Connect with us

nasional

Pelantikan Dewan Pengurus Pusat Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia Masa Bakti 2023-2028

Published

on

Jakarta, 16 September 2023
Perayaan 78 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia telah dilewati, dalam lintasan waktu tersebut, proses transformasi perbaikan insan Indonesia sebagai suatu bangsa pun terus terjadi hingga saat ini, dan harus terus optimis menjelang 100 tahun Indonesia nanti hingga cita-cita para pendiri bangsa Indonesia yang tercantum dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar Tahun1945, dapat dirasakan oleh segenap individu rakyat Indonesia. Bonus Demografi yang dialami Bangsa Indonesia saat ini, menjelang 100 tahun Indonesia Emas, patut dipersiapkan secara matang, strategis dan berkelanjutan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, Penduduk Indonesia dalam usia produktif berada pada angka 69,25% atau sejumlah 190,83 juta jiwa dari total keseuluruhan Penduduk Indonesia saat ini. Angka ini merupakan posisi penting dan vital untuk dapat membangun Negeri melesat jauh dalam bersaing pada tatanan Global Dunia.

Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IP-KI) pada Musyawarah Nasional (MUNAS) ke-20 Tahun 2023, menetapkan arah Kompas perjuangan Organisasi Kebangsaan ini untuk dapat berperan, berkontribusi dan memberikan andil yang lebih strategis lagi bagi Bangsa dan Negara. Tidak hanya sebatas sebagai Think Tank Organization, namun juga perlu memberikan kontribusi konkret yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Mewujudkan 100 Tahun Indonesia Emas, artinya perlu mempersiapkan para generasi muda Bangsa saat ini. Untuk itulah Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IP-KI) hadir kembali untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa ini dan turut ambil bagian dalam mewujudkan 100 tahun Indonesia Emas.

Untuk mewujudkan hal tersebut maka hasil Musyawarah Nasional (Munas) IP-KI bulan Juni tahun 2023 lalu, sudah memilih ketua umum DPP IP-KI dan menyusun kepengurusan di Dewan Pengurus Pusat Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (DPP IP-KI) masa bakti 2023 – 2028, serta melakukan pelantikan yang dilakukan oleh Ketua Umum DPP IP-KI, Pak H. Baskara Sukarya.

“Indonesia sedang menerima Bonus Demografi sebagai suatu momentum kesempatan bagi kita bersama, untuk dapat menentukan harkat dan martabat bangsa kita nantinya akan menjadi Indonesia dengan makna warna Emas itu sendiri.

Menempatkan para generasi muda Bangsa
sebagai skala prioritas utama, saya rasa hal tersebut adalah hal yang bijak untuk dapat kita lakukan saat ini.” ungkap Pak Baskara Sukarya ketika ditemui di Hotel Millenium, Jakarta.

Pak Baskara kembali menegaskan bahwa strategi transformasi kelembagaan IP-KI
sebagaimana dulu didirikan oleh para pendiri seperti Jenderal Besar AH Nasution, serta para pejuang kemerdekaan dan tentara Republik Indonesia pada saat itu, adalah transformasi yang bukan sekedar optimalisasi fungsi, melainkan juga penyesuaian metodologi yang beriringan dengan perkembangan zaman.

Di era digital ini, teknologi dapat menjadi alat utama dalam menyampaikan pesan moral kebangsaan dengan bentuk yang lebih efektif dan merata kepada seluruh individu masyarakat, khususnya para generasi muda Bangsa ini. IP-KI terus berusaha untuk mengoptimalisasi
teknologi dalam menginspirasi masyarakat untuk menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila, di mana hal ini menjadi concern utama IP-KI tatkala adanya data penelitian dari Setara Institut yang menyajikan data kurang lebih 57% generasi muda kita, tidak keberatan bila Ideologi PANCASILA diganti. Hal tersebut menjadi kekuatiran sekaligus menjadi perhatian khusus dari Pak Baskara melihat kondisi generasi muda saat ini.

