Connect with us

nasional

Dewan Pimpinan Pusat JIPI Gelar Deklarasi Akbar dan Diskusi Publik

Published

on

Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Jaringan Intelektual Peduli Indonesia (JIPI) menggelar acara Deklarasi Akbar dengan tema penguatan jaringan intelektual sebagai basis konsolidasi Nasional demi mewujudkan Indonesia emas 2045 yang bertempat di Gedung Joang 45 Jl. Menteng Raya No.31, RT.1/RW.10, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (7/10/2022).

Ketua Umum JIPI, Tio Sianipar yang didampingi oleh Sekretaris Umum, Pahala Simanjuntak, dan bendahara Umum Jansen Gabriel mengungkapkan kehadiran organisasinya dipastikan berjalan untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan bagi masyarakat tanpa memandang Suku, Ras, dan Agama.

“Jaringan Intelektual Peduli Indonesia (JIPI) yang dideklarasi hari ini adalah bentuk prakarsa saya dan rekan-rekan dari aktivis maupun akademisi. Kita semua merasa terpanggil karena ada kesamaan empati dan kepedulian terhadap bangsa ini,” ucapnya saat memberikan sambutan

Menurutnya, JIPI adalah solusi atas berbagai problem kebangsaan. JIPI ini dibentuk tidak lain adalah jawaban atas sekian banyak pertanyaan dan keresahan yang bergejolak dalam masyarakat Indonesia. Sebab itu, Jipi mempunyai Jargon. Yakni Serasi, Mandiri dan Mengabdi untuk NKRI.

Bukan sembarang jargon, ia pun menjelaskan maknanya agar diingat oleh masyarakat. Serasi artinya kesatuan dalam berpikir dan bertindak. Ada sinergitas antara ide dan aksi.

“Ada keselarasan dalam membangun jaringan keindonesiaan kita. Mandiri mengartikan sikap kedirian kita. Bahwa jaringan yang kita bangun haruslah berorientasi untuk menciptakan kemandirian dan kedaulatan,” bebernya

Ia mengutarakan kedua jargon itu bermuara pada bentuk pengabdian untuk NKRI. Bila sudah serasi dan mandiri, maka aksi nyata sebagai bentuk pengabdian dapat diwujudnyatakan. Inilah bentuk sumbangsih untuk NKRI.

Kandidat Doktor dari Universitas Indonesia mengibaratkan perlu belajar dari laba-laba yang mengiventasikan waktu dan tenaganya sedemikian rupa untuk membangun jaringnya. Secara perlahan, laba-laba mampu merangkai jejaring yang kuat dan lebar, sehingga ia dapat menangkap dan menyantap mangsanya. Demikian juga dengan spirit pendirian JIPI, yang menegaskan bahwa kita bergerak dalam semangat berjejaring.

“Saya yakin, bahwa JIPI yang diisi oleh orang-orang dengan berbagai latar belakang profesi dapat membangun, memperkuat dan melebarkan jejaringnya di mana-mana, dan berkontribusi bagi bangsa ini,” tegasnya

Lebih lanjut, JIPI yang dideklarasi di Gedung Juang, Menteng ini adalah tanda keseriusan Di Gedung bersejarah inilah dipanjatkan segala bentuk harapan, dan mengikat komitmen kebangsaan.

“Biarlah gedung ini menjadi saksi perjuangan kita untuk ke depannya. Dari tempat inilah, kita memulai sebagai titik keberangkatan kita, memperkuat jejaring dan mengonsolidasikan seluruh sumber daya dan kekuatan kita menuju pada titik tuju Indonesia Emas yang akan datang,” jelasnya

Ketum JIPI mengatakan bahwa Indonesia Emas yang akan disongsong pada tahun 2045 adalah momentum besar. JIPI akan menjadi salah satu elemen intelektual yang akan turut mewarnai arak-arakan menuju kesana.

