Connect with us

Metro

Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pemenang Ganjar Pranowo (DPP GPGP) Gelar Diskusi Mengenai Kecurangan Pemilu 2024

Published

on

Jakarta, 29 November 2023 – Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pemenang Ganjar Pranowo (DPP GPGP) Menggelar Diskusi Mengenai Kecurangan Pemilu yang disampaikan oleh Sirra Prayuna di Kantor Sekretariat DPP GPGP Menteng Jakarta pada hari Rabu, 29 November 2023.

Acara diskusi tersebut dihadiri pengurus DPP GPGP dan juga para relawan lainya pendukung capres Ganjar Pranowo ; Dhini Mudiani( Ketum DPP GPGP), Helmi Fauzi (Dewan penasehat DPP GPGP), Sefriyanto (Sekjen DPP GPGP), Sirra Prayuna. SH. (Pengacara).

Helmy Fauzy sebagai Dewan Penasehat GPGP seusai ditemui awak Media Online mengatakan, Masyarakat sangat penting dan krusial dalam mengawal proses pemilu.

Karena saat ini nampaknya sudah terang benderang ada upaya-upaya untuk menggunakan aparatur negara dalam memenangkan pasangan tertentu.

Jadi dikhawatirkan ini akan memicu manipulasi suara dan pengerahan kekuatan negara secara sepihak dan tidak netral sebagaimana yang diamanatkan oleh perundang-undangan kita.

Yang penting disini adalah partisipasi masyarakat untuk terus mengawal proses pemilu kita baik itu pileg maupun pilpres nanti sehingga kita bisa mendapatkan pemilu yang jujur, bersih dan adil. Yang memang menggambarkan semangat demokrasi kita.

Jangan sampai karena kepentingan-kepentingan tertentu dan ambisi kekuasaan untuk mempertahankan kekuasaan, segala cara digunakan.

Untuk memenangkan kedudukan kerabat dalam posisi-posisi strategis negara. Kita percaya bahwa kekuatan masyarakat itu tidak bisa dikalahkan. Terutama kekuatan masyarakat untuk betul-betul mengawal suatu proses demokrasi yang benar, yang jujur, tidak ada satu kekuatanpun yang meredam ini.

Ketika rakyat bangkit tidak satu kekuatan yang bisa meredamnya. Tantangan kita bukanlah soal menang atau kalah tapi bagaimana kita kembali meletakan semangat reformasi pada relnya. Nilai-nilai etika berbangsa dan bernegara pada tempatnya. Jadi ini bukan semata-mata menang atau kalah tapi lebih dari itu kita menjaga KeIndonesiaan kita, Indonesia yang demokratis, adil, jujur dan bermartabat.

Ini adalah momen bersejarah, kita berada pada suatu tikungan sejarah. Peran generasi milenial, gen w, gen z ini sangat krusial sekali karena itu gunakan suara hati nurani kita.

Gunakan hal pilih dengan betul-betul memilih mereka yang betul-betul berjuang untuk rakyat, punya ketulusan bukan sekedar mau menang atau menghalalkan segala cara untuk menduduki posisi strategis di negara ini.

Sirra Prayuna sebagai Pengacara, saat ditemui awak Media Online mengatakan ; “Saya kira peran relawan ini menjadi penting dalam mengawal proses pemilu yang jurdil dan bermartabat. Bahwa hari ini kita dihadapkan pada problem kepemiluan kita sarat dengan kecurangan.

Maka harus dikawal, dicatat, dilaporkan dan diviralkan foto-foto dan video yang bisa mengidentifikasi pelanggaran. Untuk pelapor dijamin keamanannya karna ada lembaga perlindungan saksi dan saya kira akan dioptimalisasi kalau ada ancaman dan intimidasi baik itu bagi pelapor maupun keluarga pelapor untuk hak warga negara yang harus dilindungi oleh hukum maka kita akan menggunakan instrumen lembaga perlindungan saksi.

Contoh pelanggatan yaitu Apdesi itu sebelum kampanye ditetapkan mereka dikumpulkan dan ada videonya mereka mendukung salah satu pasangan calon tertentu dan itu dilarang dalam pasal 74 Peraturan KPU dan UU Pemilu.

Disamping itu juga terjadi beberapa persoalan terkait dengan keterlibatan pemilu dari aparatur negara itu Polri misalnya itu juga jadi masalah. Itu yang harus diawasi ketat.

Saya bersyukur bahwa Panglima TNI beliau ingin mencoba menjaga netralitas institusinya TNI dengan membentuk pos pengaduan agar seluruh masyarakat dan lembaga pemantau serta organ relawan bisa mengadukan jika yang terlibat ada dari TNI. Saya yakin Panglima TNI berkomitmen untuk pemilu damai, berkualitas dan bermartabat.

Dengan mewujudkan posko pengaduan itu sebagai suatu sinyal positif bagi kita kepada TNI. Supaya tetap menjaga netralitasnya. Saya menyesalkan ketika Aiman menyampaikan itu (Dugaan Ketidaknetralan Kepolisian) dia dilaporkan melalui hukum pidana umum.

Harusnya konteks pemilu, kalau ada seperti itu harusnya menggunakan UU Pemilu bukan UU Pidana Umum. Tidak relevan menggunakan UU Pidana untuk mengkriminalisasi perbuatan yang mengungkap soal itu harusnya pakai UU Pemilu.

Banyak program yang ditawarkan ketika Ganjar-Mahfud terpilih misalnya soal penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan sistem nilai hukum berkeadilan. Juga soal ekonomi dan lain-lain.

Relawan juga diharapkan untuk membentuk pos-pos pengaduan di kecamatan-kecamatan guna mencatat, melaporkan, mengadukan berbagai bentuk pelanggaran baik itu soal tahapan-tahapan pemilu setiap tahun. Jika ada pelanggaran maka bisa dilaporkan ke Panwaslu dan Bawaslu terdekat,” tutupnya.

Continue Reading

Metro

Ungkap Rasa Syukur Hasil Panen, Kelompok Tani Sido Wayah Gelar Tradisi Wiwit Agung P3A Jati Makmur dan Pentas Ketoprak

Published

on

By

SENTOLO – Sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil pertanian yang melimpah, Kelompok Tani (Poktan) Sido Wayah menggelar tradisi Wiwit Agung di Bulak Sidowayah, kawasan Jaringan Irigasi P3A Jati Makmur, Sentolo.

Rangkaian acara yang berlangsung khidmat sekaligus meriah ini menjadi simbol kebersamaan antara petani, pemerintah, dan masyarakat setempat dalam merawat kearifan lokal sekaligus menjaga ketahanan pangan daerah.

Kegiatan diawali pada siang hari dengan prosesi ritual adat Wiwit Agung di areal persawahan.

Para petani berkumpul membawakan ubarampe tradisional seperti tumpeng, nasi wiwit, dan ingkung ayam untuk didoakan bersama.

Ritual ini menjadi simbol permohonan keselamatan dan keberkahan mengawali musim panen.

Lurah setempat bapak Olan Suparlan S.Sos MIP bersama Bapak Kartono Ketua Komisi III DPRD Kulon Progo dari Partai PKB dalam sambutannya menyampaikan bahwa tradisi Wiwit Agung bukan sekadar rutinitas adat melainkan wujud rasa syukur atas sinergi yang baik antara petani dan pengelolaan irigasi.

Wiwit Agung ini adalah tanda syukur kita bersama karena hasil pertanian di Bulak Sidowayah musim ini sangat baik, didukung oleh aliran irigasi yang lancar dari P3A Jati Makmur semoga keberkahan dan kesejahteraan terus menyertai para petani kita,ujar Kartono.

Suasana semakin hangat dan meriah ketika malam harinya dilanjutkan dengan pertunjukan Pentas Ketoprak yang menjadi hiburan sekaligus tontonan bernilai budaya bagi warga sekitar.

Pemerintah Daerah memberikan apresiasi yang sangat tinggi atas terselenggaranya rangkaian acara ini,Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko yang hadir langsung di lokasi, memuji semangat gotong royong dan kekompakan Poktan Sido Wayah dalam melestarikan budaya lokal di tengah aktivitas pertanian.

Selain Wakil Bupati,
Anggota DPRD,Lurah, Kapolsek,Danramil,
Babinkamtibmas,Babinsa, tokoh masyarakat serta ratusan petani maupun warga lokal yang antusias mengikuti jalannya acara hingga selesai, acara tersebut juga dihadiri para Relawan dari POKDAR Sentolo serta Relawan Radio Celuk dari Sidowayah untuk membantu pengaturan jalan sekaligus tata kelola kendaraan untuk parkir tamu undangan serta masyarakat.