“Atas kondisi tersebut, IP-KI bukanlah sebagai entitas yang dapat berdiri sendiri, tetapi sebagai bagian integral dari Masyarakat dan Pemerintah dalam membangun sinergitas.

Kami berusaha untuk selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, berbagi ruang dan pandangan,serta menjadi penjaga api Nasionalisme dan Cinta Tanah Air sekaligus berupaya secara konsisten dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.” tegas Pak Baskara.

“Kami berharap masyarakat dapat bersatu dan dan memandang masa depan yang lebih baik sebagai satu kesatuan bangsa yang kuat dalam segala situasi dan kondisi, terlebih dalam menjelang pesta Demokrasi.” pungkasnya dengan penuh antusias.

Dalam pidatonya, Pak Baskara menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat khususnya dalam rangka menjelang proses demokrasi pemilihan umum negara Indonesia, agar tetap bersatu, mengedepankan proses demokrasi yang kondusif dan saling menghargai juga menghormati serta bersama-sama berkomitmen untuk menjaga kedaulatan Indonesia yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan setiap hak-hak warga negaranya serta tegas dalam mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tingkat usia produktif meningkat, kunci Indonesia menjadi negara besar dunia, namun Keadilan harus diwujudkan secara totalitas dan menjadi perhatian dalam sisi Pendidikan sebagai pondasi vital, ekonomi penopang negara, transformasi perkembangan teknologi dalam setiap lini, namu tetap tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa NKRI dan menutup celah Korupsi sebagai sebuah pola ataupun kultur yang tidak mengedepankan Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Roh IP-KI sebagai Organisasi Kebangsaan siap bertransformasi dengan memprioritaskan kualitas pembangunan khususnya pada generasi muda saat ini sebagai suatu pengisi bonus demografi dalam suatu siklus panjang yang saat ini harus dipersiapkan secara serius.

Continue Reading

nasional

Ristadi, S.T., S.H.Presiden KSPN : Komitmen Ngawal Reformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional Inklusif, Keadilan, dan Berpihak Pada Perlindungan Pekerja Indonesia

Published

on

By

Jakarta – Ristadi, S.T., S.H.Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) menegaskan pentingnya pelibatan aktif kaum buruh dalam setiap proses legislasi ketenagakerjaan dan reformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Hal tersebut disampaikan dalam acara Declaration of Trade Union Confederations Joint Commitment for National Social Security System Reform in Indonesia yang digelar di Le Meridien Jakarta, Kamis (26/02/26).

Dalam forum yang dihadiri 10 konfederasi serikat pekerja terbesar yang tergabung dalam Tripartit Nasional tersebut, Ristadi menekankan bahwa pengalaman masa lalu harus menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dan DPR agar tidak lagi mengabaikan aspirasi buruh dalam penyusunan undang-undang.

“Pengalaman kurang baik kemarin harus diperbaiki. Soal partisipasi dan pelibatan buruh dalam penyusunan Undang-Undang Ketenagakerjaan itu wajib. Kalau pemerintah dan DPR tidak ingin terjadi gelombang besar-besaran seperti sebelumnya, maka buruh harus dilibatkan dari awal,” tegas Ristadi.

Menurutnya, keterlibatan tersebut bukan sekadar formalitas, tetapi benar-benar membuka ruang dialog substantif dengan konfederasi yang memiliki basis anggota riil di lapangan. Dari 23 konfederasi yang tercatat di Indonesia, hanya 10 konfederasi yang memiliki keanggotaan terbesar dan terlibat dalam Tripartit Nasional, dan mereka hadir dalam deklarasi tersebut.

Soroti Ketimpangan Upah Antar Daerah

Dalam wawancara usai acara, Ristadi juga menyoroti persoalan ketimpangan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang dinilainya semakin tidak rasional dan tidak adil.

“Jogjakarta sekitar Rp2 juta, sementara Karawang sudah lebih dari Rp5 juta. Selisihnya 2,5 kali lipat. Jam kerja sama, kompetensi sama, tapi upah berbeda jauh. Ini tidak adil bagi pekerja, juga tidak adil bagi pengusaha,” ujarnya.