“Kita akan saling berkolaborasi, merancang program dan kegiatan yang strategis, serta bersinergi dengan banyak pihak mewujudkan Indonesia yang kita cita-citakan bersama. Kami berharap jipi agar dikenal bukan hanya karena besar nama, namun dikenal karena besar implementasinya kepada bangsa dan negara,” tandasnya

Dalam kesempatan ini, JIPI juga mengadakan diskusi publik dengan mendatangkan tiga pembicara yang diketahui sebagai pakar bidang politik dan hukum di Indonesia, yakni, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Theofransus L.A Litaay, SH, LLM, Ph.D, Dosen Universitas Indonesia, DR Margaretha Hanita S.H, M.SI serta Ketua Umum DPP KNPI, La Ode Umar Bonte. Diskusi publik yang digelar itu mengusung tema “Tantangan Politik Hukum Pasca Reformasi di Indonesia”

Sebagai Informasi, JIPI mempunyai visi – misi sebagai berikut.

V I S I :

“Mewujudkan Kesejahteraan yang Berkeadilan demi Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia melalui Pengembangan Ahklak dan Bermartabat bagi JIPI, Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

M I S I :

1. Meningkatkan Rasa Persatuan dan Kesatuan dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara;
2. Memberdayakan Masyarakat dalam Meningkatkan Kemandirian Berusaha serta Memanfaatkan Sumber Daya Alam;
3. Berpartisipasi Aktif Menyerap Aspirasi Masyarakat;
4. Menjalin Kemitraan Strategis dan Kritis dengan Pemerintah Sekaligus menjadi Kontrol Sosial yang dengan berpegang teguh pada prinsip Berkeadilan;
5. Menggelorakan Semangat Kebinekaan di bawah Naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Continue Reading

nasional

Bimtek Nasional PBB Jadi Momentum Penguatan Kader, Samsul Bahri Daulay Soroti Dugaan Pelanggaran Ketenagakerjaan di Paluta

Published

on

By

JAKARTA – Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional yang diselenggarakan oleh Partai Bulan Bintang (PBB) pada 27–29 April 2026 di Swiss-Belinn Cawang, Jakarta, menjadi momentum strategis bagi penguatan kapasitas kader legislatif di seluruh Indonesia, Selasa (28/4/2026).

Di sela kegiatan tersebut, Samsul Bahri Daulay, S.Ag., selaku Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), menyampaikan bahwa Bimtek ini sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya kader partai, khususnya anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari self development bagi kami sebagai anggota DPRD, untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan agar lebih maksimal dalam mengabdi kepada masyarakat serta mengimplementasikan cita-cita Partai Bulan Bintang di daerah,” ujar Samsul kepada awak media.

Ia menjelaskan bahwa perkembangan PBB di Kabupaten Padang Lawas Utara menunjukkan tren yang sangat positif. Pada Pemilu 2014, PBB hanya memperoleh satu kursi DPRD, meningkat menjadi tiga kursi pada 2019, dan kembali melonjak menjadi lima kursi pada Pemilu 2024. Capaian tersebut sekaligus mengantarkan kader PBB menduduki posisi strategis sebagai Wakil Ketua I DPRD.

“Dengan capaian ini, kami menargetkan pada Pemilu 2029 dapat menambah kursi menjadi delapan, minimal bertambah dua hingga tiga kursi. Ini target realistis yang akan kami capai melalui kerja-kerja politik yang konsisten di tengah masyarakat,” tegasnya.

Selain membahas penguatan kader, Samsul juga menyoroti secara serius persoalan ketenagakerjaan di daerahnya, khususnya terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan PT FR.

Ia mengungkapkan adanya kasus pemukulan terhadap karyawan oleh pihak manajemen perusahaan dengan tuduhan pencurian brondolan. Tindakan tersebut dinilai sebagai bentuk kesewenang-wenangan yang tidak dapat dibenarkan.

“Pemukulan karyawan oleh pihak manajemen dengan tuduhan mencuri brondolan adalah tindakan yang sangat kami kecam. Ini merupakan bentuk kesewenang-wenangan yang tidak boleh terjadi di lingkungan perusahaan,” tegasnya.

Selain itu, Samsul juga menyoroti dugaan pelanggaran lain berupa pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak serta perlakuan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan.