Ketua Panitia Bapak Ahmad Gunardi menjelaskan melalui suksesnya gelaran Wiwit Agung dan pentas seni ini,Poktan Sido Wayah bersama P3A Jati Makmur berharap sinergi antara petani, pengelola irigasi, dan pemerintah daerah terus terjalin erat demi mewujudkan pertanian yang maju dan sejahtera di wilayah Sentolo begitu disampaikan kepada awak media.

Jurnalis Budi Legowo Santoso

Continue Reading

Metro

IPHI Lantik Pengurus Pusat 2026–2031, Erman Suparno Tegaskan Komitmen Perkuat Akhlak, Ketahanan Pangan, dan Tata Kelola Haji

Published

on

By

JAKARTA – Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) resmi mengukuhkan dan melantik jajaran Pengurus Pusat masa bakti 2026–2031 di Jakarta, Sabtu (25/7/2026).

Pengukuhan tersebut menjadi awal kepengurusan baru hasil Muktamar IPHI sekaligus momentum memperkuat peran organisasi sebagai wadah para alumni haji dalam mendukung pembangunan nasional dan menjaga persatuan bangsa.

Ketua Umum IPHI H. Erman Suparno menegaskan bahwa pelantikan kepengurusan baru bukan sekadar agenda seremonial organisasi, melainkan menjadi titik awal untuk memperkuat kontribusi nyata IPHI dalam pembangunan karakter bangsa, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan nilai-nilai keislaman dan kebangsaan.

“IPHI adalah organisasi besar yang mewadahi para haji dan hajah di seluruh Indonesia. Kita harus memiliki komitmen terhadap pembangunan akhlak mulia dan kekuatan iman untuk berkontribusi bagi kesejahteraan rakyat serta menjadi perekat persatuan bangsa,” ujar Erman Suparno usai acara.

Menurut Erman, tantangan global yang semakin kompleks, baik dari sisi geopolitik maupun geoekonomi, menuntut organisasi kemasyarakatan untuk tidak hanya fokus pada pembinaan internal, tetapi juga aktif memberikan gagasan dan solusi bagi pembangunan nasional.

Pada periode kepengurusan 2026–2031, IPHI menetapkan lima pokok pikiran strategis sebagai arah perjuangan organisasi. Pertama, memperkuat ketahanan pangan nasional melalui dukungan terhadap pemenuhan gizi masyarakat dan upaya mengantisipasi ancaman krisis pangan.

Kedua, mendorong pembenahan sistem pendidikan nasional yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga membangun akhlak mulia, keimanan, dan martabat bangsa.

Ketiga, memperkuat kemandirian ekonomi nasional dengan mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri. Dalam hal ini, IPHI mengusung semangat Berdikari (Berdiri di Atas Kaki Sendiri) melalui optimalisasi potensi sumber daya manusia, khususnya para alumni haji.

Keempat, mendorong pemerintah mempersiapkan strategi menghadapi potensi krisis energi dengan mempercepat pengembangan teknologi energi masa depan sebelum cadangan energi fosil semakin menipis.

Kelima, mendukung penegakan hukum yang berkeadilan serta pemberantasan korupsi sebagai fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Selain menyampaikan arah kebijakan organisasi, Erman juga menyoroti tata kelola penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, IPHI akan terus menjalankan fungsi sebagai mitra strategis sekaligus mitra kritis pemerintah dengan memberikan masukan yang konstruktif demi peningkatan kualitas pelayanan kepada jemaah.

Ia menilai efisiensi anggaran, peningkatan mutu pelayanan, serta pemisahan yang jelas antara fungsi regulator dan pelaksana merupakan langkah penting untuk menciptakan tata kelola haji yang profesional dan akuntabel.

Dalam kesempatan itu, Erman turut menyoroti peran Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Ia menyebut IPHI memiliki hubungan historis dengan lahirnya lembaga tersebut sehingga berkepentingan mengawal pengelolaan dana haji agar tetap transparan dan bertanggung jawab.

“IPHI merupakan ibu kandung dari lahirnya gagasan BPKH. Karena itu, pengelolaan dana haji harus benar-benar akuntabel, transparan, memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi jemaah, serta tidak membebani APBN,” tegasnya.

Menutup keterangannya, Erman mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk terus menjaga persatuan nasional dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.

Kepada seluruh alumni haji dan hajah, ia juga mengingatkan agar kemabruran haji diwujudkan melalui pengabdian dan aksi nyata di tengah masyarakat. Untuk mendukung misi tersebut, IPHI akan menjalankan berbagai program strategis, antara lain pengembangan IPHI Estate, gerakan kepedulian sosial, dakwah dan pendidikan umat, serta pengembangan layanan Klinik Haji sebagai bagian dari peningkatan pelayanan kepada para anggota dan masyarakat.

Continue Reading

Metro

IPHI Kukuhkan Pengurus Pusat 2026–2031, Siap Perkuat Peran Alumni Haji dan Sinergi dengan Pemerintah

Published

on

By

Jakarta – Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) resmi mengukuhkan jajaran Pengurus Pusat masa bakti 2026–2031 dalam prosesi yang berlangsung di Batavia Tower, Jakarta Pusat, Sabtu (25/7/2026).

Pengukuhan tersebut menjadi tonggak awal kepengurusan baru untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus meningkatkan kontribusi para alumni haji dalam pembangunan masyarakat dan bangsa.

Wakil Ketua Umum IPHI H. Indra Semi Kadiyono mengatakan kepengurusan yang dikukuhkan merupakan hasil Musyawarah Nasional (Munas) IPHI yang diselenggarakan di Kuta, Bali, pada 15–16 Juni 2026. Munas tersebut dihadiri para pengurus wilayah dari berbagai provinsi di Indonesia dan menghasilkan kepengurusan baru yang akan menjalankan roda organisasi selama lima tahun ke depan.

“Alhamdulillah, hari ini menjadi momentum penting bagi IPHI untuk memulai pengabdian kepengurusan baru. Setelah Munas di Bali, kini kami resmi dikukuhkan untuk menjalankan amanah organisasi periode 2026–2031,” ujar Indra kepada wartawan usai acara.

Prosesi pengukuhan turut dihadiri Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) beserta Sekretaris Jenderal MUI yang juga merupakan bagian dari jajaran Dewan Penasehat dan pengurus IPHI. Kehadiran para tokoh tersebut dinilai menjadi dukungan moral sekaligus memperkuat komitmen organisasi dalam menjalankan berbagai program ke depan.

Menurut Indra, sebanyak 52 peserta mengikuti prosesi pengukuhan yang terdiri atas jajaran Pengurus Pusat serta perwakilan pengurus wilayah, termasuk dari Daerah Istimewa Yogyakarta yang hadir untuk menyaksikan dan memberikan dukungan terhadap kepengurusan baru.

Ia menegaskan, IPHI memiliki tanggung jawab besar sebagai organisasi yang menghimpun jutaan alumni haji Indonesia. Dengan jumlah jamaah haji Indonesia yang termasuk terbesar di dunia, IPHI diharapkan mampu menjadi wadah bagi para alumni haji untuk terus mengaktualisasikan nilai-nilai ibadah melalui pengabdian kepada masyarakat.

“Semangat kami bukan berhenti setelah seseorang selesai berhaji. Justru setelah kembali ke Tanah Air, para haji diharapkan terus menjadi teladan, memberikan manfaat bagi lingkungan, serta berkontribusi dalam pembangunan bangsa melalui IPHI,” katanya.

Pada periode kepengurusan 2026–2031, IPHI juga berkomitmen memperkuat sinergi dengan pemerintah, khususnya bersama Kementerian Haji, guna mendukung peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Menurut Indra, kehadiran kementerian tersebut merupakan langkah strategis dalam mewujudkan pelayanan haji yang semakin profesional, efektif, dan berorientasi pada kepentingan jamaah.

Ia berharap berbagai pembenahan yang dilakukan pemerintah dapat memberikan dampak positif terhadap kualitas pelayanan, mulai dari persiapan keberangkatan hingga pelaksanaan ibadah di Tanah Suci.

Selain itu, IPHI menyatakan siap mendukung berbagai program pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Organisasi tersebut juga berkomitmen memperkuat pembangunan ekonomi, menjaga stabilitas kehidupan berbangsa, serta mendukung upaya pemerintah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih melalui pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

“Kami ingin IPHI menjadi organisasi yang tidak hanya aktif dalam pembinaan alumni haji, tetapi juga mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun Indonesia yang lebih maju, berintegritas, dan sejahtera,” pungkas Indra.

Continue Reading

Trending