Connect with us

Metro

Aliansi Perjuangan For Prabowo Resmikan Rumah Perjuangan APFP Sekretariat Bersama

Published

on

Jakarta, 27 Desember 2023 – Aliansi Perjuangan For Prabowo (APFP) Meresmikan Rumah Perjuangan APFP di Sekretariat Bersama APFP, Jl. Buncit Persada C.4 Kalibata Pancoran Jakarta Selatan pada hari Rabu, 27 Desember 2023.

Acara Peresmian Rumah Perjuangan APFP dibarengin juga Launching Serentak Posko 02 di seluruh Korwil Korda se Indonesia yang di bawah kepengurusan APFP yaitu ; Mayjen Purn. Musa Bangun (Ketua Pembina APFP), Raja S. Ginting (Ketum APFP), Muhammad Syarif (Sekjen APFP), Pijer Purba (Bendahara APFP).

Adapun acara ini diisi dengan sambutan-sambutan, potong pita, penandatanganan prasasti Rumah Perjuangan, hiburan tarian Betawi Lenggok Sibotoh, musik dan artist endoors gemoy for Prabowo, yel-yel APFP serentak bersama tamu peserta, souvenir 30 tamu undangan VIP, souvenir 300 peserta undangan, snack, makan minum & coffee break.

Raja S. Ginting sebagai Ketua Umum APFP, saat ditemui awak Media Online seusai Meresmikan Rumah Perjuangan APFP mengarakan ; “Kebetulan acara ini sudah lama untuk merencanakan Rumah Perjuangan dimana sudah tergabung 22 organisasi baik itu organisasi dari pendukung Prabowo-Grilbran maupun j pendukung Jokowi-Maruf Amin.

Harapan dari Ketua Pembina agar kita jangan ada lagi acara-acara yang seremonial, kita harus turun ke akar rumput dan selain turun ke akar rumput adapun permintaan setiap Ketua Organ supaya kita diberkati dan diberikan Tuhan untuk jalan yang baik ke akar rumput.

Yang penting memberikan semangat kepada teman-teman yang berjuang di akar rumput. Supaya perjuangan kita tidak sia-sia dan kita yakin Prabowo-Gibran bisa menang 1 putarankarena semuanya ang menentukan Allah SWT.

Dewan Pembina APFP Mayjend (Purn) Musa Bangun kebetulan beliau tidak bisa hadir karena beliau sekarang sangat sibuk untuk mengurus kemenangan Prabowo-Gibran.

Kita tidak ada lagi waktu untuk wara-wiri, harapan kita teman-teman media bisa mendukung untuk menyemangati semua pejuang Prabowo-Gibran ini.

Target kita Aliansi Perjuangan For Prabowo kita punya basis dan peta suara seperti basis kita ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung dan Jawa Barat.

Itu yang kita utamakan kebetulan memang ada beberapa yang sudah mempunyai komitmen dengan teman-teman yang ada di daerah yang jumlah anggota yang tergabung ada 22 organisasi diantaranya beberapa organisasi yang punya pengurus 28 Provins (dari 28 Provinsi ini secara tidak langsung saya selaku Ketua Umum tidak bisa menjalankan roda mesin itu setiap Provinsi dan pasti itu kita wakilkan kepada Ketua-ketua di daerah).

Semangat mereka sangat penuh cuman yang kita harapkan sekarang ini adalah alat peraga kampanye seperti yang diminta dilapangan itu hanya Kaos walaupun kaos i kita sangat-sangat kekurangan dan mudah-mudahan TKN bisa membuat solusi yang terbaik kepada rekan-rekan perjuangan yang ada di daerah.

Harapan kita para pejuang-pejuang yang ada di APFP semuanya bekerja sesuai dengan arahan Prabowo dan diharapkan jangan pernah kita menjelekkan lawan kita dari pendukung paslon lainnya biarpun mereka menghina dan mencaci kita, kita tetap tersenyum.

Kalau ada orang yang mengatakan ini dan itu mungkin belum mempelajari, mendengar dan melihat siapa sebenarnya sosok Prabowo itu. Termasuk Apa yang dikatakan tentang sosok Prabowo mulai dari Aktivis 98 dan semua narasi-narasi yang dilakukan oleh mereka lewat Media Sosial.