“Kami juga akan mengecek apakah perusahaan tersebut sudah memperlakukan karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jika tidak, tentu harus ada tindakan tegas,” lanjutnya.

Sebagai langkah konkret, ia menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) bersama unsur pimpinan DPRD serta berkoordinasi dengan pihak terkait guna memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi, termasuk standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

“Kami akan turun langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya. Perusahaan harus taat aturan dan menghormati hak-hak pekerja,” ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Samsul berharap kegiatan Bimtek ini dapat memperkuat soliditas kader PBB sekaligus meningkatkan kapasitas dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.

“Kami optimistis Partai Bulan Bintang ke depan akan semakin besar dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat serta pembangunan daerah,” pungkasnya.

Continue Reading

nasional

Forum KTB Wirogunan, Jogja: Bukan Sekadar Siaga, Hadir Untuk Sesama

Published

on

By

Yogyakarta, – Karyapost.com. Forum Kampung Tangguh Bencana (KTB) Kelurahan Wirogunan, ambil bagian dalam Apel Siaga Hari Kesiapsiagaan Bencana 2026, yang digelar di Pendopo Manunggal Kemantren Mergangsan, Kota Yogyakarta, Jumat (24/4/2026). Kegiatan ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan wujud nyata komitmen masyarakat dalam membangun ketangguhan dari tingkat paling dasar, yaitu kampung.

Di tengah berbagai potensi bencana yang dapat terjadi kapan saja, kehadiran para relawan KTB menjadi simbol harapan, bahwa selalu ada tangan-tangan siap menolong, bahkan sebelum bantuan datang dari luar.

Apel siaga yang diselenggarakan oleh Jawatan Keamanan, Kemantren Mergangsan ini juga menampilkan kesiapan sarana dan prasarana milik KTB dari seluruh wilayah Mergangsan.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Mantri Pamong Praja (MPP) Mergangsan, Forkompimtren, para lurah, perwakilan KTB, Satgas BPBD, BKO Satpol PP, serta relawan bencana se-Mergangsan. Kehadiran berbagai unsur ini memperlihatkan sinergi kuat antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun sistem kesiapsiagaan yang terpadu.

Dalam sambutannya, MPP Mergangsan, Suradi, memberikan apresiasi atas dedikasi para relawan, khususnya KTB Wirogunan yang dinilai sigap dalam membantu masyarakat.

Ia menegaskan bahwa KTB bukan hanya hadir saat bencana terjadi, tetapi menjadi bagian dari kehidupan sosial warga, menghidupkan nilai gotong royong, kepedulian, dan solidaritas yang menjadi fondasi utama ketahanan masyarakat. Pernyataan ini seolah menegaskan bahwa kekuatan terbesar dalam menghadapi bencana bukan hanya pada alat, tetapi pada kebersamaan.

Lurah Wirogunan, Siti Mahmudah Setyaningsih, turut menyampaikan rasa bangga atas eksistensi tujuh KTB di wilayahnya, yakni KTB Bintaran, Surokarsan, Wirogunan, Joyonegaran, Nyutran, Mergangsan Lor, dan Mergangsan Kidul.

Ia berharap para relawan terus menjadi pilar kemanusiaan yang tidak hanya bergerak dalam situasi darurat, tetapi juga aktif dalam upaya penyelamatan, perlindungan, dan pelayanan masyarakat secara luas. Harapan ini mencerminkan peran strategis KTB sebagai garda terdepan di tingkat lokal.

“Kami berharap para relawan yang telah siaga ini dapat terus menjadi pilar kemanusiaan, tidak hanya dalam penanggulangan bencana, tetapi juga dalam upaya penyelamatan, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat secara luas,” ujar Siti Mahmudah.

Sementara Ketua KTB Wirogunan, Nogososro, menyebut apel siaga ini sebagai momentum penting untuk memperkuat semangat dan komitmen relawan. Menurutnya, kepercayaan masyarakat menjadi energi utama untuk terus bergerak dan berbenah. Ia menegaskan komitmen KTB Wirogunan untuk meningkatkan kapasitas, memperkuat koordinasi, dan menjaga kesiapsiagaan agar semakin tangguh dan responsif dalam menghadapi berbagai situasi.