Ia mempertanyakan dasar penetapan upah yang terlalu bertumpu pada dinamika tekanan industrial di masing-masing daerah, bukan pada standar kebutuhan hidup yang objektif.

“Kalau alasannya kebutuhan hidup layak, mari kita cek. Apakah biaya hidup di Karawang 2,5 kali lebih mahal dari Jogja? Harga kos, beras, BBM tidak jauh berbeda. Yang membedakan hanya tekanan,” tegasnya.

KSPN mendorong agar regulasi sistem pengupahan nasional direvisi dan dimasukkan dalam pembahasan undang-undang ketenagakerjaan yang baru, sehingga tercipta sistem yang lebih adil dan proporsional antar wilayah.

Tolak Outsourcing dan Impor Ilegal

Sebagai Presiden KSPN, Ristadi juga konsisten menyuarakan penolakan terhadap sistem kerja outsourcing yang dinilai merugikan pekerja serta mendesak penindakan tegas terhadap praktik impor ilegal yang berdampak langsung pada gelombang PHK massal, khususnya di sektor tekstil dan garmen.

“Kita ingin industri dalam negeri dilindungi. Kalau impor ilegal terus dibiarkan, yang jadi korban adalah buruh. PHK terjadi di mana-mana,” katanya.

Melalui deklarasi bersama ini, konfederasi serikat pekerja berkomitmen mengawal reformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional agar lebih inklusif, berkeadilan, dan berpihak pada perlindungan pekerja Indonesia.

Ristadi berharap proses politik yang saat ini berjalan di DPR dapat benar-benar menyerap aspirasi buruh dan tidak mengulang kesalahan masa lalu.

“Reformasi jaminan sosial dan ketenagakerjaan harus menjadi momentum memperbaiki hubungan industrial nasional. Libatkan buruh secara nyata, bukan sekadar simbolik,” pungkasnya.

Continue Reading

nasional

Resmi Dibuka Pertama Kali Sejarah Perayaan Imlek Festival 2026 Nasional di Lapangan Banteng Tema “Rayakam Keberagaman Dalam Harmoni Nusatara”

Published

on

By

Jakarta – Semarak perayaan Tahun Baru Imlek Kembali terasa meriah dalam gelaran Imlek Festival 2026 yang berlangsung di Lapangan Banteng, mulai 22 Februari hingga 3 Maret 2026 di hadiri oleh Irene Umar (Ketum Imlek Nasional) & Veronica Tan (Waketum Imlek Nasional), Muhammad Qodari (Kepala Staf Kepresidenan), Maruawar Sirait (Menteri Perumahan), Rudi Hartono (Pengusaha), Elizabeth Ratu (Kadis UMKM DKI Jakarta), Tommy Winata (Pegusaha). Abraham Rudi
Ketua Dewan Penyantun Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI),l

“Imlek adalah bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Festival ini menjadi bukti bahwa keberagaman bukan untuk dipertentangkan, melainkan dirayakan bersama dalam harmoni,” ujarnya di hadapan para pengunjung, Minggu (22/2/2026).

Mengusung tema “Rayakan Keberagaman dalam Harmoni Imlek Nusantara”, festival ini menjadi ruang temu budaya yang memadukan tradisi Tionghoa dengan semangat kebhinekaan Indonesia.‎Acara yang terbuka untuk umum dan tanpa biaya ini diadakan setiap hari pukul 15.00 hingga 22.00 WIB.

Ribuan pengunjung memadati area festival untuk menyaksikan beragam pertunjukan seni, mulai dari barongsai, tari naga, hingga penampilan musik dan budaya lintas etnis yang menampilkan kekayaan Nusantara.

‎Nuansa merah khas Imlek mendominasi lokasi acara. Deretan lampion yang menggantung indah berpadu dengan dekorasi ornamen tradisional, menciptakan suasana hangat dan penuh suka cita. Atraksi tari naga menjadi salah satu penampilan yang paling menyedot perhatian.

Gerakan lincah para pemain dengan kostum naga berwarna emas dan merah menampilkan penonton, disambut tepuk tangan meriah.‎Kehadiran Wakil Menteri Ekonomi Kreatif sekaligus Ketua Umum Imlek Nasional, Irene Umar, turut menambah semarak perhelatan ini.

Dalam berbagai hal, Irene menegaskan bahwa Festival Imlek bukan sekadar perayaan budaya, melainkan juga momentum memperkuat persatuan bangsa melalui kreativitas.

Irene Umar, Ketua Umum Imlek Nasional dan Wakil Menteri Ekonomi Kreatif‎Ia juga menekankan pentingnya sektor ekonomi kreatif dalam mendukung kegiatan berbasis budaya. Menurutnya, festival seperti ini mampu mendorong pertumbuhan pelaku UMKM, industri kreatif, serta pariwisata perkotaan.‎Beragam stan kuliner, kriya, hingga produk fesyen bernuansa Tionghoa dan Nusantara juga meramaikan area festival, memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk berkembang.

Festival ini juga mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk kementerian dan lembaga terkait, sebagai bagian dari upaya memperkuat identitas budaya nasional menuju visi Indonesia Emas 2045. Melalui perayaan yang inklusif, masyarakat diajak untuk memahami dan menghargai tradisi sebagai bagian dari perjalanan panjang bangsa.

Sejumlah pengunjung mengaku antusias dengan penyelenggaraan festival yang dinilai semakin tertata dan meriah dari tahun ke tahun. Selain menjadi ajang hiburan keluarga, Imlek Festival 2026 juga dinilai sebagai sarana edukasi budaya bagi generasi muda.

Dengan semangat kebersamaan yang kental, Festival Imlek 2026 di Lapangan Banteng tak hanya menjadi perayaan Tahun Baru Imlek, tetapi juga simbol kuat bahwa Jakarta—dan Indonesia—tumbuh dalam keberagaman yang harmonis.

Continue Reading

nasional

KPPG / KESATUAN PEREMPUAN PARTAI GOLKAR KECAMATAN GALUR KABUPATEN KULON PROGO YOGYAKARTA

Published

on

By

Kulon Progo, – 17/2/2026 – Karya Pos, KPPG / Kesatuan Perempuan Partai Golkar Kecamatan Galur, Kabupaten kulon Progo Yogyakarta , melaksanakan kegiatan rutin pertemuan segenap pengurus maupun anggota diawali dengan pengajian Tadarus Al-Qur’an setelah itu kegiatan simpan pinjam khusus anggota KPPG yang hadir, keanggotaan KPPG kurang lebih 100 orang kemudian KPPG Galur mendapatkan perhatian bantuan dana hibah dari Agus Supriyanto anggota DPRD kabupaten kulon Progo untuk mendorong kemajuan anggota KPPG secara menyeluruh.

Ketua KPPG Kecamatan Galur Retno Jumilah menyampaikan terkait bantuan dana hibah dari anggota DPRD kulon Progo Agus Supriyanto sangat bermanfaat untuk kemajuan KPPG Galur , selain kegiatan pertemuan simpan pinjam khusus anggota KPPG Galur salah satunya kegiatan yang lain berbagi karya ide seperti pengembangan kuliner jajanan makanan tradisional sebagai kearifan lokal daerahnya untuk sarana pembelajaran dan pemberdayaan bagi pengembangan SDM anggota KPPG Galur kemudian gotong royong dalam kegiatan sosial seperti agenda baksos dengan tujuan membangun kepedulian terhadap lingkungannya.

Agus Supriyanto anggota DPRD Kabupaten kulon Progo menjelaskan bahwa KPPG Galur kabupaten kulon Progo akan terus berkarya memajukan semua potensi yang ada agar berdaya guna serta memberikan manfaat  khususnya kepada masyarakat di wilayah kecamatan Galur pada umumnya begitu disampaikan kepada awak media.

Jurnalis Budi Legowo Santoso

Continue Reading

Trending