Tapi setelah saya gabung ke Prabowo berarti semua narasi orang selama ini ternyata berbalik 180%. Saya lihat kenapa Jokowi memilih dia karena Jokowi tahu inilah Putra yang terbaik yang bisa melanjutkan perjuangan program mereka. Mungkin masih banyak pejuang-pejuang lain putra-putri Indonesia yang lebih baik.

Adapun 10 tahun Jokowi memimpin bangsa ini saya rasa dia tahu putra-putri Indonesia yang terbaik. Kami juga tegak lurus dengan Jokowi jadi kami anggap inilah yang terbaik.

Kita mengajak teman-teman kita yang belum mengerti dan belum paham supaya bisa sama-sama memilih Prabowo menang satu putaran.

Kalau memang dari segi suara milenial, jadi Prabowo mengajak Gibran karena Gibran salah satu yang kita bisa katakan sebagai Pemuda yang umurnya seumur jagung sudah bisa memimpin daerah sebagai Walikota Solo begitu bagus di Solo.

Pada debat Cawapres yang lalu (22 Desember 2023) bukan dari segi umur terkait kepintarannya, ternyata Gibran tidak kalah dalam penyajian tanya jawab dengan panelis begitu juga kepuasan milenial sungguh luar biasa di Media Sosial dan saya berharap kita berikan kesempatan kepada anak-anak muda untuk memimpin bangsa ini lebih baik kedepannya menuju Indonesia Emas 2045” tutupnya.

Continue Reading

Metro

OPTIMALKAN POTENSI LOKAL LEWAT BRANDING MEDIA

Published

on

By

Kulon progo, 23 /4/2026 -Karyapost.com,LKAP Bersama PWMOI DIY dan Tuwanggana Gelar sarasehan Pembangunan di Galur,Kulon Progo dalam upaya mempercepat kemajuan wilayah melalui kekuatan informasi, Lembaga Kajian Advokasi dan Pembangunan (LKAP) Kulon Progo bekerja sama dengan Pirukunan Tuwanggana Galur dan PWMOI DIY akan menggelar sarasehan pembangunan bertajuk “Media dan Potensi Lokal dalam Rangka Penguatan Akses dan Kemajuan Wilayah”.

Acara strategis ini dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 24 April 2026, bertempat di Pendopo Kapanewon Galur.

Kegiatan ini bertujuan untuk membedah peran krusial media dalam mengangkat potensi lokal agar memiliki nilai tawar yang kuat di tingkat regional maupun nasional.

Pimpinan LKAP Kulon Progo sekaligus penggiat media sosial Priyo Santoso SH menjelaskan bahwa akses informasi yang kuat adalah kunci bagi percepatan pembangunan di Kulon Progo, Kita memiliki potensi lokal yang luar biasa namun tanpa branding media yang tepat potensi tersebut sulit untuk berkembang maksimal.

Melalui sarasehan ini kita ingin membangun sinergi agar media menjadi katalisator bagi kemajuan ekonomi dan infrastruktur wilayah ujar Priyo Santoso SH kemudian sarasehan ini akan menghadirkan narasumber  berkompeten yakni dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Kulon Progo yang akan memaparkan kebijakan akses informasi publik serta praktisi dari Persatuan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI) DIY yang akan berbagi strategi teknis mengenai pengemasan konten dan publikasi digital.

Acara ini merupakan kolaborasi lintas sektor antara lembaga kajian, institusi pemberdayaan masyarakat tingkat kalurahan (Tuwanggana) serta organisasi profesi jurnalis.

Sinergi ini diharapkan dapat melahirkan rekomendasi konkret bagi pembangunan wilayah yang lebih inklusif dan berbasis data.

Undangan Terbuka bagi Masyarakat khususnya para pelaku media maupun jurnalis membuka kesempatan untuk hadir dalam acara tersebut terutama bagi tokoh masyarakat yang ada di wilayah kabupaten kulon Progo kemudian penggerak ekonomi lokal maupun warga yang peduli terhadap kemajuan wilayah sebagai peserta acara sarasehan tersebut.

Mengingat pentingnya materi yang akan disampaikan dan terbatasnya tempat masyarakat diharapkan segera melakukan pendaftaran dan bagi masyarakat yang berminat mengikuti kegiatan ini untuk pendaftaran dapat dilakukan melalui LKAP Kulon Progo di nomor WhatsApp: 0858-7814-5556.

Priyo Santoso SH menyampaikan dengan semangat gotong royong dan literasi digital  mari kita wujudkan wilayah yang lebih maju, berdaya saing, dan melek informasi begitu di sampaikan kepada awak media Karyapost saat wawancara liputan di kecamatan Galur kabupaten kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta.

Jurnalis Budi Legowo Santoso (lebih…)

Continue Reading

Metro

10 Kota Raih Penghargaan IKT 2025, Setara Institute Dorong Kepemimpinan Pro-Toleransi

Published

on

By

Jakarta, – Setara Institute menyelenggarakan kegiatan Launching & Penghargaan Indeks Kota Toleran (IKT) 2025 di Mangkuluhur Artotel.Rabu (22/04/2026)

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memberikan apresiasi kepada 10 kota dengan skor toleransi tertinggi di Indonesia.
Peluncuran IKT 2025 tidak hanya menjadi ajang penghargaan, tetapi juga bentuk penguatan komitmen terhadap pembangunan kota yang toleran, inklusif, setara, dan berkeadilan, serta menghargai keberagaman.

Ketua Badan Pengurus Harian Setara Institute, Ismail Hasani, menegaskan bahwa indeks ini merupakan hasil kerja berkelanjutan yang telah memasuki tahun ke-9. Ia menekankan bahwa IKT bukan sekadar tradisi tahunan, melainkan instrumen penting untuk mengukur perkembangan, baik kemajuan maupun kemunduran, dalam praktik toleransi di berbagai daerah.

“Indeks Kota Toleran ini adalah bentuk konsistensi kami dalam memastikan pengukuran berkelanjutan untuk mencatat progres dan regresi kerja bersama antara pemerintah daerah, masyarakat, serta tokoh-tokoh lokal dalam menjaga toleransi,” ujarnya.

Menurut Ismail, capaian toleransi di sebuah kota bukan semata prestasi kepala daerah atau lembaga tertentu, melainkan hasil kerja kolektif seluruh elemen, termasuk pemerintah, birokrasi, dan masyarakat sipil.

Ia memaparkan, terdapat tiga kunci utama dalam memajukan toleransi di tingkat kota.

Pertama, kepemimpinan politik yang memiliki komitmen kuat dalam mempromosikan nilai-nilai toleransi. Peran wali kota dan wakil wali kota dinilai sangat menentukan dalam menciptakan arah kebijakan yang inklusif.

Kedua, kepemimpinan birokrasi yang berkelanjutan. Ismail menyoroti bahwa birokrasi memiliki peran strategis karena keberadaannya yang lebih permanen dibandingkan kepemimpinan politik yang bersifat periodik.

“Tidak cukup hanya mengandalkan kepala daerah. Birokrasi yang kuat dan berkomitmen menjadi kunci dalam memastikan praktik toleransi berjalan konsisten,” jelasnya.

Ketiga, kepemimpinan sosial dari masyarakat.
Menurutnya, tanpa dukungan masyarakat sipil, upaya membangun toleransi tidak akan berjalan optimal meskipun didukung oleh kepemimpinan politik dan birokrasi.

Dalam kesempatan tersebut, Setara Institute juga memberikan penghargaan kepada perwakilan masyarakat sipil yang dinilai berkontribusi dalam mempromosikan toleransi.

Langkah ini menjadi bentuk pengakuan terhadap peran penting masyarakat sebagai pilar utama dalam menjaga harmoni sosial.
Ismail juga mengingatkan bahwa dinamika sosial di daerah, termasuk peristiwa-peristiwa yang berpotensi memicu intoleransi, akan terus menjadi perhatian dalam penilaian indeks ke depan.

Meski di tengah tantangan efisiensi anggaran, ia mengapresiasi kehadiran para kepala daerah dalam acara tersebut sebagai bukti bahwa isu toleransi bukan sekadar agenda pinggiran, melainkan bagian dari arus utama pembangunan.

“Promosi toleransi harus menjadi mainstream dalam pemerintahan. Kehadiran para kepala daerah hari ini menunjukkan komitmen tersebut,” pungkasnya.

Continue Reading

Metro

Ponsianus Monek: 9 DPC dan 2 Sekretaris DPC PPP Menyatakan Kepengurusan PPP NTT Belum Final

Published

on

By

Karyapost.com – Pasca Muktamar ke X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) muncul konflik internal di tubuh partai berlambang Kabah hingga ke tingkat DWP yang berdampak dengan munculya istilah kubu Mardiono dan Gus Yasin, bahkan mirisnya konflik ini telah bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Mengingat putusan pengadilan belum memberikan hasil, maka masing-masing pihak yang mengaku kubu Mardiono dan dan kubu Taj Yasin Maimoen alias Gus Yasin khususnya di Provinsi NTT hendaknya saling menahan diri hingga ada putusan pengadilan. Demikian dikatakan Ketua DPC PPP Kab Malaka Ponsianus Monek sekaligus pendukung Gus Yasin pada media, Rabu, (22/4/2026)

Ponsianus juga menanggapi pernyataan dari Wakil Ketua OKK DPP PPP NTT Ramli Muda H MH,  didampingi Sekretaris DPW PPP NTT, Kasim Bapang, Sabtu 18 April 2026 dikutip dari zona linenews.com. yang mengaku  bahwa Muswil PPP NTT telah selesai dan memenuhi ketentuan organisasi dan dinyatakan sah secara hukum oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Atas pernyataan tersebut, Ponsianus Monek angkat bicara, ia mengaku heran dengan terlaksananya acara Muswil dan Muscab PPP NTT melalui surat dari DPP yang ditandatangani oleh Ketum dan Wasekjen. Menurutnya legalitas Wakil Sekjen untuk menandatangani surat pelaksanaan Muswil tersebut tidak sah karena semua telah diatur dalam UU Pemilu No 2 ayat 11 Pasal 32 ayat 1 yang mengatur tentang struktur dan kewenangan kepengurusan pusat juga dalam AD/ART jelas disebutkan pengurusan ditingkat pusat terdiri dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral.

“Kenapa pelaksanaan Muswil dan Muscab PPP di NTT di tandatangani oleh Wakil Sekjen, legalitas Wakil Sekjen itu tidak sah, ketika kita daftar ke KPUD tandatangan yang sah adalah Ketua Umum dan Sekjen DPP PPP bukan Wakil Sekjen.” Tandasnya.

Ketua DPC Malaka meminta penjelasan kepada kubu Mardiono tentang pelaksanaan Muswil dan Muscab PPP NTT yang lalu menggunakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muktamar keberapa yang digunakan? dan apakah PO lebih tinggi dari AD/ART partai?

“Untuk itu alangkah baiknya mari sama-sama kita menunggu keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jika hasil keputusan PN memenangkan kubu Mardiono maka silahkan lanjutkan.” Tegas Ponsianus Monek lagi.

Tidak hanya mempersoalkan pelaksanaan Miswil dan Muscab, Ketua DPC PPP Malaka juga mengkritik penyebutan untuk mantan ketua, menurutnya kerja-kerja politik hendaknya tidak seperti yang sedang terjadi saat ini yakni saling menuding sebagai mantan ketua, jika dicermati kata Ponsianus bahwa pak Ketua DPW PPP NTT Djainudin Lonek pun telah menyandang predikat seorang mantan ketua terhitung sejak 10 Januari 2026 telah demisioner.

“Kami dari 9 DPC dan 2 Sekretaris DPC PPP NTT minta untuk Muscab NTT segera dibatalkan karena kita sedang menunggu  keputusan pengadilan.” Tandas Ponsianus.

Diketahui berikut nama-nama  DPC PPP Pendukung Gus Yasin:
1 DPC Manggarai
2 DPC Manggarai Timur
3 DPC Ngada
4 DPC Ende
5 DPC Nagekeo
6 DPC Lembata
7 DPC Malaka
8 DPC Sumba Barat
9 DPC Sumba Timur
10 Sekretaris DPC Sumba Tengah
11 Sekretaris DPC Sumba barat Daya.

Continue Reading

Trending