Menariknya, meski belum genap satu tahun berdiri, Forum KTB Wirogunan telah menunjukkan kiprah nyata. Tidak hanya fokus pada kesiapsiagaan bencana alam, mereka juga aktif merespons potensi bencana sosial, seperti penanganan pohon rawan tumbang dan berbagai kegiatan kemasyarakatan lainnya.

“Kami terus bergerak membantu masyarakat, sebagaimana komitmen Forum KTB ‘Kompak, Tetap Siaga, Wani Mrantasi’, dalam memberikan kontribusi nyata bagi keselamatan dan kesejahteraan bersama,” ujar Nogososro.

Dari langkah-langkah sederhana namun konsisten, para relawan ini menghadirkan makna bahwa ketangguhan tidak dibangun dalam sehari, melainkan melalui kepedulian yang terus dirawat.

Para relawan yang tergabung dalam KTB, membuktikan bahwa kekuatan terbesar sebuah komunitas terletak pada kepedulian dan kebersamaan. Ketika bencana datang, selalu ada tangan-tangan ikhlas yang siap menolong. (ar)

Jurnalis: Abdul Razaq

Continue Reading

nasional

Amirullah Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Hadiri Rapat Asistensi Kemendagri, Bahas Terobosan Baru Pengelolaan Sampah oleh PDAM

Published

on

By

Jakarta – Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Amirullah, menghadiri Rapat Asistensi Penyelesaian Masalah BUMD Air Minum, Limbah, dan Sanitasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Hotel Mercure Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (21/4/2026).

Amirullah mengatakan, kehadiran Pemerintah Kota Pontianak dalam forum tersebut bertujuan mencari terobosan baru dalam pengelolaan layanan publik, khususnya terkait pengolahan sampah yang berpotensi melibatkan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

“Kami diundang oleh Kemendagri mengikuti kegiatan rapat asistensi yang diinisiasi Direktorat BUMD, BLUD, dan Barang Milik Daerah di bawah Ditjen Bina Keuangan Daerah. Salah satu yang dibahas adalah mencari pemikiran baru terkait pengolahan sampah yang bisa dilakukan oleh PDAM,” ujar Amirullah di sela kegiatan.

Ia menjelaskan, wacana tersebut masih berada pada tahap awal dan menjadi bahan diskusi di antara para peserta. Menurutnya, secara regulasi, BUMD memiliki peluang untuk mengembangkan usaha di luar bisnis utamanya selama didukung perubahan aturan daerah.

“Memang ini masih tahap inisiasi dan masih diperdebatkan apakah memungkinkan. Namun, namanya BUMD bisa saja mengelola di luar bisnis utamanya, dengan menyesuaikan peraturan daerah. Selama itu baik untuk daerah, tentu bisa dipertimbangkan,” jelasnya.

Amirullah menambahkan, pihaknya terus mencari formulasi terbaik agar berbagai persoalan layanan publik, termasuk pengelolaan sampah, dapat ditangani secara bersama dan optimal.
“Kita mencari jalan bagaimana sebuah permasalahan bisa kita kelola bersama-sama dengan baik,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa kondisi Perusahaan Air Minum di Kota Pontianak saat ini dalam keadaan sehat. Bahkan, cakupan pelayanannya telah mencapai lebih dari 99 persen.
“Di Kota Pontianak, perusahaan air minumnya sehat, cakupan pelayanan juga di atas 99 persen, dalam kondisi yang baik-baik saja,” ungkapnya.

Terkait hasil rapat, Amirullah menyebut pembahasan masih terus didalami. Pemerintah daerah, kata dia, perlu kreatif dalam mencari sumber pembiayaan baru guna mendukung pelayanan masyarakat.

“Ini masih tahap diskusi dan inisiasi, kita mencari formulasi terbaik yang bisa dilaksanakan di daerah. Dalam kondisi sekarang, kita harus kreatif, termasuk dalam creative financing untuk mencari sumber pendapatan baru, salah satunya melalui pengolahan yang menjadi kewajiban pelayanan publik,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending