambulans dan mobil pemadam kebakaran.

Aturan mengenai prioritas kendaraan darurat sendiri telah tertuang dalam PP Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, serta UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kendaraan yang berhak menggunakan lampu isyarat dan sirene antara lain pemadam kebakaran, ambulans, kendaraan untuk memberi pertolongan kecelakaan lalu lintas, serta kendaraan pimpinan lembaga negara.